Polres Kubu Raya selidiki kasus pembunuhan di Teluk Mulus

Indokalbar    Kamis, Mei 08, 2025    Comment   

Polres Kubu Raya selidiki kasus pembunuhan di Teluk Mulus

Polres Kubu Raya selidiki kasus pembunuhan di Teluk Mulus. (ANTARA)

Pontianak - Polres Kubu Raya tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Rabu (7/5) malam di Perumahan BTN Teluk Mulus, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia, sementara dua lainnya mengalami luka-luka.

"Setelah mendapatkan informasi, kami segera turun tangan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai motif dibalik aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku," kata Kasat Reskrim Polres Kubu Raya, Iptu Hafiz Febrandani di Pontianak, Kamis.

Hafiz mengungkapkan kasus ini berawal saat pelaku, yang diketahui bernama Mariduan alias Obama, melakukan aksi pembunuhan terhadap korban, Diah Rindani, dengan menggunakan senjata tajam. Korban lainnya, Solikin, juga mengalami luka-luka ringan akibat perlawanan dari pelaku. Sementara Tri Handayati, korban ketiga, tidak mengalami luka.

Dia mengatakan Polres Kubu Raya telah mengamankan pelaku yang diketahui merupakan tetangga dari korban, serta barang bukti berupa pisau atau badik yang digunakan dalam aksi tersebut.

Pihak kepolisian juga sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk anggota keluarga korban dan warga sekitar yang membantu mengamankan pelaku setelah kejadian.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh polisi meliputi, penyidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan kekerasan terhadap korban, pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku yang diketahui memiliki keterbatasan fisik sebagai penyandang tuna wicara dan tuna rungu dan verifikasi lebih mendalam terkait kondisi keluarga pelaku yang diketahui adalah yatim piatu.

"Penyelidikan ini juga mencakup kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi perilaku pelaku, serta mencari tahu apakah ada pengaruh dari kondisi lingkungan tempat tinggal pelaku yang turut berkontribusi terhadap peristiwa tragis ini," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hafiz mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang dapat membantu proses penyelidikan.

"Kami mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi yang relevan agar kami dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan akurat. Kami juga mengingatkan agar tidak ada yang mengambil tindakan di luar hukum," katanya.

Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolres Kubu Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara jenazah korban telah dipulangkan ke kediamannya untuk dikebumikan.

Kepolisian juga memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan serius sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

BPBD Kalbar tingkatkan kewaspadaan dari ancaman karhutla

Indokalbar    Rabu, Mei 07, 2025    Comment   

BPBD Kalbar tingkatkan kewaspadaan dari ancaman karhutla

BPBD Kalbar tingkatkan kewaspadaan dari ancaman karhutla. (ANTARA)

Pontianak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meskipun sebagian wilayah masih diguyur hujan pada awal Mei ini.

"Hingga saat ini baru dua dari 14 pemerintah daerah di Kalbar yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap yakni Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya," kata Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, di Pontianak, Rabu.

Dia mengatakan BPBD Kalbar telah mengimbau BPBD di kabupaten dan kota lainnya untuk segera menetapkan status siaga darurat sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang berisiko memicu karhutla.

Terkait kemunculan asap yang terpantau di wilayah Pontianak dan Kubu Raya dalam beberapa hari terakhir, Daniel menjelaskan bahwa fenomena tersebut dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat untuk keperluan berkebun.

"Itu umumnya berasal dari warga yang sedang mengelola lahan pertanian, bukan pembakaran hutan yang disengaja. Kami sudah mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan memastikan api tidak meluas ke lahan sekitar," tuturnya.

Menurut Daniel, saat ini Kalbar berada dalam fase kemarau basah yaitu kondisi peralihan dari musim hujan ke kemarau yang masih disertai curah hujan ringan hingga sedang. Meski demikian potensi karhutla tetap tinggi apabila tidak dilakukan langkah pencegahan secara dini.

"Kemarau basah bukan berarti bebas dari risiko karhutla. Justru ini momen penting untuk mengantisipasi, agar kejadian tahun-tahun sebelumnya tidak terulang," katanya.

Dia menambahkan BPBD Kalbar juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan di lapangan, guna memperkuat upaya mitigasi dan penanganan awal bila terjadi kebakaran lahan dan hutan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Serahkan Kunci Rumah Subsidi, Menteri PKP : Program Ini Bukan untuk Membungkam Wartawan

Indokalbar    Rabu, Mei 07, 2025    Comment   

Serahkan Kunci Rumah Subsidi, Menteri PKP : Program Ini Bukan untuk Membungkam Wartawan

Foto: Menteri PKP Maruarar Sirait dan menteri Komdigi Meutya Hafid saat penyerahan secara simbolis Kunci rumah subsidi untuk wartawan yang dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.

BEKASI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyerahkan kunci sebanyak 100 rumah subsidi untuk pekerja media dan wartawan. Serah terima simbolis diadakan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Kemarin, Selasa (6/5/2025).

Selain di lokasi, penyerahan kunci juga diikuti oleh wartawan anggota PWI dari 5 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Program rumah subsidi untuk wartawan menjadi bagian dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah yang rencananya mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi untuk tahap pertama dan menjadi 2000 rumah untuk sepanjang tahun 2025.

Menteri Ara berujar, pemerintah membuat program ini karena wartawan sebagai warga negara berhak mendapat hunian rumah subsidi.

“Ini bukan sogokan buat wartawan, bukan membungkam supaya diam. Justru tambah semangat untuk mengawal pemerintah dan demokrasi. Buat berita yang benar bukan berita yang enak di dengar. Negara hadir untuk ini dan wartawan berhak menerima rumah subsidi," ujar nya.

Di akhir sambutan Menteri PKP Ara juga menyebut Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun sangat berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Menteri Komdigi Meutya Hafid, memberikan apresiasi kepada Menteri PKP yang memprioritaskan profesi wartawan untuk mendapatkan rumah subsidi.

"Terima Kasih Pak Ara yang telah memberikan kawan kawan wartawan untuk mendapatkan rumah subsidi, ini adalah program kolaborasi antara Kementrian PKP dan Komdigi, semoga semua berjalan dengan baik," ucapnya.

Disebutkan, dari semula 1000 rumah, Kementerian PKP menambah jatah rumah bersubsidi menjadi 2000 rumah di tahun anggaran 2025 ini.

Seremoni pemberian 100 kunci rumah subsidi untuk wartawan dalam program rumah untuk karyawan industri media dihadiri oleh Menteri PKP, Menteri Komdigi, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Pimpinan BP Tapera, Direksi BTN, Anggota DPR Komisi I dan Komisi, Pemprov Jawa Barat, Pimpinan Vista Land dan sekitar 70 wartawan dari Serang, Depok, Bogor, Bekasi, dan Jakarta, yang hadir secara langsung.

Hendry Ch Bangun didampingi Ketua Tim Perumahan Tundra Meliala di sela acara penyerahan kunci rumah Subsidi menyatakan agar wartawan memanfaatkan program yang baik ini.

“Dengan adanya alokasi rumah bersubdisi sebanyak 2000 rumah untuk seluruh Indonesia, rekan wartawan dan pekerja di perusahaan media, pada saat ini memiliki peluang besar untuk memiliki tempat tinggal sendiri,” kata Hendry.

PWI sendiri pada saat ini terus menghimpun data wartawan dari kawasan Banten, Jawa Barat, dan Jakarta, yang sudah menunjukkan minat, yakni 127 wartawan. Ditargetkan sebanyak 500 wartawan dari tiga provinsi ini untuk terjaring sampai akhir tahun.

Berikutnya PWI akan fokus bagi wartawan di provinsi yang sudah menyatakan siap berpartisipasi yakni Yogyakarta, Sumut, Sumsel, Sulsel, Sulut, begitu juga Jawa Tengah. (***)

Foto: Menteri PKP Maruarar Sirait dan menteri Komdigi Meutya Hafid saat penyerahan secara simbolis Kunci rumah subsidi untuk wartawan yang dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.

Polresta Pontianak-Kalbar ungkap sindikat perdagangan emas ilegal

Indokalbar    Selasa, Mei 06, 2025    Comment   

Polresta Pontianak-Kalbar ungkap sindikat perdagangan emas ilegal

Polresta Pontianak-Kalbar ungkap sindikat perdagangan emas ilegal. (ANTARA)

Pontianak - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak telah mengungkap sindikat/jaringan perdagangan emas ilegal dan menangkap empat tersangka, dengan total barang bukti mencapai puluhan kilogram emas batangan dari aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Barat.

"Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan kasus dugaan narkoba oleh Satuan Narkoba, namun saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut, justru menemukan emas batangan yang diduga berasal dari tambang ilegal," kata Kapolresta Pontianak melalui Kasat Reskrim AKP Wawan Darmawan dalam keterangan pers di Pontianak, Senin.

Awalnya, katanya, kasus itu memang dari penangkapan kasus narkotika, namun saat digeledah justru ditemukan tiga batang emas, kemudian petugas pun mengembangkan kasusnya dan akhirnya menemukan tambahan 43 batang emas di lokasi lain.

Secara keseluruhan, polisi menetapkan dua laporan polisi (LP) dalam perkara ini, yakni LP Nomor 17 dengan barang bukti tiga batang emas, dan LP Nomor 18 dengan 43 batang emas, yang diperkirakan total beratnya mencapai puluhan kilogram.

Dalam penggeledahan di salah satu ruko di kawasan Perdana Square, polisi turut mengamankan alat bantu transaksi seperti kalkulator penghitung kadar emas, tabel kadar emas, buku rekap transaksi, hingga alat X-ray. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB dan seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolresta Pontianak.

Empat tersangka yang diamankan terdiri dari satu perempuan dan tiga laki-laki. Masing-masing berinisial A (LP 17), serta D, SL, dan SR (LP 18). Salah satu tersangka perempuan saat ini dibantarkan ke rumah sakit karena dalam kondisi sakit, sementara tiga lainnya ditahan di rutan Polresta Pontianak.

"Dari pemeriksaan awal, D berperan sebagai admin pencatat transaksi, SR sebagai operator, sedangkan A dan SL adalah kurir pengangkut emas. Mereka semua telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Wawan.

Terkait asal emas, pihak kepolisian menduga hasil tersebut berasal dari aktivitas tambang ilegal di wilayah Kalimantan Barat. Namun, sumber pasti dan keterlibatan pihak lain masih dalam penyelidikan karena bisa mengganggu proses pengembangan kasus.

"Para tersangka mengaku bukan pemilik, hanya pekerja. Kami masih memburu pemilik emas berinisial L yang diduga sebagai pemberi kerja dalam jaringan ini," tegasnya.

Polisi menerapkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dengan ancaman pidana atas dugaan membeli dan menguasai hasil tambang tanpa izin resmi.

Polresta Pontianak terus mengembangkan kasus ini dan membuka kemungkinan adanya tersangka tambahan serta pengungkapan lokasi-lokasi lain yang menjadi titik distribusi emas ilegal.

Namun, pihak Polresta Pontianak belum menyampaikan berapa jumlah berat emas yang diamankan. Namun berdasarkan jumlah barang bukti yang di tunjukkan ditaksir jumlah emas tersebut lebih dari 20 kilogram.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab Kubu Raya wujudkan generasi Qurani lewat MTQ XI

Indokalbar    Selasa, Mei 06, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya wujudkan generasi Qurani lewat MTQ XI

Pemkab Kubu Raya wujudkan generasi Qurani lewat MTQ XI. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat terus berkomitmen mewujudkan generasi Qurani yang unggul dan berakhlak mulia melalui pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten.

"Kegiatan MTQ ke-11 yang digelar di Kecamatan Sungai Raya tidak hanya menjadi ajang lomba, tetapi juga sarana pembinaan mental dan spiritual generasi muda," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo di Sungai Raya, Senin.

Dia menyampaikan bahwa MTQ merupakan bagian dari strategi daerah dalam menumbuhkan kecintaan terhadap Al Quran dan mencetak generasi Qurani yang akan menjadi pondasi moral pembangunan daerah.  

Menurut dia, MTQ bukan hanya ajang lomba, tetapi juga bentuk investasi sumber daya manusia yang Qurani. Kubu Raya adalah gudangnya qari dan qariah berbakat yang harus terus kita bina.

Pada MTQ XI Kubu Raya, Kafilah Kecamatan Sungai Kakap kembali meraih gelar juara umum untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Keberhasilan ini menjadi simbol keberlanjutan tradisi pembinaan tilawah dan hafalan Al Quran di Kubu Raya.

Untuk memacu semangat para peserta, Bupati Sujiwo menyiapkan hadiah paket umrah bagi peraih medali emas, dengan syarat Kubu Raya mampu menjadi juara umum pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kapuas Hulu pada Desember mendatang.

"Jika Kubu Raya menjadi juara umum di tingkat provinsi, kami akan berikan hadiah umrah kepada para penyumbang medali emas," katanya menegaskan.

Tak hanya itu, Sujiwo juga menjanjikan peluang kerja bagi qari dan qariah berprestasi serta perhatian khusus dari pemerintah daerah, termasuk dari LPTQ dan para pejabat daerah, hingga kepada keluarga peserta.

"Kami ingin memberikan apresiasi yang menyentuh, tidak hanya materi, tetapi juga perhatian yang menunjukkan bahwa mereka adalah aset penting daerah," kata Sujiwo. 

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Kubu Raya akan memastikan seluruh kebutuhan Kafilah ke MTQ tingkat provinsi dipenuhi dengan baik. Mulai dari pengawalan langsung oleh pejabat daerah secara bergiliran, hingga pemberangkatan menggunakan pesawat untuk menghemat energi dan memastikan kondisi fisik peserta tetap prima.

"Saya sudah minta Sekda sebagai Ketua LPTQ segera memesan hotel terbaik untuk qari dan qariah kita di Kapuas Hulu," tuturnya.

Ketua LPTQ Kubu Raya sekaligus Sekda Kabupaten, Yusran Anizam, menyebutkan bahwa pemerintah akan mendorong pembentukan dana abadi MTQ sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan untuk pembinaan di tingkat kecamatan.

"Setiap tahun kami ingin ada peningkatan kualitas. Karena itu pembinaan tak boleh berhenti. Dana abadi ini akan mendukung kegiatan pelatihan rutin qari-qariah di semua kecamatan," kata Yusran.

Ia juga menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan MTQ terus dilakukan guna memperbaiki pelaksanaan ke depan dan menjamin peningkatan kualitas para peserta.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Gubernur Kalbar usulkan delapan proyek strategis untuk dukung RPJMN

Indokalbar    Selasa, Mei 06, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar usulkan delapan proyek strategis untuk dukung RPJMN

Gubernur Kalbar usulkan delapan proyek strategis untuk dukung RPJMN. (ANTARA)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan delapan usulan proyek strategis pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bagian dari upaya mendukung perwujudan visi jangka menengah nasional dan visi jangka menengah Kalbar 2025–2029.

"Sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah adalah suatu keharusan. Melalui Musrenbang kali ini, kami menyampaikan beberapa usulan yang kami pandang dapat mempercepat transformasi pembangunan di Kalimantan Barat," kata Norsan dalam kegiatan Musrenbang Kalbar yang dilaksanakan di Pontianak, Senin.

Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut selaras dengan tema dan fokus pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Adapun delapan usulan yang diajukan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari konektivitas jalan, penguatan infrastruktur pelabuhan dan bandara, hingga dukungan pembangunan kawasan perbatasan.

Delapan usulan tersebut meliputi:

1. Pembangunan Outer Ring Road dan Jembatan Kapuas III untuk mendukung kelancaran arus logistik dan mengurangi kemacetan di Pontianak.

2. Pembangunan jalan bebas hambatan Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang guna mempercepat konektivitas kawasan industri dan pelabuhan.

3. Reaktivasi Bandar Udara Internasional Supadio agar mampu kembali melayani penerbangan internasional dan mendukung sektor pariwisata serta investasi.

4. Penetapan Terminal Kijing sebagai hub pelabuhan ekspor-impor nasional di jalur ALKI I, serta pelabuhan tujuan impor produk tertentu seperti makanan dan minuman, alas kaki, tekstil, dan elektronika. Usulan ini dinilai strategis untuk mempercepat industrialisasi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

5. Operasionalisasi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong di Kabupaten Sanggau guna mendukung arus perdagangan lintas batas.

6. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik, Kabupaten Sintang dan Temajok, Kabupaten Sambas, untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan.

7. Pembangunan lanjutan jalan paralel perbatasan sebagai akses utama masyarakat di wilayah terpencil.

8. Pembangunan Jalan Nasional Poros Tengah Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten Melawi (Kalbar) dan Kabupaten Katingan (Kalteng) sebagai bagian dari penguatan konektivitas antarprovinsi di Kalimantan.

Gubernur Norsan menegaskan seluruh usulan tersebut merupakan bagian dari intervensi kebijakan pembangunan kawasan yang telah tertuang dalam lampiran RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pemerintah pusat dapat mengimplementasikan usulan-usulan itu secara menyeluruh.

"Kami mendukung penuh seluruh program dan intervensi kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kalimantan Barat. Dukungan ini akan diwujudkan melalui program-program yang dijalankan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tuturnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar juga berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan nasional serta pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

Indokalbar    Selasa, Mei 06, 2025    Comment   

Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

"Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan," kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.

Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

"Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah," kata Mahmuda.

Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.

Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

"Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar," kata Restuardi.

Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.

"Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah," tuturnya.

Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.

"APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan," katanya.

Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.

Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.

"Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian," kata dia.

Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.

"Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan," kata Ria Norsan.

Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kalbar siapkan lompatan pembangunan 2025–2030

Indokalbar    Senin, Mei 05, 2025    Comment   

Kalbar siapkan lompatan pembangunan 2025–2030

Kalbar siapkan lompatan pembangunan 2025–2030. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalbar 2025 di Pontianak, Senin.

"Dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat ini saya selaku Gubernur Kalbar, bersama pak Krisantus sebagai wakil, menyoroti berbagai tantangan strategis yang perlu diatasi secara kolaboratif agar Kalbar tidak tertinggal dalam momentum pembangunan nasional," kata Ria Norsan.

Menurutnya, kondisi geografis Kalbar yang luas serta letaknya yang strategis membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas SDM.

Dia mengatakan Kalbar merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia dengan garis perbatasan sepanjang 966 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Menurut Norsan, posisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa Kalbar telah menunjukkan tren positif dalam pembangunan manusia. Pada 2024, Kalbar berhasil keluar dari zona indeks pembangunan manusia (IPM) sedang dan masuk kategori tinggi, bahkan mencatat pertumbuhan IPM tertinggi di antara lima provinsi di Pulau Kalimantan.

"Kami optimis, dengan kolaborasi antardaerah, IPM Kalbar bisa menempati peringkat tiga bahkan satu di Kalimantan," kata Norsan.

Meski demikian, Norsan menyoroti ketergantungan ekonomi Kalbar yang masih didominasi sektor ekstraktif. Sebanyak 46,03 persen penduduk usia kerja bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang 21,73 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), sementara sektor pertambangan hanya menyumbang 5,11 persen.

"Ketergantungan ini harus dimitigasi agar tidak memperburuk kualitas lingkungan dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata dia.

Beberapa tantangan lain yang disorot antara lain kemantapan jalan provinsi yang baru mencapai 64,01 persen, akses sanitasi layak hanya 50,42 persen, dan belum ada kabupaten/kota yang bebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS). Meskipun rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,85 persen, pasokan listrik industri Kalbar masih bergantung pada Sarawak, Malaysia. Selain itu, masih terdapat 54 desa yang belum memiliki akses internet.

"Di era digital ini, keterbatasan tersebut harus segera diatasi agar desa tidak tertinggal dalam transformasi teknologi," kata Norsan.

Mantan Bupati Mempawah dua periode itu menambahkan, visi Kalbar 2030 mendatang adalah Adil, Demokratis, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.

"Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,02–7,91 persen, peningkatan indeks modal manusia sebesar 0,64 poin, penurunan kemiskinan menjadi 4,31–4,97 persen, serta pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 75,78 persen pada 2030. Visi besar ini dijabarkan melalui 11 misi pembangunan, 7 prioritas, dan 24 sasaran," kata Norsan.

Beberapa program prioritas di bidang pembangunan manusia meliputi bantuan biaya pendidikan bagi siswa sekolah swasta, pelatihan dan sertifikasi generasi muda, pengembangan creative hub untuk industri kreatif.

Di bidang ekonomi berkelanjutan, pemerintah akan mendorong lumbung pangan daerah, produk ekonomi hijau seperti kakao (Sintang), kopi (Melawi), dan kratom (Kapuas Hulu), serta pengembangan destinasi wisata terpadu di Pantura Kalbar dan kawasan konservasi.

"Sedangkan di bidang infrastruktur dasar, target utamanya adalah pencapaian ODF (Open Defecation Free) di seluruh kabupaten/kota, peningkatan kemantapan jalan hingga 90 persen, bebas desa dari blank spot internet, dan energi baru terbarukan bagi sektor industri," katanya.

Pemprov Kalbar juga siap mendukung program prioritas nasional, seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, dan rumah subsidi.

"Sinergi lintas wilayah dan kolaborasi seluruh elemen sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Kalbar terwujud secara merata dan berkelanjutan," kata Norsan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Laka Lantas di Simpang Jalan Pelajar, Empat Korban Dilarikan Ke RSUD

Indokalbar    Senin, Mei 05, 2025    Comment   

Laka Lantas di Simpang Jalan Pelajar, Empat Korban Dilarikan Ke RSUD

Foto: Kecelakaan lalu lintas di Jalan Merdeka Timur

SEKADAU - Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Merdeka Timur, tepatnya di Simpang Jalan Pelajar, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Senin (5/5/2025) dini hari.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 00.30 WIB itu melibatkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan mobil Pick Up Suzuki warna putih. Akibat kejadian tersebut, empat orang mengalami luka dan telah dilarikan ke RSUD Sekadau untuk mendapatkan penanganan medis.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi menjelaskan bahwa sepeda motor dikendarai oleh AKE (17), yang memboncengkan TG (17). Kedua remaja perempuan tersebut melaju dari arah Jalan Sanggau menuju pusat Kota Sekadau.

“Saat berada di lokasi kejadian, dari arah berlawanan datang mobil Pick Up yang dikemudikan YHS (34) dengan kecepatan cukup tinggi. Kendaraan tersebut mengambil jalur kanan, menabrak trotoar, terguling, dan kemudian menabrak sepeda motor dari arah sebaliknya,” terang AKP Agus.

Akibat benturan tersebut, AKE mengalami luka lecet pada kaki kanan dan tangan kiri. Sementara itu, TG mengalami memar di bagian pinggul, luka lecet di tangan, serta patah tulang pada paha kiri. Keduanya diketahui mengenakan helm saat kejadian. Pengemudi mobil Pick Up, YHS, mengalami luka lecet di bagian siku kanan, sedangkan penumpangnya, MP (21), mengalami luka lecet pada tangan dan kaki sebelah kiri.

AKP Agus menambahkan, kerugian materil akibat kecelakaan ini diperkirakan mencapai Rp3 juta. Unit Gakkum Satlantas Polres Sekadau telah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta membawa para korban ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

“Kecelakaan ini sedang dalam penanganan. Kami akan mendalami unsur kelalaian pengemudi sesuai Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” ujar AKP Agus.

Terkait kejadian ini, Polres Sekadau mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas dinilai penting untuk mencegah kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK yang masih berlaku, serta menggunakan perlengkapan keselamatan standar seperti helm bagi pengendara roda dua.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pengguna jalan yang bijak dan bertanggung jawab. Mari kita saling menjaga, karena keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama,” pungkas AKP Agus.

Bupati Bengkayang akan perbaiki infrastruktur sekolah yang rusak

Indokalbar    Minggu, Mei 04, 2025    Comment   

Bupati Bengkayang akan perbaiki infrastruktur sekolah yang rusak

Bupati Bengkayang akan perbaiki infrastruktur sekolah yang rusak. (ANTARA)

Bengkayang - Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, Sebastianus Darwis menegaskan akan memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak dan sudah dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Bengkayang.

"Infrastruktur sekolah di Bengkayang ada beberapa yang memang perlu kembali dibenahi dan diperbaiki, sebab telah lama dan dimakan usia, untuk itu beberapa program perbaikan juga sudah dialokasikan anggarannya," ujar Bupati Darwis di Bengkayang, Ahad.

Rencana renovasi sekolah tersebut sudah disampaikan juga ke Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalbar dan Cipta Karya Kemen-PU. Bupati mengatakan, dunia pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Bengkayang dalam lima tahun ke depan.

Bupati kembali tegaskan, selain memperbaiki infrastruktur sekolah, Pemkab Bengkayang juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Untuk meneguhkan komitmen tersebut, beberapa program strategis lainnya sudah dirancang untuk mendukung kebutuhan SDM jangka panjang.

Program tersebut seperti mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan filtrasi air layak minum di beberapa sekolah dan memanfaatkan aset pasif Pemda untuk mendukung dapur umum.

Kemudian menyediakan beasiswa berprestasi daerah yang saat ini masih di rancang untuk tahun selanjutnya. Hal tersebut dianggap penting guna mendukung kebutuhan SDM jangka panjang di sektor pendidikan.

Bupati juga mengatakan, selain itu, akan membangun kerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku dan Balai Guru Penggerak (BGP) Kalimantan Barat untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.

"Lewat mitra strategis melalui dukungan CRS dalam mendukung program pemerintah termasuk sektor pendidikan," ujarnya.

Kemudian memprioritaskan daerah perbatasan Bengkayang dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), memberikan tunjangan daerah khusus bagi guru di daerah pedalaman dan perbatasan dan regruping sekolah dasar terutama yang berada satu lokasi.

"Dengan program-program ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan SDM yang kompeten dan berdaya saing dalam mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak dan berbudaya," katanya.

Dia menambahkan, Pemkab Bengkayang juga mendukung pembangunan sekolah rakyat di Bengkayang dengan menyediakan lebih dari 10 hektare lahan di perbatasan Jagoi Babang.

Sekolah rakyat ini merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai solusi pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

"Program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Pemerintah Daerah," ujarnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat segera terealisasi guna mendukung pemerataan pendidikan di Kabupaten Bengkayang, khususnya di daerah perbatasan. Bupati Bengkayang menekankan pentingnya pembangunan sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah perbatasan.*

Oleh : Narwati/ANTARA