 |
| Kalbar siapkan lompatan pembangunan 2025–2030. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalbar 2025 di Pontianak, Senin.
"Dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat ini saya selaku Gubernur Kalbar, bersama pak Krisantus sebagai wakil, menyoroti berbagai tantangan strategis yang perlu diatasi secara kolaboratif agar Kalbar tidak tertinggal dalam momentum pembangunan nasional," kata Ria Norsan.
Menurutnya, kondisi geografis Kalbar yang luas serta letaknya yang strategis membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas SDM.
Dia mengatakan Kalbar merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia dengan garis perbatasan sepanjang 966 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Menurut Norsan, posisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa Kalbar telah menunjukkan tren positif dalam pembangunan manusia. Pada 2024, Kalbar berhasil keluar dari zona indeks pembangunan manusia (IPM) sedang dan masuk kategori tinggi, bahkan mencatat pertumbuhan IPM tertinggi di antara lima provinsi di Pulau Kalimantan.
"Kami optimis, dengan kolaborasi antardaerah, IPM Kalbar bisa menempati peringkat tiga bahkan satu di Kalimantan," kata Norsan.
Meski demikian, Norsan menyoroti ketergantungan ekonomi Kalbar yang masih didominasi sektor ekstraktif. Sebanyak 46,03 persen penduduk usia kerja bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang 21,73 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), sementara sektor pertambangan hanya menyumbang 5,11 persen.
"Ketergantungan ini harus dimitigasi agar tidak memperburuk kualitas lingkungan dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata dia.
Beberapa tantangan lain yang disorot antara lain kemantapan jalan provinsi yang baru mencapai 64,01 persen, akses sanitasi layak hanya 50,42 persen, dan belum ada kabupaten/kota yang bebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS). Meskipun rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,85 persen, pasokan listrik industri Kalbar masih bergantung pada Sarawak, Malaysia. Selain itu, masih terdapat 54 desa yang belum memiliki akses internet.
"Di era digital ini, keterbatasan tersebut harus segera diatasi agar desa tidak tertinggal dalam transformasi teknologi," kata Norsan.
Mantan Bupati Mempawah dua periode itu menambahkan, visi Kalbar 2030 mendatang adalah Adil, Demokratis, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.
"Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,02–7,91 persen, peningkatan indeks modal manusia sebesar 0,64 poin, penurunan kemiskinan menjadi 4,31–4,97 persen, serta pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 75,78 persen pada 2030. Visi besar ini dijabarkan melalui 11 misi pembangunan, 7 prioritas, dan 24 sasaran," kata Norsan.
Beberapa program prioritas di bidang pembangunan manusia meliputi bantuan biaya pendidikan bagi siswa sekolah swasta, pelatihan dan sertifikasi generasi muda, pengembangan creative hub untuk industri kreatif.
Di bidang ekonomi berkelanjutan, pemerintah akan mendorong lumbung pangan daerah, produk ekonomi hijau seperti kakao (Sintang), kopi (Melawi), dan kratom (Kapuas Hulu), serta pengembangan destinasi wisata terpadu di Pantura Kalbar dan kawasan konservasi.
"Sedangkan di bidang infrastruktur dasar, target utamanya adalah pencapaian ODF (Open Defecation Free) di seluruh kabupaten/kota, peningkatan kemantapan jalan hingga 90 persen, bebas desa dari blank spot internet, dan energi baru terbarukan bagi sektor industri," katanya.
Pemprov Kalbar juga siap mendukung program prioritas nasional, seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, dan rumah subsidi.
"Sinergi lintas wilayah dan kolaborasi seluruh elemen sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Kalbar terwujud secara merata dan berkelanjutan," kata Norsan.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
