Berita Indokalbar.com @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} }

Kalbar

Hukum

Peristiwa

Ad Placement

Hukum

17 April 2025

Pemprov Kalbar tingkatkan kolaborasi jamin air bersih merata

Pemprov Kalbar tingkatkan kolaborasi jamin air bersih merata
Pemprov Kalbar tingkatkan kolaborasi jamin air bersih merata. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan ketersediaan air bersih yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Ketersediaan air bersih adalah hak dasar masyarakat. Maka, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan air minum yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Kamis.

Ia menekankan, meskipun Kalimantan Barat memiliki sumber daya air yang melimpah, tantangan dalam distribusi dan pengelolaannya masih memerlukan penanganan serius dan strategi yang menyeluruh.

"Air itu sangat vital, tapi harus dikendalikan. Tidak bisa terlalu banyak, tidak bisa terlalu sedikit. Dulu PDAM dikenal sebagai Perusahaan Air Mandi, sekarang harapan kita bisa menjadi Perusahaan Daerah Air Minum yang benar-benar menyediakan air layak konsumsi," tuturnya.

Krisantus juga menyoroti perlunya penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum agar mampu memberikan layanan maksimal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Kalbar atas kinerja BUMD Air Minum Tahun Buku 2023, dari 13 BUMD, hanya 6 yang sudah memenuhi Full Cost Recovery (FCR), sementara 7 lainnya masih belum.

Untuk itu, ia meminta para kepala daerah agar berani melakukan restrukturisasi internal dan mendukung penyertaan modal daerah demi mencapai pemulihan biaya penuh.

"Langkah ini penting dalam meningkatkan profesionalisme dan daya saing BUMD Air Minum sebagai ujung tombak pelayanan dasar di bidang air bersih," katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Perpamsi Kalbar, Jane Elisabeth Wuysang, menyatakan pihaknya telah menggelar rakerda yang menjadi forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan, mengevaluasi capaian, serta menyusun strategi penguatan kelembagaan BUMD Air Minum di Kalbar.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. “Saat ini semua kabupaten/kota di Kalbar sudah memiliki BUMD Air Minum, kecuali Kayong Utara yang masih dalam bentuk UPT di bawah Dinas PU,” ungkap Jane.

"Rakerda yang telah kami lakukan ini momentum penting karena bertepatan dengan terbitnya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum, yang menjadi acuan baru dalam tata kelola BUMD secara transparan dan akuntabel, menyempurnakan regulasi sebelumnya yakni PP Nomor 54 Tahun 2017," tuturnya.

Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Provinsi Kalimantan Barat optimistis mampu menghadirkan layanan air minum yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.*

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha

200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha
200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi sebanyak 200 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 14 kabupaten dan kota untuk memperoleh legalitas usaha serta tambahan permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disertai subsidi bunga pinjaman.

"Upaya ini mulai dijalankan pada awal semester kedua tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 60 persen dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat dukungan penuh, terutama dalam hal legalitas dan akses permodalan,” ujarnya.

Krisantus menjelaskan, bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyederhanaan proses perizinan, pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) untuk produk lokal, serta kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan.

Dia juga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus untuk membantu UMKM pemula agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

“Saya akan memfasilitasi UMKM yang baru tumbuh agar mereka memiliki peluang lebih besar dalam mengakses permodalan khusus,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kalimantan Barat mendapatkan alokasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp3 triliun pada tahun 2025. Hingga April, realisasi penyalurannya telah mencapai Rp844 miliar.

"Pemerintah daerah berharap percepatan penyaluran kredit tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian UMKM di berbagai wilayah di Kalbar," kata Krisantus.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

16 April 2025

Kementerian Kesehatan percepat pembangunan RSUD Kubu Raya

Kementerian Kesehatan percepat pembangunan RSUD Kubu Raya
Kementerian Kesehatan percepat pembangunan RSUD Kubu Raya. (ANTARA)
Pontianak - Kementerian Kesehatan melakukan percepatan pembangunan sarana kesehatan di daerah salah satunya dengan mendorong pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Besar Syarif Idrus (TBSI) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat agar rampung dalam waktu dua tahun.

"Pembangunan RSUD TBSI merupakan bagian dari kebijakan cepat tanggap Presiden Joko Widodo terhadap pemerataan layanan kesehatan. Presiden Jokowi waktu itu bahkan meminta agar target pembangunan RSUD di seluruh kabupaten dan kota bisa diselesaikan dalam dua tahun, bukan lima tahun sebagaimana perencanaan awal," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat menghadiri kegiatan peletakan batu pertama RSUD TBSI Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu.

Menkes mengatakan Pemerintah Pusat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan di daerah, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat melalui program percepatan pembangunan fasilitas kesehatan.

"Kalau quick win lima tahun itu bukan quick win, itu long win namanya, makanya saat ini pembangunan RSUD di Kubu Raya ini akan diselesaikan dalam waktu dua tahun," tuturnya.

Ia menekankan rumah sakit seperti RSUD TBSI sangat penting agar masyarakat tak perlu lagi dirujuk jauh ke Pontianak, Jakarta, bahkan Singapura.

RSUD TBSI nantinya akan dilengkapi peralatan untuk layanan stroke, jantung, kanker, hingga hemodialisa. 

"Harapannya pasien bisa ditangani langsung di sini tanpa perlu rujukan keluar daerah," kata Menkes.

Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya Sujiwo menyampaikan bahwa total pagu anggaran untuk RSUD TBSI mencapai Rp170 miliar. Rinciannya, Rp146 miliar untuk pembangunan fisik, Rp3,2 miliar untuk manajemen konstruksi, dan Rp20 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.

"Kami juga sedang menyiapkan strategi agar dokter-dokter di sini berasal dari putra-putri terbaik Kubu Raya," kata Sujiwo.

Ia menambahkan bahwa saat ini layanan BPJS di Kubu Raya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, mengapresiasi penuh perhatian pemerintah pusat terhadap daerah. Ia menuturkan bahwa RSUD TBSI diberi nama untuk menghormati tokoh pendiri Kerajaan Kubu, Tuan Besar Syarif Idrus.

Lebih lanjut, Norsan menekankan pentingnya investasi di bidang sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan keberlanjutan pelayanan. Ia menyarankan agar Kubu Raya mengadopsi strategi seperti yang diterapkan di Mempawah, yaitu menyekolahkan dokter umum ke spesialis dengan pembiayaan daerah.

"Investasi SDM tidak akan pernah merugi. Dengan adanya dokter spesialis yang berasal dari daerah sendiri, pelayanan akan jauh lebih baik dan berkelanjutan," katanya.

Pembangunan RSUD TBSI menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem kesehatan di Kalbar, khususnya di Kubu Raya. Ke depan, rumah sakit ini diharapkan mampu menjadi rumah sakit rujukan tipe C yang mumpuni dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polres Sekadau Selidiki Dugaan Pencurian Sapi di Perkebunan Sawit

Foto: Polres Sekadau Selidiki Dugaan Pencurian Sapi di Perkebunan Sawit

SEKADAU - Kepolisian Resor (Polres) Sekadau saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kejadian serupa ditemukan di wilayah Desa Setawar, Kecamatan Sekadau Hulu dan Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir.

Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas kepolisian, ditemukan sisa potongan tubuh sapi berupa kepala dan organ dalam yang diduga kuat merupakan hasil pemotongan di lokasi kejadian. Diduga pelaku melakukan aksinya di tengah area perkebunan sawit, kemudian membawa kabur bagian daging untuk dijual atau dikonsumsi.

Kasi Humas Polres Sekadau, AKP Agus Junaidi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dua kasus dengan pola serupa tersebut dan telah mengambil langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut.

"Saat ini petugas dari Satreskrim Polres Sekadau tengah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap pelaku pencurian. Dugaan awal, sapi dipotong langsung di tempat kejadian dan hanya disisakan bagian kepala dan organ dalam," jelas AKP Agus, Rabu (16/4/2025).

AKP Agus juga mengimbau masyarakat, khususnya para peternak, agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga hewan ternaknya, terutama yang digembalakan atau ditinggalkan di lokasi-lokasi terbuka seperti kebun dan ladang.

"Kami minta masyarakat segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar wilayah tempat tinggal maupun perkebunan. Kerja sama masyarakat sangat kami harapkan guna mencegah terulangnya kejadian serupa," pungkasnya.

PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers

Foto: Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun

JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyambut baik program pemerintah yang menawarkan rumah bersubsidi untuk wartawan. Menurutnya, program ini sejalan dengan aspirasi nyata dari para anggota PWI di daerah.

“Saya dihubungi beberapa pengurus daerah yang menanyakan peluang mendapatkan rumah bersubsidi,” kata Hendry dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/4).

Permintaan itu mencuat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kemenkomdigi, dan BPS pada 8 April lalu. Pemerintah menawarkan 1.000 unit rumah bersubsidi khusus untuk wartawan, selain alokasi untuk guru, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.

Hendry menilai kebijakan ini sangat relevan dengan situasi industri media yang sedang tertekan selama tiga tahun terakhir. Di sisi lain, kebutuhan akan tempat tinggal tetap menjadi prioritas bagi banyak wartawan yang berpenghasilan terbatas.

“Ini langkah yang tepat dan tidak ada kaitannya dengan independensi pers,” tegas Hendry. Ia menegaskan bahwa wartawan tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional—memberi kritik, saran, dan solusi terhadap kebijakan publik.

Ia juga memastikan PWI akan selalu bersikap terbuka, kritis, dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, selama program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

PWI, kata Hendry, mempersilakan anggotanya yang memenuhi kriteria mengikuti program ini. Syaratnya, masih aktif bekerja di media, memiliki sertifikat kompetensi, dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan (lajang) atau Rp13 juta (berkeluarga).

“Wartawan adalah profesi intelektual. Mereka bebas secara pikiran dan tidak melihat persoalan secara sempit,” tutup Hendry. (***)


Polres Sekadau Rekonstruksi Sadisnya Penganiayaan Suami Terhadap Istri Hingga Tewas, 16 Adegan Diperagakan

Foto: Rekonstruksi Penganiayaan Suami Terhadap Istri Hingga Tewas

SEKADAU - Polres Sekadau menggelar rekonstruksi kasus tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan seorang perempuan berinisial MR (33) meninggal dunia. Rekonstruksi berlangsung di ruang Sat Reskrim Polres Sekadau, Rabu (16/4/2025), dengan menghadirkan tersangka SH (36), yang tak lain adalah suami korban.

Dalam rekonstruksi tersebut, diperagakan 16 adegan yang menggambarkan secara kronologis rangkaian kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap istrinya. Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi, mengatakan bahwa motif dari kejadian ini adalah pertengkaran mulut yang memuncak menjadi kekerasan fisik hingga berujung pada kematian.

"Kejadian bermula pada 29 Desember 2024 sore, ketika korban dan tersangka terlibat pertengkaran di dalam kamar rumah mereka di Dusun Riam Panjang. Pertengkaran kemudian berubah menjadi kekerasan fisik. Korban sempat mencoba melarikan diri, namun dikejar oleh tersangka yang membawa parang," ujar AKP Agus.

Tersangka kemudian membacok korban beberapa kali serta menghantam wajah korban menggunakan batu. Bahkan, jari korban diketahui putus saat mencoba menangkis serangan. Setelah kejadian, tersangka sempat berupaya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menyayat pergelangan tangan menggunakan parang.

AKP Agus menuturkan bahwa kasus ini menjadi perhatian publik dan kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terhadap tersangka dikenakan sangkaan pasal berlapis, yakni Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsider Pasal 354 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat.

"Ancaman pidana atas perbuatan tersebut dapat mencapai hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, bergantung pada hasil pembuktian di persidangan," tuturnya.

Polres Sekadau mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mengedepankan komunikasi yang sehat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, bukanlah solusi dan justru dapat menimbulkan dampak yang sangat serius, bahkan mengancam keselamatan jiwa.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu mencari bantuan atau konsultasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, atau lembaga terkait apabila menghadapi persoalan keluarga yang sulit diselesaikan. Polres Sekadau membuka ruang pengaduan bagi warga yang ingin melaporkan atau berkonsultasi terkait potensi kekerasan dalam rumah tangga," pungkas AKP Agus.

15 April 2025

Bengkayang prioritas program strategis tingkatkan kualitas pendidikan

Bengkayang prioritas program strategis tingkatkan kualitas pendidikan
Bengkayang prioritas program strategis tingkatkan kualitas pendidikan. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat memprioritaskan beberapa program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Program-program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan SDM jangka panjang dan meningkatkan kompetensi guru.

"Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis," kata Bupati Sebastianus Darwis di Bengkayang, Senin.

Program tersebut seperti mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan filtrasi air layak minum di beberapa sekolah dan memanfaatkan aset pasif pemda untuk mendukung dapur umum.

Kemudian menyediakan beasiswa berprestasi daerah yang saat ini masih di rancang untuk tahun selanjutnya. Hal tersebut dianggap penting guna mendukung kebutuhan SDM jangka panjang di sektor pendidikan.

Bupati juga mengatakan, selain itu akan membangun kerjasama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku dan Balai Guru Penggerak (BGP) Kalimantan Barat untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.

"Lewat mitra strategis melalui dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dalam mendukung program pemerintah termasuk sektor pendidikan," ujarnya.

Pemda Bengkayang juga bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Keguruan (LPK) atau perguruan tinggi di Kalbar untuk meningkatkan kompetensi guru. Memprioritaskan daerah perbatasan Bengkayang dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), memberikan tunjangan daerah khusus bagi guru didaerah pedalaman dan perbatasan dan regruping sekolah dasar terutama yang berada satu lokasi.


Bupati berharap bahwa program-program strategis ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang dan mendukung kebutuhan masyarakat.

"Dengan program-program ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan SDM yang kompeten dan berdaya saing dalam mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak dan berbudaya," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kebutuhan masyarakat melalui berbagai program strategis.

Saat ini katanya, Kabupaten Bengkayang masih mengalami kekurangan guru sebanyak 1.394 guru dengan rincian di jenjang pendidikan dasar TK sebanyak tujuh guru, SD 416 guru dan SMP 971 guru.

Kemudian juga kekurangan guru ini juga mencakup guru BK (bimbingan konseling) dan guru berkompetensi untuk mendukung program "Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat".

Sementara untuk kompetensi pendidik, guru penggerak baru ada 98 orang dan masih banyak guru yang belum bersertifikasi dan belum berkesempatan untuk mengikuti PPG.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait formasi tenaga pendidik. Koordinasi ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru di Kabupaten Bengkayang dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Oleh : Narwati/ANTARA

14 April 2025

Anggota TNI bedah 31 rumah warga miskin di Bengkayang-Singkawang

Anggota TNI bedah 31 rumah warga miskin di Bengkayang-Singkawang 
Anggota TNI bedah 31 rumah warga miskin di Bengkayang-Singkawang. (ANTARA)
Singkawang - Babinsa anggota TNI Koramil 05 Samalantan Kodim 1209 Bengkayang Kalimantan Barat Serda Dirus sudah 'membedah' rumah warga miskin atau kurang mampu di wilayah Bengkayang-Singkawang sebanyak 31 rumah.

"Total rumah yang sudah saya bedah ada sebanyak 31 rumah, khususnya di wilayah Singkawang-Bengkayang termasuk punya Ibu Leviana saat ini," kata Dirus di Singkawang, Minggu.

Jumlah rumah sebanyak itu menyusul adanya bedah rumah tidak layak huni yang didiami Leviana, dengan ukuran 4x6 meter yang kembali dilakukannya di Jalan Raya Singkawang-Bengkayang Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur.

Dalam pengumpulan dana, dia selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk kepala desa dan masyarakat yang ikhlas untuk ikut membantu.

Dia menjelaskan, masing-masing rumah yang dibedah biayanya bervariasi tergantung tipe rumah yang dibangun.

"Kalau ukuran 4x6 meter biayanya sekitar Rp25-30 juta, kalau 5x6 meter biayanya sekitar Rp35 juta," ujarnya.

Sementara untuk tukang, katanya, tetap dibayar namun karena ini sifatnya sosial, maka bayarannya tidak seperti membayar tukang pada umumnya.

Para donatur yang memberikan sumbangsihnya, selain dari pemerintah juga ada dari masyarakat setempat serta kawan-kawan yang peduli terhadap orang susah.

"Meski dananya belum terkumpul semua, pembangunan tetap berjalan sambil mencari dana tambahan," ujarnya.

Sementara Camat Singkawang Timur Eribertus Gerry sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Babinsa Serda Dirus.

"Apa yang dilakukan Serda Dirus ini adalah sebagai bukti solidaritas dan kepedulian terhadap sesama terutama kepada warga yang kurang mampu," katanya

Menurutnya pula, apa yang dilakukan pada hari ini adalah sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah, TNI, dan warga yang dalam hal ini adalah komunitas keagamaan, yaitu bapak-bapak Khatolik yang secara bersama-sama dan suka rela mengajak warga yang ada di wilayah Kecamatan Singkawang Timur untuk memberikan donasi kepada warga yang kurang mampu.

Dengan adanya kegiatan ini, lanjutnya, berarti warga ikut berpartisipasi mendukung pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan, khususnya di Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur

"Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus berlanjut, berkesinambungan dan ini menjadi ladang amal bagi kita semua," harapnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pelestarian Budaya, Mandau Dayak Masuk Daftar UNESCO

Foto: Sekretaris Umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat (PDKB), Srilinus Lino saat foto bersama dengan pencinta budaya

PONTIANAK - Sekretaris Umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat (PDKB) Srilinus Lino mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam melakukan pelestarian budaya dengan memasukkan mandau sebagai warisan budaya dunia yang terdaftar dalam United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

“Sebagai Sekretaris Umum Pemuda Dayak Kalbar, saya sangat bangga dengan adanya upaya pemerintah pusat yang akan memasukan mandau sebagai warisan budaya dunia yang terdaftar di UNESCO, untuk itu kami sangat mendukung penuh upaya tersebut," kata Lino kepada Tim liputan, Senin (14/4/2025).

Menurut Lino, upaya tersebut juga akan disambut baik oleh Suku Dayak dimana pun berada, mengingat diakuinya salah satu beda budaya merupakan sesuatu kebanggaan tersendiri terlebih mandau diakui dunia dengan masuk dalam daftar UNESCO.

“Kami sangat yakin seluruh suku Dayak juga akan mendukung penuh, untuk itu kami berharap upaya ini berjalan lancar, tanpa ada kendala apa pun dan jika pemerintah pusat melalui Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah Kalbar XII membutuhkan tenaga dalam mempercepat Proses, PDKB siap terlibat," ungkapnya.

Lebih lanjut Lino mengatakan, Pemuda Dayak Kalbar sebagai generasi penerus akan terus mendukung upaya positif yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengakui budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa.

“Harapan kami, selain mandau, juga benda-benda budaya lain juga diakui oleh dunia, tentunya upaya tersebut juga harus dilakukan oleh pemerintah pusat agar selain budaya diakui dunia juga tidak ada upaya luar yang melakukan pengakuan,” harapnya. (Tim ITE PDKB)



12 April 2025

Permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang meningkat

Permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang meningkat 
Permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang meningkat. (ANTARA)
Singkawang - Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat Herry Pranowo mengatakan permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang mengalami peningkatan pasca-libur lebaran.

"Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang sebelumnya belum mendaftar, sehingga pada hari pertama masuk kerja Rabu hingga Jumat permohonan paspor yang masuk ada kurang lebih 200 pemohon," kata Herry saat dihubungi di Singkawang, Sabtu.

Hal itu bisa dilihat di ruang pelayanan, bahwa semakin hari semakin ramai masyarakat untuk mendapatkan pelayanan paspor. Dilihat dari permohonan, mereka yang mengajukan permohonan paspor rata-rata untuk wisata atau liburan.

"Hal itu dikarenakan tidak lama lagi siswa sekolah akan menghadapi libur panjang menghadapi tahun ajaran baru, sehingga banyak juga anak-anak yang mau membuat paspor," ujarnya.

Apabila ditemukan permohonan paspor dengan tujuan kerja ke luar negeri, tentu pihaknya akan lebih teliti untuk penerbitan paspor masyarakat yang bersangkutan.

"Kita lebih teliti, terutama yang bersangkutan harus melampirkan surat izin dari Disnaker setempat dan BP2MI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan bekerja ke luar negeri. Dengan adanya surat izin tersebut, barulah yang bersangkutan bisa mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan permohonan paspor," ujarnya.

Ketelitian itu telah dibuktikan, yang mana diawal tahun 2025 ini Kantor Imigrasi Singkawang telah menunda 10 paspor pemohon. Hal itu dikarenakan pemohon tidak bisa menunjukkan surat izin dari Disnaker dan BP2MI.

"Ada 10 berkas pemohon yang kami tunda dikarenakan mau bekerja ke luar negeri. Apabila yang bersangkutan sudah melampirkan dua surat izin tersebut barulah bisa kita terbitkan paspornya. Sehingga nantinya para pekerja Migran Indonesia tidak ada masalah ketika bekerja di luar negeri," ujarnya.

Dia juga mengatakan, Imigrasi turut berperan dalam mencegah praktek-praktek TPPO dengan menunda permohonan pembuatan paspor.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda