 |
| Gejolak global dan lonjakan harga energi mendorong efisiensi anggaran negara, termasuk penerapan PJJ bagi mahasiswa sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal. Foto Ketua PP Pergunu, Dr. Romi Siswanto, M.Si. |
PONTIANAK - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak lagi dipandang sebagai konflik regional semata. Dampaknya menjalar hingga ke sektor energi, pangan, hingga kebijakan fiskal banyak negara, termasuk Indonesia. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memicu ketidakpastian global yang berimbas langsung pada harga energi dan stabilitas ekonomi dunia.
Sejumlah proyeksi ekonomi internasional memperkirakan lonjakan harga energi global pada 2026. Harga minyak mentah jenis Brent diprediksi berada di kisaran 86 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,4 juta per barel (kurs asumsi Rp16.500 per dolar AS). Bahkan dalam skenario konflik yang berkepanjangan, harga dapat melonjak hingga 115 dolar AS per barel atau setara sekitar Rp1,9 juta per barel.
Tidak hanya energi, harga pupuk global diperkirakan meningkat hingga 31 persen. Kondisi tersebut berpotensi menekan sektor pertanian dan memperbesar risiko inflasi, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada impor bahan baku energi dan pangan.
Tekanan Global Dorong Lonjakan Beban Subsidi Energi
Indonesia turut merasakan tekanan akibat gejolak global tersebut. Ketergantungan terhadap energi impor membuat perubahan harga minyak dunia berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp381,3 triliun pada 2026. Anggaran tersebut disusun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia sekitar Rp1,15 juta per barel (setara 70 dolar AS).
Namun, jika konflik global terus berlanjut dan harga energi meningkat, kebutuhan subsidi energi berpotensi bertambah hingga sekitar Rp97,3 triliun (konversi dari 5,9 miliar dolar AS). Kondisi ini mempersempit ruang fiskal dan memaksa pemerintah melakukan langkah efisiensi pada berbagai sektor.
Selain subsidi energi, tekanan juga terlihat pada nilai tukar rupiah. Pada Maret 2026, rupiah tercatat berada di kisaran Rp16.958 per dolar AS, dipengaruhi sentimen global yang cenderung menghindari risiko akibat konflik geopolitik.
Efisiensi Anggaran Sentuh Dunia Pendidikan Tinggi
Situasi fiskal yang ketat mendorong pemerintah menyesuaikan kebijakan di sektor pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara terbatas.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 yang membuka peluang pelaksanaan PJJ bagi mahasiswa semester lima ke atas serta mahasiswa pascasarjana.
Pendekatan ini dipandang rasional karena mahasiswa tingkat lanjut dinilai telah memiliki dasar akademik yang lebih kuat. Mata kuliah berbasis teori, seminar, dan diskusi dinilai lebih memungkinkan dilakukan secara daring.
Namun, kegiatan yang membutuhkan praktik langsung seperti laboratorium, bengkel, klinik, maupun studio tetap harus dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas pembelajaran.
Belajar Dari Pengalaman Pandemi Covid-19
Penerapan pembelajaran jarak jauh bukan hal baru bagi Indonesia. Pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting tentang tantangan pendidikan daring.
Pada masa tersebut, banyak institusi pendidikan melakukan pembelajaran daring secara darurat tanpa perencanaan pedagogi yang matang. Proses belajar kerap berubah menjadi sekadar pemberian tugas tanpa interaksi bermakna antara dosen dan mahasiswa.
Sejumlah laporan internasional menunjukkan dampak serius terhadap capaian belajar. Indonesia tercatat mengalami penurunan kemampuan literasi hingga 40 persen dan numerasi hingga 56 persen selama masa pembelajaran jarak jauh darurat.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa PJJ membutuhkan sistem yang dirancang khusus, bukan sekadar memindahkan kelas tatap muka ke platform video daring.
Mutu Pendidikan Jadi Penentu Keberhasilan PJJ
Implementasi PJJ tidak dapat dilakukan secara instan. Perguruan tinggi harus memastikan kesiapan kurikulum, materi digital, metode evaluasi, serta interaksi pembelajaran yang efektif.
Setiap mata kuliah daring perlu dilengkapi dengan bahan ajar digital, forum diskusi, asesmen berbasis proyek, serta umpan balik yang terukur. Tanpa komponen tersebut, risiko penurunan kualitas pembelajaran menjadi sangat besar.
Regulasi nasional sebenarnya telah memberi dasar hukum bagi pelaksanaan PJJ. Aturan tersebut memungkinkan perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran daring hingga 50 persen dari total beban studi tanpa izin khusus, selama mendapat persetujuan senat akademik.
Dengan kata lain, PJJ merupakan sistem pendidikan yang kompleks, bukan sekadar pilihan teknis untuk menghemat biaya operasional kampus.
Peran Pengalaman Nasional Dalam Pengembangan PJJ
Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan jarak jauh melalui Universitas Terbuka. Model pembelajaran yang telah berjalan selama puluhan tahun menunjukkan bahwa PJJ dapat menjadi solusi perluasan akses pendidikan tinggi.
Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan membutuhkan sistem yang terintegrasi, mulai dari kurikulum hingga evaluasi pembelajaran.
Langkah efisiensi fiskal akibat tekanan global memang tidak dapat dihindari. Namun, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak mengorbankan mutu pendidikan.
PJJ Dipandang Sebagai Strategi Jangka Panjang
Kondisi global yang tidak menentu mendorong banyak negara menata ulang prioritas belanja publik. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tetap menjadi sektor strategis yang harus dijaga kualitasnya.
Pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi jangka panjang jika dirancang sebagai bagian dari transformasi pendidikan, bukan sekadar kebijakan darurat.
Di tengah tekanan ekonomi global, menjaga mutu pendidikan tinggi menjadi investasi penting untuk mempertahankan daya saing nasional di masa depan.
FAQ
1. Mengapa konflik global memengaruhi pendidikan di Indonesia?
Konflik global memicu kenaikan harga energi dan subsidi, sehingga pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran termasuk di sektor pendidikan.
2. Siapa yang dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ)?
Mahasiswa semester lima ke atas dan mahasiswa pascasarjana berpotensi mengikuti PJJ, tergantung kebijakan perguruan tinggi.
3. Apakah semua mata kuliah bisa dilakukan secara daring?
Tidak. Mata kuliah praktik seperti laboratorium dan klinik tetap membutuhkan pembelajaran tatap muka.
4. Apa risiko terbesar dari PJJ yang tidak dirancang dengan baik?
Risiko utama adalah penurunan kualitas pembelajaran atau learning loss.
5. Apakah PJJ akan menjadi sistem pendidikan masa depan?
PJJ berpotensi menjadi bagian penting pendidikan masa depan jika didukung sistem dan teknologi yang memadai.
