Dampak Banjir Bandang di Kapuas Hulu Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin
 |
| Dampak Banjir Bandang di Kapuas Hulu akibat PETI. |
KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan telah mengeluarkan permintaan keras kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap oknum dan warga yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Desa Sungai Besar, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Fransiskus Diaan, yang berbicara di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Senin, mengatakan bahwa tambang emas ilegal tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama dalam hal kerusakan lingkungan. Salah satu dampak serius dari penambangan emas ilegal di Desa Sungai Besar adalah rusaknya fasilitas umum akibat banjir bandang yang terjadi.
Menurut Bupati Fransiskus, saat ia melakukan peninjauan terhadap banjir bandang di Desa Sungai Besar, masyarakat setempat memberikan informasi bahwa pekerjaan tambang emas ilegal telah mengalihkan aliran sungai di hulu. Hal ini menyebabkan sungai kecil tersebut meluap dan menyebabkan banjir bandang selama musim hujan. Sementara itu, aliran sungai yang lebih besar telah kehilangan air karena dialihkan untuk kepentingan penambangan.
Melihat situasi tersebut, Bupati Fransiskus telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengecekan lokasi dan mengembalikan akses aliran sungai yang telah dialihkan.
Namun, disayangkan bahwa petugas PUPR mengalami hambatan ketika mencoba memasuki lokasi penambangan emas ilegal. Mereka bahkan dilarang mengambil foto dan video di sana.
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan telah mengajukan permintaan keras kepada pihak berwenang agar bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam penambangan emas ilegal tersebut.
Fransiskus juga mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan dan mengurus izin jika ingin melanjutkan aktivitas pertambangan. Pemerintah daerah siap untuk memfasilitasi proses perizinan, namun penambangan ilegal harus dihindari.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Hiasintus Gunung Agung, menjelaskan bahwa oknum-oknum yang terlibat dalam penambangan emas ilegal di Desa Sungai Besar telah mengambil lahan sawah milik masyarakat sebagai tempat tambang. Oleh karena itu, instansinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penindakan.
Menurut Gunung, lahan yang digunakan sebagai tempat tambang emas ilegal adalah lahan sawah milik masyarakat dan bukan milik pemerintah daerah atau Dinas Pertanian. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengambil tindakan apapun karena tidak diizinkan oleh oknum dan warga setempat untuk mengunjungi lokasi penambangan.
Ia menekankan bahwa Dinas Pertanian Kapuas Hulu tidak pernah mencatat kegiatan di lahan sawah Desa Sungai Besar selama empat tahun terakhir. Terkait dengan masalah irigasi, Gunung menjelaskan bahwa hal ini bukan dalam wewenang Dinas Pertanian Kapuas Hulu, melainkan merupakan urusan yang telah diatur sejak tahun 90-an oleh Kimpraswil.
Hiasintus Gunung Agung juga menyampaikan dukungannya kepada pihak berwajib untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam penambangan emas ilegal.
