Pawai Lilin Sambut Natal 2025 di Kapuas Berlangsung Meriah dan Khidmat

Indokalbar    Minggu, November 30, 2025    Comment   

Pawai Lilin Sambut Natal 2025 di Kapuas Berlangsung Meriah dan Khidmat

Foto: Panitia Hari Besar Kristiani (PHBK) Kabupaten Kapuas Melaksanakan Pawai Lilin Sambut Natal 2025 di Kapuas yang Berlangsung Meriah dan Khidmat

KUALA KAPUAS - Ribuan warga dari berbagai unsur masyarakat memeriahkan pawai lilin dalam rangka menyambut perayaan Natal 2025 di Kabupaten Kapuas, Sabtu (29/11/2025) sore. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas itu berlangsung meriah, namun tetap dalam suasana penuh kekhidmatan.

Pawai lilin dilepas secara resmi oleh Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno S.P yang diwakili oleh Wakil Bupati Kapuas, Dodo S.P. Turut hadir Sekda Kapuas Dr. Usis I Sangkai, S.Hut., M.Si, serta para pejabat pemerintah daerah lainnya.

Dalam sambutan Bupati Kapuas yang dibacakan Wakil Bupati Dodo, disampaikan bahwa pawai lilin bukan sekadar kegiatan kebersamaan, tetapi memiliki makna kerohanian yang menandai dimulainya masa raya Natal bagi umat Kristiani.

"Kita bersyukur kehidupan masyarakat Kapuas tetap rukun, damai, dan aman. Mari bersama menjaga ketertiban selama mengikuti pawai lilin ini," ujarnya.

Ketua Panitia Hari Besar Kristiani (PHBK) Kabupaten Kapuas, Drs. Yan Hendri Ale, MT., mengatakan pawai lilin tahun ini melibatkan peserta dari berbagai denominasi gereja, kelompok paduan suara, perangkat daerah, instansi vertikal, kecamatan, kelurahan, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan yang ada di Kapuas.

Ia menambahkan, antusiasme peserta menunjukkan semangat kebersamaan dan toleransi yang terus terjaga di Kabupaten Kapuas.

Pawai lilin berlangsung tertib dari awal hingga akhir, dan menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut Natal yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap tahunnya. (Fajar)

Gala Dinner Kick-off HPN 2026, Pemprov Banten Komitmen Dukung Penuh

Indokalbar    Minggu, November 30, 2025    Comment   

Gala Dinner Kick-off HPN 2026, Pemprov Banten Komitmen Dukung Penuh

Foto: Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir

SERANG - Ketua Umum PWI sekaligus Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, menyampaikan pesan kuat mengenai peran strategis pers dalam melayani publik pada acara gala dinner rangkaian kick-off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Sabtu (29/11/25).

Dalam sambutannya, Direktur Utama LKBN Antara itu menegaskan bahwa insan pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pengabdi masyarakat, terutama di tengah disrupsi media dan maraknya misinformasi. Ia mengaku terinspirasi oleh semangat para penyandang disabilitas yang hadir melalui sebuah yayasan.

“Mereka memiliki impian dan ketabahan yang mungkin lebih besar dari kita semua. Kami merasa menjadi bagian dari keluarga besar mereka,” kata Munir.

Munir menjelaskan bahwa kick-off HPN tahun depan digelar terbuka di Alun-alun Kota Serang sebagai simbol kedekatan pers dengan masyarakat.

“Pers itu pengabdi kepada masyarakat. Jika menyebut diri insan pers, maka kita adalah guru masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, pers memiliki peran penting sebagai penyambung suara, mata, dan telinga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tanpa keberpihakan kepada publik, kata Munir, pers berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Munir menyoroti tantangan besar yang dihadapi pers di tengah derasnya disinformasi dan bermunculannya media tidak kredibel. Karena itu, ia mengajak insan pers kembali kepada nilai dasar profesi dan menjunjung kode etik jurnalistik.

Munir menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Banten dan seluruh konstituen Dewan Pers yang siap berkolaborasi menyukseskan HPN 2026. Ia menyebut gelaran tahun depan akan menjadi momentum memperkuat kualitas pers dan kedekatannya dengan masyarakat.

Munir juga mengungkap bahwa kick-off HPN 2026 direncanakan dihadiri Gubernur Banten Sonny Yatra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta perwakilan Dewan Pers.

Pada kesempatan gala dinner tersebut, Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto menyampaikan permohonan maaf karena Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat beserta delapan anggota lain berhalangan hadir karena semua tugas di daerah. Kendati demikian, ia optimistis HPN 2026 Banten akan lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menambahkan bahwa sembilan konstituen Dewan Pers telah menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan HPN pada 9 Februari 2026, sehingga diyakini HPN di Banten akan sangat meriah.

Sementara itu Asisten Daerah III Provinsi Banten, Denny Hermawan, yang hadir mewakili Gubernur Banten menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur tidak dapat hadir di gala dinner akibat agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, ia menegaskan komitmen Pemprov Banten mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2026.

“Bagi Provinsi Banten, ini adalah kesempatan untuk mempererat kerja sama dengan insan pers. Kami tidak dapat melakukan akselerasi pembangunan tanpa dukungan pers, baik nasional maupun daerah,” ujar Denny.

Ia menyebut hubungan Pemprov Banten dengan PWI Banten selama ini terjalin harmonis dan saling menguatkan. Menurutnya, pers, pemerintah, dan masyarakat merupakan tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun daerah.

Denny menutup dengan menyampaikan bahwa koordinasi antara Pemprov Banten, PWI, dan panitia akan terus dilakukan hingga pelaksanaan dan suksesnya HPN 2026 mendatang. (**)

Perbakin Sekadau Gelar Musyawarah Kabupaten II, Fransisco Wardianus Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum

Indokalbar    Sabtu, November 29, 2025    Comment   

Perbakin Sekadau Gelar Musyawarah Kabupaten II, Fransisco Wardianus Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum

Foto: Fransisco Wardianus (kiri) Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum Perbakin Kabupaten Sekadau Periode 2025-2029

SEKADAU - Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Kabupaten Sekadau menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) II di Rumah Melayu Sekadau, Sabtu (29/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk mengevaluasi perjalanan kepengurusan sebelumnya dan memilih Ketua Umum baru.

Ketua Umum Perbakin Sekadau, Fransisco Wardianus, menyampaikan bahwa selama periode kepengurusan yang telah berjalan, Perbakin Sekadau telah berhasil melaksanakan berbagai target yang telah ditetapkan secara bertahap. Target tersebut mencakup pembinaan atlet menembak dan penguatan struktur organisasi yang lebih solid dan terorganisir.

"Melalui Musyawarah Kabupaten II ini, kami berharap visi dan misi Perbakin Sekadau dapat terus diperkuat dan dijalankan dengan lebih fokus, serta diarahkan menuju pencapaian prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang," ujar Fransisco.

Ketua KONI Kabupaten Sekadau, Sunardi, S.IP., menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program organisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 

"Siapa pun yang terpilih nanti, KONI Kabupaten Sekadau siap mendukung penuh agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik," ucap Sunardi.

Sambutan Ketua Perbakin Kalimantan Barat disampaikan oleh H. AKBP Hermansyah, yang mengapresiasi penyelenggaraan musyawarah dan kerja keras Perbakin Sekadau dalam membina para atlet.

Setelah pembukaan sesi kedua, dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum Perbakin. Fransisco Wardianus terpilih kembali sebagai Ketua Umum Perbakin Kabupaten Sekadau untuk melanjutkan visi dan misi organisasi ke depan.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung saya. Semoga kita dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita dan tujuan besar Perbakin Sekadau," ujar Fransisco.

Musyawarah Kabupaten II ini diharapkan menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa Perbakin Sekadau semakin maju dan berdaya saing, baik di tingkat daerah maupun provinsi. (Tim)

Pelatihan Juru Sembelih Halal Resmi Dibuka di Sungai Raya

Indokalbar    Sabtu, November 29, 2025    Comment   

Pelatihan Juru Sembelih Halal Resmi Dibuka di Sungai Raya

Foto: Pelatihan Juru Sembelih Halal Resmi Dibuka di Sungai Raya

KUBU RAYA - Kegiatan pembukaan Pelatihan Juru Sembelih Halal tingkat Kabupaten Kubu Raya berlangsung di Gedung Aula Kantor Camat Sungai Raya, Sabtu (29/11). Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai kecamatan dan digelar untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyembelihan hewan yang sesuai syariat Islam.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Dr. M.H. Ekhsan, S.Ag., M.Si., menyampaikan apresiasi dan menegaskan pentingnya pelatihan ini dalam memastikan praktik penyembelihan halal di masyarakat. Menurutnya, Juru Sembelih Halal (Juleha) menjadi garda terdepan dalam menjamin proses penyembelihan yang sesuai aturan fikih.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat. Bukan hanya bagi Kecamatan Sungai Raya, tetapi untuk seluruh wilayah Kubu Raya. Kehadiran peserta dari berbagai kecamatan, termasuk daerah hulu, menunjukkan tingginya perhatian terhadap pentingnya penyembelihan halal,” ujarnya.

Dr. Ekhsan berharap kegiatan ini dapat terus dikembangkan bahkan hingga tingkat provinsi, serta setiap desa memiliki juru sembelih tersertifikasi agar pelaksanaan kurban dan penyembelihan rutin di masjid-masjid dapat dilakukan dengan benar tanpa kekurangan tenaga ahli.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPD Juleha Kabupaten Kubu Raya dengan Ketua Riyanto, S.Pd, dan Sekretaris Mardanlisa, S.H., CLA.P, CSM, CMT, CPS. Pada sesi pembukaan, peserta menerima pembekalan teori, yang nantinya dilanjutkan dengan praktik penyembelihan hewan pada sore hari.

Riyanto menegaskan bahwa sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang benar-benar mampu melakukan penyembelihan secara mandiri. “Kami ingin memastikan para juru sembelih sudah mahir baik teori maupun praktik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Juleha, Mardanlisa, menuturkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi daging halal. Ia berharap pelatihan dapat diperluas hingga ke tempat pemotongan hewan dan seluruh desa di Kubu Raya.

Pembukaan kegiatan berlangsung lancar dan ditutup dengan doa bersama sebelum memasuki sesi pelatihan berikutnya. (JM)

Hari ke-13 Ops Zebra Kapuas 2025, Polres Sekadau Laporkan 21 Tilang dan 169 Teguran

Indokalbar    Sabtu, November 29, 2025    Comment   

Hari ke-13 Ops Zebra Kapuas 2025, Polres Sekadau Laporkan 21 Tilang dan 169 Teguran

Foto: Kaposko Operasi Zebra Kapuas 2025 Polres Sekadau, IPDA Alexander Aldo

SEKADAU - Polres Sekadau kembali menyampaikan perkembangan pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2025 yang kini memasuki hari ke-13. Dalam kegiatan penertiban yang digelar di berbagai titik, petugas mencatat 21 pelanggaran fatalitas yang langsung ditindak dengan tilang karena berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan.

Selain itu, 169 pengendara diberikan teguran lantaran masih ditemukan pelanggaran mendasar, seperti tidak membawa SIM, penumpang tidak menggunakan helm, serta ketidakpatuhan terhadap tata tertib lalu lintas lainnya.

Kaposko Operasi Zebra Kapuas 2025 Polres Sekadau, IPDA Alexander Aldo, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai di Mapolres Sekadau, Jalan Merdeka Timur, Sabtu (29/11/2025). Ia menuturkan bahwa penindakan dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Hingga hari ini, untuk kejadian laka lantas nihil, situasi Kamtibmas dan arus lalu lintas juga terpantau aman serta kondusif,” jelas Aldo.

Menjelang penutupan Operasi Zebra pada Minggu, 30 November 2025, Aldo mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang beberapa hari terakhir dinilai berpotensi mengganggu keselamatan para pengguna jalan.

Ia meminta pengendara berhati-hati saat melintas di kondisi hujan, terutama di lokasi yang rawan pohon tumbang maupun tebing longsor. Apabila menemukan hambatan jalan atau kondisi membahayakan, masyarakat diminta segera melapor melalui Layanan Darurat 110 Polri.

“Layanan 110 bersifat gratis, langsung terhubung dengan operator Polres Sekadau, sehingga memudahkan masyarakat melaporkan situasi darurat,” ujarnya.

Aldo berharap edukasi yang disampaikan selama Operasi Zebra Kapuas 2025 dapat terus membentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.

“Operasi Zebra boleh berakhir, tapi budaya tertib harus tetap jalan,” pungkasnya. (**)

Sidak di Kawasan PT KBS Pagar Mentimun, Kemenaker Ungkap 364 Orang WNA Ilegal

Indokalbar    Sabtu, November 29, 2025    Comment   

Sidak di Kawasan PT KBS Pagar Mentimun, Kemenaker Ungkap 364 Orang WNA Ilegal

Foto: Sidak Tenaga Kerja Asing di Kawasan Industri PT Ketapang Bangun Saran (KBS) Pagar Mentimun, Ketapang, Kemenaker

KETAPANG - Kawasan Industri PT Ketapang Bangun Saran (KBS) Pagar Mentimun, Ketapang mempekerjakan 364 orang Warga Negara Asing (WNA) tanpa dokumen resmi berupa dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

Jumlah itu ditemukan saat Tim Pengawasan dan K3 Kemenaker melakukan Inspeksi Mendadak atau Sidak pada Selasa 11 September 2025.

Ratusan WNA tidak resmi itu bekerja di dua perusahaan kontraktor kawasan industri tersebut yakni pada PT SCZI sebanyak 202 orang dan PT BAP sebanyak 162 orang.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya mengungkapkan, operasi ini guna merespon kasus kecelakaan yang menimpa seorang TKA bernama Wang Abao yang diketahui tidak memiliki dokumen RPTKA.

Meski saat Sidak sempat terjadi penolakan dari oknum yang mengaku sebagai pengelola kawasan, tim operasi tetap berjalan dan tetap tegas menindak ratusan TKA tersebut.

"Untuk memastikan kepatuhan kedua perusahaan - perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dilanjutkan hingga 14 November 2025," ungkap Ismail Pakaya, Kamis (27/11/2025) dalam siaran Pers resmi Kemenaker.

Secara terpisah, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Rinaldi Umar mengatakan proses pengeluaran WNA dilakukan sesuai tahapan regulasi yang berlaku.

"Memberikan pelayanan maksimal kepada TKA itu penting, tetapi jangan sampai berhadapan dengan pengawas ketenagakerjaan yang sedang menjalankan tugas penegakan aturan," ujarnya.

Rinaldi memastikan Kemenaker tetap bertindak profesional dan proporsional dalam menyikapi insiden penolakan tersebut. 

Pihaknya akan menjatuhkan sanksi administratif kepada kedua perusahaan yang melanggar ketentuan penggunaan TKA sesuai Permenaker Nomor 8 Tahun 2021.

Ia mengingatkan kewajiban memiliki RPTKA tercantum jelas dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan pemerintah pusat.

"Pengecualian hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan," tegas Rinaldi. (Mz)

Kubu Raya bersama BPJN benahi jalan menuju Bandara Supadio

Indokalbar    Jumat, November 28, 2025    Comment   

Kubu Raya bersama BPJN benahi jalan menuju Bandara Supadio

Pontianak - Bupati Kubu Raya Sujiwo bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Chandra Syah Parmance, memimpin langsung kegiatan preservasi Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, bertepatan dengan peringatan Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum.

"Jadi, kegiatan hari ini dalam rangka Hari Bakti PU yang ke-80, ada beberapa kegiatan di antaranya pengecatan trotoar dan menambal lubang, perbaikan bahu jalan, serta pembersihan saluran," kata Bupati Sujiwo di Sungai Raya, Jumat.

Sujiwo menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPJN Kalbar yang selama ini dinilai berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya.

Menurutnya, perhatian BPJN terhadap wilayah Kubu Raya tidak hanya terlihat dalam pembangunan, tetapi juga dalam pemeliharaan berkelanjutan. 

"Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Balai dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kontribusi, atensi, dan perhatian yang luar biasa," tuturnya.

Bupati Sujiwo menegaskan bahwa komunikasi dan sinergi antarlembaga merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Ia memastikan seluruh proses birokrasi terkait pembangunan akan disederhanakan untuk mempercepat eksekusi program.

"Kami sudah sepakat akan memangkas segala macam bentuk birokrasi. Semuanya kita bikin simpel, nyaman, komunikasinya terbangun. Dari komunikasi itu, solusi akan kita dapatkan," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sedang menyiapkan pengembangan jalur pedestrian di sepanjang Arteri Supadio atau yang dikenal sebagai Jalan Ahmad Yani II. Rencana tersebut telah dibahas bersama lintas kementerian dan anggota Komisi V DPR RI.

"Kita sudah komunikasikan dengan Bu Wamen, Pak Dirjen, Pak Direktur, Ketua Komisi V, dan anggota Komisi V, termasuk Pak Kepala Balai, terkait pembangunan trotoar atau jalur pedestrian di tahun depan," kata Sujiwo.

Menurutnya, Arteri Supadio merupakan jalur vital yang harus selalu berada dalam kondisi bebas hambatan, sehingga pemeliharaan rutin dan kerja sama berkelanjutan menjadi kebutuhan penting.

Ia menambahkan, kondisi ruas jalan nasional lainnya di Kubu Raya seperti Jalan Alianyang hingga jalur Trans Kalimantan juga masih sangat baik, namun tetap memerlukan kegiatan pemeliharaan berkala.

"Selamat memperingati Hari Bakti PU ke-80. Semoga jajaran PU selalu diberi perlindungan dan terus menjadi abdi negara yang baik," kata Sujiwo.

Di tempat yang sama, Kepala BPJN Kalimantan Barat Chandra Syah Parmance menegaskan bahwa kegiatan preservasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial peringatan Hari Bakti PU, melainkan langkah konkret menjaga keberlanjutan kualitas infrastruktur nasional.

"Kegiatan ini bukan hanya seremoni, tapi aksi nyata kami untuk memelihara infrastruktur yang telah dibangun. Kami harus merawatnya agar terus dimanfaatkan dan tidak rusak," kata dia.

Chandra menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut BPJN menangani pembersihan saluran sepanjang sekitar tiga kilometer, perbaikan bahu jalan, pengecatan kerb jalan, dan patching pada lubang-lubang jalan. Ia berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi dalam peningkatan kualitas preservasi di masa mendatang.

"Kami berharap kegiatan ini memberi dampak positif dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat," kata dia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kodaeral XII Gelar Anjangsana ke Warakauri dan PPAL dalam Rangka HUT Armada RI dan HUT Kowal 2025

Indokalbar    Jumat, November 28, 2025    Comment   

Kodaeral XII Gelar Anjangsana ke Warakauri dan PPAL dalam Rangka HUT Armada RI dan HUT Kowal 2025

Foto: Kodaeral XII Gelar Anjangsana ke Warakauri dan PPAL dalam Rangka HUT Armada RI dan HUT Kowal 2025

PONTIANAK - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII melaksanakan kegiatan anjangsana dalam rangka menyambut HUT Armada RI dan HUT Kowal Tahun 2025, dengan sasaran Warakauri serta anggota Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) di wilayah Pontianak dan sekitarnya, pada Kamis (27/11).

Anjangsana dipimpin oleh Wadan Kodaeral XII, Laksma TNI Iwan Sondang P. Siagian, M.Tr.Opsla, didampingi para Pejabat Utama Kodaeral XII serta perwakilan Kowal Kodaeral XII.

Kegiatan diawali dengan apel keberangkatan di Mako Satrol Kodaeral XII, kemudian rombongan bergerak menuju kediaman Warakauri dan PPAL.

Kunjungan berlangsung penuh kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan dan perhatian Kodaeral XII kepada keluarga prajurit yang telah mengabdikan diri kepada TNI Angkatan Laut.

Melalui kegiatan ini, Kodaeral XII berupaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan dukungan moral bagi keluarga besar TNI AL di Kalimantan Barat.

(Dispen Kodaeral XII)

Bengkayang tetapkan enam desa model percepatan penurunan stunting

Indokalbar    Jumat, November 28, 2025    Comment   

Bengkayang tetapkan enam desa model percepatan penurunan stunting

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalbar menetapkan enam desa sebagai desa model dalam program percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Bupati oleh Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, pada Kamis (27/11) dalam penguatan peran remaja dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

"Langkah ini merupakan strategi pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi pencegahan stunting di tingkat desa melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan," ujar Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis.

Sebanyak enam desa yang ditetapkan sebagai desa percontohan tersebar di tiga kecamatan, yakni Desa Bana dan Desa Sebetung Menyala di Kecamatan Teriak, Desa Setia Budi dan Desa Bani Amas di Kecamatan Bengkayang, serta Desa Bukit Serayan dan Desa Pasti Jaya di Kecamatan Samalantan.

Bupati  menegaskan bahwa penetapan desa model bukanlah sekadar formalitas, tetapi mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan contoh nyata dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di masyarakat.

Ia meminta para camat dan kepala desa untuk memastikan seluruh program berjalan dengan konsisten, efektif, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan percepatan penurunan stunting sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan koordinasi lintas sektor.

“Jadikan desa model ini sebagai gerakan bersama yang memberikan dampak nyata bagi generasi masa depan,” ujar Darwis.

Selain pemerintah desa, keterlibatan remaja juga menjadi fokus utama dalam program ini. Bupati menilai remaja memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang dapat mendorong keluarga dan lingkungan sekitar untuk menerapkan pola hidup sehat.

Penetapan enam desa model ini diharapkan mampu menjadi wadah pembelajaran dan praktik baik dalam upaya menekan angka stunting. Pemerintah daerah katanya juga menargetkan keberhasilan desa-desa percontohan ini dapat direplikasi ke desa lainnya guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Oleh : Narwati/ANTARA

Kubu Raya jadi satu-satunya daerah yang dapat izin pemekaran desa

Indokalbar    Kamis, November 27, 2025    Comment   

Kubu Raya jadi satu-satunya daerah yang dapat izin pemekaran desa

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperoleh izin khusus dari pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran desa, menjadikan daerah ini satu-satunya di Indonesia yang mendapat pengecualian dari kebijakan moratorium pemekaran desa secara nasional.

"Beberapa waktu lalu saya ke Jakarta untuk berkunjung ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Kami diterima langsung Pak Dirjen Bina Pemdes untuk mengusulkan pemekaran sejumlah desa di Kubu Raya," kata Sujiwo di Sungai Raya, Kamis.

Menurutnya, respons pemerintah pusat sangat positif terkait rencana pemekaran desa ini. Bahkan Dirjen Bina Pemdes menyampaikan bahwa satu-satunya daerah yang dibuka moratoriumnya tentang pemekaran desa adalah Kabupaten Kubu Raya.

Sujiwo menjelaskan, pemkab telah mengajukan lima desa persiapan, dan seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi desa definitif. Ia menyebut capaian itu merupakan hasil kajian panjang tim pemekaran serta dukungan semua pihak.

"Dari lima desa persiapan yang kita ajukan, semuanya sudah sangat memenuhi persyaratan. Artinya sudah layak dibentuk menjadi desa baru," tuturnya.

Sujiwo menegaskan bahwa dibukanya moratorium bukanlah akhir, melainkan awal dari rencana jangka panjang pemkab dalam mempercepat pembangunan wilayah. Ia menyampaikan, Kubu Raya sudah menyiapkan usulan pemekaran tahap berikutnya.

"Kita juga akan terus mengusulkan. Ke depan ada 17 desa lagi yang akan kita ajukan. Target Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dari sembilan kecamatan yang ada sekarang, kita ingin menjadi 15 kecamatan. Ketika kecamatan bertambah, otomatis desa-desa juga harus mekar," kata Sujiwo.

Ia menekankan bahwa pemekaran desa bukan bertujuan utama menambah alokasi dana desa, melainkan mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat agar pembangunan berjalan lebih efektif.

"Tujuan utama itu memangkas rentang kendali pelayanan publik. Ketika rentang kendali ini diperpendek, dampaknya luar biasa. Pelayanan lebih maksimal, masyarakat lebih terlayani, dan pergerakan ekonomi menjadi lebih cepat," katanya.

Dia juga meminta dukungan seluruh masyarakat agar rencana besar pemekaran menuju 15 kecamatan dan desa-desa yang ideal dapat terwujud. Ia mengakui Kubu Raya tergolong daerah dengan jumlah desa yang relatif sedikit dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Barat.

"Kubu Raya ini termasuk miskin desa. Kapuas Hulu itu hampir 400 desa, Sintang hampir 300, sementara kita baru 123 desa. Memang kita agak terlambat melakukan pemekaran," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA