 |
| Sekda Kota Pontianak Amirullah membuka Evaluasi Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026. |
Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikannya usai membuka evaluasi pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2026 serta persiapan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (29/4/2026).
Amirullah menjelaskan, SKM merupakan instrumen penting karena menghasilkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh sebab itu, hasil survei harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Survei ini tidak boleh dianggap sepele. Data yang dihasilkan sangat penting karena berasal langsung dari masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan agar pelaksanaan survei dilakukan dengan metodologi yang jelas, baik melalui kuesioner maupun wawancara. Selain itu, data yang terkumpul harus diolah dan dianalisis secara tepat tanpa adanya manipulasi.
“Jangan sampai ada manipulasi data. Jumlah responden juga harus representatif, minimal sekitar 150 orang agar hasilnya valid,” tegasnya.
Meski penyusunan SKM tidak selalu didukung anggaran, Amirullah meminta seluruh perangkat daerah tetap serius dalam pelaksanaannya. Ia menilai kemajuan teknologi saat ini telah mempermudah proses survei, termasuk melalui sistem berbasis daring.
“Walaupun tanpa anggaran, tetap harus diseriusi. Sekarang sudah ada dukungan teknologi online,” tambahnya.
Selain SKM, ia juga menyoroti pentingnya penilaian PEKPPP mandiri yang harus dilakukan secara objektif. Menurutnya, penilaian yang terlalu tinggi tanpa dasar yang kuat justru dapat menjadi catatan saat dibandingkan dengan hasil evaluasi eksternal.
“Kalau penilaian kita terlalu tinggi dan berbeda jauh dengan hasil eksternal, itu akan menjadi perhatian,” katanya.
Amirullah juga mengingatkan bahwa setiap unit pelaksana teknis (UPT) memiliki kontribusi besar terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam persaingan antar daerah yang semakin ketat, kinerja satu unit saja bisa memengaruhi posisi daerah di tingkat nasional.
“Jangan anggap satu UPT tidak berdampak. Justru satu unit bisa menentukan naik turunnya peringkat kita,” ujarnya.
Ia pun menegaskan akan melakukan pemantauan langsung jika ditemukan ketidaksesuaian atau kurangnya keseriusan dalam pelaksanaan SKM dan evaluasi kinerja.
“Kalau ada kendala, sampaikan. Saya siap membantu. Tapi kalau tidak serius, pasti akan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Amirullah mengingatkan bahwa capaian triwulan pertama telah berakhir pada 31 Maret, sehingga OPD yang belum optimal diminta segera melakukan pembenahan.
“Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk Pemerintah Kota Pontianak. Data ini ditampilkan secara nasional dan mencerminkan keseriusan kita dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (*)