Berita Indokalbar.com: Pontianak hari ini

Masukkan Serial Number dibawah ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

Tampilkan postingan dengan label Pontianak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pontianak. Tampilkan semua postingan

30 April 2026

IBFEST Series 10 Sambangi Pontianak, Telkomsel Ajak Pelajar Kuasai AI Secara Kreatif dan Aman

Telkomsel resmi membuka Internet BAIK Festival (IBFEST) Series 10 yang bertema Level Up The Future with AI di SMA Negeri 1 Pontianak.

Pontianak – Telkomsel kembali menghadirkan Internet BAIK Festival (IBFEST) Series 10 di SMA Negeri 1 Pontianak, Rabu (30/4/2026), sebagai bagian dari komitmen memperkuat literasi digital generasi muda, khususnya dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Mengusung tema “Level Up The Future with AI”, program tanggung jawab sosial yang telah berjalan sejak 2016 ini dirancang untuk membekali pelajar SMA/SMK dengan kemampuan menggunakan AI secara kreatif, aman, dan produktif sesuai prinsip BAIK: Bertanggung jawab, Aman, Inspiratif, dan Kreatif.

IBFEST Series 10 digelar di empat kota, dimulai dari Cimahi, berlanjut ke Jambi dan Pontianak, serta akan ditutup di Surakarta. Di setiap kota, kegiatan menghadirkan AI Camp Training, AI Workshop, serta diskusi inspiratif yang melibatkan praktisi teknologi dan pegiat literasi digital.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Sukaryadi, mengapresiasi konsistensi Telkomsel dalam menghadirkan program edukatif yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Kami berharap pelajar tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Ini langkah penting untuk mencetak inovator masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Vice President Consumer Business Telkomsel Area Pamasuka, Muharlis, menegaskan bahwa AI harus dipandang sebagai alat untuk memperluas kreativitas, bukan ancaman.

“Melalui IBFEST, kami ingin generasi muda mampu memanfaatkan AI sebagai solusi yang berdampak. Ini juga sejalan dengan inisiatif Telkomsel Jaga Cita dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi ke dalam tiga jalur pembelajaran berbasis AI. Jalur Creativa difokuskan pada pengembangan karya seni digital seperti musik, film pendek, dan ilustrasi. Jalur Syntech mengajak pelajar menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi, mulai dari aplikasi sederhana hingga prototipe digital. Sedangkan Cyberlite menekankan literasi keamanan digital, termasuk edukasi tentang bahaya deepfake, penipuan digital, hingga kampanye bijak bermedia.

Tak hanya menyasar pelajar, IBFEST juga menghadirkan workshop khusus bagi guru dan orang tua. Guru dibekali strategi pemanfaatan AI dalam pembelajaran, sementara orang tua mendapatkan panduan mendampingi anak berinternet secara aman di era digital.

Program ini juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 serta kebijakan perlindungan anak di ruang digital, dengan menekankan pentingnya keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi.

Memasuki satu dekade penyelenggaraan, Internet BAIK terus menunjukkan dampak signifikan. Pada series sebelumnya, program ini menjaring lebih dari 10 ribu peserta dari ratusan kota di Indonesia. Secara keseluruhan sejak 2016, puluhan ribu pelajar, guru, dan komunitas telah terlibat, sekaligus melahirkan ribuan agen perubahan dan karya konten digital kreatif.

Melalui IBFEST Series 10, Telkomsel berharap semakin banyak generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu menjadi pelopor pemanfaatan AI yang positif, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (*)

Bazar Telur Murah Digelar, TP PKK Pontianak Salurkan 15 Ribu Butir untuk Tekan Stunting

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyerahkan secara simbolis telur ayam kepada warga yang berbelanja di bazar murah telur.

Pontianak – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat menggelar bazar telur murah di Kantor Camat Pontianak Barat, Kamis (30/4/2026). Sebanyak 15 ribu butir telur berkualitas disalurkan kepada kader Posyandu, kader PKK, serta masyarakat dengan harga terjangkau sebagai upaya nyata menekan angka stunting.

Ketua TP PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak.

“Ini bentuk sinergitas untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Telur memiliki kandungan protein tinggi yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memacu semangat para kader Posyandu dan kader PKK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya asupan gizi seimbang.

“Semoga kader semakin aktif memberikan sosialisasi tentang kesehatan dan angka stunting bisa terus menurun,” tambahnya.

Sementara itu, kader Posyandu Mutiara Ananda Sungai Jawi Luar, Sarkosih, menilai program bazar telur murah ini sangat tepat sasaran karena langsung membantu masyarakat memenuhi kebutuhan protein dengan harga yang lebih terjangkau.

“Program ini sangat membantu masyarakat. Dengan harga murah, mereka bisa mendapatkan telur berkualitas,” ungkapnya.

Menurutnya, konsumsi telur rutin terus disosialisasikan sebagai alternatif sumber protein hewani, terutama bagi anak-anak yang kurang menyukai ikan atau daging ayam.

“Telur bisa diolah menjadi berbagai makanan menarik agar anak-anak lebih suka mengonsumsinya,” pungkasnya. (*) 

Gejolak Global Tekan APBN, Pendidikan Jarak Jauh Kembali Jadi Opsi Efisiensi

Gejolak global dan lonjakan harga energi mendorong efisiensi anggaran negara, termasuk penerapan PJJ bagi mahasiswa sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal. Foto Ketua PP Pergunu, Dr. Romi Siswanto, M.Si.
Gejolak global dan lonjakan harga energi mendorong efisiensi anggaran negara, termasuk penerapan PJJ bagi mahasiswa sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal. Foto Ketua PP Pergunu, Dr. Romi Siswanto, M.Si.

PONTIANAK - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak lagi dipandang sebagai konflik regional semata. Dampaknya menjalar hingga ke sektor energi, pangan, hingga kebijakan fiskal banyak negara, termasuk Indonesia. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memicu ketidakpastian global yang berimbas langsung pada harga energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Sejumlah proyeksi ekonomi internasional memperkirakan lonjakan harga energi global pada 2026. Harga minyak mentah jenis Brent diprediksi berada di kisaran 86 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,4 juta per barel (kurs asumsi Rp16.500 per dolar AS). Bahkan dalam skenario konflik yang berkepanjangan, harga dapat melonjak hingga 115 dolar AS per barel atau setara sekitar Rp1,9 juta per barel.

Tidak hanya energi, harga pupuk global diperkirakan meningkat hingga 31 persen. Kondisi tersebut berpotensi menekan sektor pertanian dan memperbesar risiko inflasi, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada impor bahan baku energi dan pangan.

Tekanan Global Dorong Lonjakan Beban Subsidi Energi

Indonesia turut merasakan tekanan akibat gejolak global tersebut. Ketergantungan terhadap energi impor membuat perubahan harga minyak dunia berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp381,3 triliun pada 2026. Anggaran tersebut disusun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia sekitar Rp1,15 juta per barel (setara 70 dolar AS).

Namun, jika konflik global terus berlanjut dan harga energi meningkat, kebutuhan subsidi energi berpotensi bertambah hingga sekitar Rp97,3 triliun (konversi dari 5,9 miliar dolar AS). Kondisi ini mempersempit ruang fiskal dan memaksa pemerintah melakukan langkah efisiensi pada berbagai sektor.

Selain subsidi energi, tekanan juga terlihat pada nilai tukar rupiah. Pada Maret 2026, rupiah tercatat berada di kisaran Rp16.958 per dolar AS, dipengaruhi sentimen global yang cenderung menghindari risiko akibat konflik geopolitik.

Efisiensi Anggaran Sentuh Dunia Pendidikan Tinggi

Situasi fiskal yang ketat mendorong pemerintah menyesuaikan kebijakan di sektor pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara terbatas.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 yang membuka peluang pelaksanaan PJJ bagi mahasiswa semester lima ke atas serta mahasiswa pascasarjana.

Pendekatan ini dipandang rasional karena mahasiswa tingkat lanjut dinilai telah memiliki dasar akademik yang lebih kuat. Mata kuliah berbasis teori, seminar, dan diskusi dinilai lebih memungkinkan dilakukan secara daring.

Namun, kegiatan yang membutuhkan praktik langsung seperti laboratorium, bengkel, klinik, maupun studio tetap harus dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas pembelajaran.

Belajar Dari Pengalaman Pandemi Covid-19

Penerapan pembelajaran jarak jauh bukan hal baru bagi Indonesia. Pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting tentang tantangan pendidikan daring.

Pada masa tersebut, banyak institusi pendidikan melakukan pembelajaran daring secara darurat tanpa perencanaan pedagogi yang matang. Proses belajar kerap berubah menjadi sekadar pemberian tugas tanpa interaksi bermakna antara dosen dan mahasiswa.

Sejumlah laporan internasional menunjukkan dampak serius terhadap capaian belajar. Indonesia tercatat mengalami penurunan kemampuan literasi hingga 40 persen dan numerasi hingga 56 persen selama masa pembelajaran jarak jauh darurat.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa PJJ membutuhkan sistem yang dirancang khusus, bukan sekadar memindahkan kelas tatap muka ke platform video daring.

Mutu Pendidikan Jadi Penentu Keberhasilan PJJ

Implementasi PJJ tidak dapat dilakukan secara instan. Perguruan tinggi harus memastikan kesiapan kurikulum, materi digital, metode evaluasi, serta interaksi pembelajaran yang efektif.

Setiap mata kuliah daring perlu dilengkapi dengan bahan ajar digital, forum diskusi, asesmen berbasis proyek, serta umpan balik yang terukur. Tanpa komponen tersebut, risiko penurunan kualitas pembelajaran menjadi sangat besar.

Regulasi nasional sebenarnya telah memberi dasar hukum bagi pelaksanaan PJJ. Aturan tersebut memungkinkan perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran daring hingga 50 persen dari total beban studi tanpa izin khusus, selama mendapat persetujuan senat akademik.

Dengan kata lain, PJJ merupakan sistem pendidikan yang kompleks, bukan sekadar pilihan teknis untuk menghemat biaya operasional kampus.

Peran Pengalaman Nasional Dalam Pengembangan PJJ

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan jarak jauh melalui Universitas Terbuka. Model pembelajaran yang telah berjalan selama puluhan tahun menunjukkan bahwa PJJ dapat menjadi solusi perluasan akses pendidikan tinggi.

Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan membutuhkan sistem yang terintegrasi, mulai dari kurikulum hingga evaluasi pembelajaran.

Langkah efisiensi fiskal akibat tekanan global memang tidak dapat dihindari. Namun, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak mengorbankan mutu pendidikan.

PJJ Dipandang Sebagai Strategi Jangka Panjang

Kondisi global yang tidak menentu mendorong banyak negara menata ulang prioritas belanja publik. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tetap menjadi sektor strategis yang harus dijaga kualitasnya.

Pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi jangka panjang jika dirancang sebagai bagian dari transformasi pendidikan, bukan sekadar kebijakan darurat.

Di tengah tekanan ekonomi global, menjaga mutu pendidikan tinggi menjadi investasi penting untuk mempertahankan daya saing nasional di masa depan.

FAQ

1. Mengapa konflik global memengaruhi pendidikan di Indonesia?
Konflik global memicu kenaikan harga energi dan subsidi, sehingga pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran termasuk di sektor pendidikan.

2. Siapa yang dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ)?
Mahasiswa semester lima ke atas dan mahasiswa pascasarjana berpotensi mengikuti PJJ, tergantung kebijakan perguruan tinggi.

3. Apakah semua mata kuliah bisa dilakukan secara daring?
Tidak. Mata kuliah praktik seperti laboratorium dan klinik tetap membutuhkan pembelajaran tatap muka.

4. Apa risiko terbesar dari PJJ yang tidak dirancang dengan baik?
Risiko utama adalah penurunan kualitas pembelajaran atau learning loss.

5. Apakah PJJ akan menjadi sistem pendidikan masa depan?
PJJ berpotensi menjadi bagian penting pendidikan masa depan jika didukung sistem dan teknologi yang memadai.

29 April 2026

Pemkot Pontianak Siapkan Lahan Pemakaman di Empat Kecamatan, Jawab Kebutuhan Warga

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima rekomendasi DPRD Kota Pontianak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Pontianak tahun 2025.

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak mulai menyiapkan sejumlah lahan pemakaman baru yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa pengadaan lahan pemakaman telah dimulai sejak tahun lalu dan terus berlanjut pada tahun ini. Sejumlah titik lokasi pun telah berhasil diidentifikasi dan akan segera diproses untuk difungsikan.

“Pengadaan tanah sudah berjalan sejak tahun kemarin dan tahun ini masih berlanjut. Kita sudah memiliki beberapa titik yang akan diproses untuk pemakaman,” ujarnya usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, calon lokasi pemakaman tersebar di wilayah Pontianak Utara, Selatan, Barat, hingga Timur. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan fasilitas pemakaman yang semakin mendesak.

Meski demikian, Edi menyebutkan bahwa pola pengelolaan pemakaman masih akan dikaji lebih lanjut. Pemerintah kota akan mempertimbangkan berbagai opsi, mulai dari pengelolaan langsung oleh pemerintah, kerja sama dengan masyarakat, hingga melibatkan lembaga keagamaan.

“Pengelolaannya masih akan kita kaji. Apakah dikelola pemerintah, diserahkan ke masyarakat, atau melalui lembaga tertentu,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga peningkatan pendapatan daerah.

“Ada beberapa catatan dari DPRD yang akan kita tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan ke depan,” tambah Edi.

Ia menegaskan, hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat sorotan, seperti Dinas Pekerjaan Umum terkait kondisi jalan dan genangan, Badan Pendapatan Daerah dalam optimalisasi PAD, hingga sektor lingkungan dan pendidikan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yoggy Perdana Putra, menyebut rekomendasi yang diberikan merupakan hasil pembahasan bersama pakar dan akademisi. Ia menyoroti sejumlah isu penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

“Ada beberapa poin penting, seperti peningkatan pendapatan asli daerah, penanganan genangan, hingga pemeliharaan pohon di sejumlah ruas jalan,” ujarnya.

Dengan langkah penyiapan lahan pemakaman ini, Pemkot Pontianak berharap dapat memberikan solusi jangka panjang bagi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. (*)

Sekda Pontianak Tegas: SKM Harus Disusun Serius, Jangan Ada Manipulasi Data

Sekda Kota Pontianak Amirullah membuka Evaluasi Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026.

Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal itu disampaikannya usai membuka evaluasi pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026 serta persiapan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (29/4/2026).

Amirullah menjelaskan, SKM merupakan instrumen penting karena menghasilkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh sebab itu, hasil survei harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

“Survei ini tidak boleh dianggap sepele. Data yang dihasilkan sangat penting karena berasal langsung dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan agar pelaksanaan survei dilakukan dengan metodologi yang jelas, baik melalui kuesioner maupun wawancara. Selain itu, data yang terkumpul harus diolah dan dianalisis secara tepat tanpa adanya manipulasi.

“Jangan sampai ada manipulasi data. Jumlah responden juga harus representatif, minimal sekitar 150 orang agar hasilnya valid,” tegasnya.

Meski penyusunan SKM tidak selalu didukung anggaran, Amirullah meminta seluruh perangkat daerah tetap serius dalam pelaksanaannya. Ia menilai kemajuan teknologi saat ini telah mempermudah proses survei, termasuk melalui sistem berbasis daring.

“Walaupun tanpa anggaran, tetap harus diseriusi. Sekarang sudah ada dukungan teknologi online,” tambahnya.

Selain SKM, ia juga menyoroti pentingnya penilaian PEKPPP mandiri yang harus dilakukan secara objektif. Menurutnya, penilaian yang terlalu tinggi tanpa dasar yang kuat justru dapat menjadi catatan saat dibandingkan dengan hasil evaluasi eksternal.

“Kalau penilaian kita terlalu tinggi dan berbeda jauh dengan hasil eksternal, itu akan menjadi perhatian,” katanya.

Amirullah juga mengingatkan bahwa setiap unit pelaksana teknis (UPT) memiliki kontribusi besar terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam persaingan antar daerah yang semakin ketat, kinerja satu unit saja bisa memengaruhi posisi daerah di tingkat nasional.

“Jangan anggap satu UPT tidak berdampak. Justru satu unit bisa menentukan naik turunnya peringkat kita,” ujarnya.

Ia pun menegaskan akan melakukan pemantauan langsung jika ditemukan ketidaksesuaian atau kurangnya keseriusan dalam pelaksanaan SKM dan evaluasi kinerja.

“Kalau ada kendala, sampaikan. Saya siap membantu. Tapi kalau tidak serius, pasti akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Amirullah mengingatkan bahwa capaian triwulan pertama telah berakhir pada 31 Maret, sehingga OPD yang belum optimal diminta segera melakukan pembenahan.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk Pemerintah Kota Pontianak. Data ini ditampilkan secara nasional dan mencerminkan keseriusan kita dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (*)

28 April 2026

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

27 April 2026

Wacana Pemblokiran NIK Orang Tua Abai Nafkah Anak Belum Jadi Kebijakan di Pontianak

Sekda Kota Pontianak Amirullah menyatakan pemblokiran NIK orang tua yang tak nafkahi anak pasca perceraian masih dalam wacana.

Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa wacana pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi orang tua yang tidak menafkahi anak pascaperceraian masih sebatas tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, gagasan tersebut muncul dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak sebagai bagian dari penyusunan rancangan regulasi perlindungan perempuan dan anak.

“Itu masih dalam forum diskusi. Sifatnya baru merumuskan bahan-bahan apa saja yang dinilai layak dimasukkan ke dalam rancangan aturan,” ujar Amirullah, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, hasil pembahasan dalam FGD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan produk hukum, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwa). Namun seluruh poin yang diusulkan masih harus melalui tahapan pembahasan lanjutan sebelum ditetapkan.

“Belum final. Masih akan dibahas kembali, dirumuskan, lalu disepakati bersama seperti apa bentuk kebijakannya,” katanya.

Amirullah menegaskan, hingga saat ini Pemerintah Kota Pontianak belum memiliki aturan yang mengatur pemblokiran NIK bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban menafkahi anak.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan bahwa wacana tersebut telah menjadi kebijakan resmi. Pemerintah kota, lanjutnya, masih membuka ruang masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan nantinya memiliki dasar hukum yang kuat serta berkeadilan.

“Yang jelas, saat ini belum ada kebijakan resmi Pemerintah Kota Pontianak terkait hal tersebut,” tegasnya. (*)

Spektakuler! Penutupan Naik Dango ke-3 Pontianak Dipadati Lebih dari 50 Ribu Pengunjung

Foto: Rangkaian kegiatan budaya Naik Dango ke-3 Kota Pontianak resmi ditutup pada Sabtu malam (25/4/2026) pukul 19.00 WIB di Rumah Radakng, Jalan Sutan Syahrir, Pontianak Selatan

PONTIANAK - Malam penutupan perayaan budaya Naik Dango ke-3 Kota Pontianak yang digelar oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Kegiatan yang berlangsung sejak 17 hingga 25 April 2026 ini ditutup secara resmi pada Sabtu malam di Rumah Radakng, dengan dihadiri lebih dari 50 ribu pengunjung.

Penutupan acara dilakukan oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang diwakili oleh Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ismail Abdurahman. Turut hadir sejumlah pejabat daerah dan tokoh penting, di antaranya perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, Staf Ahli Ekonomi Pembangunan Yosafat Triadhi Andjioe, Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis, Sekretaris Umum DAD Provinsi Kalimantan Barat Thadeus Yus, serta Dandim 1207 - Pontianak Letkol Inf Robbi Firdaus.

Ketua DAD Kota Pontianak, Yonahes Nenes, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Naik Dango tahun ini. Ia menegaskan bahwa rangkaian kegiatan berjalan lancar sejak hari pertama hingga penutupan, meskipun sempat diguyur hujan deras.

“Antusiasme masyarakat luar biasa. Walaupun hujan lebat, pengunjung tetap memadati area Rumah Radakng. Ini menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap budaya,” ujarnya.

Yonahes menambahkan, berbagai agenda seperti karnaval budaya, tarian panopo, hingga perlombaan adat berjalan dengan baik. Bahkan, kegiatan ini juga menarik wisatawan mancanegara, termasuk dari Sarawak, Malaysia, dan Belanda.

Tak hanya sebagai ajang pelestarian budaya, Naik Dango juga berdampak positif terhadap sektor ekonomi masyarakat. Puluhan stan UMKM, mulai dari kuliner hingga pameran kerajinan, dipadati pengunjung selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, Ketua Panitia Naik Dango ke-3, Vandrektus Derek, mengungkapkan bahwa keberhasilan acara ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kota Pontianak serta aparat keamanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak yang telah menetapkan Naik Dango sebagai kalender pariwisata. Dukungan aparat keamanan juga sangat membantu dalam menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang turut menjaga keamanan dan kebersihan selama acara. Koordinasi intensif antara panitia, pemerintah daerah, serta pihak kepolisian dinilai menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan event tahunan tersebut.

Selama sepekan pelaksanaan, rangkaian kegiatan Naik Dango meliputi misa syukur, ritual adat, karnaval budaya, pertunjukan seni, hingga penampilan artis Dayak di panggung utama. Partisipasi pelaku UMKM juga meningkat signifikan, bahkan mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Meski hujan turun hampir setiap hari, hal itu tidak menyurutkan minat masyarakat untuk datang dan menikmati seluruh rangkaian kegiatan,” tambah Vandrektus.

Ke depan, DAD Kota Pontianak memastikan bahwa kegiatan budaya seperti Naik Dango akan terus dilaksanakan sebagai upaya mempererat persatuan lintas etnis, agama, dan budaya di Kota Pontianak.

Perayaan Naik Dango sendiri merupakan tradisi adat Dayak sebagai ungkapan syukur atas hasil panen, yang kini berkembang menjadi agenda budaya dan pariwisata unggulan di Kalimantan Barat. (Tim/Jm)

26 April 2026

Lepas Jemaah Haji, Ria Norsan Ingatkan Jaga Kesehatan dan Raih Haji Mabrur

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam KBIHU Muhammadiyah Kalbar.

Pontianak
– Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Muhammadiyah Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (26/4/2026).

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, dihadiri tokoh masyarakat serta ratusan jemaah yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan penghormatan khusus kepada Pembina Muhammadiyah Kalbar, Hasan Gapar, yang disebutnya sebagai guru agama sekaligus pembimbing saat menunaikan ibadah haji pertama pada tahun 2003.

“Beliau adalah guru saya dan pembimbing ibadah saya. Alhamdulillah, hingga kini beliau masih sehat walafiat di usia 81 tahun,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa ibadah haji tidak hanya menuntut kesiapan spiritual, tetapi juga fisik yang prima. Ia mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan, terutama menjelang puncak ibadah di Padang Arafah.

“Ibadah haji adalah ibadah fisik dan rohani. Tawaf, sa’i hingga melontar jumrah membutuhkan stamina yang kuat. Karena itu, jaga kesehatan dengan baik sebelum hari wukuf,” pesannya.

Mengutip Surah Al-Baqarah ayat 197, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lisan dan perilaku selama menjalankan ibadah haji agar dapat meraih predikat haji mabrur. Tiga larangan utama saat berihram, yakni rafats, fusuk, dan jidal, menjadi perhatian khusus yang disampaikannya kepada para jemaah.

Rafats merujuk pada perkataan yang tidak pantas, fusuk adalah perbuatan maksiat atau pelanggaran, sementara jidal berarti perdebatan yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

Di tengah suasana serius, Gubernur turut menyelipkan candaan ringan yang mengundang tawa jemaah, khususnya terkait kebiasaan berbelanja oleh-oleh.

“Tujuannya haji mabrur, bukan membeli emas berkilo-kilo. Sabar ya, Ibu-Ibu, fokus ibadah dulu,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Ria Norsan memimpin jemaah melantunkan talbiyah bersama, menciptakan suasana haru dan penuh kekhusyukan.

Ia berharap seluruh jemaah asal Kalimantan Barat dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar, menjaga kebersamaan, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dengan predikat haji mabrur.

“Saya berharap Bapak dan Ibu berangkat dengan niat tulus, melaksanakan ibadah dengan sempurna, dan kembali dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh haji mabrur,” tutupnya. (*)

Sekda Pontianak: MTQ Harus Cetak Generasi Qurani dan Berkarakter

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menabuh beduk menandai dibukanya MTQ ke-34 Tingkat Kecamatan Pontianak Barat.

Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan harus mampu menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka MTQ ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Barat di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Minggu (26/4/2026).

“MTQ bukan sekadar rutinitas atau ajang perlombaan. Ini adalah gerakan transformasi menuju Kota Pontianak yang qurani, cerdas, berkarakter, dan adaptif,” ujarnya.

Amirullah menjelaskan, tema tersebut memiliki empat pilar utama. Pilar pertama adalah qurani, yakni menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang membumi dalam perilaku sehari-hari. Kedua, cerdas, di mana generasi muda diharapkan memiliki kecerdasan intelektual yang sejalan dengan nilai-nilai wahyu.

“Generasi kita harus cerdas secara intelektual, namun tetap berpijak pada tuntunan Al-Qur’an,” katanya.

Pilar ketiga adalah berkarakter. Ia menilai keluarga memiliki peran penting sebagai benteng utama dalam membentuk generasi yang jujur, amanah, dan berintegritas di tengah derasnya pengaruh global. Sementara pilar keempat adalah adaptif, yakni kemampuan masyarakat untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas religius.

Kepada para peserta, Amirullah berpesan agar mengikuti MTQ dengan niat ibadah dan syiar Islam. Ia menekankan bahwa kemenangan bukan tujuan utama, melainkan bagaimana peserta mampu menjadi duta Al-Qur’an di lingkungan masing-masing.

“Menjadi juara adalah bonus, tetapi menjadi duta Al-Qur’an adalah tugas sepanjang hayat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan dewan hakim untuk menjunjung tinggi keadilan dan objektivitas dalam penilaian, karena hal tersebut akan menentukan kualitas peserta terbaik yang akan mewakili Kota Pontianak ke tingkat lebih tinggi.

MTQ ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Barat tahun 2026 diikuti sebanyak 266 peserta dari empat kelurahan. Rinciannya terdiri dari 101 peserta laki-laki dan 90 peserta perempuan untuk cabang perorangan, serta peserta beregu pada cabang Syarhil Qur’an dan Fahmil Qur’an sebanyak 9 regu laki-laki dan 16 regu perempuan.

Pelaksanaan lomba tersebar di sejumlah lokasi, di antaranya Aula Kantor Camat Pontianak Barat untuk cabang tilawah dan tartil, Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar untuk cabang fahmil dan syarhil, serta Masjid Syaiful Islam untuk cabang tahfiz, murattal, dan mujawwad.

Sementara itu, cabang kaligrafi dipusatkan di SMA Kapuas Pontianak dengan berbagai kategori, mulai dari naskah hingga kaligrafi digital. (*) 

Touring 3 Negara, YNCI Kalbar Siap Geber 3.400 Km Jelajah Borneo

Para riders YNCI saat touring ke negeri jiran tahun lalu.

Pontianak – Komunitas Yamaha NMAX Club Indonesia (YNCI) Regional Kalimantan Barat bersiap menggelar touring lintas negara bertajuk Touring Borneo 3 Countries pada 16–24 Mei 2026. Perjalanan selama sembilan hari ini akan menempuh jarak sekitar 3.400 kilometer melintasi tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Ketua YNCI Regional Kalbar, Reno Trinaldo, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar perjalanan jarak jauh, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antaranggota serta memperkuat solidaritas komunitas otomotif lintas daerah.

“Touring ini bukan hanya soal perjalanan, tetapi tentang kebersamaan, berbagi pengalaman, dan memperkuat persaudaraan sesama pecinta Yamaha NMAX,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Sebanyak 17 rider dan enam peserta boncenger dipastikan ambil bagian. Mereka berasal dari berbagai daerah, mulai dari Pontianak, Singkawang, Sambas, hingga luar Kalimantan seperti Sukabumi, Depok, Surabaya, Malang, Bondowoso, dan Banjarnegara.

Rute perjalanan akan dimulai dari Pontianak menuju Sri Aman, Miri, Brunei Darussalam, Kota Kinabalu, Kundasang, lalu kembali melalui Brunei, Sibu, Kuching, Singkawang, dan finis di Pontianak.

Selain touring, rombongan juga akan menghadiri Borneo International Big Bike Festival (BIBBF) yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2026 di Kuching, Sarawak.

Reno menjelaskan, rute tersebut dipilih untuk memberikan pengalaman berkendara sekaligus menikmati keindahan alam Pulau Borneo yang kaya akan panorama dan keragaman budaya.

“Kami ingin menunjukkan bahwa touring juga bisa menjadi sarana promosi wisata serta mempererat persahabatan antarnegara di kawasan Borneo,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas di setiap negara yang dilalui, serta menjaga nama baik komunitas selama perjalanan.

Kegiatan ini turut didukung sejumlah sponsor, di antaranya Motul, Yamaha, dan FDR.

“Semangat kami adalah berlibur, bercerita, dan bersaudara. Semoga perjalanan ini berjalan lancar dan menjadi pengalaman berkesan bagi seluruh peserta,” pungkas Reno. (*)

25 April 2026

Inkai Kalbar Tancap Gas di Era Baru, Fokus Soliditas dan Lahirkan Atlet Juara

Satarudin dilantik sebagai Ketua Umum Inkai Kalbar periode 2025–2029.

Pontianak – Kepengurusan baru Institut Karate-Do Indonesia Kalimantan Barat masa bakti 2025–2029 resmi dilantik dengan membawa semangat pembaruan. Fokus utama diarahkan pada penguatan organisasi serta pencetakan atlet berprestasi yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Pengurus Pusat Inkai, Benny Riyanto menegaskan bahwa soliditas menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan perguruan karate.

“Yang paling penting adalah soliditas. Saya melihat kepengurusan baru ini optimis dan tegas dalam merapatkan barisan,” ujarnya usai pelantikan di Pontianak, Sabtu (25/4/2026).

Ia optimistis, dengan semangat baru, Inkai Kalbar mampu bangkit dan mencetak prestasi yang lebih baik, sekaligus meninggalkan berbagai persoalan organisasi di masa lalu.

Sementara itu, Ketua Umum Inkai Kalbar periode 2025–2029, Satarudin menegaskan bahwa langkah awal yang akan ditempuh adalah memperbanyak keikutsertaan atlet dalam berbagai kejuaraan.

“INKAI harus banyak mengirim atlet ke pertandingan supaya bisa juara, karena kita punya banyak atlet unggulan,” katanya.

Dalam waktu dekat, program prioritas dimulai dari pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) sebagai fondasi pembinaan, dilanjutkan dengan seleksi atlet untuk menghadapi kejuaraan nasional yang digelar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia.

Selain itu, peningkatan jam terbang atlet melalui keikutsertaan dalam berbagai turnamen juga menjadi strategi utama guna mengasah mental dan kemampuan bertanding.

Meski demikian, Satarudin menyebut pola latihan dan arah pembinaan ke depan masih akan dimatangkan bersama jajaran pengurus baru.

“Saya baru dilantik, jadi semua program akan kita diskusikan bersama sebelum ditetapkan,” jelasnya.

Dengan konsolidasi organisasi yang kuat dan pembinaan berkelanjutan, Inkai Kalimantan Barat diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan besar dalam dunia karate Indonesia serta melahirkan atlet-atlet unggulan di masa depan. (*)

Wali Kota: Peran Kampus Dongkrak IPM Pontianak, Kunci SDM Berkualitas

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menandatangani prasasti peresmian Gedund Leopold Mandic Universitas Widya Dharma.

Pontianak – Keberadaan perguruan tinggi dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pontianak. Hal ini disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat meresmikan Gedung Leopold Mandic di Universitas Widya Dharma Pontianak, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Edi, posisi Pontianak sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, sekaligus pendidikan memberikan kontribusi besar terhadap capaian IPM yang kini mencapai angka 82,80 dan masuk kategori sangat tinggi.

“Pontianak juga pusat pendidikan. Ini yang sangat memberikan dampak terhadap IPM Pontianak. Sekarang IPM kita masuk kategori sangat tinggi,” ujarnya.

Ia menegaskan, peningkatan IPM mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kualitas hidup masyarakat. Karena itu, keberadaan kampus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.

“Kita ingin punya SDM yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Keberadaan perguruan tinggi tentu turut mendongkrak IPM Pontianak,” tambahnya.

Selain berdampak pada kualitas pendidikan, aktivitas kampus juga memberikan efek ekonomi yang signifikan. Ribuan mahasiswa, termasuk sekitar 43 ribu dari luar daerah, turut menggerakkan sektor hunian, kuliner, transportasi, hingga jasa lainnya di kota ini.

“Dengan jumlah mahasiswa yang besar, tentu ada kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar,” jelas Edi.

Di sisi lain, ia mengakui Kota Pontianak dengan jumlah penduduk hampir 700 ribu jiwa menghadapi tantangan perkotaan seperti pengelolaan sampah, air bersih, dan lalu lintas. Untuk itu, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai sangat penting dalam menghadirkan solusi inovatif.

“Kami berusaha menjadikan Pontianak sebagai kota yang toleran dan nyaman. Ini membutuhkan sinergi semua pihak, termasuk perguruan tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Widya Dharma Polycarpus Widjaja Tandra menegaskan bahwa perguruan tinggi harus hadir di tengah masyarakat dan tidak menjadi “menara gading”.

“Universitas tidak boleh terpisah dari masyarakat. Harus ada sinergi dengan pemerintah untuk menjawab kebutuhan kota,” tuturnya.

Ia menambahkan, Universitas Widya Dharma Pontianak berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Pontianak terus meningkat dan mampu mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. (*) 

24 April 2026

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ilustrasi Jemaah Haji. Foto: Sony Herdiana/Shutterstock
Ilustrasi Jemaah Haji. Foto: Sony Herdiana/Shutterstock
Pontianak - Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan stimulus biaya lokal haji sebesar Rp1,09 miliar pada musim haji tahun ini. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya meringankan beban para jemaah, terutama untuk kebutuhan transportasi darat, akomodasi, hingga konsumsi selama proses keberangkatan dan pemulangan.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1.090.850.000. Dana itu difokuskan untuk membantu berbagai kebutuhan jemaah sejak sebelum berangkat ke tanah suci hingga setelah kembali ke daerah asal.

Pada tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kalimantan Barat tercatat sebanyak 1.858 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.519 orang. Berkurangnya jumlah jemaah berdampak pada meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung masing-masing peserta.

Melihat kondisi itu, Pemprov Kalbar mengambil langkah dengan memberikan stimulus pembiayaan lokal sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Rincian bantuan yang diberikan meliputi transportasi darat dari asrama haji menuju bandara di Pontianak maupun Batam sebesar Rp784 juta. Selain itu, biaya akomodasi asrama haji sebesar Rp137,51 juta dan konsumsi jemaah di Asrama Haji Pontianak serta Batam senilai Rp169,34 juta.

Sementara itu, biaya transportasi udara rute Pontianak–Batam pulang pergi masih menjadi tanggungan jemaah. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan APBD di tengah meningkatnya biaya layanan penerbangan akibat kenaikan harga avtur.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan dukungan pada komponen biaya yang masih memungkinkan untuk dibiayai melalui APBD, khususnya layanan darat, konsumsi, dan fasilitas asrama haji.

Langkah ini sejalan dengan amanat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan transportasi serta layanan lokal jemaah sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih nyaman, aman, dan terfasilitasi dengan baik bagi seluruh jemaah asal Kalimantan Barat.

Lomba Masak Pansoh Meriahkan Naik Dango Ke-3

Foto: Memasak dalam bambu atau biasa disebut Pansoh wujud pelestarian tradisi kuliner khas

PONTIANAK - Tradisi masak pansoh kembali hadir dalam perayaan Naik Dango Ke-3 yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Kamis (23/4/2026). Memasak dengan bambu ini bukan sekadar menyajikan kuliner khas, tetapi juga membawa pesan tentang hubungan harmonis manusia dengan alam.

Dalam lomba tersebut, peserta memulai proses dengan mengambil bahan langsung dari lingkungan sekitar. Ikan segar diperoleh dari sungai, sedangkan bumbu alami diracik dari hasil hutan. Seluruh bahan dibersihkan, dicampur, lalu dimasukkan ke dalam batang bambu sebagai wadah memasak.

Proses pemasakan dilakukan secara tradisional menggunakan bara api. Teknik warisan leluhur ini dulu biasa dipakai saat berladang atau berburu di hutan. Selain praktis, metode ini tidak membutuhkan peralatan modern karena semua kebutuhan tersedia dari alam.

Setelah dimasak sekitar satu jam, hidangan pansoh disajikan beralaskan daun simpur. Selain keaslian bumbu dan cita rasa, penataan hidangan juga menjadi salah satu aspek penilaian juri.

Juri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Noberta, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengenalkan kembali tradisi kepada generasi muda.

“Melalui lomba ini kami mengajak generasi muda memahami cara hidup leluhur yang memanfaatkan alam secara bijak sekaligus menjaga kelestariannya,” ujar Noberta.

Ia menambahkan, masak pansoh mencerminkan keterkaitan hutan dan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Bumbu berasal dari hutan, sedangkan ikan diperoleh dari sungai yang masih terjaga.

Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat perkotaan yang jarang bersentuhan dengan tradisi adat. Dengan praktik langsung, peserta dapat mengenal cara memasak alami yang bebas bahan kimia.

Masak pansoh dalam rangkaian Naik Dango tidak hanya melestarikan kuliner tradisional, tetapi juga memperkuat nilai pelestarian lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun. (Jm)



23 April 2026

Pertamina Gelar Pasar Murah di Pontianak, 1.000 Paket Sembako Diserbu Warga

Pertamina melalui unit Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan kembali mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TJSL.

Pontianak – Komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kali ini, perusahaan menghadirkan pasar murah bagi warga prasejahtera di Pontianak.

Kegiatan yang digelar di Asrama Haji Pontianak pada Kamis (23/4/2026) ini menyasar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) desil 1 hingga 4 dari enam kecamatan. Turut hadir perwakilan Pemerintah Kota Pontianak, di antaranya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Ibrahim serta Kepala Dinas Sosial M. Akib.

Integrated Terminal Manager Pontianak, Tony Kurniawan menjelaskan, pasar murah ini menjadi langkah nyata membantu masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

“Kami menyediakan 1.000 paket sembako dengan harga terjangkau, yakni Rp30.000 per paket. Isinya beras, minyak goreng, gula, susu, kecap, hingga sarden. Kami berharap ini bisa meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Menariknya, hasil penjualan dari kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai transaksi semata. Dana yang terkumpul akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan fasilitas umum, seperti Kampung Siaga Bencana dan Posyandu Aster di Kelurahan Siantan Hilir.

“Kami ingin manfaatnya berkelanjutan dan dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambah Tony.

Pemerintah Kota Pontianak mengapresiasi langkah tersebut. Ibrahim menilai program pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

“Kami mengapresiasi Pertamina. Program ini sangat membantu meringankan beban masyarakat. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat.

“Pertamina tidak hanya menghadirkan energi dalam bentuk BBM dan LPG, tetapi juga energi kepedulian. Ini adalah bentuk kehadiran kami di tengah masyarakat,” jelasnya.

Melalui program ini, Pertamina menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. (*) 

Pontianak Siap Jadi Tuan Rumah Rakor APEKSI Kalimantan 2026, Persiapan Capai 95 Persen

Sekda Kota Pontianak Amirullah meminpin rapat persiapan menjelang Pontianak sebagai tuan rumah Rakor APEKSI Komwil V Kalimantan 2026.

Pontianak – Kota Pontianak bersiap menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional Kalimantan tahun 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 22–24 Mei 2026 ini akan diikuti perwakilan pemerintah kota se-Kalimantan.

Sekretaris Daerah Pontianak Amirullah menyebutkan, kesiapan panitia telah mencapai sekitar 95 persen dan kini tinggal mematangkan pelaksanaan.

“Secara umum, persiapan sudah hampir final. Waktu, tempat, dan peserta sudah ditentukan. Sekarang kita fokus pada pelaksanaan,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (23/4/2026).

Ia menegaskan, pengalaman sebelumnya sebagai peserta menjadi modal penting bagi Pontianak untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai tuan rumah. Seluruh panitia diminta bekerja maksimal agar kegiatan berjalan sukses dan meninggalkan kesan positif.

“Dulu kita sebagai peserta, sekarang sebagai tuan rumah. Kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.

Amirullah juga mengingatkan bahwa kualitas penyelenggaraan akan menjadi perhatian daerah lain. Karena itu, seluruh aspek, mulai dari teknis hingga pelayanan tamu, harus dipersiapkan dengan matang dan profesional.

Selain itu, panitia didorong memastikan kehadiran langsung para wali kota dari sembilan kota di Kalimantan, bukan sekadar perwakilan.

“Ini tantangan kita sebagai tuan rumah, bagaimana meyakinkan para kepala daerah untuk hadir langsung,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan peserta sejak awal, agar seluruh kebutuhan dapat diantisipasi dengan baik.

“Tunjukkan keseriusan dan antusiasme kita. Kalau panitia tidak semangat, jangan berharap peserta juga bersemangat,” tegasnya.

Dengan waktu persiapan yang tersisa kurang dari satu bulan dan berdekatan dengan momentum Hari Raya Iduladha, Amirullah meminta seluruh tim bekerja lebih intensif dan solid.

Menurutnya, Rakor APEKSI ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat citra Pontianak di tingkat regional.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya kegiatan ini, tetapi juga citra kota di mata daerah lain. Kita harus tampil maksimal sebagai tuan rumah yang profesional,” pungkasnya. (*)

Hampir 100 Persen, Pontianak Juara I Penyusunan SKP Regional V BKN

Dari total 6.265 ASN Pemkot Pontianak, 6.212 di antaranya telah melakukan input atau 99,15 persen.


Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak mencatat capaian nyaris sempurna dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan I Tahun 2026. Dengan tingkat penyelesaian mencapai 99,15 persen, Pontianak berhasil meraih peringkat pertama di wilayah kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

Data per 17 April 2026 menunjukkan, dari total 6.265 ASN aktif, sebanyak 6.212 pegawai telah melakukan input SKP melalui sistem yang terintegrasi. Capaian ini menempatkan Pontianak di posisi teratas dibandingkan daerah lain di regional yang mencakup DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Lampung.

Sekretaris Daerah Pontianak Amirullah menyebut keberhasilan tersebut sebagai wujud komitmen aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan digital.

“Capaian ini menunjukkan kedisiplinan dan keseriusan ASN dalam melaksanakan kewajiban penyusunan SKP secara tepat waktu melalui sistem terintegrasi,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, penerapan aplikasi ASN Digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pegawai. Hal ini sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat nasional.

Amirullah juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjaga konsistensi, tidak hanya pada tahap penyusunan SKP, tetapi juga dalam proses penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh.

“Kami mendorong ASN yang belum menyelesaikan agar segera menuntaskan kewajibannya, sehingga seluruh tahapan penilaian kinerja dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Diketahui, sistem pelaporan kinerja ASN secara digital telah diterapkan penuh sejak Januari 2023. Dengan capaian ini, Pemerintah Kota Pontianak diharapkan mampu mempertahankan kinerja terbaik sekaligus menjadi rujukan dalam implementasi manajemen kinerja ASN yang efektif, transparan, dan akuntabel. (*)

Pontianak Raih Predikat Kota Toleran Nasional, Terbaik di Zona Konsolidasi IKT 2025

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerima piagam penghargaan dari Setara Institute sebagai Kota Terbaik pada Zona Konsolidasi Indeks Kota Toleran 2025.

Pontianak – Kota Pontianak kembali mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai Kota Terbaik Zona Konsolidasi dalam ajang Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 yang diselenggarakan SETARA Institute for Democracy and Peace di Mangkuluhur ARTOTEL Suites, Rabu (22/4/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bahasan. Ia menyebut capaian ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen bersama dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat Kota Pontianak yang selama ini menjaga kerukunan dan keharmonisan,” ujarnya.

Menurut Bahasan, predikat terbaik di zona konsolidasi menunjukkan bahwa Pontianak berada di jalur yang tepat dalam memperkuat praktik toleransi. Meski demikian, ia mengakui masih ada ruang perbaikan untuk mencapai kategori kota yang lebih inklusif.

Pemerintah Kota, lanjutnya, akan terus mendorong berbagai program penguatan toleransi, seperti dialog antarumat beragama, peningkatan literasi keberagaman, hingga kebijakan yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis.

“Ke depan, kami berkomitmen meningkatkan kualitas praktik toleransi agar Pontianak bisa naik ke kategori yang lebih tinggi dalam Indeks Kota Toleran,” tambahnya.

Ia juga mencontohkan praktik nyata toleransi yang telah mengakar di masyarakat, seperti perayaan Imlek yang berlangsung berdampingan dengan ibadah Ramadan dalam suasana saling menghormati.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan wajah Pontianak sebagai kota multietnis yang terbiasa merawat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Pontianak tetap menjadi kota toleran, di mana perayaan keagamaan dan budaya dapat berlangsung berdampingan dengan penuh rasa saling menghargai,” paparnya.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap semangat toleransi terus terjaga dan semakin kuat, sehingga kota ini kian dikenal sebagai wilayah yang damai, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan. (*)

22 April 2026

TP PKK Pontianak Sabet Juara I Monev, Bukti Solidnya Peran Kader hingga Akar Rumput

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono menerima piagam penghargaan Juara I Monev 10 Program Pokok PKK.

Pontianak – Prestasi membanggakan diraih Tim Penggerak PKK Pontianak dengan menyabet Juara I Monitoring dan Evaluasi (Monev) 10 Program Pokok PKK. Penghargaan ini menjadi bukti kuatnya kolaborasi dan dedikasi kader PKK dari tingkat kota hingga kelurahan.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyebut capaian tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kerja ikhlas dan semangat para kader yang selama ini aktif di lapangan.

“Hari ini kami mendapatkan keberkahan yaitu juara I monev 10 program PKK. Ini semacam apresiasi untuk kerja ikhlas, kerja sama, dan semangat dari seluruh kader PKK se-Kota Pontianak,” ujarnya usai peringatan Hari Kartini di Aula Garuda, Kompleks Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (22/4/2026).

Menurut Yanieta, keberhasilan ini tidak lepas dari kekompakan dan komitmen para kader yang menjadi motor penggerak berbagai program PKK. Ia menilai, semangat kolektif tersebut membuat seluruh program dapat berjalan optimal dan menyentuh masyarakat secara langsung.

“Ini memang hasil kerja sama dari kader-kader yang luar biasa. Semangat mereka sangat besar sehingga program-program kami pun dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang terus memberikan dukungan dan fasilitas, serta kepada TP PKK Provinsi Kalimantan Barat atas pembinaan yang berkelanjutan.

Dalam momentum Hari Kartini, Yanieta mengajak perempuan di Pontianak untuk terus mengambil peran strategis, tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penggerak dalam keluarga dan masyarakat.

“Saya berharap perempuan bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga menjadi pilar keluarga, pemberi motivasi, dan penyemangat,” tuturnya.

Ia menegaskan, perempuan memiliki posisi penting dalam membangun keluarga yang kuat, mendukung tumbuh kembang anak, serta menjadi sumber energi positif dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan raihan ini, TP PKK Pontianak semakin optimistis memperkuat peran dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat, sekaligus mempertahankan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. (*)