Lebaran Sastra ajang silaturahmi dan penguatan literasi di Kalbar

Indokalbar    Sabtu, April 19, 2025    Comment   

Lebaran Sastra ajang silaturahmi dan penguatan literasi di Kalbar

Lebaran Sastra ajang silaturahmi dan penguatan literasi di Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Para pegiat literasi, sastra, dan budaya di Kalimantan Barat menggelar kegiatan tahunan bertajuk Lebaran Sastra dan Silaturahmi Literasi (LSSL) di Pontianak, sebagai ruang temu sekaligus ajang memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi antarkomunitas.

“Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi yang dirindukan oleh para pegiat literasi. Selain menjadi ajang berbagi cerita dan karya, kegiatan ini juga dimaknai sebagai bentuk apresiasi terhadap gerakan literasi yang terus tumbuh di Kalbar,” kata Penggagas Lebaran Sastra, Ahmad Sofian, di Pontianak, Sabtu.

Dia mengungkapkan, seperti bertemu di rumah besar, mereka hadir bersama dalam suasana Idul Fitri untuk saling berbagi semangat dan harapan. Setahun sekali kami membaca puisi dan cerpen, namun yang paling penting adalah menjalin silaturahmi setelah hampir dua belas bulan tidak bertemu.

Menurut dia, Lebaran Sastra telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya, dan tahun ini pihaknya mengundang berbagai tokoh serta pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kota Pontianak, kepala perpustakaan, serta Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat, Lutfi Ismail, yang turut memeriahkan acara dan dijadwalkan membacakan puisi.

"Meski kegiatan ini berlangsung di masa libur panjang, kami bersyukur atas kehadiran banyak komunitas dan stakeholder. Kami ingin terus menjaga semangat literasi dan budaya di Kalbar," tambah Ahmad.

Sementara itu, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Kalbar, Annisa Maharani, menyatakan bahwa LSSL menjadi wadah penting dalam mempererat solidaritas dan menumbuhkan semangat perjuangan para pegiat sosial di bidang literasi, sastra, budaya, dan ekonomi kreatif.

“Kegiatan ini menjadi sarana berbagi kisah perjalanan dan pengalaman, sekaligus memperkuat semangat untuk terus bergerak bersama. Harapannya, ke depan kita bisa saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang madani, tangguh, dan sejahtera,” ujar Annisa.

Lebaran Sastra juga dimeriahkan dengan pembacaan puisi, diskusi ringan, serta penyajian kudapan khas Lebaran yang dinikmati bersama.

Annisa berharap kegiatan ini diharapkan dapat menjadi tradisi tahunan yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kalimantan Barat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Tiga Kapal tenggelam di Kalbar akibat cuaca ekstrem

Indokalbar    Jumat, April 18, 2025    Comment   

Tiga Kapal tenggelam di Kalbar akibat cuaca ekstrem

Tiga Kapal tenggelam di Kalbar akibat cuaca ekstrem. (ANTARA)

Pontianak - Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, I Made Junetra mengungkapkan sebanyak tiga kapal, terdiri dari satu speedboat dan dua motor air, dilaporkan tenggelam akibat cuaca ekstrem di perairan Kalimantan Barat.

"Kejadian pada Kamis (17/4/2025) itu sampai saat ini masih dilakukan pencarian terhadap satu korban tenggelam," kata I Made Junetra, di Pontianak, Jumat.

Kejadian ini terjadi di dua lokasi berbeda, yakni perairan Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, dan Muara Jungkat, Kabupaten Mempawah. "Sedikitnya 22 orang menjadi korban dalam dua insiden tersebut," katanya.

Dia menyampaikan bahwa penyebab utama dari kedua peristiwa ini adalah cuaca ekstrem berupa angin kencang dan gelombang tinggi.

"Pada saat kejadian, kondisi cuaca di masing-masing lokasi memang tidak bersahabat. Ombak disertai angin kencang melanda di lokasi yang menyebabkan kecelakaan terjadi," tuturnya.

Speedboat yang tenggelam di perairan Padang Tikar dilaporkan membawa penumpang dari Pelabuhan Rasau Jaya menuju kapal tugboat pengangkut boksit yang berlabuh di tengah laut.

Di lokasi terpisah, lanjutnya, dua motor air bermuatan oli yang berlayar dari Muara Kakap menuju Muara Jungkat juga tenggelam akibat cuaca buruk. Kedua kapal tersebut membawa tujuh orang.

"Setibanya di Muara Jungkat, cuaca memburuk dengan angin dan ombak kencang yang menyebabkan dua kapal tenggelam. Enam orang berhasil selamat, satu orang masih dalam pencarian," kata Junetra.

Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, dan unsur lainnya telah diterjunkan sejak Kamis sore hingga sore ini untuk melakukan pencarian di kedua lokasi.

"Saat ini pencarian di dua lokasi memasuki hari kedua. Kami berharap seluruh korban dapat segera ditemukan," tutur Junetra.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat, terutama nelayan dan operator transportasi laut, untuk mewaspadai cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi di wilayah perairan Kalbar dalam beberapa hari ke depan.

Terpisah, Plt Camat Batu Ampar, Alfian, membenarkan kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa kapal sempat menepi di sebuah jermal (pondok penangkap ikan di laut) karena cuaca memburuk.

"Ketika menyeberang, mendadak turun angin kencang dan gelombang besar menghantam speedboat. Kapal sempat menepi di jermal, namun karena hujan tak kunjung berhenti, kapal memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Gelombang kembali menghantam dan menyebabkan kapal tenggelam," kata Alfian.

Dari 15 penumpang speedboat, 10 orang berhasil berenang ke jermal, dua lainnya ditemukan selamat beberapa jam kemudian, dan tiga orang masih dalam pencarian. Dua korban selamat yang mengalami luka telah dievakuasi ke Puskesmas Padang Tikar.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Tim PWI Tinjau Cepat Lokasi Rumah Subsidi Wartawan, Ketua Umum Apresiasi Komitmen Pemerintah

Indokalbar    Jumat, April 18, 2025    Comment   

Tim PWI Tinjau Cepat Lokasi Rumah Subsidi Wartawan, Ketua Umum Apresiasi Komitmen Pemerintah

Foto: Tim Perumahan PWI Pusat meninjau lokasi perumahan subsidi bagi wartawan di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA – Tim Perumahan PWI Pusat bergerak cepat meninjau lokasi perumahan subsidi bagi wartawan di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara BTN, Kementerian PKP, Komdigi, dan BP Tapera terkait program penyediaan 1.000 unit rumah bersubsidi.

Peninjauan dilakukan pada Kamis, 17 April 2025, di dua titik lokasi yakni Pesona Kahuripan 10 dan 11. Tim PWI Pusat yang hadir terdiri atas M. Sarwani, Sangky Wahyudin, Edi Kuswanto, dan Daryadi. Mereka didampingi oleh perwakilan BTN: Sekar Cita Utami dan Ismi Tri Dharmayanti (Business Development), serta Achmad Nadji (Sales Management).

Ketua Tim Perumahan PWI Pusat, Tundra Meliala, menyampaikan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan PWI dan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi wartawan.

“Ini langkah konkret. Pemerintah hadir untuk wartawan. Kami langsung turun ke lapangan memastikan kesiapan lokasi,” ujar Tundra.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bukti nyata dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk wartawan. Program ini akan disalurkan melalui skema Tapera dan KPR Sejahtera BTN.

“Wartawan berada di garda depan menjaga demokrasi. Mereka berhak atas akses hunian yang layak dan terjangkau. Ini bentuk nyata keberpihakan negara,” kata Hendry.

Untuk mengikuti program ini, syarat yang harus dipenuhi antara lain belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan masuk kategori MBR. Batas penghasilan maksimal ditetapkan Rp7 juta untuk yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah. Di wilayah Jabodetabek, batas ini diperluas menjadi Rp8 juta (belum menikah) dan Rp13 juta (sudah menikah), sesuai kebijakan afirmatif untuk kepemilikan hunian vertikal.

Hendry menegaskan, verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Ini hasil kerja kolektif. Kita pastikan rumah subsidi ini benar-benar dinikmati oleh wartawan yang berhak,” tutupnya.

Pemprov Kalbar tingkatkan kolaborasi jamin air bersih merata

Indokalbar    Kamis, April 17, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar tingkatkan kolaborasi jamin air bersih merata

Pemprov Kalbar tingkatkan kolaborasi jamin air bersih merata. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan ketersediaan air bersih yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Ketersediaan air bersih adalah hak dasar masyarakat. Maka, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan air minum yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Kamis.

Ia menekankan, meskipun Kalimantan Barat memiliki sumber daya air yang melimpah, tantangan dalam distribusi dan pengelolaannya masih memerlukan penanganan serius dan strategi yang menyeluruh.

"Air itu sangat vital, tapi harus dikendalikan. Tidak bisa terlalu banyak, tidak bisa terlalu sedikit. Dulu PDAM dikenal sebagai Perusahaan Air Mandi, sekarang harapan kita bisa menjadi Perusahaan Daerah Air Minum yang benar-benar menyediakan air layak konsumsi," tuturnya.

Krisantus juga menyoroti perlunya penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum agar mampu memberikan layanan maksimal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Kalbar atas kinerja BUMD Air Minum Tahun Buku 2023, dari 13 BUMD, hanya 6 yang sudah memenuhi Full Cost Recovery (FCR), sementara 7 lainnya masih belum.

Untuk itu, ia meminta para kepala daerah agar berani melakukan restrukturisasi internal dan mendukung penyertaan modal daerah demi mencapai pemulihan biaya penuh.

"Langkah ini penting dalam meningkatkan profesionalisme dan daya saing BUMD Air Minum sebagai ujung tombak pelayanan dasar di bidang air bersih," katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Perpamsi Kalbar, Jane Elisabeth Wuysang, menyatakan pihaknya telah menggelar rakerda yang menjadi forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan, mengevaluasi capaian, serta menyusun strategi penguatan kelembagaan BUMD Air Minum di Kalbar.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. “Saat ini semua kabupaten/kota di Kalbar sudah memiliki BUMD Air Minum, kecuali Kayong Utara yang masih dalam bentuk UPT di bawah Dinas PU,” ungkap Jane.

"Rakerda yang telah kami lakukan ini momentum penting karena bertepatan dengan terbitnya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum, yang menjadi acuan baru dalam tata kelola BUMD secara transparan dan akuntabel, menyempurnakan regulasi sebelumnya yakni PP Nomor 54 Tahun 2017," tuturnya.

Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Provinsi Kalimantan Barat optimistis mampu menghadirkan layanan air minum yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.*

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha

Indokalbar    Kamis, April 17, 2025    Comment   

200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha

200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi sebanyak 200 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 14 kabupaten dan kota untuk memperoleh legalitas usaha serta tambahan permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disertai subsidi bunga pinjaman.

"Upaya ini mulai dijalankan pada awal semester kedua tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 60 persen dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat dukungan penuh, terutama dalam hal legalitas dan akses permodalan,” ujarnya.

Krisantus menjelaskan, bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyederhanaan proses perizinan, pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) untuk produk lokal, serta kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan.

Dia juga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus untuk membantu UMKM pemula agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

“Saya akan memfasilitasi UMKM yang baru tumbuh agar mereka memiliki peluang lebih besar dalam mengakses permodalan khusus,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kalimantan Barat mendapatkan alokasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp3 triliun pada tahun 2025. Hingga April, realisasi penyalurannya telah mencapai Rp844 miliar.

"Pemerintah daerah berharap percepatan penyaluran kredit tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian UMKM di berbagai wilayah di Kalbar," kata Krisantus.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Kementerian Kesehatan percepat pembangunan RSUD Kubu Raya

Indokalbar    Rabu, April 16, 2025    Comment   

Kementerian Kesehatan percepat pembangunan RSUD Kubu Raya

Kementerian Kesehatan percepat pembangunan RSUD Kubu Raya. (ANTARA)

Pontianak - Kementerian Kesehatan melakukan percepatan pembangunan sarana kesehatan di daerah salah satunya dengan mendorong pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Besar Syarif Idrus (TBSI) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat agar rampung dalam waktu dua tahun.

"Pembangunan RSUD TBSI merupakan bagian dari kebijakan cepat tanggap Presiden Joko Widodo terhadap pemerataan layanan kesehatan. Presiden Jokowi waktu itu bahkan meminta agar target pembangunan RSUD di seluruh kabupaten dan kota bisa diselesaikan dalam dua tahun, bukan lima tahun sebagaimana perencanaan awal," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat menghadiri kegiatan peletakan batu pertama RSUD TBSI Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu.

Menkes mengatakan Pemerintah Pusat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan di daerah, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat melalui program percepatan pembangunan fasilitas kesehatan.

"Kalau quick win lima tahun itu bukan quick win, itu long win namanya, makanya saat ini pembangunan RSUD di Kubu Raya ini akan diselesaikan dalam waktu dua tahun," tuturnya.

Ia menekankan rumah sakit seperti RSUD TBSI sangat penting agar masyarakat tak perlu lagi dirujuk jauh ke Pontianak, Jakarta, bahkan Singapura.

RSUD TBSI nantinya akan dilengkapi peralatan untuk layanan stroke, jantung, kanker, hingga hemodialisa. 

"Harapannya pasien bisa ditangani langsung di sini tanpa perlu rujukan keluar daerah," kata Menkes.

Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya Sujiwo menyampaikan bahwa total pagu anggaran untuk RSUD TBSI mencapai Rp170 miliar. Rinciannya, Rp146 miliar untuk pembangunan fisik, Rp3,2 miliar untuk manajemen konstruksi, dan Rp20 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.

"Kami juga sedang menyiapkan strategi agar dokter-dokter di sini berasal dari putra-putri terbaik Kubu Raya," kata Sujiwo.

Ia menambahkan bahwa saat ini layanan BPJS di Kubu Raya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, mengapresiasi penuh perhatian pemerintah pusat terhadap daerah. Ia menuturkan bahwa RSUD TBSI diberi nama untuk menghormati tokoh pendiri Kerajaan Kubu, Tuan Besar Syarif Idrus.

Lebih lanjut, Norsan menekankan pentingnya investasi di bidang sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan keberlanjutan pelayanan. Ia menyarankan agar Kubu Raya mengadopsi strategi seperti yang diterapkan di Mempawah, yaitu menyekolahkan dokter umum ke spesialis dengan pembiayaan daerah.

"Investasi SDM tidak akan pernah merugi. Dengan adanya dokter spesialis yang berasal dari daerah sendiri, pelayanan akan jauh lebih baik dan berkelanjutan," katanya.

Pembangunan RSUD TBSI menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem kesehatan di Kalbar, khususnya di Kubu Raya. Ke depan, rumah sakit ini diharapkan mampu menjadi rumah sakit rujukan tipe C yang mumpuni dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polres Sekadau Selidiki Dugaan Pencurian Sapi di Perkebunan Sawit

Indokalbar    Rabu, April 16, 2025    Comment   

Polres Sekadau Selidiki Dugaan Pencurian Sapi di Perkebunan Sawit

Foto: Polres Sekadau Selidiki Dugaan Pencurian Sapi di Perkebunan Sawit

SEKADAU - Kepolisian Resor (Polres) Sekadau saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kejadian serupa ditemukan di wilayah Desa Setawar, Kecamatan Sekadau Hulu dan Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir.

Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas kepolisian, ditemukan sisa potongan tubuh sapi berupa kepala dan organ dalam yang diduga kuat merupakan hasil pemotongan di lokasi kejadian. Diduga pelaku melakukan aksinya di tengah area perkebunan sawit, kemudian membawa kabur bagian daging untuk dijual atau dikonsumsi.

Kasi Humas Polres Sekadau, AKP Agus Junaidi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dua kasus dengan pola serupa tersebut dan telah mengambil langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut.

"Saat ini petugas dari Satreskrim Polres Sekadau tengah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap pelaku pencurian. Dugaan awal, sapi dipotong langsung di tempat kejadian dan hanya disisakan bagian kepala dan organ dalam," jelas AKP Agus, Rabu (16/4/2025).

AKP Agus juga mengimbau masyarakat, khususnya para peternak, agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga hewan ternaknya, terutama yang digembalakan atau ditinggalkan di lokasi-lokasi terbuka seperti kebun dan ladang.

"Kami minta masyarakat segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar wilayah tempat tinggal maupun perkebunan. Kerja sama masyarakat sangat kami harapkan guna mencegah terulangnya kejadian serupa," pungkasnya.

PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers

Indokalbar    Rabu, April 16, 2025    Comment   

PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers

Foto: Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun

JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyambut baik program pemerintah yang menawarkan rumah bersubsidi untuk wartawan. Menurutnya, program ini sejalan dengan aspirasi nyata dari para anggota PWI di daerah.

“Saya dihubungi beberapa pengurus daerah yang menanyakan peluang mendapatkan rumah bersubsidi,” kata Hendry dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/4).

Permintaan itu mencuat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kemenkomdigi, dan BPS pada 8 April lalu. Pemerintah menawarkan 1.000 unit rumah bersubsidi khusus untuk wartawan, selain alokasi untuk guru, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.

Hendry menilai kebijakan ini sangat relevan dengan situasi industri media yang sedang tertekan selama tiga tahun terakhir. Di sisi lain, kebutuhan akan tempat tinggal tetap menjadi prioritas bagi banyak wartawan yang berpenghasilan terbatas.

“Ini langkah yang tepat dan tidak ada kaitannya dengan independensi pers,” tegas Hendry. Ia menegaskan bahwa wartawan tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional—memberi kritik, saran, dan solusi terhadap kebijakan publik.

Ia juga memastikan PWI akan selalu bersikap terbuka, kritis, dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, selama program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

PWI, kata Hendry, mempersilakan anggotanya yang memenuhi kriteria mengikuti program ini. Syaratnya, masih aktif bekerja di media, memiliki sertifikat kompetensi, dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan (lajang) atau Rp13 juta (berkeluarga).

“Wartawan adalah profesi intelektual. Mereka bebas secara pikiran dan tidak melihat persoalan secara sempit,” tutup Hendry. (***)

Polres Sekadau Rekonstruksi Sadisnya Penganiayaan Suami Terhadap Istri Hingga Tewas, 16 Adegan Diperagakan

Indokalbar    Rabu, April 16, 2025    Comment   

Polres Sekadau Rekonstruksi Sadisnya Penganiayaan Suami Terhadap Istri Hingga Tewas, 16 Adegan Diperagakan

Foto: Rekonstruksi Penganiayaan Suami Terhadap Istri Hingga Tewas

SEKADAU - Polres Sekadau menggelar rekonstruksi kasus tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan seorang perempuan berinisial MR (33) meninggal dunia. Rekonstruksi berlangsung di ruang Sat Reskrim Polres Sekadau, Rabu (16/4/2025), dengan menghadirkan tersangka SH (36), yang tak lain adalah suami korban.

Dalam rekonstruksi tersebut, diperagakan 16 adegan yang menggambarkan secara kronologis rangkaian kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap istrinya. Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi, mengatakan bahwa motif dari kejadian ini adalah pertengkaran mulut yang memuncak menjadi kekerasan fisik hingga berujung pada kematian.

"Kejadian bermula pada 29 Desember 2024 sore, ketika korban dan tersangka terlibat pertengkaran di dalam kamar rumah mereka di Dusun Riam Panjang. Pertengkaran kemudian berubah menjadi kekerasan fisik. Korban sempat mencoba melarikan diri, namun dikejar oleh tersangka yang membawa parang," ujar AKP Agus.

Tersangka kemudian membacok korban beberapa kali serta menghantam wajah korban menggunakan batu. Bahkan, jari korban diketahui putus saat mencoba menangkis serangan. Setelah kejadian, tersangka sempat berupaya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menyayat pergelangan tangan menggunakan parang.

AKP Agus menuturkan bahwa kasus ini menjadi perhatian publik dan kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terhadap tersangka dikenakan sangkaan pasal berlapis, yakni Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsider Pasal 354 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat.

"Ancaman pidana atas perbuatan tersebut dapat mencapai hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, bergantung pada hasil pembuktian di persidangan," tuturnya.

Polres Sekadau mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mengedepankan komunikasi yang sehat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, bukanlah solusi dan justru dapat menimbulkan dampak yang sangat serius, bahkan mengancam keselamatan jiwa.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu mencari bantuan atau konsultasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, atau lembaga terkait apabila menghadapi persoalan keluarga yang sulit diselesaikan. Polres Sekadau membuka ruang pengaduan bagi warga yang ingin melaporkan atau berkonsultasi terkait potensi kekerasan dalam rumah tangga," pungkas AKP Agus.

Bengkayang prioritas program strategis tingkatkan kualitas pendidikan

Indokalbar    Selasa, April 15, 2025    Comment   

Bengkayang prioritas program strategis tingkatkan kualitas pendidikan

Bengkayang prioritas program strategis tingkatkan kualitas pendidikan. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat memprioritaskan beberapa program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Program-program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan SDM jangka panjang dan meningkatkan kompetensi guru.

"Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis," kata Bupati Sebastianus Darwis di Bengkayang, Senin.

Program tersebut seperti mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan filtrasi air layak minum di beberapa sekolah dan memanfaatkan aset pasif pemda untuk mendukung dapur umum.

Kemudian menyediakan beasiswa berprestasi daerah yang saat ini masih di rancang untuk tahun selanjutnya. Hal tersebut dianggap penting guna mendukung kebutuhan SDM jangka panjang di sektor pendidikan.

Bupati juga mengatakan, selain itu akan membangun kerjasama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku dan Balai Guru Penggerak (BGP) Kalimantan Barat untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.

"Lewat mitra strategis melalui dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dalam mendukung program pemerintah termasuk sektor pendidikan," ujarnya.

Pemda Bengkayang juga bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Keguruan (LPK) atau perguruan tinggi di Kalbar untuk meningkatkan kompetensi guru. Memprioritaskan daerah perbatasan Bengkayang dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), memberikan tunjangan daerah khusus bagi guru didaerah pedalaman dan perbatasan dan regruping sekolah dasar terutama yang berada satu lokasi.

Bupati berharap bahwa program-program strategis ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang dan mendukung kebutuhan masyarakat.

"Dengan program-program ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan SDM yang kompeten dan berdaya saing dalam mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak dan berbudaya," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kebutuhan masyarakat melalui berbagai program strategis.

Saat ini katanya, Kabupaten Bengkayang masih mengalami kekurangan guru sebanyak 1.394 guru dengan rincian di jenjang pendidikan dasar TK sebanyak tujuh guru, SD 416 guru dan SMP 971 guru.

Kemudian juga kekurangan guru ini juga mencakup guru BK (bimbingan konseling) dan guru berkompetensi untuk mendukung program "Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat".

Sementara untuk kompetensi pendidik, guru penggerak baru ada 98 orang dan masih banyak guru yang belum bersertifikasi dan belum berkesempatan untuk mengikuti PPG.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait formasi tenaga pendidik. Koordinasi ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru di Kabupaten Bengkayang dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Oleh : Narwati/ANTARA