Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023.

PONTIANAK – Dr. Harisson, M.Kes., sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, membuka rapat kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2023 di Kota Pontianak pada Kamis (7/12/2023).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menekankan pentingnya pengurangan dampak perubahan iklim untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Menurut Harisson, mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan, ekonomi, dan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur serta dampaknya terhadap provinsi-provinsi lain di Kalimantan.

Pj. Gubernur juga menilai bahwa percepatan pembangunan wilayah penyangga IKN sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kalimantan.

Ia menekankan perlunya infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan kota-kota di Kalimantan guna mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Rapat kerja ini menjadi wadah bagi APEKSI dalam mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan serta sebagai jembatan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam membangun Kota Pontianak serta kota-kota lain di Indonesia.

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Semua Berantas Korupsi

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Semua Berantas Korupsi

Pj. Gubernur Harisson Ajak Semua Berantas Korupsi.

PONTIANAK - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Kalbar, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka secara resmi agenda tersebut di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis (7/12/2023).

Mengawali sambutannya, Pj. Gubernur mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menggerogoti keadilan dan kesetaraan serta menghambat kemajuan.

"Dampak korupsi sangatlah luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga dapat merusak budaya dan sendi-sendi kehidupan dalam bernegara," katanya.

Dirinya mengajak seluruh stakeholder bersama-sama memberantas korupsi dan ikut berperan aktif, sebagaimana telah tertuang dalam amanah undang-undang pemberantasan tindak korupsi.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif semua pihak pada setiap tingkatannya mulai dari upaya preventif maupun upaya represif melalui pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sehingga pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang harus kita laksanakan bersama-sama," ajak Harisson.

Selain itu, dirinya menceritakan pengalaman saat diundang oleh KPK RI dan diagendakan meninjau gedung tahanan KPK.

"Jadi kami disuruh masuk ke ruang tahanan KPK dan dikunci selama 5 menit, ruangannya kecil di situlah toilet dan tempat tidurnya. Saya hanya merasakan 5 menit, itu rasanya minta ampun saya. Saya berharap kita semua tidak terjerat dari hal itu (korupsi)," ungkapnya..

Selanjutnya, Pj. Gubernur menyebut pada Tahun 2023, KPK mempunyai beberapa program unggulan, salah satunya program Desa Anti Korupsi.

"Hal ini merupakan upaya pencegahan, dimana berdasarkan data kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa, KPK mencatat dari Tahun 2014 sampai 2022 ada 841 kasus dengan tersangka 975 yang melibatkan Kepala Desa, Bendahara Keuangan Desa dan Sekretaris Desa," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Harisson berharap dengan adanya Kick Off Calon Desa Antikorupsi di Kalbar Tahun 2023, dapat menjadi percontohan Desa Anti Korupsi di setiap Kabupaten pada Tahun 2024.

"Saya berharap melalui program Desa Anti Korupsi ini, masyarakat beserta seluruh perangkat desa memahami tentang permasalahan tindak pidana korupsi dan dapat berperan aktif baik secara individu maupun kelompok dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga sekaligus menangkal adanya virus virus korupsi yang akan masuk desa," harapnya sembari menutup pidatonya.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) yang diserahkan oleh Pj. Gubernur Kalbar kepada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang menyabet peringkat 1 s/d 10.

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 12 Desa Anti Korupsi sebagai kick off replikasi percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Kalbar Tahun 2023.

Agenda ini turut dihadiri Forkopimda Kalbar ataupun pejabat yang mewakili, stakeholder terkait, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., Pj. Ketua DWP Kalbar, Ny. D. Efy Masfiaty M. Bari, dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.(wnd)

Langkah Kritis Dukung Pemindahan IKN ke Kalimantan

Aska    Kamis, November 09, 2023    Comment   

Langkah Kritis Dukung Pemindahan IKN ke Kalimantan

Upaya kolaborasi ekonomi masyarakat Kalbar diperkuat.

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyoroti peningkatan kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kalbar sebagai langkah krusial dalam mendukung perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan.

"Dengan ekonomi yang semakin kokoh, kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, dan ini akan secara langsung mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan berada di Kalimantan. Presiden Jokowi telah menegaskan pentingnya Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ujar Harisson di Pontianak, pada hari Rabu.

Mengenai hal ini, Harisson menegaskan komitmennya untuk melibatkan Pentahelix guna menciptakan keselarasan di tengah masyarakat Kalbar melalui peningkatan ekonomi masyarakat.

Ia mengajak semua pihak terlibat untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dasar pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, dimulai dari tingkat desa.

"Kolaborasi melalui Pendekatan Pentahelix dengan melibatkan seluruh pihak terlibat, untuk bersama-sama membangun masyarakat yang sejahtera. Kami telah meminta kepala Pemerintahan Desa untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang bagaimana memulai proses pembangunan dari tingkat desa. Jika kita berkolaborasi secara komprehensif melalui pendekatan Pentahelix, saya yakin pertumbuhan ekonomi di Kalbar akan terjadi dengan cepat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Alexander, juga menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pindahnya IKN ke Kalimantan Timur yang diyakini akan berdampak pada Kalimantan Barat.

"Oleh karena itu, kita perlu bertindak aktif, dan Pemerintah Daerah perlu berperan serta dalam mempersiapkan masyarakat kita. Ini hal yang harus kita siapkan untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan seperti ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM)," paparnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan yang melibatkan berbagai pihak secara komprehensif melalui pendekatan Pentahelix, yaitu melalui kolaborasi.

"Ini bukan hanya tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saja, tetapi juga seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Kalbar. Pedoman kita adalah Peraturan Gubernur yang telah dikeluarkan untuk mengetahui tanggung jawab kita, tidak hanya sebatas satu sektor atau disusun oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi kita akan mengoordinasikannya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," pungkasnya.

Pj. Gubernur Kalbar Tutup Festival Kreativitas Pemuda Dan Tandatangani Prasasti Pendirian Masjid Al Mujahirin

Aska    Rabu, Oktober 25, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Kalbar Tutup Festival Kreativitas Pemuda Dan Tandatangani Prasasti Pendirian Masjid Al Mujahirin

Pj. Gubernur Kalbar tutup festival kreativitas pemuda.

KETAPANG – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., didampingi Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat Ny. Windy Prihastari, S.STP., M.Si. secara resmi tutup Festival Kreativitas Pemuda yang merupakan  rangkaian dari kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang, bertempat  di Balai Sungai Kedang, pada Selasa  (24/10/23) malam.

 

Pj. Gubernur memberikan apresiasi kepada Bupati Ketapang Martin Rantan, SH ,M.Sos yang telah menggagas Napak Tilas yang dalam rangkaian kegiatannya terdapat festival kreativitas pemuda katagori festival musik antar pelajar dan pemuda sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik dan sukses.

 

"Atas dasar hal tersebut saya memandang bahwa pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian baik dari pemerintah pusat, daerah, agar terbangun generasi yang dapat melanjutkan perjuangan bangsa," kata Pj Gubernur Harisson dalam sambutannya. 

 

Menurut Beliau, kegiatan ini mempunyai arti penting guna mengoptimalkan masyarakat khususnya generasi muda, untuk membangkitkan seni musik dan kreativitas pemuda di Kabupaten Ketapang.

 

"Oleh sebab itu, semoga kedepannya acara seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan jika perlu levelnya ditingkatkan se-Kalimantan Barat sehingga ada kolaborasi, komunikasi dan interaksi antar pemuda," harap Beliau

 

Sementara, pada kesempatan yang sama Bupati Ketapang Martin Rantan, S.H.,M.Sos juga memberikan  apresiasi kepada Pj. Gubernur atas kesediannya untuk hadir pada acara  penutupan festival kreativitas pemuda malam ini. 

"Terima Kasih kepada Pak Pj Gubernur telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara jni. Jadi sebenarnya acara Napak Tilas itu intinya besok. Maka untuk mengenang peristiwa tersebut dan dimana tempat kita yang sedang berdiri disini merupakan pentas seni pendopo Ketapang, namun sudah kita bangun menjadi Balai Sungai Kedang," terang bupati

 

Sementara itu, Ketua Umum Kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang Tahun 2023 H. Gusti Kamboja, M.H., mengungkapkan bahwa malam puncak kegiatan Festival Kreativitas Pemuda kategori Festival Musik pelajar dan pemuda pada 24 Oktober ini juga dalam rangka memeriahkan Hari Kreativitas Nasional.

 

"Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui acara Napak Tilas dapat menjadi ajang pencarian bakat musisi dan penyanyi di Ketapang dan diharapkan setiap tahunnya dapat semakin baik dan meriah lagi dalam menunjang industri musik di Kabupaten Ketapang," jelas Gusti Kamboja.

 

"Seperti kita ketahui bersama, anak-anak muda yang ada di Kabupaten Ketapang sebenarnya cukup banyak dan bahkan tidak kalah hebat. Contohnya saja, musik opera latar perang kedang dan tarian kolosal putri junjung buih yang telah mendapat rekor MURI yang diciptakan dan diarasemen anak muda Ketapang sendiri." Jelasnya lebih lanjut.

 

Turut hadir,  Wakil Bupati Ketapang H. Farhan,SE.,M.Si Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, jajaran Forkopimda Kabupaten Ketapang, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. (***sh/ms/muz)

Pemprov Kalbar gelar pasar murah stabilkan harga beras di Kapuas Hulu

Aska    Jumat, Oktober 13, 2023    Comment   

Pemprov Kalbar gelar pasar murah stabilkan harga beras di Kapuas Hulu

Pemprov Kalbar gelar pasar murah di Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat bekerja sama dengan Perum Bulog gencar melaksanakan operasi pasar murah sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat terutama beras di daerah, salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Pemprov Kalbar dan Bulog sudah melakukan operasi pasar sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson seusai menghadiri pasar murah, di Pasar Dogom Permai Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.

Disampaikan Harisson, salah satu penyebab kenaikan harga beras di Kabupaten Kapuas Hulu adalah surutnya debit air sungai Kapuas, sehingga kapal motor pengangkut beras tidak sampai ke Kapuas Hulu.

Pendistribusian beras ke Kapuas Hulu akhirnya menggunakan angkutan truk transportasi darat yang kemudian meningkatkan biaya angkutan dan berdampak terjadi kenaikan harga.

Menurut dia, untuk mengatasi persoalan tersebut Pemprov Kalbar melaksanakan gerakan pangan murah sistem subsidi natura dari anggaran Pemprov Kalbar yang bekerja sama dengan Bulog.

Harisson juga mengatakan  melakukan fungsi pengawasan baik berkaitan dengan harga, ketersediaan beras hingga distribusi ke daerah.

"Kami selalu awasi,  Satgas Pangan Polda Kalbar juga memonitor distribusi, jadi kami terus pantau, jangan sampai ada kenakalan oknum tertentu melakukan penimbunan," tegas Harisson.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga berencana memberikan subsidi untuk biaya angkutan pendistribusian beras ke daerah.

"Saya juga sudah cek ketersediaan beras di gudang Bulog Putussibau itu salah satu pengawasan stok maupun pendistribusian beras," ucap dia.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Pembantu Perum Bulog Putussibau Azwar Fuad menyebutkan dalam operasi pasar murah pihaknya menyiapkan sekitar 5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP), beras premium 2 ton, telur 400 pack, daging beku 50 kilogram dan juga tepung terigu.

Dia menjelaskan untuk beras SPHP dijual dengan harga Rp53 ribu per karung, nanas madu seharga Rp108 ribu per karung isi 8 kilogram, telur Rp17 ribu per pack, tepung terigu Rp13 ribu per kilogram dan daging beku seharga Rp80 ribu per kilogram.

"Operasi pasar murah rutin kami laksanakan bersama pemerintah daerah di sejumlah titik strategis di wilayah Kapuas Hulu dengan harapan bisa membantu meringankan beban masyarakat serta menstabilkan harga kebutuhan pokok," kata Fuad.

Pemprov Kalbar rekrut 5.446 Tenaga Guru Tahun ini

Aska    Jumat, Oktober 13, 2023    Comment   

Pemprov Kalbar rekrut 5.446 Tenaga Guru Tahun ini

Pemprov Kalbar rekrut 5.446 tenaga guru tahun ini.

KAPUAS HULU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Rita Hastarita mengatakan tahun 2023 ini pemerintah merekrut 5.446 tenaga guru yang akan ditempatkan di 14 kabupaten dan kota di Kalbar.

"Rekrutmen guru melalui PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) itu upaya pemenuhan kekurangan guru di Kalbar," kata Rita Hastarita kepada wartawan saat mendampingi kunjungan kerja Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson, di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis.

Ia mengatakan kebutuhan guru di Kalbar kurang lebih sekitar 7.400 orang, namun dengan adanya rekrutmen PPPK sebanyak 5.446 tersebut cukup membantu dalam pemenuhan kebutuhan tenaga guru di provinsi itu. Meskipun masih terdapat kekurangan sekitar 2.000 guru. 

Dia berharap akan ada kebijakan pemerintah pusat pada tahun depan untuk memenuhi kekurangan guru di Kalbar.

"Setidaknya dengan pembukaan rekrutmen PPPK membantu kita mengatasi pemenuhan kebutuhan tenaga guru, untuk menutupi kekurangan kita berharap ada kebijakan PPPK kembali pada tahun berikutnya," ucap Rita.

Pihaknya juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan program prioritas pembangunan akses agar ada pemerataan akses pendidikan, salah satunya dengan membangun gedung sekolah tingkat SMA sederajat di Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Seberuang di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Ada juga rehab gedung sekolah di Kapuas Hulu, artinya kami berupaya memenuhi sarana dan prasarana akses pendidikan," ucapnya.

Dari sisi kompetensi guru, kata dia, setiap tiga bulan sekali diberikan anggaran berupa beasiswa kepada masing-masing sekolah. Semua guru, lanjutnya harus ada pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi, sehingga kualitas anak didik juga meningkat.

"Yang jelas kami komitmen untuk memajukan kualitas pendidikan di Kalbar," kata Rita.

Sementara itu Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana untuk mempermudah akses pendidikan.

Selain sarana dan prasarana, upaya meningkatkan mutu pendidikan juga dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan melalui rekrutmen PPPK Tahun 2023.

"Kami tetap perhatikan kualitas pendidikan termasuk pemerataan pembangunan sarana dan prasarana," kata Harisson.

Hari Batik Nasional: Pj Gubernur Kalbar Ajakan untuk Bangga dengan Warisan Budaya Indonesia

Aska    Selasa, Oktober 03, 2023    Comment   

Hari Batik Nasional: Pj Gubernur Kalbar Ajakan untuk Bangga dengan Warisan Budaya Indonesia

Pj Gubernur Kalbar dorong promosi batik khas daerah.

PONTIANAK - PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, telah memberikan arahan kepada Dekranasda Kalbar untuk mengembangkan berbagai jenis dan motif batik khas Kalimantan Barat serta mempromosikannya hingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghidupkan sektor ekonomi kreatif di provinsi tersebut.

Kalimantan Barat memiliki beragam jenis batik yang sudah mendapat pengakuan nasional. Masyarakat Kalimantan Barat memiliki komitmen kuat dalam menjaga warisan budaya dan seni batik dari leluhur mereka, serta mempertahankan keberadaan batik tersebut di seluruh daerah Kalimantan Barat.

"Dekranasda harus aktif mempromosikan batik dan tenun khas Kalimantan Barat agar bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia internasional," ujar Harisson dalam pernyataannya di Pontianak pada hari Senin.

Harisson juga menjelaskan bahwa batik adalah bagian dari warisan budaya nenek moyang yang harus terus dijaga, dilestarikan, dikembangkan, dan dipromosikan. Ia mencatat contoh kegiatan Fashion Show Istana Berbatik yang diselenggarakan di Istana Negara di Jakarta, di mana semua peserta mengenakan batik sebagai bentuk dukungan dalam melestarikan budaya batik di Indonesia.

Selain itu, Harisson menekankan bahwa peragaan batik ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari 38 provinsi/kepala daerah, serta pejabat tinggi seperti menteri, Kapolri, dan Panglima TNI. Hal ini menunjukkan dukungan kuat untuk mempromosikan budaya batik di seluruh Indonesia.

Harisson berpendapat bahwa batik adalah karya seni yang menjadi kekayaan budaya Indonesia dan mendapat apresiasi dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Pj Gubernur berharap batik khas Kalimantan Barat dapat dikenal di seluruh dunia.

Mantan Sekda Kalimantan Barat ini juga mengungkapkan bahwa Pontianak memiliki batik tulis khas yang mengadopsi corak insang dengan karakteristik khusus dari tanah gambut Kota Pontianak. Batik ini merupakan ekspresi seni yang memperkaya budaya lokal.

Harisson juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus bersyukur memiliki batik, yang bukan hanya merupakan karya seni biasa tetapi juga sebuah warisan budaya yang dihargai secara global, dengan simbolisme teknik dan nilai budaya yang melekat pada Indonesia.

Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional (HBN), seluruh masyarakat Indonesia diundang untuk merasa bangga terhadap seni dan budaya Indonesia.

"Demikian juga masyarakat Kalimantan Barat, kami berharap mereka akan terus menjaga warisan ini dan dengan bangga mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari," ujar Harisson.

Aparatur Desa di Kalbar Diajak Aktif dalam Program Penguatan Pembangunan Desa

Aska    Minggu, September 24, 2023    Comment   

Aparatur Desa di Kalbar Diajak Aktif dalam Program Penguatan Pembangunan Desa

Pj Gubernur Kalbar tekankan  kewirausahaan desa.

PONTIANAK - Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyoroti pentingnya pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan aparatur desa, terutama kepala desa, dalam merancang pembangunan desa. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah pertemuan di Pontianak pada hari Sabtu.

Menurut Harisson, kewirausahaan memiliki peran sentral dalam memecahkan tantangan pembangunan di wilayah pedesaan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan bagi penduduk desa, serta memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Gubernur juga menekankan pentingnya agar aparatur desa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perencanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, Harisson juga mengajak seluruh aparatur desa untuk aktif dalam mengikuti program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dibiayai melalui Dana Desa (DD). Hal ini diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai program pemerintah dari pusat hingga tingkat desa.

Gubernur menegaskan pentingnya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan untuk mengatasi isu-isu dan tantangan yang dihadapi oleh Kalimantan Barat.

Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa melalui pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 

Program pelatihan ini dihadiri oleh aparatur desa dari seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berperan aktif dalam kemajuan desa di seluruh Indonesia.

Persiapan Menuju MTQ Nasional: Sekda Kalbar Beri Pesan Khusus

Aska    Sabtu, September 02, 2023    Comment   

Persiapan Menuju MTQ Nasional: Sekda Kalbar Beri Pesan Khusus

Sekda Kalbar tutup MTQ ke-XXXI di Sanggau.

SANGGAU - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi mengakhiri rangkaian Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023. Acara penutupan yang diselenggarakan di kawasan Sabang Merah, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berlangsung pada malam Kamis (31/08/2023).

Upacara penutupan ini menjadi momen bersejarah, ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, Bupati Sanggau Paolus Hadi, dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kalimantan Barat, Andi Musa.

Gubernur Kalimantan Barat, melalui perwakilannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh panitia, LPTQ Kalbar, dewan hakim, pemerintah daerah, Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Forkopimda Sanggau, masyarakat Sanggau, serta semua pihak yang turut berperan dalam kesuksesan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Kalbar ke-XXXI tahun 2023, yang berjalan mulus dan sukses dari awal hingga penutupan malam itu.

"MTQ ke-XXXI Kalbar telah menghasilkan para pemenang dan juara di berbagai cabang lomba yang dipertandingkan. Oleh karena itu, dengan bangga saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi tinggi atas prestasi yang telah diraih oleh para qori dan qoriah, hafiz dan hafizah, mufasir dan mufasirah. Tentu saja, kami memberikan penghargaan khusus kepada Kabupaten Mempawah yang berhasil meraih gelar juara umum," ujar Harisson.

Harisson juga mengungkapkan harapannya kepada para pemenang agar tidak cepat berpuas diri dan terhindar dari sikap arogansi. Pasalnya, mereka akan segera menghadapi kompetisi tingkat nasional dalam waktu yang tidak lama.

"Kami berharap para pemenang terus memacu diri dan meningkatkan latihan dalam cabang-cabang MTQ yang mereka tekuni. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk MTQ nasional yang sudah menanti di depan," tambahnya.

Selain itu, Harisson menyoroti pentingnya pelaksanaan MTQ dalam memajukan pengembangan agama melalui Al-Qur'an, meningkatkan kesadaran spiritual dan moral, memperkuat karakter, meningkatkan nilai-nilai keimanan dan akhlak, serta, yang tidak kalah penting, memperkuat persatuan dan kesatuan di antara umat Islam.

"Karena sejatinya, MTQ bukan hanya sebuah perlombaan, melainkan juga sebuah esensi yang harus kita jaga. Ini merupakan media edukasi yang kuat bagi umat Islam agar senantiasa mencintai Al-Qur'an," pungkas Harisson dengan penuh semangat. Dengan demikian, MTQ ke-XXXI Kalbar tahun 2023 tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi landasan untuk meningkatkan keimanan, akhlak, dan persatuan umat Islam di wilayah ini.

Kalbar Catatkan Kenaikan Indeks Infrastruktur sebesar 3,25 Poin

Aska    Minggu, Agustus 13, 2023    Comment   

Kalbar Catatkan Kenaikan Indeks Infrastruktur sebesar 3,25 Poin

Indeks infrastruktur Kalbar naik 3,25 poin.

PONTIANAK – Indeks infrastruktur di Kalimantan Barat telah mengalami peningkatan sebesar 3,25 poin, menurut Harisson, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Peningkatan ini dianggap sebagai indikator kinerja utama (IKU) pembangunan daerah tersebut. Pada tahun 2018, angka indeks infrastruktur mencapai 56,61 poin, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 69,59 poin.

Harisson berharap bahwa dengan peningkatan sebesar 3,25 poin ini, saat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur berakhir, angka indeks infrastruktur bisa mencapai 71,24 poin.

Harisson mengatakan hal ini di Pontianak pada tanggal 12 Juli 2023. Dia juga mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mewujudkan misi pertama dalam RPJMD 2018-2023, yaito percepatan pembangunan infrastruktur. 

Selama empat tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat telah berlangsung seiring dengan RPJMD, yang menunjukkan keberhasilan Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Pak Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan.

Misi ini mencakup percepatan dalam penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, penambahan ruang terbuka hijau, pembangunan pelabuhan samudera, dan peningkatan kapasitas pelabuhan udara untuk menerima pesawat berbadan besar.

Semua ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran sebesar Rp4,09 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2019-2022, dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Dana ini berasal dari APBD provinsi. Pemprov Kalimantan Barat juga berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur dan mengalokasikan 9,72 persen dari APBD setiap tahun untuk mendukung program ini.

Harisson menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Siapakah Calon Pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan di Kalimantan Barat?

Aska    Rabu, Agustus 09, 2023    Comment   

Siapakah Calon Pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan di Kalimantan Barat?

Presiden Jokowi akan menentukan calon Penjabat Gubernur Kalbar.

PONTIANAK – Ketua DPRD Kalimantan Barat, M. Kebing L, telah mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan, yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

Ketiga nama tersebut adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., Drs. Heru Istiyono, M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Agen Intelijen Ahli Utama Dep. Bid Intelijen Ekonomi BIN, serta Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.IP., M.M., yang merupakan Staf Ahli Tingkat III Kasad Bidang Ekkudag.

Kebing menjelaskan bahwa DPRD Kalbar memiliki hak untuk mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur.

Nama-nama ini nantinya akan dipertimbangkan bersama dengan tiga nama lainnya yang diusulkan oleh Kemendagri, sebelum dipilih oleh Presiden Republik Indonesia.

Menurut Kebing, ketiga nama ini adalah hasil usulan dari berbagai fraksi dan rapat panitia seleksi calon Penjabat Gubernur yang diadakan oleh DPRD Kalbar. Ketiga nama ini dipilih dengan pertimbangan yang matang.

Selanjutnya, DPRD Kalbar akan mengirim tiga calon Penjabat Gubernur Kalbar ke Kemendagri untuk proses lebih lanjut.

Nantinya, Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan usulan tersebut sebelum menetapkan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, yang termasuk dalam daftar calon Penjabat Gubernur, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPRD Kalbar atas kepercayaan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa prosedur selanjutnya melibatkan DPRD dan Kemendagri dalam menentukan tiga nama calon yang akan diserahkan kepada Presiden.

Harisson juga menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Kalbar jika dipilih. Ia siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Wabup Ketapang Tandatangani Berita Acara EPPD, Sekda Ingin Wujudkan Good Governance di Ketapang

Aska    Kamis, Juni 22, 2023    Comment   

Wabup Ketapang Tandatangani Berita Acara EPPD, Sekda Ingin Wujudkan Good Governance di Ketapang

Penandatanganan BA hasil EPPD Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat tahun 2023

PONTIANAK - Mewakili Bupati, Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si melakukan penandatanganan berita acara hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023 di Hotel Mercure Pontianak, pada Senin (19/06/2023).

Hasil EPPD ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah serta pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Sekda berharap, dari evaluasi ini dapat menindaklanjuti  apa  yang menjadi catatan  dan memperbaikinya sehingga terproyeksi dengan  meningkatkya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas kinerja penyelenggara pemerintahan guna mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab.

"Harapan saya berdasarkan dari hasil evaluasi dari tim pemerintah daerah, ke depan kita semakin memperbaiki indikator-indikator yang menjadi penilaian dengan demikian kita semakin memperbaiki kinerja penyelenggara pemerintahan  daerah di Kabupaten Ketapang sehingga terbukti atau tergambar dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat termasuk semakin baiknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten sehingga kita dapat mewujudkan Good Governance atau pemerintahan yang baik di Kabupaten Ketapang, sesuai visi misi daerah." kata Sekda. 

Apa yang disampaikan Sekda Ketapang selaras dengan harapan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson dalam sambutannya pada kegiatan tersebut yang berharap kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mendapat nilai yang baik, sehingga mendapat peringkat yang tinggi secara nasional. 

Harison  juga menekankan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel di Kalimantan Barat melalui pelaksanaan EPPD ini.

Sementara, Panitia Penyelenggara dari Biro Pemerintahan Pemprov Kalbar, Ahmad Salafuddin mengatakan, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala daerah dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

“Seperti kita ketahui, proses penyusunan LPPD dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan indikator kinerja yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh inspektorat daerah dan ditetapkan menjadi dokumen LPPD oleh kepala daerah untuk dilaporkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri,” ujarnya.

Penyampaian LPPD Tahun 2022 sesuai dengan amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring (online) melalui aplikasi  E-LPPD Kementerian Dalam Negeri.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat yang telah menyampaikan LPPD-nya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini tentunya menjadi faktor pendukung dalam penilaian selain substansi yang terkandung dalam dokumen LPPD,” tuturnya.(sh).