Berita Indokalbar.com: Harisson -->
Tampilkan postingan dengan label Harisson. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Harisson. Tampilkan semua postingan

02 September 2023

Persiapan Menuju MTQ Nasional: Sekda Kalbar Beri Pesan Khusus

Sekda Kalbar tutup MTQ ke-XXXI di Sanggau
Sekda Kalbar tutup MTQ ke-XXXI di Sanggau.
SANGGAU - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi mengakhiri rangkaian Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023. Acara penutupan yang diselenggarakan di kawasan Sabang Merah, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berlangsung pada malam Kamis (31/08/2023).

Upacara penutupan ini menjadi momen bersejarah, ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, Bupati Sanggau Paolus Hadi, dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kalimantan Barat, Andi Musa.

Gubernur Kalimantan Barat, melalui perwakilannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh panitia, LPTQ Kalbar, dewan hakim, pemerintah daerah, Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Forkopimda Sanggau, masyarakat Sanggau, serta semua pihak yang turut berperan dalam kesuksesan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Kalbar ke-XXXI tahun 2023, yang berjalan mulus dan sukses dari awal hingga penutupan malam itu.

"MTQ ke-XXXI Kalbar telah menghasilkan para pemenang dan juara di berbagai cabang lomba yang dipertandingkan. Oleh karena itu, dengan bangga saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi tinggi atas prestasi yang telah diraih oleh para qori dan qoriah, hafiz dan hafizah, mufasir dan mufasirah. Tentu saja, kami memberikan penghargaan khusus kepada Kabupaten Mempawah yang berhasil meraih gelar juara umum," ujar Harisson.

Harisson juga mengungkapkan harapannya kepada para pemenang agar tidak cepat berpuas diri dan terhindar dari sikap arogansi. Pasalnya, mereka akan segera menghadapi kompetisi tingkat nasional dalam waktu yang tidak lama.

"Kami berharap para pemenang terus memacu diri dan meningkatkan latihan dalam cabang-cabang MTQ yang mereka tekuni. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk MTQ nasional yang sudah menanti di depan," tambahnya.

Selain itu, Harisson menyoroti pentingnya pelaksanaan MTQ dalam memajukan pengembangan agama melalui Al-Qur'an, meningkatkan kesadaran spiritual dan moral, memperkuat karakter, meningkatkan nilai-nilai keimanan dan akhlak, serta, yang tidak kalah penting, memperkuat persatuan dan kesatuan di antara umat Islam.

"Karena sejatinya, MTQ bukan hanya sebuah perlombaan, melainkan juga sebuah esensi yang harus kita jaga. Ini merupakan media edukasi yang kuat bagi umat Islam agar senantiasa mencintai Al-Qur'an," pungkas Harisson dengan penuh semangat. Dengan demikian, MTQ ke-XXXI Kalbar tahun 2023 tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi landasan untuk meningkatkan keimanan, akhlak, dan persatuan umat Islam di wilayah ini.

13 Agustus 2023

Kalbar Catatkan Kenaikan Indeks Infrastruktur sebesar 3,25 Poin

Indeks infrastruktur Kalbar naik 3,25 poin
Indeks infrastruktur Kalbar naik 3,25 poin.
PONTIANAK – Indeks infrastruktur di Kalimantan Barat telah mengalami peningkatan sebesar 3,25 poin, menurut Harisson, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Peningkatan ini dianggap sebagai indikator kinerja utama (IKU) pembangunan daerah tersebut. Pada tahun 2018, angka indeks infrastruktur mencapai 56,61 poin, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 69,59 poin.

Harisson berharap bahwa dengan peningkatan sebesar 3,25 poin ini, saat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur berakhir, angka indeks infrastruktur bisa mencapai 71,24 poin.

Harisson mengatakan hal ini di Pontianak pada tanggal 12 Juli 2023. Dia juga mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mewujudkan misi pertama dalam RPJMD 2018-2023, yaito percepatan pembangunan infrastruktur. 

Selama empat tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat telah berlangsung seiring dengan RPJMD, yang menunjukkan keberhasilan Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Pak Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan.

Misi ini mencakup percepatan dalam penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, penambahan ruang terbuka hijau, pembangunan pelabuhan samudera, dan peningkatan kapasitas pelabuhan udara untuk menerima pesawat berbadan besar.

Semua ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran sebesar Rp4,09 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2019-2022, dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Dana ini berasal dari APBD provinsi. Pemprov Kalimantan Barat juga berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur dan mengalokasikan 9,72 persen dari APBD setiap tahun untuk mendukung program ini.

Harisson menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

09 Agustus 2023

Siapakah Calon Pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan di Kalimantan Barat?

Presiden Jokowi akan menentukan calon Penjabat Gubernur Kalbar
Presiden Jokowi akan menentukan calon Penjabat Gubernur Kalbar.
PONTIANAK – Ketua DPRD Kalimantan Barat, M. Kebing L, telah mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan, yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

Ketiga nama tersebut adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., Drs. Heru Istiyono, M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Agen Intelijen Ahli Utama Dep. Bid Intelijen Ekonomi BIN, serta Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.IP., M.M., yang merupakan Staf Ahli Tingkat III Kasad Bidang Ekkudag.

Kebing menjelaskan bahwa DPRD Kalbar memiliki hak untuk mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur.

Nama-nama ini nantinya akan dipertimbangkan bersama dengan tiga nama lainnya yang diusulkan oleh Kemendagri, sebelum dipilih oleh Presiden Republik Indonesia.

Menurut Kebing, ketiga nama ini adalah hasil usulan dari berbagai fraksi dan rapat panitia seleksi calon Penjabat Gubernur yang diadakan oleh DPRD Kalbar. Ketiga nama ini dipilih dengan pertimbangan yang matang.

Selanjutnya, DPRD Kalbar akan mengirim tiga calon Penjabat Gubernur Kalbar ke Kemendagri untuk proses lebih lanjut.

Nantinya, Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan usulan tersebut sebelum menetapkan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, yang termasuk dalam daftar calon Penjabat Gubernur, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPRD Kalbar atas kepercayaan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa prosedur selanjutnya melibatkan DPRD dan Kemendagri dalam menentukan tiga nama calon yang akan diserahkan kepada Presiden.

Harisson juga menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Kalbar jika dipilih. Ia siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

22 Juni 2023

Wabup Ketapang Tandatangani Berita Acara EPPD, Sekda Ingin Wujudkan Good Governance di Ketapang

Penandatanganan BA hasil EPPD Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat tahun 2023
PONTIANAK - Mewakili Bupati, Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si melakukan penandatanganan berita acara hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023 di Hotel Mercure Pontianak, pada Senin (19/06/2023).

Hasil EPPD ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah serta pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Sekda berharap, dari evaluasi ini dapat menindaklanjuti  apa  yang menjadi catatan  dan memperbaikinya sehingga terproyeksi dengan  meningkatkya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas kinerja penyelenggara pemerintahan guna mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab.

"Harapan saya berdasarkan dari hasil evaluasi dari tim pemerintah daerah, ke depan kita semakin memperbaiki indikator-indikator yang menjadi penilaian dengan demikian kita semakin memperbaiki kinerja penyelenggara pemerintahan  daerah di Kabupaten Ketapang sehingga terbukti atau tergambar dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat termasuk semakin baiknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten sehingga kita dapat mewujudkan Good Governance atau pemerintahan yang baik di Kabupaten Ketapang, sesuai visi misi daerah." kata Sekda. 

Apa yang disampaikan Sekda Ketapang selaras dengan harapan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson dalam sambutannya pada kegiatan tersebut yang berharap kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mendapat nilai yang baik, sehingga mendapat peringkat yang tinggi secara nasional. 

Harison  juga menekankan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel di Kalimantan Barat melalui pelaksanaan EPPD ini.

Sementara, Panitia Penyelenggara dari Biro Pemerintahan Pemprov Kalbar, Ahmad Salafuddin mengatakan, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala daerah dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

“Seperti kita ketahui, proses penyusunan LPPD dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan indikator kinerja yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh inspektorat daerah dan ditetapkan menjadi dokumen LPPD oleh kepala daerah untuk dilaporkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri,” ujarnya.

Penyampaian LPPD Tahun 2022 sesuai dengan amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring (online) melalui aplikasi  E-LPPD Kementerian Dalam Negeri.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat yang telah menyampaikan LPPD-nya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini tentunya menjadi faktor pendukung dalam penilaian selain substansi yang terkandung dalam dokumen LPPD,” tuturnya.(sh).

04 Maret 2023

Sekda Kalbar Jadi Penguji Seleksi Petugas Haji Daerah, Siap-Siap 18 dari 36 Peserta Dipilih!

Sekda Kalbar Jadi Penguji Seleksi Petugas Haji Daerah, Siap-Siap 18 dari 36 Peserta Dipilih!
Sekda Kalbar Jadi Penguji Seleksi Petugas Haji Daerah, Siap-Siap 18 dari 36 Peserta Dipilih.
Pontianak, Indokalbar.com – Dalam rangka persiapan pelaksanaan keberangkatan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menjadi penguji seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Kalimantan Barat dalam yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (4/3/2023).

18 dari 36 orang peserta Seleksi PHD akan dipilih menjadi Petugas Haji dengan mengikuti serangkaian tes seleksi awal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui tes CAT dan wawancara melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Sekda Kalbar Jadi Penguji Seleksi Petugas Haji Daerah, Siap-Siap 18 dari 36 Peserta Dipilih!
Sekda Kalbar Jadi Penguji Seleksi Petugas Haji Daerah, Siap-Siap 18 dari 36 Peserta Dipilih.
Kuota Pendamping Haji Daerah (PHD) Masing-masing diperuntukan secara profesional pada 3 layanan yang terdiri dari petugas pelayanan umum, petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari KBIHU atau organisasi kemasyarakatan Islam dan petugas pelayanan kesehatan. 

Untuk diketahui berdasarkan KMA Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H / 2023 M, kuota yang ditetapkan oleh Kemenag RI untuk Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2.519 Orang.

(Yakop/Irf)

27 Februari 2023

Persatuan Orang Melayu Gelar Malam Syukuran Milad Ke-6

Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat Gelar Malam Syukuran Milad Ke-6
Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat Gelar Malam Syukuran Milad Ke-6. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK, INDOKALBAR.com - Acara Malam Syukuran Milad Ke-6 Persatuan Orang Melayu (POM) Kalimantan Barat Tahun 2023 dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes.

Acara tersebut berlangsung di Taman Speeda Kawasan Universitas Tanjungpura Jalan Ahmad Yani Pontianak, Minggu malam (26/2/2023).

Hal itu merupakan inisiasi dari organisasi POM Kalbar untuk mewadahi, semangat persatuan dan kesatuan orang melayu, dalam menjaga marwah adat budaya melayu serta tetap menjaga kerukunan dan kemajemukan antar etnis yang ada di Kalbar.

"Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan selaku pribadi, saya mengucapkan selamat Milad yang ke-6 kepada Keluarga Besar Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat. POM Kalimantan Barat diharapkan peka dengan keadaan sekitar, turut serta menjaga kerukunan, dan berkontribusi dalam pembangunan Kalbar yang lebih maju dan sejahtera", tutur Harisson.

Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat Gelar Malam Syukuran Milad Ke-6
Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat Gelar Malam Syukuran Milad Ke-6. (Adpim Pemprov Kalbar)
Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat, merupakan organisasi bentukan Persatuan Mahasiswa Melayu Kalbar (PMM) awal tahun 2017, yang beranggotakan sebagian para alumni dari berbagai perguruan tinggi. 

Organisasi ini menghimpun Orang Melayu dari semua kalangan, usia, gender dan strata. Misi dan tujuannya adalah mengangkat dan melestarikan Budaya Melayu di Kalbar serta memperjuangkan Marwah Melayu sekaligus sebagai Benteng Islam di Kalbar.

"Pemerintah berharap agar POM Kalimantan Barat menjadi penggerak terdepan bersama Pemerintah dan unsur masyarakat lainnya, dalam upaya menciptakan dan memelihara kerukunan dan keharmonisan antar suku. Sebab hal ini adalah modal utama dalam membangun kalbar. 
Bagaimana kita bisa bekerja dengan tenang jika antar anggota masyarakat tidak rukun", terangnya.

Untuk itu dirinya mengingatkan perlu andil semua pihak termasuk POM Kalimantan Barat dalam menciptakan dan memelihara kerukunan serta keharmonisan antar suku dan kehidupan sosial di Kalimantan Barat, sebagai bentuk komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa bernegara, termasuk untuk mewujudkan pembangunan daerah. 

Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat Gelar Malam Syukuran Milad Ke-6
Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat Gelar Malam Syukuran Milad Ke-6. (Adpim Pemprov Kalbar)
"Saya berharap POM Kalbar tetap eksis dan mampu berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan untuk kemajuan pembangunan daerah, serta dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi organisasi dan lembaga lainnya dalam mewujudkan visi dan misi untuk pembangunan masyarakat dan Negara", ungkap Harisson sembari menutup pidatonya di hadapan para puak melayu yang meramaikan acara tersebut.

Kegiatan ini turut dihadiri Kadisporapar Kota Pontianak Sy. Rizal, S.Sos., Ketua DPP POM Kalbar Agus Setiadi, S.E., beserta panitia dan pengurus DPP POM Kalimantan Barat.

Oleh: Adpim Pemprov Kalbar
Editor: Eru

26 Februari 2023

Pembukaan Festival Budaya Bugis Mempawah 2023

Pembukaan Festival Budaya Bugis Mempawah 2023
Pembukaan Festival Budaya Bugis Mempawah 2023. (Adpim Pemprov Kalbar)
JUNGKAT - Kebudayaan memiliki nilai yang paling  mendasar dan penting serta strategis dalam konteks membangun manusia seutuhnya sebagai pembinaan karakter, pembinaan hasil ideasional, hasil kreativitas dan menumbuhkan secara berterusan ide-ide cemerlang berangkat dari kebudayaan, milik bangsa. 

Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam Misi Pembangunan Daerah, yaitu menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan keragaman budaya serta memanfaatkan kreativitas budaya sebagai jati diri, dan daya tarik untuk kepentingan seni budaya, wisata dan potensi strategis yang menarik lainnya.

"Diharapkan  kegiatan ini  bukan sekedar seremonial tetapi menggambarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang wajib dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi", ucap Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka acara Festival Wisata Budaya Bugis 2023 yang digelar di Halaman Kantor Camat Jungkat, Jumat malam (24/2/2023).

Pembukaan Festival Budaya Bugis Mempawah 2023
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (Adpim Pemprov Kalbar)
Festival Wisata Budaya Bugis 2023 di gelar Forum Komunikasi Orang Bugis Kabupaten membawah ini merupakan upaya untuk mempertahankan tradisi budaya agar tetap terjaga pada generasi penerus bangsa.

Melalui momentum festival budaya ini diharapkan menjadi salah satu cara yang baik untuk mempromosikan budaya yang merupakan  media untuk mengangkat tradisi dan membangkitkan kembali para pelaku ekonomi kreatif yang dipusatkan di Kantor Camat Jungkat.

"Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini, dan sekaligus mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada masyarakat, Panitia pelaksana, para donatur dan aparatur pemerintah dengan segala ketulusannya telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini", tutur Harisson mengakhiri sambutannya.

Pembukaan Festival Budaya Bugis Mempawah 2023
Pembukaan Festival Budaya Bugis Mempawah 2023.
Pada kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar Windy Prihastari, S.STP., M.Si., para pengurus Forum Komunikasi Orang Bugis Kabupaten Mempawah dan masyarakat yang antusias menyaksikan Festival tersebut.(adpim)

Seminar Regional Pembangunan Perekonomian Berbasis Kawasan Strategis

Seminar Regional Pembangunan Perekonomian Berbasis Kawasan Strategis
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson M.Kes. (Adpim Pemprov Kalbar)
SINGKAWANG, INDOKALBAR.com - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson M.Kes., mewakili Gubernur Kalbar menghadiri Seminar Regional Pembangunan Perekonomian Berbasis Kawasan Strategis, di Grand Ballroom Swiss-Belhotel, Kota Singkawang, Sabtu (25/2/2023).

Dalam sambutannya, Sekda Prov Kalbar mengapresiasi atas terselenggaranya Seminar Regional tersebut, dimana Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung segala bentuk kerja sama daerah, khususnya terkait percepatan pembangunan regional sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 

Lanjutnya, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar pada Tahun 2022 mencapai 68,63. Secara regional, capaian IPM Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang lebih baik dari capaian IPM Provinsi Kalbar. Sebaliknya, IPM Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah berada di bawah capaian.

"Dari aspek pertumbuhan IPM Tahun 2020 sampai 2022 Kabupaten Mempawah 1,2 point, lebih baik dari pertumbuhan IPM Provinsi Kalbar sebesar 0,97 point. Kota Singkawang sebesar 0,95 point, Kabupaten Sambas 0,92 point dan Kabupaten Bengkayang sebesar 0,87 point," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, dirinya memaparkan bahwa berdasarkan komponen pembentuk IPM, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bengkayang lebih baik daripada AHH Provinsi Kalbar. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) rata-rata lama sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Pertahun (PPP) Kota Singkawang lebih baik dari pada capaian Provinsi Kalbar dan 3 daerah lainnya.

"Berdasarkan Identifikasi Daya Saing Kawasan SINGBEBAS MEWAH, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai pendorong pembangunan regional," tambahnya.

Selain itu pintu ekspor yang telah siap seperti pelabuhan Kijing atau Tanjungpura, Pelabuhan Sintete, PLBN Aruk dan PLBN Jagoi Babang. Ia berharap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

"Selain itu layanan pendidikan berupa Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta yang terdapat pada masing-masing daerah seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM setempat serta menjadi mitra Pemerintah baik Kabupaten atau Kota," tegasnya.

Dirinya juga menyampaikan beberapa arahan dari Gubernur Kalbar,  dalam sambutannya untuk perlu ditingkatkan lebih baik yaitu Kabupaten Sambas untuk segera meningkatkan produktivitas pertanian dan akselerasi kawasan industri Semparuk melalui peningkatan kualitas SDM. Sedangkan untuk Kabupaten Bengkayang untuk segera melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan komoditi/produk bernilai tambah tinggi seperti tengkawang, kriya bidai dan jasa lingkungan seperti ekowisata dan air bersih, serta peningkatan IDM dan meningkatkan pelaksanaan kejar paket A,B dan C.

Untuk Kabupaten Mempawah, Sekda Harisson berpesan agar Pemerintah Kabupaten Mempawah meningkatkan Pembangunan ekonomi inklusif, percepatan pembangunan layanan air bersih dan jalan bebas hambatan, percepatan revisi RT/ RW Kabupaten, percepatan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kijing dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sungai Kunyit.

"Untuk Kota Singkawang percepatan bandara Singkawang, penanganan banjir perkotaan, Penataan destinasi dan atraksi wisata seperti Kota Pusaka Singkawang dan Wisata Bahari hingga pengembangan creative city," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan Deklarasi Singkawang Dalam Kerjasama Pembangunan Ekonomi Singkawang, Bengkayang, Sambas dan Mempawah, yang dilakukan para perwakilan Kepala Daerah empat Kabupaten sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi utara Kalbar dapat terwujud dengan ketersediaan potensi sumber daya, keunggulan daerah dan geostrategis melalui keterpaduan perencanaan dan program pembangunan berbasis kawasan.(aws)

23 Februari 2023

Setda Provinsi Kalbar Hadir Rapat Juknis Kegiatan Dekonsentrasi GWPP di Jakarta

Setda Provinsi Kalbar Hadir Rapat Juknis Kegiatan Dekonsentrasi GWPP di Jakarta
Setda Provinsi Kalbar Hadir Rapat Juknis Kegiatan Dekonsentrasi GWPP di Jakarta. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pontianak, Indokalbar.com - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. didampingi Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Aulia Candra, S.STP.  menghadiri Rapat Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bertempat di Hotel Grand Mercure, Kemayoran Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat turut menerima Buku Petunjuk Teknis Dekonsentrasi GWPP yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal, ZA.

Gubernur memiliki peran penting sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Bahkan, tugas dan wewenang Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pusat diatur dalam Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama peran Gubernur sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan di kabupaten/kota.

Lebih lanjut, kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Penguatan tugas dan wewenang gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antar-tingkatan pemerintahan.

Dengan begitu, seluruh penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di daerah dapat dilaksanakan secara sinergis dalam satu poros pemerintahan. 

Oleh: IRF/Adpim Pemprov Kalbar
Editor: Ery

19 Februari 2023

Sekda Provinsi Kalbar Hadiri Peringatan Isra' Mi'raj 1444 H Nabi Muhammad SAW dan Pelantikan JQH NU Kalbar

Sekda Provinsi Kalbar Hadiri Peringatan Isra' Mi'raj 1444 H Nabi Muhammad SAW dan Pelantikan JQH NU Kalbar
Sekda Provinsi Kalbar Hadiri Peringatan Isra' Mi'raj 1444 H Nabi Muhammad SAW dan Pelantikan JQH NU Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar (Asisten III Sekda Kalbar), Drs. H. Alfian Salam, M.M., menghadiri peringatan Isra' Mi'raj 1444 H Nabi Muhammad SAW, serta menyaksikan Pelantikan Pengurus Wilayah Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh NU (PW JQH NU) Provinsi Kalbar Masa Bhakti 2022-2027 di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar, Sabtu (18/2/2023).

Salah satu yang menjadi Pengurus Wilayah Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh NU Provinsi Kalbar yakni Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., selaku Anggota Dewan Pembina, yang merupakan Wakil Gubernur Kalbar.

Dalam kesempatan ini, Asisten III Sekda Prov Kalbar  menyampaikan selamat kepada Para Pengurus Wilayah Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh NU Provinsi Kalbar yang baru saja dilantik. Diharapkan dengan pelantikan ini menambah semangat dan energi baru pada pelaksanaan program-program JQH NU yang sudah ada.

"JQH NU kami harapkan dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah,  baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalbar untuk dapat membangun Kalbar yang maju dan sejahtera lahir dan bathin," harap H. Alfian.
Sekda Provinsi Kalbar Hadiri Peringatan Isra' Mi'raj 1444 H Nabi Muhammad SAW dan Pelantikan JQH NU Kalbar
Sekda Provinsi Kalbar Hadiri Peringatan Isra' Mi'raj 1444 H Nabi Muhammad SAW dan Pelantikan JQH NU Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar)
Terkait program 5.000 penghafal Qur'an yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalbar sampai saat ini masih terus dilaksanakan dan telah diwisudakan sebanyak 1.462 Hafizh/Hafizhah yang ada di Kalbar.

"Mudah-mudahan di masa periode kepemimpinan bapak Gubernur Sutarmidji dan bapak Wakil Gubernur Ria Norsan program ini dapat diselesaikan dalam tahun ini. Kita berharap dapat menjadikan generasi Qur'ani yang selalu hadir, lahir, tumbuh dan berkembang untuk kemakmuran wilayah Kalbar," ucap Asisten III Sekda Prov Kalbar dalam sambutannya.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar mengajak Pengurus PW JQH NU Kalbar untuk dapat terus menata organisasi dengan sebaik-baiknya.

"Dengan dilantiknya Pengurus ini tentu akan semakin menguatkan dan mendukung peningkatan kinerja Organisasi," ujar Asisten III mengakhiri sambutannya.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. H. Masyhudi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., dan Ketua PW JQH NU Kalbar, Kh. M. Moechlas Syafi', S.Pd.I Al-Hafizh, serta Bupati Sanggau dan Bupati Kubu Raya turut hadir dalam menyaksikan Pelantikan tersebut. (wnd)

17 Februari 2023

Sekda Provinsi Kalbar Hadiri Donor Darah Digelar Grand Mahkota Hotel

Sekda Provinsi Kalbar Hadiri Donor Darah Digelar Grand Mahkota Hotel
Sekda Provinsi Kalbar Hadiri Donor Darah Digelar Grand Mahkota Hotel.
PONTIANAK, KALBAR -  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr.Harisson M.Kes., didampingi istri yang juga merupakan Ketua Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Barat Ny. Windy Prihastari, S.STP., M.Si., menghadiri kegiatan Donor Darah dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke 35 Tahun Grand Mahkota Hotel Pontianak, Jum’at (17/2/2023).

Sekda Prov Kalbar berharap dengan usia tersebut, pihak manajemen Grand Mahkota Hotel semakin sukses dan semakin maju.

“Saya Sekda Prov Kalbar mengucapkan selamat Ulang Tahun ke- 35 Tahun bagi Grand Mahkota Hotel, semoga semakin sukses dan maju serta bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan pariwisata di Kalbar,” ungkapnya.

Dirinya juga mengapresiasi kepada pihak manajemen hotel yang menggelar aksi donor darah sebagai wujud berperan dalam kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan darah.
 
“Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi dengan aksi donor darah ini, karena setiap hari itu PMI butuh darah, dan hari Jadi Grand Mahkota Hotel  mengambil prakarsa untuk donor darah massal dan nanti darah tersebut akan disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.(aws)

16 Februari 2023

Sekda Kalbar Ingatkan Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Kanker

Sekda Kalbar Ingatkan Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Kanker
Sekda Kalbar Ingatkan Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Kanker.
PONTIANAK - Dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia Tahun 2023, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., mengikuti rangkaian kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh RSUD dr. Soedarso dengan dihadiri langsung Plt. Direktur RSUD dr. Soedarso, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes., beserta Jajaran RSUD dr. Soedarso di Ruang Anak, Kamis (16/2/2023).

Hari Kanker Anak Sedunia atau International Childhood Cancer Day (ICCD) digelar setiap tahun pada tanggal 15 Februari yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit kanker yang dapat mengancam nyawa anak-anak.

Sekda Kalbar Ingatkan Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Kanker
Sekda Kalbar Ingatkan Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Kanker.
ICCD juga merupakan suatu kampanye global dalam meningkatkan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi anak-anak dan remaja penderita kanker, para penyintas dan keluarga mereka.

Dalam kesempatan ini, Sekda Prov Kalbar menyampaikan bahwa penyakit Kanker di Kalbar setiap tahun meningkat dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya lingkungan, pola perilaku, protokol kesehatan dan keturunan.

"Kami, Pemerintah Provinsi Kalbar terus bertekad untuk mempromosikan, mensosialisasikan tentang Kanker ini serta terus berupaya mendeteksi secara dini penyakit Kanker pada anak supaya dapat kita lakukan perawatan dan pengobatan yang lebih komprehensif," ujarnya.

Sekda Kalbar Ingatkan Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Kanker
Sekda Kalbar Ingatkan Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Kanker.
Lanjutnya dirinya menyebutkan bahwa Provinsi Kalbar mempunyai rumah sakit rujukan nasional yakni RSUD dr. Soedarso bagi para penderita kanker anak atau penderita penyakit lain.

"Kita akan terus tingkatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan perawatan anak-anak dengan kanker ini maupun penyakit lain," jelas Harisson.

Sekda Harisson juga berharap agar seluruh petugas kesehatan RSUD dr. Soedarso dapat melayani pasien dengan pelayanan yang terbaik.

Sekda Kalbar Ingatkan Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Kanker
Sekda Kalbar Ingatkan Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Kanker.
"Mereka harus memberikan pelayanan terbaik, layani dengan kesabaran, penuh empati, penuh dengan kepedulian agar mereka (penderita) terus bersemangat untuk mengikuti rangkaian pengobatan," harapnya.

Usai mengikuti rangkaian Hari Kanker Anak Sedunia, Sekda Prov Kalbar dengan didampingi Plt. Direktur RSUD dr. Soedarso mengunjungi para pasien untuk memberikan semangat, motivasi dan mendoakan agar mereka cepat sembuh.(wnd)

15 Februari 2023

Webinar Dalam Kesiapan Pemda dalam Mendukung Pendanaan Pilkada Serentak 2024

Webinar Dalam Kesiapan Pemda dalam Mendukung Pendanaan Pilkada Serentak 2024
Webinar Dalam Kesiapan Pemda dalam Mendukung Pendanaan Pilkada Serentak 2024. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK – Bertempat di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mengikuti webinar yang mengusung tema "Kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Mendukung Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pillkada) Serentak Tahun 2024", Rabu (15/2/2023).

Diselenggarakan secara daring dan dibuka oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev., kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. 

Webinar Dalam Kesiapan Pemda dalam Mendukung Pendanaan Pilkada Serentak 2024
Webinar Dalam Kesiapan Pemda dalam Mendukung Pendanaan Pilkada Serentak 2024. (Adpim Pemprov Kalbar)
Demi lancarnya pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban, penyelenggaraan Pemilu, maka pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Berpedoman kepada Permendagri No.54 Tahun 2019 dan perubahannya, yakni Permendagri No.41 Tahun 2020, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk segera menyiapkan alokasi anggaran dukungan pendanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan,” ujar Dr. Horas Panjaitan menutup sambutan.

Beberapa Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut hadir mengikuti webinar ini. (wnd)

14 Februari 2023

Sekda Kalbar Buka Rakor GWPP Wilayah Kalbar

Sekda Kalbar Buka Rakor GWPP Wilayah Kalbar
Sekda Kalbar Buka Rakor GWPP Wilayah Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Sebagaimana kita pahami bersama pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dimana Gubernur mengemban 46 tugas wewenang yang bersifat atribut, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

"Tugas dan Wewenang tersebut memang tidaklah mudah, apalagi belum seluruhnya mendapatkan dukungan dana dari APBN melalui Dekonsentrasi, sehingga sebagian besar kegiatan masih didukung melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat ungkap dr. Harisson, M.Kes., saat membuka Rakor Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Aston Pontianak, Selasa (14/2/2023).

Sekda Prov Kalbar menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun 2022 dijelaskan bahwa dekonsentrasi kepada GWPP berupa pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala LPNK setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang ditetapkan dengan Permendagri setelah Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

"Dalam hal penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dilaksanakan oleh unit kerja perangkat GWPP, dalam arti pelaksana dekonsentrasi, bukan OPD Provinsi sebagai pelaksana desentralisasi, namun hal ini ditetapkan kepada OPD Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian," jelas Harisson.

Ditambahkannya, Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dilakukan untuk mengintegrasikan pembinaan dan pengawasan kepada daerah Kabupaten/Kota agar pelaksanaan otonomi daerah tetap dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya bahwa Dekonsentrasi kepada GWPP adalah tugas dan wewenang  pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan tugas pelaksana dan pengawasan kepada penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota," timpal Harisson.

Sebagai informasi, dalam rakor tersebut juga turut dihadiri Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Prabawa Eka Susanta, S.Sos., M.Si.,, Jajaran Forkopimda dan yang mewakili, Kepala OPD Provinsi Kalimantan Barat serta jajaran Instansi Vertikal terkait lainnya.(rfa)

13 Februari 2023

Peringatan Bulan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Nasional 2023

Peringatan Bulan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Nasional 2023
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Acara peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. yang berlangsung di Hotel Orchardz Ayani Jalan Perdana Pontianak, Senin (13/2/2023).

Kegiatan yang mengusung tema "Terwujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja".

Dalam sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menyampaikan,  peringatan ini menjadi momentum mengingatkan kita akan pentingnya K3 guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Peringatan Bulan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Nasional 2023
Peringatan Bulan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Nasional 2023. (Adpim Pemprov Kalbar)
"Seperti kita ketahui, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul, tidak hanya didukung dengan adanya regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, termasuk di antaranya membangun budaya K3 yang baik", tuturnya.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah menghadirkan pekerjaan layak untuk di masa depan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor:  5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Untuk menindaklanjuti, dalam bidang ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan telah menyelesaikan peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor :  6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan," jelasnya.

Peringatan Bulan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Nasional 2023
Peringatan Bulan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Nasional 2023. (Adpim Pemprov Kalbar)
Acara peringatan bulan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 di rangkai dengan Pemberian penghargaan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada program penerapan K3 yang terdiri dari:
  • Penyerahan penghargaan zero Accident, HIV dan Covid 19.
  • Penyerahan Penghargaan dan Piala lomba cerdas cermat K3 dan APD penaggulangan Kebakaran.
  • Penyerahan Penghargaan dan santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  • Pemberian santunan kepada Disabilitas korban kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Manto, M.Si. serta Kepala Perangkat Daerah terkait, Pimpinan Serikat Pekerja/Buruh, Pimpinan Perusahaan dan beberapa para pekerja.(irf)

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda