Berita Indokalbar.com: Kalbar
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

18 April 2025

Tim PWI Tinjau Cepat Lokasi Rumah Subsidi Wartawan, Ketua Umum Apresiasi Komitmen Pemerintah

Foto: Tim Perumahan PWI Pusat meninjau lokasi perumahan subsidi bagi wartawan di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA – Tim Perumahan PWI Pusat bergerak cepat meninjau lokasi perumahan subsidi bagi wartawan di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara BTN, Kementerian PKP, Komdigi, dan BP Tapera terkait program penyediaan 1.000 unit rumah bersubsidi.

Peninjauan dilakukan pada Kamis, 17 April 2025, di dua titik lokasi yakni Pesona Kahuripan 10 dan 11. Tim PWI Pusat yang hadir terdiri atas M. Sarwani, Sangky Wahyudin, Edi Kuswanto, dan Daryadi. Mereka didampingi oleh perwakilan BTN: Sekar Cita Utami dan Ismi Tri Dharmayanti (Business Development), serta Achmad Nadji (Sales Management).

Ketua Tim Perumahan PWI Pusat, Tundra Meliala, menyampaikan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan PWI dan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi wartawan.

“Ini langkah konkret. Pemerintah hadir untuk wartawan. Kami langsung turun ke lapangan memastikan kesiapan lokasi,” ujar Tundra.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bukti nyata dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk wartawan. Program ini akan disalurkan melalui skema Tapera dan KPR Sejahtera BTN.

“Wartawan berada di garda depan menjaga demokrasi. Mereka berhak atas akses hunian yang layak dan terjangkau. Ini bentuk nyata keberpihakan negara,” kata Hendry.

Untuk mengikuti program ini, syarat yang harus dipenuhi antara lain belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan masuk kategori MBR. Batas penghasilan maksimal ditetapkan Rp7 juta untuk yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah. Di wilayah Jabodetabek, batas ini diperluas menjadi Rp8 juta (belum menikah) dan Rp13 juta (sudah menikah), sesuai kebijakan afirmatif untuk kepemilikan hunian vertikal.

Hendry menegaskan, verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Ini hasil kerja kolektif. Kita pastikan rumah subsidi ini benar-benar dinikmati oleh wartawan yang berhak,” tutupnya.

17 April 2025

Pemprov Kalbar tingkatkan kolaborasi jamin air bersih merata

Pemprov Kalbar tingkatkan kolaborasi jamin air bersih merata
Pemprov Kalbar tingkatkan kolaborasi jamin air bersih merata. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan ketersediaan air bersih yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Ketersediaan air bersih adalah hak dasar masyarakat. Maka, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan air minum yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Kamis.

Ia menekankan, meskipun Kalimantan Barat memiliki sumber daya air yang melimpah, tantangan dalam distribusi dan pengelolaannya masih memerlukan penanganan serius dan strategi yang menyeluruh.

"Air itu sangat vital, tapi harus dikendalikan. Tidak bisa terlalu banyak, tidak bisa terlalu sedikit. Dulu PDAM dikenal sebagai Perusahaan Air Mandi, sekarang harapan kita bisa menjadi Perusahaan Daerah Air Minum yang benar-benar menyediakan air layak konsumsi," tuturnya.

Krisantus juga menyoroti perlunya penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum agar mampu memberikan layanan maksimal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Kalbar atas kinerja BUMD Air Minum Tahun Buku 2023, dari 13 BUMD, hanya 6 yang sudah memenuhi Full Cost Recovery (FCR), sementara 7 lainnya masih belum.

Untuk itu, ia meminta para kepala daerah agar berani melakukan restrukturisasi internal dan mendukung penyertaan modal daerah demi mencapai pemulihan biaya penuh.

"Langkah ini penting dalam meningkatkan profesionalisme dan daya saing BUMD Air Minum sebagai ujung tombak pelayanan dasar di bidang air bersih," katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Perpamsi Kalbar, Jane Elisabeth Wuysang, menyatakan pihaknya telah menggelar rakerda yang menjadi forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan, mengevaluasi capaian, serta menyusun strategi penguatan kelembagaan BUMD Air Minum di Kalbar.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. “Saat ini semua kabupaten/kota di Kalbar sudah memiliki BUMD Air Minum, kecuali Kayong Utara yang masih dalam bentuk UPT di bawah Dinas PU,” ungkap Jane.

"Rakerda yang telah kami lakukan ini momentum penting karena bertepatan dengan terbitnya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum, yang menjadi acuan baru dalam tata kelola BUMD secara transparan dan akuntabel, menyempurnakan regulasi sebelumnya yakni PP Nomor 54 Tahun 2017," tuturnya.

Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Provinsi Kalimantan Barat optimistis mampu menghadirkan layanan air minum yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.*

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha

200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha
200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi sebanyak 200 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 14 kabupaten dan kota untuk memperoleh legalitas usaha serta tambahan permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disertai subsidi bunga pinjaman.

"Upaya ini mulai dijalankan pada awal semester kedua tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 60 persen dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat dukungan penuh, terutama dalam hal legalitas dan akses permodalan,” ujarnya.

Krisantus menjelaskan, bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyederhanaan proses perizinan, pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) untuk produk lokal, serta kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan.

Dia juga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus untuk membantu UMKM pemula agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

“Saya akan memfasilitasi UMKM yang baru tumbuh agar mereka memiliki peluang lebih besar dalam mengakses permodalan khusus,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kalimantan Barat mendapatkan alokasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp3 triliun pada tahun 2025. Hingga April, realisasi penyalurannya telah mencapai Rp844 miliar.

"Pemerintah daerah berharap percepatan penyaluran kredit tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian UMKM di berbagai wilayah di Kalbar," kata Krisantus.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

16 April 2025

Kementerian Kesehatan percepat pembangunan RSUD Kubu Raya

Kementerian Kesehatan percepat pembangunan RSUD Kubu Raya
Kementerian Kesehatan percepat pembangunan RSUD Kubu Raya. (ANTARA)
Pontianak - Kementerian Kesehatan melakukan percepatan pembangunan sarana kesehatan di daerah salah satunya dengan mendorong pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Besar Syarif Idrus (TBSI) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat agar rampung dalam waktu dua tahun.

"Pembangunan RSUD TBSI merupakan bagian dari kebijakan cepat tanggap Presiden Joko Widodo terhadap pemerataan layanan kesehatan. Presiden Jokowi waktu itu bahkan meminta agar target pembangunan RSUD di seluruh kabupaten dan kota bisa diselesaikan dalam dua tahun, bukan lima tahun sebagaimana perencanaan awal," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat menghadiri kegiatan peletakan batu pertama RSUD TBSI Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu.

Menkes mengatakan Pemerintah Pusat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan di daerah, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat melalui program percepatan pembangunan fasilitas kesehatan.

"Kalau quick win lima tahun itu bukan quick win, itu long win namanya, makanya saat ini pembangunan RSUD di Kubu Raya ini akan diselesaikan dalam waktu dua tahun," tuturnya.

Ia menekankan rumah sakit seperti RSUD TBSI sangat penting agar masyarakat tak perlu lagi dirujuk jauh ke Pontianak, Jakarta, bahkan Singapura.

RSUD TBSI nantinya akan dilengkapi peralatan untuk layanan stroke, jantung, kanker, hingga hemodialisa. 

"Harapannya pasien bisa ditangani langsung di sini tanpa perlu rujukan keluar daerah," kata Menkes.

Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya Sujiwo menyampaikan bahwa total pagu anggaran untuk RSUD TBSI mencapai Rp170 miliar. Rinciannya, Rp146 miliar untuk pembangunan fisik, Rp3,2 miliar untuk manajemen konstruksi, dan Rp20 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.

"Kami juga sedang menyiapkan strategi agar dokter-dokter di sini berasal dari putra-putri terbaik Kubu Raya," kata Sujiwo.

Ia menambahkan bahwa saat ini layanan BPJS di Kubu Raya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, mengapresiasi penuh perhatian pemerintah pusat terhadap daerah. Ia menuturkan bahwa RSUD TBSI diberi nama untuk menghormati tokoh pendiri Kerajaan Kubu, Tuan Besar Syarif Idrus.

Lebih lanjut, Norsan menekankan pentingnya investasi di bidang sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan keberlanjutan pelayanan. Ia menyarankan agar Kubu Raya mengadopsi strategi seperti yang diterapkan di Mempawah, yaitu menyekolahkan dokter umum ke spesialis dengan pembiayaan daerah.

"Investasi SDM tidak akan pernah merugi. Dengan adanya dokter spesialis yang berasal dari daerah sendiri, pelayanan akan jauh lebih baik dan berkelanjutan," katanya.

Pembangunan RSUD TBSI menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem kesehatan di Kalbar, khususnya di Kubu Raya. Ke depan, rumah sakit ini diharapkan mampu menjadi rumah sakit rujukan tipe C yang mumpuni dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polres Sekadau Selidiki Dugaan Pencurian Sapi di Perkebunan Sawit

Foto: Polres Sekadau Selidiki Dugaan Pencurian Sapi di Perkebunan Sawit

SEKADAU - Kepolisian Resor (Polres) Sekadau saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kejadian serupa ditemukan di wilayah Desa Setawar, Kecamatan Sekadau Hulu dan Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir.

Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas kepolisian, ditemukan sisa potongan tubuh sapi berupa kepala dan organ dalam yang diduga kuat merupakan hasil pemotongan di lokasi kejadian. Diduga pelaku melakukan aksinya di tengah area perkebunan sawit, kemudian membawa kabur bagian daging untuk dijual atau dikonsumsi.

Kasi Humas Polres Sekadau, AKP Agus Junaidi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dua kasus dengan pola serupa tersebut dan telah mengambil langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut.

"Saat ini petugas dari Satreskrim Polres Sekadau tengah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap pelaku pencurian. Dugaan awal, sapi dipotong langsung di tempat kejadian dan hanya disisakan bagian kepala dan organ dalam," jelas AKP Agus, Rabu (16/4/2025).

AKP Agus juga mengimbau masyarakat, khususnya para peternak, agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga hewan ternaknya, terutama yang digembalakan atau ditinggalkan di lokasi-lokasi terbuka seperti kebun dan ladang.

"Kami minta masyarakat segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar wilayah tempat tinggal maupun perkebunan. Kerja sama masyarakat sangat kami harapkan guna mencegah terulangnya kejadian serupa," pungkasnya.

PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers

Foto: Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun

JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyambut baik program pemerintah yang menawarkan rumah bersubsidi untuk wartawan. Menurutnya, program ini sejalan dengan aspirasi nyata dari para anggota PWI di daerah.

“Saya dihubungi beberapa pengurus daerah yang menanyakan peluang mendapatkan rumah bersubsidi,” kata Hendry dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/4).

Permintaan itu mencuat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kemenkomdigi, dan BPS pada 8 April lalu. Pemerintah menawarkan 1.000 unit rumah bersubsidi khusus untuk wartawan, selain alokasi untuk guru, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.

Hendry menilai kebijakan ini sangat relevan dengan situasi industri media yang sedang tertekan selama tiga tahun terakhir. Di sisi lain, kebutuhan akan tempat tinggal tetap menjadi prioritas bagi banyak wartawan yang berpenghasilan terbatas.

“Ini langkah yang tepat dan tidak ada kaitannya dengan independensi pers,” tegas Hendry. Ia menegaskan bahwa wartawan tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional—memberi kritik, saran, dan solusi terhadap kebijakan publik.

Ia juga memastikan PWI akan selalu bersikap terbuka, kritis, dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, selama program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

PWI, kata Hendry, mempersilakan anggotanya yang memenuhi kriteria mengikuti program ini. Syaratnya, masih aktif bekerja di media, memiliki sertifikat kompetensi, dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan (lajang) atau Rp13 juta (berkeluarga).

“Wartawan adalah profesi intelektual. Mereka bebas secara pikiran dan tidak melihat persoalan secara sempit,” tutup Hendry. (***)


Polres Sekadau Rekonstruksi Sadisnya Penganiayaan Suami Terhadap Istri Hingga Tewas, 16 Adegan Diperagakan

Foto: Rekonstruksi Penganiayaan Suami Terhadap Istri Hingga Tewas

SEKADAU - Polres Sekadau menggelar rekonstruksi kasus tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan seorang perempuan berinisial MR (33) meninggal dunia. Rekonstruksi berlangsung di ruang Sat Reskrim Polres Sekadau, Rabu (16/4/2025), dengan menghadirkan tersangka SH (36), yang tak lain adalah suami korban.

Dalam rekonstruksi tersebut, diperagakan 16 adegan yang menggambarkan secara kronologis rangkaian kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap istrinya. Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi, mengatakan bahwa motif dari kejadian ini adalah pertengkaran mulut yang memuncak menjadi kekerasan fisik hingga berujung pada kematian.

"Kejadian bermula pada 29 Desember 2024 sore, ketika korban dan tersangka terlibat pertengkaran di dalam kamar rumah mereka di Dusun Riam Panjang. Pertengkaran kemudian berubah menjadi kekerasan fisik. Korban sempat mencoba melarikan diri, namun dikejar oleh tersangka yang membawa parang," ujar AKP Agus.

Tersangka kemudian membacok korban beberapa kali serta menghantam wajah korban menggunakan batu. Bahkan, jari korban diketahui putus saat mencoba menangkis serangan. Setelah kejadian, tersangka sempat berupaya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menyayat pergelangan tangan menggunakan parang.

AKP Agus menuturkan bahwa kasus ini menjadi perhatian publik dan kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terhadap tersangka dikenakan sangkaan pasal berlapis, yakni Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsider Pasal 354 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat.

"Ancaman pidana atas perbuatan tersebut dapat mencapai hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, bergantung pada hasil pembuktian di persidangan," tuturnya.

Polres Sekadau mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mengedepankan komunikasi yang sehat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, bukanlah solusi dan justru dapat menimbulkan dampak yang sangat serius, bahkan mengancam keselamatan jiwa.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu mencari bantuan atau konsultasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, atau lembaga terkait apabila menghadapi persoalan keluarga yang sulit diselesaikan. Polres Sekadau membuka ruang pengaduan bagi warga yang ingin melaporkan atau berkonsultasi terkait potensi kekerasan dalam rumah tangga," pungkas AKP Agus.

15 April 2025

Bengkayang prioritas program strategis tingkatkan kualitas pendidikan

Bengkayang prioritas program strategis tingkatkan kualitas pendidikan
Bengkayang prioritas program strategis tingkatkan kualitas pendidikan. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat memprioritaskan beberapa program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Program-program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan SDM jangka panjang dan meningkatkan kompetensi guru.

"Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis," kata Bupati Sebastianus Darwis di Bengkayang, Senin.

Program tersebut seperti mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan filtrasi air layak minum di beberapa sekolah dan memanfaatkan aset pasif pemda untuk mendukung dapur umum.

Kemudian menyediakan beasiswa berprestasi daerah yang saat ini masih di rancang untuk tahun selanjutnya. Hal tersebut dianggap penting guna mendukung kebutuhan SDM jangka panjang di sektor pendidikan.

Bupati juga mengatakan, selain itu akan membangun kerjasama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku dan Balai Guru Penggerak (BGP) Kalimantan Barat untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.

"Lewat mitra strategis melalui dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dalam mendukung program pemerintah termasuk sektor pendidikan," ujarnya.

Pemda Bengkayang juga bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Keguruan (LPK) atau perguruan tinggi di Kalbar untuk meningkatkan kompetensi guru. Memprioritaskan daerah perbatasan Bengkayang dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), memberikan tunjangan daerah khusus bagi guru didaerah pedalaman dan perbatasan dan regruping sekolah dasar terutama yang berada satu lokasi.


Bupati berharap bahwa program-program strategis ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang dan mendukung kebutuhan masyarakat.

"Dengan program-program ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan SDM yang kompeten dan berdaya saing dalam mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak dan berbudaya," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kebutuhan masyarakat melalui berbagai program strategis.

Saat ini katanya, Kabupaten Bengkayang masih mengalami kekurangan guru sebanyak 1.394 guru dengan rincian di jenjang pendidikan dasar TK sebanyak tujuh guru, SD 416 guru dan SMP 971 guru.

Kemudian juga kekurangan guru ini juga mencakup guru BK (bimbingan konseling) dan guru berkompetensi untuk mendukung program "Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat".

Sementara untuk kompetensi pendidik, guru penggerak baru ada 98 orang dan masih banyak guru yang belum bersertifikasi dan belum berkesempatan untuk mengikuti PPG.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait formasi tenaga pendidik. Koordinasi ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru di Kabupaten Bengkayang dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Oleh : Narwati/ANTARA

14 April 2025

Anggota TNI bedah 31 rumah warga miskin di Bengkayang-Singkawang

Anggota TNI bedah 31 rumah warga miskin di Bengkayang-Singkawang 
Anggota TNI bedah 31 rumah warga miskin di Bengkayang-Singkawang. (ANTARA)
Singkawang - Babinsa anggota TNI Koramil 05 Samalantan Kodim 1209 Bengkayang Kalimantan Barat Serda Dirus sudah 'membedah' rumah warga miskin atau kurang mampu di wilayah Bengkayang-Singkawang sebanyak 31 rumah.

"Total rumah yang sudah saya bedah ada sebanyak 31 rumah, khususnya di wilayah Singkawang-Bengkayang termasuk punya Ibu Leviana saat ini," kata Dirus di Singkawang, Minggu.

Jumlah rumah sebanyak itu menyusul adanya bedah rumah tidak layak huni yang didiami Leviana, dengan ukuran 4x6 meter yang kembali dilakukannya di Jalan Raya Singkawang-Bengkayang Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur.

Dalam pengumpulan dana, dia selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk kepala desa dan masyarakat yang ikhlas untuk ikut membantu.

Dia menjelaskan, masing-masing rumah yang dibedah biayanya bervariasi tergantung tipe rumah yang dibangun.

"Kalau ukuran 4x6 meter biayanya sekitar Rp25-30 juta, kalau 5x6 meter biayanya sekitar Rp35 juta," ujarnya.

Sementara untuk tukang, katanya, tetap dibayar namun karena ini sifatnya sosial, maka bayarannya tidak seperti membayar tukang pada umumnya.

Para donatur yang memberikan sumbangsihnya, selain dari pemerintah juga ada dari masyarakat setempat serta kawan-kawan yang peduli terhadap orang susah.

"Meski dananya belum terkumpul semua, pembangunan tetap berjalan sambil mencari dana tambahan," ujarnya.

Sementara Camat Singkawang Timur Eribertus Gerry sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Babinsa Serda Dirus.

"Apa yang dilakukan Serda Dirus ini adalah sebagai bukti solidaritas dan kepedulian terhadap sesama terutama kepada warga yang kurang mampu," katanya

Menurutnya pula, apa yang dilakukan pada hari ini adalah sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah, TNI, dan warga yang dalam hal ini adalah komunitas keagamaan, yaitu bapak-bapak Khatolik yang secara bersama-sama dan suka rela mengajak warga yang ada di wilayah Kecamatan Singkawang Timur untuk memberikan donasi kepada warga yang kurang mampu.

Dengan adanya kegiatan ini, lanjutnya, berarti warga ikut berpartisipasi mendukung pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan, khususnya di Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur

"Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus berlanjut, berkesinambungan dan ini menjadi ladang amal bagi kita semua," harapnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pelestarian Budaya, Mandau Dayak Masuk Daftar UNESCO

Foto: Sekretaris Umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat (PDKB), Srilinus Lino saat foto bersama dengan pencinta budaya

PONTIANAK - Sekretaris Umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat (PDKB) Srilinus Lino mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam melakukan pelestarian budaya dengan memasukkan mandau sebagai warisan budaya dunia yang terdaftar dalam United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

“Sebagai Sekretaris Umum Pemuda Dayak Kalbar, saya sangat bangga dengan adanya upaya pemerintah pusat yang akan memasukan mandau sebagai warisan budaya dunia yang terdaftar di UNESCO, untuk itu kami sangat mendukung penuh upaya tersebut," kata Lino kepada Tim liputan, Senin (14/4/2025).

Menurut Lino, upaya tersebut juga akan disambut baik oleh Suku Dayak dimana pun berada, mengingat diakuinya salah satu beda budaya merupakan sesuatu kebanggaan tersendiri terlebih mandau diakui dunia dengan masuk dalam daftar UNESCO.

“Kami sangat yakin seluruh suku Dayak juga akan mendukung penuh, untuk itu kami berharap upaya ini berjalan lancar, tanpa ada kendala apa pun dan jika pemerintah pusat melalui Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah Kalbar XII membutuhkan tenaga dalam mempercepat Proses, PDKB siap terlibat," ungkapnya.

Lebih lanjut Lino mengatakan, Pemuda Dayak Kalbar sebagai generasi penerus akan terus mendukung upaya positif yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengakui budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa.

“Harapan kami, selain mandau, juga benda-benda budaya lain juga diakui oleh dunia, tentunya upaya tersebut juga harus dilakukan oleh pemerintah pusat agar selain budaya diakui dunia juga tidak ada upaya luar yang melakukan pengakuan,” harapnya. (Tim ITE PDKB)



12 April 2025

Permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang meningkat

Permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang meningkat 
Permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang meningkat. (ANTARA)
Singkawang - Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat Herry Pranowo mengatakan permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang mengalami peningkatan pasca-libur lebaran.

"Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang sebelumnya belum mendaftar, sehingga pada hari pertama masuk kerja Rabu hingga Jumat permohonan paspor yang masuk ada kurang lebih 200 pemohon," kata Herry saat dihubungi di Singkawang, Sabtu.

Hal itu bisa dilihat di ruang pelayanan, bahwa semakin hari semakin ramai masyarakat untuk mendapatkan pelayanan paspor. Dilihat dari permohonan, mereka yang mengajukan permohonan paspor rata-rata untuk wisata atau liburan.

"Hal itu dikarenakan tidak lama lagi siswa sekolah akan menghadapi libur panjang menghadapi tahun ajaran baru, sehingga banyak juga anak-anak yang mau membuat paspor," ujarnya.

Apabila ditemukan permohonan paspor dengan tujuan kerja ke luar negeri, tentu pihaknya akan lebih teliti untuk penerbitan paspor masyarakat yang bersangkutan.

"Kita lebih teliti, terutama yang bersangkutan harus melampirkan surat izin dari Disnaker setempat dan BP2MI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan bekerja ke luar negeri. Dengan adanya surat izin tersebut, barulah yang bersangkutan bisa mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan permohonan paspor," ujarnya.

Ketelitian itu telah dibuktikan, yang mana diawal tahun 2025 ini Kantor Imigrasi Singkawang telah menunda 10 paspor pemohon. Hal itu dikarenakan pemohon tidak bisa menunjukkan surat izin dari Disnaker dan BP2MI.

"Ada 10 berkas pemohon yang kami tunda dikarenakan mau bekerja ke luar negeri. Apabila yang bersangkutan sudah melampirkan dua surat izin tersebut barulah bisa kita terbitkan paspornya. Sehingga nantinya para pekerja Migran Indonesia tidak ada masalah ketika bekerja di luar negeri," ujarnya.

Dia juga mengatakan, Imigrasi turut berperan dalam mencegah praktek-praktek TPPO dengan menunda permohonan pembuatan paspor.

Oleh : Narwati/ANTARA

Material PLN Untuk Warga Roca Sudah Tiba

Foto: Material PLN Untuk Warga Roca Sudah Tiba Di Kantor Camat Sekadau Hulu

SEKADAU - Menjawab kerinduan akan penerangan warga Dusun Roca, Desa Boti, Kecamatan Sekadau Hulu akhirnya Material PLN untuk penerangan sudah mulai tiba di Kantor Camat Sekadau Hulu untuk Transit awal yang nantinya di Estafetkan pengirimannya ke Dusun Roca.

Plt Camat Sekadau Hulu, Francisco Wardianus menyebutkan jaringan ini akan terhubung dari Dusun Nanga Kerabat, Desa Nanga Menterap menuju Dusun Roca, Desa Boti.

"Terimakasih kerjasama Pemdes Boti terutama Kepala Desa yang terus mendorong percepatan ajuan ini kepada pihak PLN bersama masyarakat Dusun Roca," ucap camat, Sabtu (12/4/2025).

Tak lupa juga pemerintah Kecamatan mengucapkan terimakasih atas dukungan warga Dusun Nanga Kerabat, Desa Nanga Menterap yang beberapa bulan lalu kami datangi dan berdiskusi dengan pemilik lahan yang dengan suka rela menyerahkan pohon tanam tumbuh yang akan di lewati jaringan listrik ini untuk nanti akan di tebang serta di bersihkan.

"Semoga tahun ini jaringan listrik wilayah Dusun Roca sudah bisa di Nikmati," harapnya.



Polri Kirim Tim Medis ke Myanmar, Layani Lebih dari 1.100 Korban Gempa

Foto: Polri Kirim Tim Medis ke Myanmar

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia mengirimkan tim medis sebagai bagian dari Task Force Crisis Center–Emergency Medical Team (TCK–EMT) Indonesia untuk membantu korban gempa di Myanmar. Tim yang terdiri dari personel Dokkes Polri ini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 1.100 warga di wilayah Naypyitaw.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Irjen Pol. Dr. dr. Asep Hendradiana, Sp.An-TI., Subsp.IC(K)., M.Kes, mewakili Kapolri pada Jumat (11/4/25), Polri menyatakan komitmennya untuk hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam misi-misi kemanusiaan lintas negara.

"Atas nama Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim Dokkes Polri yang tergabung dalam TCK-EMT Indonesia atas dedikasi mereka dalam memberikan bantuan medis kepada korban gempa di Myanmar," ujar Kapusdokkes Polri.

Tim Polri yang diterjunkan di antaranya terdiri dari dr. Aullia Dewi, Sp.EM dari Rumkit Bhayangkara Surabaya, IPTU dr. Wahyu Aprianto dari Pusdokkes Polri, serta Briptu Satia Sangga Arip dan Briptu Rifaldi Eka Putra dari Rumkit Bhayangkara Tk. I dan Pusdokkes Polri. Mereka bertugas di Oattara Thiri Township Hospital, Naypyitaw, Myanmar.

Adapun pelayanan yang diberikan mencakup gawat darurat, rawat jalan, kesehatan anak, tindakan bedah minor, pelayanan kebidanan, farmasi, laboratorium dasar, hingga pemeriksaan X-ray. Hingga 10 April 2024, sebanyak 1.104 warga telah menerima pelayanan medis di lima tenda operasional yang disiapkan, termasuk IGD dan farmasi. Penyakit terbanyak yang ditangani antara lain hipertensi, myalgia, dan ISPA.

Irjen Pol. Asep menekankan bahwa kehadiran Polri dalam operasi ini merupakan bentuk nyata solidaritas regional dan tanggung jawab global.

"Kami percaya bahwa tugas kepolisian tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keberhasilan tim TCK-EMT Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 1.100 warga Myanmar membuktikan bahwa Polri siap berkontribusi dalam pemulihan pascabencana, baik di dalam maupun luar negeri," imbuhnya.

Ia menutup pernyataan dengan menegaskan komitmen Polri dalam mendukung aksi kemanusiaan ke depan.

"Polri akan terus mendukung upaya-upaya kemanusiaan seperti ini sebagai bagian dari tanggung jawab global kami. Kepada tim TCK-EMT Indonesia, terima kasih atas pengabdiannya. Kepada rakyat Myanmar, kami selalu siap membantu," pungkasnya.

11 April 2025

Pulang Noreh Karet, Rumah Warga Senuruk Sekadau Terbakar

Foto: Rumah Warga Senuruk, Sekadau Hilir Terbakar

SEKADAU - Peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah milik Selpanus Malidin (60), warga Dusun Senuruk, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, pada Jumat (11/4/2025) sekitar pukul 09.45 WIB.

Kapolsek Sekadau Hilir AKP Burhan Nuddin, menerangkan bahwa peristiwa bermula saat salah satu saksi yang berada di lantai dasar rumah melihat kobaran api dari lantai dua. Sontak, saksi langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar.

"Warga yang berada di sekitar lokasi juga melihat kepulan asap dan api yang membesar dari bagian atas rumah. Beberapa saksi sempat mendengar suara letupan, lalu segera menghubungi petugas pemadam kebakaran," terang AKP Burhan.

Pada saat kejadian, pemilik rumah diketahui baru saja pulang dari menoreh karet dan sedang berada di lantai bawah. Ia segera keluar rumah setelah mendengar teriakan warga, dan berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dijangkau.

"Namun, karena sebagian besar struktur bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar, api dengan cepat melahap lantai dua rumah tersebut," lanjutnya.

Untuk mendukung proses pemadaman serta mencegah kemacetan di sekitar lokasi, personel Sat Samapta Polres Sekadau bersama anggota Polsek Sekadau Hilir turut melakukan pengaturan arus lalu lintas.

"Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Sekadau tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 10.30 WIB. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik di lantai atas rumah," ujar AKP Burhan.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kami mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman, guna mencegah kejadian serupa," pungkasnya.


228 ASN di Bengkayang dapat pembinaan khusus karena bolos kerja

228 ASN di Bengkayang dapat pembinaan khusus karena bolos kerja
228 ASN di Bengkayang dapat pembinaan khusus karena bolos kerja. (ANTARA)
Bengkayang - Sebanyak 228 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendapatkan pembinaan khusus oleh Wakil Bupati Bengkayang terkait tidak masuk kerja pada hari pertama usai libur Lebaran.

ASN/PPPK tersebut dibina khusus pada pukul 10.00, Kamis di halaman Bupati Bengkayang untuk menindaklanjuti hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, Selasa (8/4) lalu.

"Pada sidak masuk hari pertama kerja terdapat pegawai ASN dan tenaga kontrak non ASN yang tidak berada ditempat tanpa alasan/tanpa keterangan atau bolos," kata Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal.

Dalam sidak tersebut kata Wabup, tim menemukan sejumlah oknum ASN yang tidak mematuhi aturan disiplin kerja.

"Perilaku seperti ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa ASN dan pegawai non-ASN wajib menjaga martabat pemerintah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia juga meminta seluruh jajaran, terutama para atasan, untuk memberikan contoh baik dalam menjaga disiplin kerja.

"Atasan harus menjadi teladan agar pembinaan disiplin tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri," ujarnya.

Dia juga mengingatkan bagi seluruh pegawai untuk kembali fokus dan disiplin dalam menjalankan tugas pasca-momen liburan.

Wabup menjelaskan, sidak hari pertama masuk kerja dilakukan bertujuan untuk memastikan kedisiplinan dan kinerja ASN serta mengevaluasi pelayanan publik di masing-masing OPD. Dia menekankan pentingnya peningkatan disiplin, efektivitas kerja, dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh OPD bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bengkayang,” ujarnya.

Sidak ini juga bagian dari pengawasan internal untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel guna mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Oleh : Narwati/ANTARA

10 April 2025

Bengkayang panen raya di lahan 250 hektare dukung swasembada pangan

Bengkayang panen raya di lahan 250 hektare dukung swasembada pangan
Bengkayang panen raya di lahan 250 hektare dukung swasembada pangan. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat melakukan panen raya padi di lahan seluas 250 hektare di Kecamatan Monterado dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.

"Lahan yang saat ini dipanen memiliki indeks pertanaman dua kali dalam setahun, menunjukkan tingkat produktivitas pertanian yang baik dengan hasil panen tiga ton per hektare," kata Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis di Bengkayang, Rabu.

Bupati menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan panen padi tahun ini meskipun di tengah tantangan cuaca yang tidak menentu akibat fenomena El-Nino.

"Sektor pertanian tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian daerah," katanya.

Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung dan meningkatkan sektor pertanian melalui berbagai program dan kebijakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional seperti penggunaan alat modern seperti Combine Harvester.

Selain itu juga bantuan alat pertanian mulai dari pengolahan lahan sampai proses panen serta penyediaan pupuk dan bibit.

"Penggunaan alat pertanian yang modern diharapkan dapat mempercepat proses panen sekaligus meningkatkan efisiensi," ujarnya.

Dia berharap bahwa sektor pertanian dapat terus menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga menegaskan, Kabupaten Bengkayang ke depan akan membesarkan luas lahan pertanian dengan berbagai langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional.

"Bengkayang disiapkan juga sebagai lumbung pangan Kalimantan Barat, dimana saat ini Bengkayang telah menjadi pusat Jagung untuk Kalimantan Barat sebesar 70 persen," ujarnya.

Dia mengatakan, seperti yang disampaikan Menteri Pertanian harga gabah terus mengalami kenaikan hingga Rp6.500 per kilogram. Tentu hal ini dapat memberikan keuntungan besar bagi para petani di Bengkayang dan Indonesia pada umumnya.

"Menteri pertanian juga bilang ada kemudahan akses pupuk bagi petani. Dengan begitu petani kita juga harus lebih semangat dalam meningkatkan produksi pertanian," ujarnya.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petani, penyuluh, TNI, Polri yang telah berkontribusi aktif dalam menyukseskan panen raya di kabupaten Bengkayang.

Sementara itu, Kepala UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Suyatno mengatakan, Bengkayang juga dapat memaksimalkan lahan kering untuk meningkatkan hasil produksi padi dalam wujudkan swasembada pangan.

Kata Suyatno, Bengkayang memiliki potensi padi lahan kering seluas 6.500 hektare , dengan luas lahan yang sudah di tanami seluas 6.000 hektare.

"Masih ada potensi 500 hektare bahkan lebih yang belum termanfaatkan. Dengan luasan lahan kering yang ada khususnya di Bengkayang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam padi jenis Gogo," katanya.

Padi Gogo katanya, yang paling cocok pada lahan kering atau ladang. Berbeda dengan padi sawah yang ditanam di lahan basah atau sawah yang tergenang air.

Padi gogo tidak memerlukan irigasi khusus sehingga dapat ditanam di lahan kering atau yang biasa ditanami komoditi perkebunan.

Petani merupakan ujung tombak dalam mewujudkan ketahanan pangan di Bengkayang dan Kalbar secara umum. Oleh karena itu, dia mendorong agar lahan kering tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

" Pemerintah akan terus berupaya untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar para petani dapat meningkatkan hasil panen yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

09 April 2025

Menteri Maruarar Sirait Alokasikan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Beri Apresiasi

Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun yang menilai program tersebut sangat dibutuhkan para wartawan yang belum memiliki rumah.

Menurut Hendry, dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia, lebih dari separuh belum memiliki rumah. "Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri," ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam pertemuan dengan Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4).

Pada kesempatan itu, ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Komdigi, dan BPS tentang program ini.

Rumah subsidi tersebut ditujukan bagi wartawan yang belum memiliki rumah pribadi dan berpenghasilan di bawah Rp8 juta, atau Rp13 juta bagi yang sudah menikah di wilayah Jabodetabek.

Keunggulan program ini antara lain bebas PPN, BPTB, dan PGB. Uang muka hanya 1 persen, dengan harga maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek dan Rp165 juta di luar wilayah itu. Skema cicilan hingga 20 tahun, dengan bunga tetap 5 persen dan angsuran antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan.

Sebelumnya, program rumah subsidi telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Minggu depan, program serupa akan menyasar tenaga kerja migran.

Menteri Maruarar Sirait mengingatkan agar wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme.

“Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.

Menteri Komdigi Meutya Hafidz juga menyambut baik program ini. Ia berharap kuotanya bisa ditambah.

“Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.

Dalam diskusi yang digelar sebelum penandatanganan MoU, Maruarar memberi target agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei mendatang.

“Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” katanya.

BPS akan memastikan penerima rumah subsidi ini terdata jelas secara by name dan by address. Adapun untuk wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi.

Rian Angan Tembawang Telan Korban

Foto: Korban tenggelam di Rian Angan Tembawang.

LANDAK - Satu orang remaja FMA (17) ditemukan tenggelam di tempat wisata Riam Angan Tembawang Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak pada Senin Siang (7/4/2025).

Kapolres Landak AKBP Siswo Dwi Nugroho S.H., S.I.K melalui Kapolsek Ngabang Akp Zuanda, S.H mengungkapkan pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.20 wib korban datang berlibur ke tempat Wisata Riam Angan Tembawang Desa Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo bersama dengan teman-teman korban.

Ketika korban bersama keluarga tiba di Riam Angan selanjutnya bersantai dan makan bersama.

Tidak lama kemudian korban pamit dengan keluarga untuk mandi di Riam Angan Titik Kedua dengan kedalaman Riam berkisar 4 Meter.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga bahwa pada saat korban menyelam di dalam Riam dan tidak timbul-timbul, pihak keluarga mengira bahwa korban sedang bercanda dan tidak menghiraukan korban akan tetapi sekitar 5 menit tidak timbul maka pihak keluarga dan rekan rekan nya panik dan berusaha mencari keberadaan korban disekitar Riam Angan.

Setelah dicari beberapa saat akhirnya korban ditemukan dalam keadaan pingsan dengan mengenakan Celana Pendek warna Hitam.

Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Jelimpo dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Petugas Medis Puskesmas Jelimpo korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Sekitar pukul 18.10 wib oleh pihak keluarga korban tenggelam dibawa ke Jln. Purnama II, GG. Eka putra, Kec. Pontianak selatan dengan menggunakan kendaraan Ambulance milik Puskesmas Jelimpo guna disemayamkan. Ungkap Kapolsek

"Begitu kami dapatkan informasi kejadian ada yang tenggelam saya perintahkan anggota untuk segera bergerak ke TKP," ujar Kapolsek. 

"Segera lakukan proses evakuasi dan amankan TKP jangan sampai menimbulkan korban baru lagi," tambahnya lagi.

"Akan segera kira buatkan visum at revertum atau pun penolakan Visum apabila pihak keluarga menerima atas kematian korban, supaya korban cepat untuk diurus pemakamannya oleh pihak keluarga," tutupnya.



08 April 2025

Kemenag: Penyuluh agama berperan tangkal kepercayaan menyimpang

Kemenag: Penyuluh agama berperan tangkal kepercayaan menyimpang
Kemenag: Penyuluh agama berperan tangkal kepercayaan menyimpang. (ANTARA)
Bengkayang - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), menyatakan penyuluh agama berperan aktif dalam mencegah dan menangkal aliran keagamaan atau kepercayaan yang berpotensi menyimpang.

"Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan umat beragama dan mencegah konflik sosial di masyarakat Kabupaten Bengkayang," ujar Kepala Kemenag Bengkayang Damsir saat diwawancara, Selasa.

Damsir mengatakan aliran mencurigakan pernah terdeteksi beberapa tahun belakangan di Kabupaten Bengkayang, khususnya di wilayah Kecamatan Sanggau Ledo. Aliran tersebut bernama Kerajaan Langit yang datang dari negara tetangga, Sarawak (Malaysia).

Menurut Damsir, aliran menyimpang Kerajaan Langit bisa masuk melewati kelompok-kelompok kecil. Namun kejadian itu sudah dapat diantisipasi lebih dini dan saat ini sudah tidak lagi beraktivitas.

"Meskipun begitu antisipasi pada potensi yang lainnya tetap kita lakukan. Lewat penyuluh agama, kami gencar sampaikan kepada umat atau masyarakat untuk lebih peka terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang," ujarnya.

Damsir menambahkan Kabupaten Bengkayang masih hidup berdampingan dari berbagai suku dan budaya yang menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan umat beragama di masyarakat.

Selain itu, katanya, di kabupaten Bengkayang ada sekitar delapan ormas keagamaan yang dirasa menyimpang dari ajaran. Namun, lanjut dia, belum begitu berkembang dan eksis.

Delapan aliran kepercayaan tersebut seperti JAI, LDII, MTA, Hasbullah, Saksi-Saksi Yehova, Ormas Yahwe, dan Kerajaan Langit. Selain itu terdapat beberapa kelompok ormas yang dibubarkan tapi kegiatannya masih dilakukan.

"Mereka melakukan dengan sembunyi sembunyi sebagai contoh HTI, dimana sudah dibubarkan namun para pemimpinnya masih tetap eksis dan mereka itu masih ada," ujarnya.

Dalam upaya mencegah dan menangkal aliran keagamaan yang berpotensi menyimpang, Kemenag Bengkayang mengajak penyuluh agama untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keharmonisan umat beragama.

"Kami harap penyuluh agama dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran aliran keagamaan yang berpotensi menyimpang di masyarakat," ujarnya.

Kemenag Bengkayang juga berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan keharmonisan umat beragama, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai.

Oleh : Narwati/ANTARA

07 April 2025

Peduli Keselamatan, Komunitas Driver All Lawang Kuari Sekadau dan Polisi Tambal Jalan Berlubang

Foto: Komunitas Driver dan Polisi tambal jalan berlobang

SEKADAU - Sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan, Komunitas Driver All Lawang Kuari (K-DAL) menggelar bakti sosial dengan menambal sejumlah titik jalan berlubang di ruas Jalan Sekadau – Sintang, tepatnya di wilayah Desa Bokak Sebumbun dan Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama dengan personel Pos Pengamanan (Pos Pam) Operasi Ketupat Kapuas 2025 yang bertugas di Pospol Simpang 4 Kayu Lapis. Kegiatan sosial ini juga bertepatan dengan peringatan satu tahun berdirinya Komunitas K-DAL.

Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama melalui Kanit Turjagwali Satlantas Polres Sekadau, IPDA Alexander Aldo, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pemberitahuan dari komunitas K-DAL sehari sebelumnya mengenai rencana bakti sosial tersebut.

"Total ada enam titik jalan berlubang yang berhasil ditambal. Setiap titik juga diberi tanda dengan pilok untuk meningkatkan kewaspadaan pengendara," terang IPDA Aldo.

Menurutnya, inisiatif ini sangat membantu dalam mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada arus balik hari raya Idul Fitri 1446 H. Selain itu, kegiatan ini juga dinilai turut mendukung kelancaran Operasi Ketupat Kapuas 2025.

IPDA Aldo menyebut, penambalan jalan dilakukan dengan membawa material berupa semen dan kerikil menggunakan kendaraan patroli Satlantas dan mobil pick-up milik komunitas. Tidak hanya itu, genangan air juga dibersihkan terlebih dahulu untuk memperlancar proses pengerjaan.

"Selama kegiatan berlangsung, personel Pos Pam turut melakukan pengaturan arus lalu lintas serta memasang traffic cone di lokasi guna menjaga keselamatan para pengguna jalan. Hal ini dilakukan agar pengendara dapat lebih waspada dan menghindari melintas di atas tambalan yang belum mengering," ujar IPDA Aldo.

Sementara itu, Ketua Komunitas K-DAL, Mas Pat, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun komunitas yang jatuh pada 12 April 2025 mendatang.

"Sebagai bentuk rasa syukur, kami memilih mengisi momentum ini dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebanyak 26 anggota ikut terlibat dalam bakti sosial ini. Kami berterima kasih kepada personel kepolisian di Pos Pam Kayu Lapis atas kerja sama dan fasilitas yang diberikan," tuturnya.

Kegiatan berlangsung lancar tanpa kendala, dengan situasi lalu lintas yang tetap aman dan tertib. Kini, jalan yang sebelumnya rusak telah diperbaiki dan dapat dilalui kembali dengan nyaman oleh para pengguna jalan.

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda