Pj. Gubernur Harisson Harap Nataru Berjalan Aman dan Kondusif

Indokalbar    Rabu, Desember 20, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Harisson Harap Nataru Berjalan Aman dan Kondusif

Foto: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., menghadiri Rapat Koordinasi Operasi Lilin Kapuas 2023. (Adpim/Borneotribun)

PONTIANAK -  Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., menghadiri Rapat Koordinasi Operasi Lilin Kapuas 2023 dalam rangka Persiapan Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Ruang Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Rabu (20/12/2023).

Pj. Gubernur Harisson mengapresiasi seluruh stakeholder dan jajaran yang telah bekerja keras merencanakan dan melaksanakan Operasi Lilin Kapuas demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di libur Natal dan tahun baru (Nataru).

"Tentunya kedua momen ini bukan sekedar ajang perayaan namun juga liburan akhir tahun yang akan meningkatkan mobilitas, keamanan dan kenyamanan," ujar Harisson.

Dirinya mengatakan, rapat koordinasi Pengamanan Natal dan Tahun Baru adalah kegiatan rutin yang dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi peningkatan mobilisasi orang akibat libur masa natal dan tahun baru. 

"Hal ini perlu dilakukan dikarenakan masa libur Nataru ini bersamaan waktunya dengan masa libur sekolah. Akibatnya pergerakan orang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perayaan keagamaan, akan tetapi juga akan terjadi pergerakan orang menuju ke tempat-tempat lain, seperti tempat wisata dan lain sebagainya," terangnya.

Selain daripada itu dirinya menjelaskan, dengan berbagai macam potensi permasalahan yang mungkin saja muncul, maka rapat Koordinasi Pengamanan Nataru tahun ini mempunyai arti penting guna menyatukan persepsi dan mengkolaborasikan kegiatan dalam rangka pengamanan Nataru tahun ini. 

"Saya berharap melalui rapat koordinasi ini akan dihasilkan kesepakatan dan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat guna mensukseskan pengamanan Nataru tahun ini, sehingga tercipta kondisi liburan aman dan nyaman tak terlupakan bagi semua," harapnya.

Pria kelahiran Palembang ini juga mengajak seluruh peserta rakor untuk selalu meningkatkan kewaspadaan pada masa Nataru 2023 ini, perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan kemungkinan akan terjadi lonjakan jumlah orang yang melakukan perjalanan dalam masa Nataru ini, dengan menggunakan beragam moda transportasi. Akibatnya, akan terdapat ancaman terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas maupun kemacetan di jalan. 

Menurut data Nasional dari Kementerian Perhubungan,  diprediksi akan terdapat 107,63 juta orang yang akan melakukan perjalanan selama masa libur Nataru 2023 ini secara Nasional. Jumlah ini meningkat 143% dibandingkan tahun lalu dimana terdata 44,17 juta orang yang melakukan perjalanan.

"Dengan tingginya angka orang yang melakukan perjalanan, maka akan menyebabkan penumpukan orang di tempat-tempat wisata dan tempat-tempat keramaian lainnya. Padahal belakangan ini, telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara Nasional bahkan di Kalbar. Akibatnya, terdapat potensi peningkatan penularan di tempat-tempat tersebut," ujar Harisson. 

Disamping itu yang tak kalah penting dari persiapan Nataru cuaca ekstrim, yang tentu akan menimbulkan potensi bencana dengan berbagai dampak ikutan. 

Selain itu, ia berpesan pada semua elemen masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas dalam menatap tahun politik ini.

"Dan hal terakhir yang berpotensi menimbulkan permasalahan pada masa Nataru 2023 ini adalah, bertepatan dengan masa Pemilu serentak tahun 2024, yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Mari persiapkan pemilu, dengan Pemilu Damai", imbuh Harisson.(rfa)

Pj. Gubernur Harisson Apresiasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekadau

Indokalbar    Selasa, Desember 19, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Harisson Apresiasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekadau

Pj. Gubernur Harisson Apresiasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekadau.

SEKADAU - Seusai mengikuti rangkaian peringatan Hari jadi Kabupaten Sekadau yang ke - 20, Pj. Gubernur, dr. Harisson, M.Kes. bersama Pj. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP.M.Si.,melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau dengan didampingi Bupati Sekadau, Aron,S.H., beserta jajaran yang terletak di jalan Merdeka Timur Km 6, Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Senin (18/12/2023).

Harisson mengapresiasi Pelayanan Kesehatan tang sudah sangat baik di rumah sakit tersebut, dimana selain banyaknya jumlah dokter spesialis di rumah sakit tersebut  juga didukung peralatan medis yang baik pula.

“Rumah Sakit Sekadau ini Rumah Sakit tipe C, dengan 14 orang dokter Spesialis. Rumah Sakit ini juga sudah punya alat _CT Scan_. Rumah Sakit ini berada di daerah perlintasan yang padat, jadi harus siap menjadi rumah sakit _Trauma Center_, yang dengan sigap melayani korban - korban kecelakaan lalu lintas di sekitar sini”, ucap Harisson.

Sembari meninjau lingkungan dan layanan rumah sakit, mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar ini juga tak lupa melihat bangsal anak dan memberikan bingkisan kepada pasien - pasien anak yang sedang dirawat. Ia juga melihat bahwa tren DBD sudah mulai menurun di wilayah tersebut. 

“Saya ke bangsal anak, pasien DBD anak sudah menurun, hanya satu dan ternyata dirawat di ICU. Itupun karena mengalami shock. Yang lain - lain hanya ISPA dan Pneumonia.

Terima kasih kepada Bupati yang telah berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya mengirim  dokter - dokternya untuk sekolah lagi. Kemudian iuran BPJS untuk ibu hamil juga diakomodir. Ini tak lain untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tak mengalami kesulitan dalam pembiayaan ketika melahirkan, tambahnya.

Terkait isu adanya pasien Covid baru - baru ini, Harisson berharap agar semua tenaga kesehatan untuk sigap menghadapi prediksi lonjakan Covid ini. Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik, mengingat penanganan Covid yang cukup berhasil di Kalimantan Barat, silam.

“Di sini sudah ada ruang isolasi, kapasitasnya 5 (lima) tempat tidur, kemungkinan kasus naik, petugas kesehatan lebih baik dan siap. Jangan khawatir, kita kan sudah pengalaman, Covid juga sudah dianggap endemi dimana prosedur penanganan seperti penyakit - penyakit endemi lain (red. DBD dan lain sebagainya), penetapan status KLB dan langkah lainnya. Kembali saya apresiasi RSUD Sekadau, malah ada rujukan dari Sintang yang dibawa kesini. Semoga terus optimal dalam melayani masyarakat”, timpalnya.(adpim)

Pembentukan Tim untuk Penguatan Ketahanan Pangan di Kalbar

Indokalbar    Senin, Desember 18, 2023    Comment   

Pembentukan Tim untuk Penguatan Ketahanan Pangan di Kalbar

Foto: Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari (ANTARA/Rendra Oxtora)

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, mengumumkan langkah strategis Pemprov Kalbar dalam membentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Tim Kelompok Ahli Ketahanan Pangan. Tim ini ditugaskan untuk menyusun rekomendasi kegiatan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Menurut Bari, dukungan data ketahanan pangan dalam format web disk menjadi prioritas, dengan harapan tim dapat mempercepat penyediaan data yang lebih baik untuk mendorong digitalisasi sistem dengan lebih cepat.

"Pemerintah Provinsi Kalbar akan berupaya untuk memasukkan hal ini dalam anggaran masing-masing OPD, sebagai bagian penting dari evaluasi provinsi untuk menegaskan urgensi ketahanan pangan," ujarnya.

Pemprov Kalbar juga berkomitmen untuk mengolah bahan pangan seperti ubi atau jagung sebagai alternatif bagi kebutuhan pokok, terutama nasi, yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat.

Bari menekankan pentingnya hasil Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023 dan Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan sebagai dasar pertemuan dengan pemimpin daerah, OPD, dan instansi terkait guna menangani ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Dalam penjelasannya, Bari menyebut bahwa tujuan utama ketahanan pangan adalah memastikan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan cadangan pangan, keterjangkauan konsumsi pangan, gizi, serta keamanan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Herti Herawati, menyatakan rencana untuk melakukan inventarisasi mendetail terkait ketahanan pangan hingga level desa. Ia mengungkapkan bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan akan berbasis web disk untuk memastikan aksesibilitas data secara luas kepada semua pihak.

Pengukuran indeks ketahanan pangan di Kalimantan Barat, yang menempatkan provinsi tersebut dalam tiga besar inflasi terendah di Indonesia, menjadi parameter penting yang diapresiasi oleh Bari.

Sumber: ANTARARendra Oxtora

Optimalisasi Pendapatan Pelabuhan Internasional Kijing

Indokalbar    Jumat, Desember 15, 2023    Comment   

Optimalisasi Pendapatan Pelabuhan Internasional Kijing

Optimalisasi Pendapatan Pelabuhan Internasional Kijing.

PONTIANAK – Setahun sudah Pelabuhan Internasional Kijing diresmikan. Namun, geliatnya dirasa masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan roda perekonomian Kalimantan Barat.

Seperti kita ketahui bersama, tentunya kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi memerlukan dukungan fasilitas yang optimal, terutama dalam ketersediaan sarana dan prasarana distribusi.

Kijing sebagai Pelabuhan baru memiliki kelebihan,  posisinya yang strategis, kedalaman laut yang cukup dan interkoneksi dengan PLBN, sehingga memerlukan dukungan dan masukan yang konstruktif, dalam upaya meningkatkan ekonomi Kalimantan Barat.

Dukungan regulasi ekspor dan impor, terhadap komoditas unggulan Kalimantan Barat serta impor bahan baku kebutuhan industri juga memegang peranan penting dalam mengoptimalkan Pelabuhan Kijing saat ini.

Berkaca dari hal tersebut, Kanwil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Barat mengadakan Kegiatan FGD yang mengangkat tema “Kolaborasi Bersama Mendukung Optimalisasi Operasional Pelabuhan Kijing  Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat” di Hotel Golden Tulip, Kamis (14/12/2023).

Kegiatan ini dianggap sangat positif dan strategis. Hal ini karena dengan investasi yang cukup besar, negara berharap adanya _feedback_ yang besar pula yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal khususnya.

“Atas nama Pemprov Kalbar kami menyampaikan apresiasi perwakilan Kemenkeu Kalbar yang telah melaksanakan FGD ini. Semoga akan dihasilkan gagasan dan ide - ide yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat”, ucap Pj Sekda Prov. Kalbar M. Bari saat membuka acara tersebut.

Dirinya berharap dengan adanya pelabuhan Kijing ini, berdampak positif terhadap ekonomi, tentunya untuk daerah, khususnya Kab. Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat.

“Saya berharap kita tak menjadi penonton. Adanya serapan tenaga kerja lokal, kemiskinan menurun, dan masih banyak hal positif lainnya terutama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dengan FGD ini, kita berharap banyak masukan, apa - apa yang perlu dipersiapkan oleh Pemprov, terutama dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi kita”, tegasnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pendapatan dari beroperasinya Pelabuhan Kijing dirasa masih jauh dari harapan. 

“Kita, bersama dewan dimintakan pertanggungjawaban untuk peningkatan pendapatan Kijing, saat ini kita baru dapat dari bagi hasil CPOnya. Kita juga tak bisa sembarangan, harus terukur ada juknis dan juklaknya. Semoga dengan langkah positif ini. Kita dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat”, timpalnya.

Di tempat yang sama, Kakanwil Kemenkeu Kalbar Kukuh Sumardono Basuki menuturkan bahwa saat ini perlu adanya terobosan dan lecutan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalbar. 

Hal ini dapat dilihat dari data peningkatan ekonomi Indonesia, dimana value ekonomi Indonesia cukup tinggi, dan dalam belasan tahun proporsinya tak berubah. 

Dimana, Kukuh Sumardono menyebutkan bahwa 57 - 58 persen ditopang dari pulau jawa, 24 persen dari sumatera, dan Kalimantan di bawah 10 persen. Walaupun dari waktu ke waktu naik terus. 

“Ini bisa dilihat dari perspektif yang positif, oleh karena itu,  kita harus anggap ini sebagai peluang untuk tumbuh sangat luas. Ini perlu didiskusikan bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di Kalbar. Hal ini karena sampai 3 tahun lalu, dengan investasi yang besar, apa yang bisa dihasilkan dan dilakukan hingga saat ini? Oleh karena itu, Kanwil Kemenkeu diminta ikut mendorong peningkatan penegakan potensi yang ada sebaik - baiknya. Kalau bicara ekonomi, tidak terlepas dari perdagangan yang punya kunci, ya pelabuhan”, ungkapnya.

Ia juga mengemukakan arahan Presiden yang berharap besar dengan diresmikannya Pelabuhan kebanggaan masyarakat Kalbar ini.

“Tahun lalu presiden meresmikan Pelabuhan Kijing. Presiden menyampaikan bahwa Pelabuhan Kijing merupakan modernisasi Pelabuhan Dwikora yang terganggu dengan pendangkalan terus menerus. Sekarang, ukuran pelabuhannya dibuat lebih besar, untuk mengantisipasi potensi utama Kalbar yakni pertambangan dan CPO yang tumbuh terus. Kemudian menjadikan pelabuhan ini sebagai Penghubung. Jadi, prinsipnya kapal itu akan datang kalau ada yang diangkut, jangan hanya besar _size_ tapi tak disinggahi. Harus optimal, agar disinggahi oleh kapal - kapal besar”, tegasnya.

Dirinya juga berharap, ada strategi yang matang yang mampu dirumuskan bersama, guna menggeliatkan pertumbuhan ekonomi di Pelabuhan Kijing dan sekitarnya.

“Kita tak bisa kerja sendirian, untuk itu perlu diskusi yang harus dibahas. Misalnya apakah Mempawah sudah siap punya pelabuhan sebesar itu, supaya pertumbuhannya bisa diantisipasi. Jangan sampai tidak mampu mengantisipasi pertumbuhan. Harus bisa di _mapping_ potensinya. Oleh karenanya, perlu diskusi bersama antar _stakeholder_, jangan sampai keliru, jalan sendirian. Tapi prinsipnya ini harus untuk Kalbar. Kami berharap banyak masukan yang bisa diterima bagi kita semua, terutama masyarakat”, imbuhnya.(nzr)

Tingkatkan Akses Transportasi: Pj Gubernur Kalbar Minta Segera Operasikan PLBN Jagoi Babang

Indokalbar    Jumat, Desember 15, 2023    Comment   

Tingkatkan Akses Transportasi: Pj Gubernur Kalbar Minta Segera Operasikan PLBN Jagoi Babang

Foto: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson meninjau kondisi PLBN Jagoi Babang yang akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. ANTARA/Rendra Oxtora

PONTIANAK – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang hampir selesai, ungkap Harisson, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar). Keberadaannya diharapkan akan mempercepat arus transportasi orang dan barang dari Kalbar ke Malaysia.

"PLBN Jagoi Babang diharapkan akan membuka akses baru bagi perekonomian Kalimantan Barat di perbatasan," kata Harisson.

Pembukaan PLBN diharapkan akan memperlancar arus barang dan orang di wilayah perbatasan. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, PLBN Jagoi Babang diantisipasi akan mengangkat perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Rizal, Wakil Bupati Bengkayang, menambahkan bahwa rute Pontianak-Kuching melalui Jagoi Babang lebih singkat, hanya sekitar tujuh setengah jam, dibandingkan dengan rute lainnya yang berbatasan dengan Malaysia.

"Pemkab Bengkayang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk mendukung PLBN Jagoi Babang, termasuk helipad, akses jalan alternatif, dan lahan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)," ujarnya.

PLBN merupakan bagian dari Program Strategis Pembangunan 11 PLBN yang telah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, tambah Rizal.

Sumber : ANTARA/Rendra Oxtora

Jelang Natal Dan Tahun Baru, Pemprov Kalbar Gelar Gerakan Pangan Murah

Indokalbar    Kamis, Desember 14, 2023    Comment   

Jelang Natal Dan Tahun Baru, Pemprov Kalbar Gelar Gerakan Pangan Murah

Jelang Natal Dan Tahun Baru, Pemprov Kalbar Gelar Gerakan Pangan Murah.

PONTIANAK – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan gerakan pangan murah yang dibuka secara langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si. di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (14/12/2023).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa vendor Bank Kalbar, Bulog yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini," ucap Penjabat Gubernur Kalbar.

Orang nomor satu di Kalimantan Barat juga mengatakan bahwa saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru kebutuhan masyarakat seperti bahan pangan akan meningkat sementara pasokannya tetap.

"Jangan berebut, beli secukupnya dan jangan sampai nanti stok dirumah malah untuk dijual lagi ke pasar," pesan Harisson.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan kesempatan yang luas untuk berkontribusi dan bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

Dan melalui kegiatan gerakan pangan murah kali ini perhatian dan kepedulian kepada masyarakat juga telah ditunjukan dengan menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga yang lebih murah.

"Pak Presiden pesan kepada saya, ayo ringankan beban masyarakat karena harga-harga pada naik dan hari ini saya bersama Dinas Ketahanan Pangan, TP PKK dan beberapa perusahaan kita menyelenggarakan gerakan pangan murah ini dalam rangka meringankan beban masyarakat atas Perintah Bapak Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.

Seperti kita ketahui, Kegiatan Pangan Murah seperti ini merupakan salah satu langkah nyata yang ditempuh Pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sehingga masyarakat luas lebih mudah menjangkau harga dan kebutuhan bahan pangan bagi merrka.

"Untuk Inflasi bulan November Kalimantan Barat di angka 2,01 persen. Jadi kita Kalimantan Barat termasuk 3 Provinsi tingkat inflasi terendah dan ini akan terus kita lakukan seperti operasi pasar kemudian bantuan sosial kepada masyarakat supaya inflasi kita tetap terjaga disamping itu juga kita memperhatikan distribusi di mana kita nanti memberikan subsidi transportasi untuk pengangkutan - pengangkutan bahan pokok sehingga harganya tetap terjaga tidak melambung tinggi," terangnya.

Sebagai informasi, barang yang dijual pada gerakan pangan murah Beras Premium Rp 60.000,-/5 Kg, Minyak Goreng Cama Premium Rp 32.000,-(2 liter), Bakso Daging Rp 55.000,-/ Kg, Gula Pasir Rp 16.000,-/Kg hingga kebutuhan pokok lainnya.(irf)

Bersama Tim Dittipideksus Bareskrim Polri, Pj Sekda Kalbar Pastikan Ketersediaan Sembako Kalbar Aman Tatap Nataru

Indokalbar    Kamis, Desember 14, 2023    Comment   

Bersama Tim Dittipideksus Bareskrim Polri, Pj Sekda Kalbar Pastikan Ketersediaan Sembako Kalbar Aman Tatap Nataru

Bersama Tim Dittipideksus Bareskrim Polri, Pj Sekda Kalbar Pastikan Ketersediaan Sembako Kalbar Aman Tatap Nataru.

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., mendamping Tim Satuan Tugas Pangan Pusat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri,  melakukan Pengecekan Harga dan Ketersediaan Barang-Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Flamboyan Pontianak. Kamis (14/12/2023).

Mengawali kunjungannya di Pasar Flamboyan Tim mengunjungi toko-toko dan lapak-lapak penjual yang menjual beberapa bahan kebutuhan pokok, sambil berinteraksi dengan para pedagang dan bertanya tentang harga dan lain sebagainya.

Direncanakan usai kunjungan ke Pasar Flamboyan dan Pasar Kemuning Tim Satgas Pangan Pusat beserta rombongan juga mengunjungi Gudang Beras dan Penggilingan di Gudang Bulog yang berlokasi di Sungai Raya Dalam.

Dalam peninjauan yang dilakukan, beberapa stok bahan pangan masih terbilang cukup stabil dari harga meskipun ada beberapa jenis bahan pangan mengalami kenaikan namun tidak signifikan, kemudian untuk  stok yang ada secara umum mencukupi dalam menyambut Natal dan Tahun Baru (NATARU).

Pada kesempatan tersebut Pj Sekda M. Bari menjelaskan bahwa dalam peninjauan ini tidak menemukan kendala baik ketersediaan stok dan kenaikan harga, semuanya masih tergolong normal.

“Jika ditemukan kendala, maka akan dikoordinasikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk stoknya. Tapi benar-benar saya bersama tim inflasi provinsi dan kabupaten/kota harus menjaga ini, apalagi akhir tahun itu ada banyak faktor pemicunya. Sehingga saya terima kasih kepada teman-teman pengusaha juga”, paparnya.

Pada kesempatan tersebut Tim Satuan Tugas Pangan Pusat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa hari ini kita bersama-sama melakukan pengecekan atau monitoring sekaligus pengawasan dalam rangka HPKN dan Natal dan Tahun Baru (NATARU), untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok dan kebutuhan penting, tercukupi, stok aman, dan harga pun masih stabil tidak ada yang menonjol, beberapa komoditi seperti cabe itu harga paling rendah dibanding di daerah lain, selain itu juga dipenuhi oleh produk lokal karena hasil dari petani cabe disini yang melimpah hingga dapat memasok keluar daerah.

Ketua Satgas Pangan Nasional Irjen Pol Setyo Wasisto kembali menegaskan bahwa untuk kondisi hari ini tergolong aman, kemudian terkait harga-harga juga masih stabil.

“Untuk penjualan harga kebutuhan pokok akhir-akhir Minggu ini ada kenaikan khususnya telur, tepung, beras ini cukup tinggi, karena memasuki Perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga banyaknya kebutuhan untuk keperluan seperti pembuatan kue, dan lain sebagainya”, ungkap Setyo.

Kemudian dirinya juga menanggapi kebutuhan Daging Babi untuk Perayaan Natal dan Tahun Baru bagi  Masyarakat Non Muslim yang meningkat. 

“Hal ini karena untuk memenuhi kebutuhan babi di Kalimantan Barat dipasok dari Provinsi Bali dan Jawa Timur yang didistribusikan melalui Jalur Transportasi Laut dan hal itu tidak ada kendalanya”, timpalnya.(sma)

Pj. Gubernur Harisson Hadiri Pisah Sambut Danlanud Supadio

Indokalbar    Kamis, Desember 14, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Harisson Hadiri Pisah Sambut Danlanud Supadio

Pj. Gubernur Harisson Hadiri Pisah Sambut Danlanud Supadio.

PONTIANAK – Acara Pisah Sambut Komandan Lanud (Danlanud) Supadio Pontianak dari Marsekal Madya TNI Prasetiya Halim, S.H., kepada Marsekal Madya TNI Reka Budiarsa bertempat di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu (13/12/2023) malam berlangsung penuh haru dan kekeluargaan.

Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Marsma TNI Prasetya Halim S.H., atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Supadio Pontianak. 

"Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi serta pengabdiannya selama bertugas di Kalimantan Barat," kata Pj. Gubernur Kalbar.

Selain itu, dirinya mengatakan, Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang memiliki keistimewaan karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dari tiga matra yakni darat, laut dan udara sehingga wilayah Kalimantan Barat menjadi sangat strategis dalam peta pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Oleh karenanya, selama masa kepemimpinan Marsma TNI Prasetya Halim, Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar mengapresiasi segala kontribusi Lanud Supadio bagi pembangunan dan kemajuan Kalimantan Barat. Beliau telah berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Barat. Tidak hanya itu saja, beliau juga turut serta dalam memajukan bidang pendidikan, kesehatan, dan juga sosial," tutur Harisson.

Di tempat yang sama, Marsma TNI Prasetiya Halim menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Lanud Supadio atas pengabdian dan bantuannya selama menjabat sebagai Komandan Lanud Supadio.

"Selama saya dan istri menjabat, pastinya kami memiliki kesalahan, mohon maaf jika kami pernah menyinggung, atau melakukan khilaf baik yang disengaja maupun tidak disengaja," ujar Marsma TNI Prasetiya Halim.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanud Supadio yang baru Marsma TNI Reka Budiarsa mengucapkan terima kasih atas semua pencapaian yang telah dilakukan oleh Marsma Prasetiya Halim sewaktu menjabat, hal yang sudah dirintis akan terus dikembangkan.

”Merupakan suatu kehormatan bagi kami dipercaya untuk memimpin Lanud Supadio ini. Saya beserta keluarga mohon bantuan dan bimbingan dari seluruh warga Lanud Supadio. Mari kita bersama membangun Lanud kita ini lebih baik lagi” tambah Danlanud.

Acara pisah sambut itu dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., didampingi Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., jajaran Forkopimda Kalbar serta Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Mohamad Barri, S.Sos. M. Si.didampingi Pj.Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ny. D. Efy Masfiaty M Bari, dan seluruh insan TNI Angkatan Lanud Supadio Pontianak.(rfa)

Pj. Gubernur Kalbar Sambut Kedatangan Kepala BNPP Tito Karnavian

Indokalbar    Rabu, Desember 13, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Kalbar Sambut Kedatangan Kepala BNPP Tito Karnavian

Pj. Gubernur Kalbar Sambut Kedatangan Kepala BNPP Tito Karnavian.

KUBU RAYA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda lainnya, beserta jajaran menyambut kedatangan Kepala BNPP Republik Indonesia Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri  di VIP Room Lanud Supadio Kubu Raya, Rabu (13/12/2023). 

Kepala BNPP RI Tito Karnavian dengan menggunakan Baju Kakhi disambut oleh Forkopimda beserta jajaran.

"Selamat Datang kembali di Kalimantan Barat Pak Menteri”, ucap Pj Gubernur Harisson. 

Kedatangan Kepala BNPP RI di Kalimantan Barat dalam rangka Kunjungan kerja ke PLBN Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Perjalanan ke PLBN Jagoi Babang direncanakan dengan menggunakan Helikopter.(ais)

28 Ribu Pekerja Rentan di Kalimantan Barat Terdaftar di Program Jamsostek

Indokalbar    Senin, Desember 11, 2023    Comment   

28 Ribu Pekerja Rentan di Kalimantan Barat Terdaftar di Program Jamsostek

Foto: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat, Piter Bones di wawancarai sejumlah wartawan di Pontianak, Minggu (10/12/2023) (ANTARA/Rendra Oxtora)

PONTIANAK – Sebanyak 28 ribu pekerja rentan di Provinsi Kalimantan Barat telah bergabung dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), hasil kerja sama Badan Penyelenggara Jamsostek dengan pemerintah setempat.

Menurut Piter Bones, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, program ini mengikuti Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial dan Pekerja Sosial Keagamaan.

Pekerja yang terdaftar menerima subsidi iuran sebesar Rp16.800 per orang selama 6 bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setelah masa subsidi, mereka dapat membayar sendiri atau melalui pihak penggajian.

Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta. 

Dari total peserta, subsidi sebesar Rp2,9 miliar sudah terserap 90 persen, dengan sisa 10 persen yang ditargetkan terpenuhi pada triwulan terakhir.

Pemerintah Provinsi berencana melanjutkan program di tahun 2024 dengan alokasi bagi 20 ribu peserta.

Dana dari APBD dan APBN akan mendukung program ini, dengan tunggu payung hukum untuk pelaksanaannya.

Piter Bones menegaskan bahwa meskipun ada kemungkinan sisa dana subsidi, itu akan terserap sepenuhnya setelah verifikasi, yang secara positif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Pendekatan jangka panjang ini mendapat apresiasi karena memberikan dampak positif bagi pekerja rentan di provinsi tersebut. 

Kepala BPJamsostek Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana, menegaskan kontribusi BPJamsostek terhadap 5 dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kalimantan Barat.

Ini mencerminkan konsep 'Pentahelix Strategic', di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan yang lebih luas, terutama dalam perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kalimantan Barat.

Source : ANTARA/Rendra Oxtora/Helti Marini S

Tekan Inflasi, Pj Gubernur Harisson Sampaikan Strategi 4K

Indokalbar    Sabtu, Desember 09, 2023    Comment   

Tekan Inflasi, Pj Gubernur Harisson Sampaikan Strategi 4K

Tekan Inflasi, Pj Gubernur Harisson Sampaikan Strategi 4K.

PONTIANAK -  Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat menggelar High Level Meeting Tim  Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat dan (TPID) Kabupaten/ Kota yang oleh  bersama seluruh jajaran pemangku kepentingan guna mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Barat yang dipimpin langsung Pj Gubernur Kalbar.

Pj Gubernur Kalbar mengatakan, angka inflasi Kalimantan Barat bergerak membaik di rentang 3±1% yang sejak bulan Januari - Agustus 2023 berada diatas 3% yoy (year on year), namun per bulan September-November dapat terjaga rendah, bahkan berada pada peringkat ketiga nasional (2,01% yoy) dalam 10 Provinsi terendah Inflasi Gabungan Kota Per Provinsi se Indonesia.

Terkait dengan inflasi inti yang komponennya cenderung menetap dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental yakni interaksi permintaan-penawaran dengan lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional dan inflasi mitra dagang.

"Maka, hal inilah yang mempengaruhi angka inflasi Kalimantan Barat sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global, kebijakan Pemerintah Pusat akan berpengaruh pada administered price dan kebijakan Pemerintah Daerah akan berdampak pada angka inflasi volatile food," ucap Pj Gubernur Kalbar dr. Harisson , M.Kes., saat memimpin Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Jum'at (8/12/2023).

Harisson diselenggarakannya High Level Meeting menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada hari ini sebagai media koordinasi tertinggi Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menyepakati kebijakan bersama antisipasi komoditi bergejolak agar menjaga laju angka inflasi tetap berada di rentang 3±1%.

"Oleh karena itu, kita juga sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menajamkan strategi implementasi dengan 4 K (Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), sekaligus wadah silaturahmi TPID se-Kalimantan Barat," ujar Pj Gubernur.

Dirinya menambahkan, berdasarkan Roadmap TPID Nomor 58/EKON/2022 tanggal 6 Januari 2022, untuk tahun 2023, APBD Provinsi Kalimantan Barat telah menggelontorkan pembiayaan langsung dan tidak langsung Strategi 4K pengendalian inflasi sebesar 538 M dengan rincian, Strategi Keterjangkauan Harga sebesar 5,6 M, Strategi Ketersediaan Pasokan 26,8 M, Strategi Kelancaran Distribusi 502 M dan Strategi Komunikasi Efektif sebesar 3,8 M.

"Tentu tidak hanya dari sisi penganggaran saja yang kita lakukan, artinya, kita juga harus lebih masif dan sampai saat ini akhir November 2023, telah terlaksana 112 Kali Operasi Pasar dan 38 Kali Gerakan Pasar Murah, serta melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dana Pokir DPRD Prov. Kalbar) dibiayai Rp. 6,8 M untuk pemberian 136.750 batang/polybag cabai rawit siap panen yang tersebar di beberapa wilayah Kalbar diantaranya, Kab. Mempawah (32 Ribu), Kab. Sanggau (1,5 Ribu), Kab. Landak (12 Ribu), Kab. Kubu Raya (48,15 Ribu), Kota Singkawang (32 Ribu), Kota Pontianak (12 Ribu) serta Kab. Bengkayang (4 Ha)," Sambung Harisson.

Pada kesempatan tersebut, Harisson juga meminta kepada TPID Provinsi mengidentifikasi Data IPH (Indeks Perkembangan Harga) yang dirilis BPS setiap minggunya secara nasional dan menemukan bahwa frekuensi komoditas dengan andil perubahan harga terbesar yang sering muncul per 3 bulan terakhir periode Agustus - November disumbang oleh tiga komoditi utama yakni beras, daging ayam ras dan cabai rawit. Sedangkan frekuensi Wilayah Kabupaten/Kota dengan angka IPH Tertinggi, berurutan yakni Kab. Sambas, Kab. Melawi dan Kab. Kubu Raya.

"Saya berharap, TPID Provinsi agar terus meningkatkan sinergi, menguatkan koordinasi antar TPID Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya, melakukan strategi atau langkah-langkah efektif untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kalbar," harap Harisson.

Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, bahwa angka inflasi kita memang cukup rendah, akan tetapi dirinya mengingatkan untuk juga berhati-hati dengan rendahnya angka inflasi bisa berdampak ke yang lain.

"Kita sama-sama berharap dan melihat apakah rendahnya angka inflasi di Kalimantan Barat ini dalam kategori baik atau bagaimana, yang jelas inflasi tahunan dari tahun ke tahun 2,01 dan tahun 2023 hanya mencapai 1,45 dan finalisasi di Bulan Desember," kata Kepala BPS Kalbar Muh. Saichudin.

Sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi tentu Bank Indonesia tidak hanya tinggal diam, untuk saat ini program pengendalian inflasi sudah cukup baik dan kita terus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi.

"Yang jelas BI selalu bersinergi bersama Pemprov Kalbar dan stakeholder lainnya, untuk sampai saat ini kita sudah melakukan sebanyak 97 kali menyelenggarakan pangan murah dan ini merupakan langkah efektif untuk pengendalian inflasi," ujar Kepala BI kalbar Nur Asyura Anggini Sari.

Senada dengan apa yang disampaikan Pj Gubernur bahwa kita juga melakukan penguatan dari sektor hulu juga terus kita upayakan dengan meningkatkan produksi serta memberikan bantuan berupa alat pertanian untuk mendukung kelancaran distribusi di daerah.

"Jadi kita tetap menjalankan implementasi dengan langkah strategi 4K yakni menjaga ketersediaan stok, menjaga kestabilan harga, menjaga kelancaran distribusi dan menjalin komunikasi efektif dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik," tutup N A Anggini Sari.(rfa)

TP-PKK Kalbar Gencar dalam Demo Memasak Kuliner untuk Cegah Stunting

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

TP-PKK Kalbar Gencar dalam Demo Memasak Kuliner untuk Cegah Stunting

TP-PKK Kalbar Gencar dalam Demo Memasak Kuliner untuk Cegah Stunting.

PONTIANAK – Pada acara Ide Kuliner Lokal Festival Tahun 2023 di Rumah Budaya Kampung Caping Pontianak, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP.,M.Si., sebagai Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, mendorong upaya pencegahan stunting melalui demo memasak kuliner. 

Dalam kegiatan tersebut, beliau menekankan pentingnya Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang mengandung karbohidrat, protein hewani dari ikan, ayam, udang, serta lemak dari minyak makanan atau margarin untuk pertumbuhan optimal anak-anak.

Windy menjelaskan bahwa pengenalan sayuran di MPASI bisa dilakukan, namun hanya sebagai pengenalan, sementara memberikan makanan berserat seperti tempe, tahu, dan kentang disarankan setelah anak mencapai usia 11 bulan.

Selain kegiatan memasak, acara ini juga mengadakan pameran UMKM kuliner dengan layanan pembuatan sertifikat halal dan izin edar gratis hingga Oktober 2024, sembari mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk menikmati beragam kuliner lokal yang dihadirkan.

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023.

PONTIANAK – Dr. Harisson, M.Kes., sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, membuka rapat kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2023 di Kota Pontianak pada Kamis (7/12/2023).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menekankan pentingnya pengurangan dampak perubahan iklim untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Menurut Harisson, mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan, ekonomi, dan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur serta dampaknya terhadap provinsi-provinsi lain di Kalimantan.

Pj. Gubernur juga menilai bahwa percepatan pembangunan wilayah penyangga IKN sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kalimantan.

Ia menekankan perlunya infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan kota-kota di Kalimantan guna mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Rapat kerja ini menjadi wadah bagi APEKSI dalam mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan serta sebagai jembatan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam membangun Kota Pontianak serta kota-kota lain di Indonesia.

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Semua Berantas Korupsi

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Semua Berantas Korupsi

Pj. Gubernur Harisson Ajak Semua Berantas Korupsi.

PONTIANAK - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Kalbar, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka secara resmi agenda tersebut di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis (7/12/2023).

Mengawali sambutannya, Pj. Gubernur mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menggerogoti keadilan dan kesetaraan serta menghambat kemajuan.

"Dampak korupsi sangatlah luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga dapat merusak budaya dan sendi-sendi kehidupan dalam bernegara," katanya.

Dirinya mengajak seluruh stakeholder bersama-sama memberantas korupsi dan ikut berperan aktif, sebagaimana telah tertuang dalam amanah undang-undang pemberantasan tindak korupsi.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif semua pihak pada setiap tingkatannya mulai dari upaya preventif maupun upaya represif melalui pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sehingga pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang harus kita laksanakan bersama-sama," ajak Harisson.

Selain itu, dirinya menceritakan pengalaman saat diundang oleh KPK RI dan diagendakan meninjau gedung tahanan KPK.

"Jadi kami disuruh masuk ke ruang tahanan KPK dan dikunci selama 5 menit, ruangannya kecil di situlah toilet dan tempat tidurnya. Saya hanya merasakan 5 menit, itu rasanya minta ampun saya. Saya berharap kita semua tidak terjerat dari hal itu (korupsi)," ungkapnya..

Selanjutnya, Pj. Gubernur menyebut pada Tahun 2023, KPK mempunyai beberapa program unggulan, salah satunya program Desa Anti Korupsi.

"Hal ini merupakan upaya pencegahan, dimana berdasarkan data kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa, KPK mencatat dari Tahun 2014 sampai 2022 ada 841 kasus dengan tersangka 975 yang melibatkan Kepala Desa, Bendahara Keuangan Desa dan Sekretaris Desa," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Harisson berharap dengan adanya Kick Off Calon Desa Antikorupsi di Kalbar Tahun 2023, dapat menjadi percontohan Desa Anti Korupsi di setiap Kabupaten pada Tahun 2024.

"Saya berharap melalui program Desa Anti Korupsi ini, masyarakat beserta seluruh perangkat desa memahami tentang permasalahan tindak pidana korupsi dan dapat berperan aktif baik secara individu maupun kelompok dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga sekaligus menangkal adanya virus virus korupsi yang akan masuk desa," harapnya sembari menutup pidatonya.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) yang diserahkan oleh Pj. Gubernur Kalbar kepada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang menyabet peringkat 1 s/d 10.

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 12 Desa Anti Korupsi sebagai kick off replikasi percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Kalbar Tahun 2023.

Agenda ini turut dihadiri Forkopimda Kalbar ataupun pejabat yang mewakili, stakeholder terkait, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., Pj. Ketua DWP Kalbar, Ny. D. Efy Masfiaty M. Bari, dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.(wnd)

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023.

SANGGAU – Menuju penutupan Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat giat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Rapat Koordinasi Sinergitas Pemungutan Pajak Daerah menjadi panggung penting, dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Mohammad Bari, di Hotel Harvey Kabupaten Sanggau pada Kamis (7/12/2023).

Bari menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintahan untuk pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam konteks ini, ada tambahan jenis pemungutan pajak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dorongan sinergi dan kolaborasi diharapkan melalui pertukaran data, pembiayaan bersama, hingga kerja lapangan dalam mendukung pemungutan pajak yang efektif. Bari juga menyoroti peran penting pajak dalam pembiayaan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam pajak menjadi fokus, dengan pemerintah daerah berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, Bupati Sanggau juga menegaskan kewajiban pemungutan pajak di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.

Harapannya, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama dalam mendorong kesadaran membayar pajak untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Rapat ini melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintahan, lembaga keuangan, hingga perusahaan di wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Langkah Kritis Dukung Pemindahan IKN ke Kalimantan

Aska    Kamis, November 09, 2023    Comment   

Langkah Kritis Dukung Pemindahan IKN ke Kalimantan

Upaya kolaborasi ekonomi masyarakat Kalbar diperkuat.

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyoroti peningkatan kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kalbar sebagai langkah krusial dalam mendukung perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan.

"Dengan ekonomi yang semakin kokoh, kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, dan ini akan secara langsung mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan berada di Kalimantan. Presiden Jokowi telah menegaskan pentingnya Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ujar Harisson di Pontianak, pada hari Rabu.

Mengenai hal ini, Harisson menegaskan komitmennya untuk melibatkan Pentahelix guna menciptakan keselarasan di tengah masyarakat Kalbar melalui peningkatan ekonomi masyarakat.

Ia mengajak semua pihak terlibat untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dasar pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, dimulai dari tingkat desa.

"Kolaborasi melalui Pendekatan Pentahelix dengan melibatkan seluruh pihak terlibat, untuk bersama-sama membangun masyarakat yang sejahtera. Kami telah meminta kepala Pemerintahan Desa untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang bagaimana memulai proses pembangunan dari tingkat desa. Jika kita berkolaborasi secara komprehensif melalui pendekatan Pentahelix, saya yakin pertumbuhan ekonomi di Kalbar akan terjadi dengan cepat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Alexander, juga menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pindahnya IKN ke Kalimantan Timur yang diyakini akan berdampak pada Kalimantan Barat.

"Oleh karena itu, kita perlu bertindak aktif, dan Pemerintah Daerah perlu berperan serta dalam mempersiapkan masyarakat kita. Ini hal yang harus kita siapkan untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan seperti ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM)," paparnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan yang melibatkan berbagai pihak secara komprehensif melalui pendekatan Pentahelix, yaitu melalui kolaborasi.

"Ini bukan hanya tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saja, tetapi juga seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Kalbar. Pedoman kita adalah Peraturan Gubernur yang telah dikeluarkan untuk mengetahui tanggung jawab kita, tidak hanya sebatas satu sektor atau disusun oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi kita akan mengoordinasikannya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," pungkasnya.