Berita Indokalbar.com: Kalbar -->
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

19 Desember 2025

Karantina Kalbar gagalkan pengiriman ilegal ratusan burung


Pontianak - Balai Karantina Kalimantan Barat menggagalkan pengiriman ilegal 700 ekor burung di Pelabuhan Dwikora Pontianak sebagai bentuk komitmen mereka dalam melindungi kekayaan hayati Indonesia melalui pengawasan ketat lalu lintas hewan.

"Penggagalan pengiriman ilegal ini berhasil dilakukan dalam operasi pengawasan pada Jumat dini hari, sekitar pukul 01.10 WIB di wilayah kerja Pelabuhan Dwikora, Pontianak di mana petugas Karantina menggagalkan upaya pengiriman ilegal ratusan burung tanpa dokumen kesehatan resmi," kata Kepala Balai Karantina Kalimantan Barat Amdali Adhitama di Pontianak, Jumat.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 700 ekor burung kacer dan lima ekor burung betet yang ditemukan tersembunyi di dalam palka kapal KM Dharma Kartika. Ratusan burung tersebut rencananya akan dikirim ke Semarang tanpa dilengkapi dokumen karantina yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Amdali mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari pengawasan rutin terhadap alat angkut yang sandar di dermaga Pelabuhan Dwikora. Saat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, petugas menemukan ratusan burung disimpan di palka kapal yang digembok dan tidak dilaporkan kepada Pejabat Karantina di tempat pengeluaran.

"Seluruh media pembawa tersebut langsung kami amankan untuk tindakan karantina lebih lanjut guna memastikan tidak adanya penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)," tuturnya.

Ia menegaskan Karantina Kalimantan Barat tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyelundupan komoditas hewan maupun tumbuhan.

"Kami tidak akan memberikan toleransi bagi segala bentuk upaya penyelundupan komoditas hewan maupun tumbuhan. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami dalam melindungi sumber daya alam Indonesia," tuturnya.

Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat untuk selalu melapor karantina. Membawa hewan tanpa dokumen tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko tinggi menyebarkan penyakit yang dapat merusak ekosistem di daerah tujuan.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Kalimantan Barat Muamar Darda menjelaskan, hewan yang dilalulintaskan tanpa melalui pemeriksaan karantina berpotensi membawa agen penyakit yang berbahaya bagi kesehatan hewan dan lingkungan.

"Secara teknis, hewan yang dilalulintas tanpa pemeriksaan karantina sangat berisiko membawa agen penyakit. Penahanan ini dilakukan untuk memastikan setiap media pembawa yang keluar dari Kalimantan Barat telah melalui uji kesehatan sesuai standar," kata Muamar.

Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum Balai Karantina Kalimantan Barat Edi Susanto menambahkan, modus operandi dengan menyembunyikan media pembawa di palka kapal yang terkunci merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

"Temuan ini akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Edi.

Sebagai tindak lanjut, Karantina Kalimantan Barat berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Polri, dan TNI AL, untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur. Seluruh burung yang diamankan tersebut selanjutnya diarahkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya guna menjaga kelestarian populasi satwa liar.

Karantina Kalimantan Barat menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap perlintasan komoditas pertanian dan perikanan berlangsung sesuai regulasi.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya perlindungan hayati dengan melaporkan setiap lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan," kata dia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

SMP Negeri 2 Sungai Ambawang Gelar Aksara Camp 2025

Foto: SMP Negeri 2 Sungai Ambawang Gelar Aksara Camp 2025



KUBU RAYA - SMP Negeri 2 Sungai Ambawang menggelar kegiatan kepramukaan Aksara Camp 2025 sebagai ajang silaturahmi dan kompetisi antar peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Kamis 15 Desember 2025.


Kegiatan ini berlangsung di halaman SMPN 2 Sungai Ambawang dan diikuti oleh puluhan gugus depan dari berbagai sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah mempererat persaudaraan serta meningkatkan semangat berkompetisi secara sehat.


Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Kubu Raya yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, Rini Kurnia Solihat. Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang dinilai sangat positif bagi pembinaan generasi muda.


Rini Kurnia Solihat juga menambahkan bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak sejak dini. Nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kepedulian sosial dan lingkungan, serta pengamalan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka menjadi fondasi kuat dalam menyiapkan generasi penerus bangsa.


Kepala SMP Negeri 2 Sungai Ambawang, Ahmadi, berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi agenda tahunan yang lebih besar. Ia juga merencanakan kegiatan pembinaan karakter secara berkelanjutan dengan mengombinasikan kegiatan Pramuka dan Paskibra secara bergantian setiap tahun. (JM)


18 Desember 2025

Pemprov Kalteng dan Kejaksaan Teken MoU dan PKS Serentak

Foto: Pemprov Kalteng dan Kejaksaan Teken MoU dan PKS Serentak


KUALA KAPUAS - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak, Kamis (18/12/2025).


Penandatanganan MoU dilakukan antara Gubernur Kalimantan Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Kejaksaan Negeri dengan para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah.


Kegiatan berlangsung di Aula Utama Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan dihadiri secara langsung oleh perwakilan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, serta Kabupaten Pulang Pisau. Sementara pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan tersebut secara daring.


Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas diwakili oleh Sekretaris Daerah Kapuas, Dr Usis I Sangkai, S.Hut., M.Si, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas turut menandatangani PKS.


Penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang taat hukum, serta berorientasi pada kepastian dan perlindungan hukum.


Melalui kerja sama tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum semakin kuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kalimantan Tengah. (Fajar)


17 Desember 2025

Wagub Kalbar perintahkan Disnaker selidiki TKA China di Ketapang


Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalbar bersama Kantor Imigrasi untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing (TKA) di Kalimantan Barat, menyusul insiden penyerangan terhadap anggota TNI di Kabupaten Ketapang.

"Tidak ada pembenaran untuk tenaga kerja asing yang berbuat seenaknya saat bekerja di Indonesia, apalagi sampai melakukan penyerangan terhadap anggota TNI oleh 15 warga negara asing asal Beijing di Kabupaten Ketapang," kata dia, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu.

Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi tenaga kerja asing yang bertindak sewenang-wenang, apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap aparat negara.

Ia menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tindakan penyerangan terhadap aparat TNI merupakan pelanggaran serius.

"Kalau ada tenaga kerja asing yang menyerang aparat TNI, tentu ini tidak bisa ditoleransi. Semua harus ditindak sesuai hukum yang berlaku," tuturnya.

Ia menyebutkan, investigasi yang dilakukan tidak hanya untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian, tetapi juga memastikan legalitas izin kerja para WNA yang terlibat.

"Selain perilakunya, legalitas izin kerja mereka juga harus dicek. Bagi tenaga kerja asing yang melanggar hukum atau bersikap agresif, harus dipulangkan ke negara asalnya. Mereka tidak layak bekerja di Indonesia," katanya.

Insiden tersebut terjadi di area PT Sultan Rafli Mandiri, Kabupaten Ketapang, pada Minggu (14/12). Kejadian bermula saat empat prajurit TNI dari Batalyon Zipur 6/SD menindaklanjuti laporan adanya aktivitas drone mencurigakan di sekitar area perusahaan.

Saat mendekati operator drone, aparat TNI awalnya menemukan empat warga negara asing. Namun, tidak lama kemudian, sebanyak 11 WNA lain muncul dan menyerang prajurit TNI dengan menggunakan senjata tajam, airsoft gun, serta alat kejut listrik.

Wagub Krisantus menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan seluruh tenaga kerja asing di Kalimantan Barat mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Langkah hukum harus segera dilakukan agar pelaku mendapat sanksi sesuai ketentuan, sekaligus menjaga marwah dan keselamatan TNI sebagai alat negara," tuturnya.

Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra, menjelaskan, prajurit TNI mengambil langkah taktis untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.

"Prajurit mengambil langkah menghindari eskalasi dan mundur ke area perusahaan," kata dia. 

Akibat insiden tersebut, satu unit mobil dan satu sepeda motor milik perusahaan mengalami kerusakan.

Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamallulael, menyatakan, penanganan insiden yang melibatkan warga negara asing menjadi kewenangan lembaga terkait di tingkat pusat.

Ia menjelaskan bahwa TNI di wilayah hanya berperan memfasilitasi dan memberikan keterangan kepada satuan yang berwenang, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Secara hierarki, penanganan dan penyampaian informasi resmi sudah dilakukan oleh Badan Intelijen dan instansi terkait di pusat. Kami di daerah hanya memfasilitasi dan memberikan data pendukung," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kades Palampai Imbau Warga Tak Keluar Masuk Desa Selama Selamatan Kampung

Foto: Imbauan larangan keluar masuk desa selama selamatan kampung


KUALA KAPUAS - Kepala Desa Palampai, Ahmad Bajuri, menghimbau seluruh masyarakat agar tidak melakukan aktivitas keluar masuk desa selama pelaksanaan selamatan kampung.


Imbauan tersebut disampaikan Ahmad Bajuri saat acara selamatan kampung yang digelar di Desa Palampai pada hari Selasa, tanggal 16 Bulan Desember 2025.


Dalam imbauannya, Kades Palampai menegaskan bahwa selama 1x24 jam, warga dari luar kampung dilarang memasuki Desa Palampai, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Sebaliknya, warga setempat juga diminta tidak bepergian keluar desa selama kegiatan berlangsung.


“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk menaati aturan ini demi kelancaran dan kekhusyukan acara selamatan kampung,” ujar Ahmad Bajuri di hadapan warga.


Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari tradisi adat dan upaya menjaga ketertiban serta keamanan selama kegiatan adat berlangsung.


Warga Desa Palampai pun diharapkan dapat bekerja sama dan mematuhi imbauan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. (Fajar)


16 Desember 2025

PLTU Tanjung Gundul Bengkayang kebakaran


Bengkayang - PLTU Desa Tanjung Gundul, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalbar mengalami kebakaran pada Senin (15/12) sekitar pukul 10.37 WIB.

Salah satu petugas kebakaran Singkawang, Farhan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, menyebutkan bahwa kejadian kebakaran tersebut bermula dari suara ledakan mesin turbin.

"Api terlihat oleh saudara Saiful sekaligus pelapor pada pukul 10:37 WIB," katanya.

Mendapat informasi itu, sebanyak delapan anggota pemadam kebakaran Kota Singkawang dilibatkan dalam proses pemadaman.

"Saat kejadian tidak terdapat korban jiwa ataupun luka dalam kejadian tersebut," ujarnya.

Sementara Assistant Manager Umum PLTU Bengkayang, Nita Nur Oktaviani membenarkan kejadian kebakaran tersebut.

"Yang terbakar adalah Unit 1 PLTU Bengkayang dan saat ini sudah dalam proses penanganan oleh Tim PLN Indonesia Power yang bekerja sama bersama Dinas Pekerjaan Umum, Damkar Teluk Suak, Damkar Mitra Teluk Suak, dan PBKS Pasar Kulor," katanya.

Dari kejadian itu, pihaknya selalu memprioritaskan keselamatan seluruh pekerja dan masyarakat sekitar.

"Kami sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab insiden ini dan memastikan langkah-langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.

Operasional unit pembangkit yang terdampak saat ini dihentikan sementara untuk alasan keamanan dan pemeriksaan lanjutan, namun dipastikan sistem kelistrikan Kalimantan Barat tetap aman dan tidak ada pemadaman/suplai listrik ke masyarakat tidak terganggu.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang dan memberikan informasi terkini secara transparan kepada publik," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Anggota DPRD Kapuas Apresiasi Pembangunan Akses Lalu Lintas di Desa Karya Bersama

Foto: Potret Pembangunan Akses Lalu Lintas di Desa Karya Bersama Kabupaten Kapuas, Kalteng 


KUALA KAPUAS - Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Fraksi Golkar, Rahmad Jainudin, ST, mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas di Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung.


Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses dan kenyamanan lalu lintas bagi masyarakat setempat dan kini telah rampung dikerjakan. Rahmad Jainudin berharap, hasil pembangunan itu dapat dijaga dan dipelihara secara bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.


“Kita berharap masyarakat turut menjaga dan memelihara pembangunan yang sudah ada, sehingga dapat digunakan dengan baik dan berkelanjutan,” ujarnya.


Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.


“Semoga pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas,” pungkasnya. (Fajar)


InJourney Airports Siap Amankan Libur Natal dan Tahun Baru

Foto: InJourney Airports Siap Amankan Libur Natal dan Tahun Baru


JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menegaskan kesiapan penuh 37 bandara yang dikelolanya untuk mengamankan lonjakan arus penumpang pesawat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.


Sebagai pusat kendali operasional, Posko Nataru resmi diaktifkan serentak di 37 bandara sejak 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. 


Direktur Utama InJourney Airports, Mohammad R. Pahlevi, menyampaikan bahwa posko ini menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan bandara tetap terjaga di tengah tingginya trafik penerbangan.


InJourney Airports memproyeksikan pergerakan penumpang selama periode Nataru mencapai sekitar 10 juta orang. Untuk itu, seluruh bandara disiagakan beroperasi 24 jam mengikuti jadwal dan kebutuhan maskapai penerbangan. 


"Kesiapan infrastruktur sisi udara juga menjadi perhatian utama, dengan runway, taxiway, apron, sistem kelistrikan, hingga fasilitas drainase dipastikan dalam kondisi prima," ucap Direktur Utama InJourney Airports, Mohammad R. Pahlevi.


Posko Nataru juga menjadi ruang kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dengan sinergi antara operator bandara, regulator, maskapai, ground handling, hingga instansi terkait diperkuat demi menjaga kelancaran operasional dan kenyamanan penumpang.


Dengan kesiapan menyeluruh tersebut, InJourney Airports optimistis layanan transportasi udara selama Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna jasa bandara. (Red)


15 Desember 2025

Ketua Ayong Tao Ketungau Minta Kasus Kematian Rafael Tetelo Luna Diproses Sesuai Hukum

Foto: Ketua Ayong Tao Ketungau Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno

SEKADAU - Ketua Ayong Tao Ketungau, Paulus Subarno, angkat bicara terkait kematian tidak wajar yang menimpa Rafael Tetelo Luna, yang viral di media massa dan media sosial. Ia meminta agar masalah tersebut ditangani sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami meminta masalah ini untuk segera diurus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar publik khususnya di Kabupaten Sekadau tidak resah," kata Paulus Subarno Kepada media ini, Senin (15/12/2025).

Ia menambahkan bahwa banyaknya foto-foto kematian Rafael yang beredar di media sosial menimbulkan pertanyaan besar dan perlu klarifikasi.

Paulus Subarno mempersilakan pihak keluarga untuk melapor ke polisi jika mereka tidak menerima kematian Rafael Tetelo Luna. 

"Berikan kebebasan kepada pihak keluarga untuk melapor, agar kasus ini bisa diselesaikan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Paulus Subarno menekankan bahwa upaya melaporkan kasus tersebut secara hukum adalah hal wajar, karena pihak keluarga korban juga adalah warga negara Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. 

"Sebagai warga negara, kami melihat hal wajar jika ada masyarakat yang mencari keadilan, dan kami berharap keadilan bagi keluarga Rafael juga harus kita hormati tanpa harus menghalang-halangi," tegasnya. 

Balai Bahasa Kalbar perkuat literasi di 600 sekolah


Pontianak - Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memperkuat upaya peningkatan literasi anak dengan mendistribusikan buku cerita anak ke sekolah-sekolah yang memiliki nilai Asesmen Nasional (AN) rendah di seluruh Kalimantan Barat sepanjang tahun 2025.

"Distribusi buku cerita anak ini kami fokuskan ke sekolah-sekolah dengan capaian Asesmen Nasional yang masih rendah, agar anak-anak memiliki akses bacaan yang lebih baik dan menarik," kata Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalbar, Uniawati di Pontianak, Senin (15/12).

Uniawati, mengatakan pendistribusian buku tersebut merupakan bagian dari program pembinaan kebahasaan dan kesastraan yang bertujuan meningkatkan minat baca serta kemampuan literasi dasar peserta didik sejak usia dini.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 Balai Bahasa Kalbar telah menyalurkan buku cerita anak ke sekitar 600 sekolah yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Buku-buku tersebut disusun dengan memperhatikan aspek kebahasaan, nilai karakter, serta kedekatan dengan konteks budaya lokal.

Menurut Uniawati, penguatan literasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan dukungan berkelanjutan, termasuk ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.

"Kami ingin memastikan anak-anak di sekolah memiliki bahan bacaan yang layak, mudah dipahami, dan menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan budaya literasi sejak dini," tuturnya.

Selain distribusi buku ke sekolah, Balai Bahasa Kalbar juga melaksanakan berbagai program pendukung literasi lainnya, seperti penyediaan pojok baca dan lapak buku melalui program Jiwa Jelajah Khatulistiwa di sejumlah ruang publik.

Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, Sefpri Kurniadi, mengapresiasi langkah Balai Bahasa Kalbar dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui literasi.

"Penguatan literasi merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Upaya Balai Bahasa Kalbar ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar, Chairil Effendy, menilai penyediaan buku cerita anak juga berperan dalam menanamkan nilai budaya dan karakter bangsa kepada generasi muda.

"Melalui bacaan yang tepat, anak-anak tidak hanya belajar membaca, tetapi juga mengenal nilai budaya dan jati diri bangsa," kata dia.

Balai Bahasa Kalbar memastikan program penguatan literasi tersebut akan terus dilanjutkan dan dikembangkan pada tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari upaya pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kalimantan Barat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

14 Desember 2025

Pemkab Bengkayang perkuat kapasitas relawan PMI


Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalbar menekankan pentingnya penguatan kapasitas relawan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Palang Merah Remaja (PMR) dan pembinaan generasi muda sebagai fondasi ketangguhan kemanusiaan daerah.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menilai PMI memiliki peran strategis sebagai simpul kemanusiaan yang menyatukan masyarakat lintas latar belakang, sekaligus menjadi garda terdepan dalam respon bencana dan layanan sosial. Menurutnya, kekuatan PMI tidak hanya bertumpu pada relawan aktif saat ini, tetapi juga pada kesiapan kader muda yang dibina melalui PMR.

“PMR adalah investasi kemanusiaan jangka panjang. Di sinilah karakter empati, disiplin, dan kesiapsiagaan dibentuk sejak dini, sehingga daerah memiliki generasi relawan yang siap menjawab tantangan ke depan,” kata Sebastianus Darwis dalam pembinaan relawan PMI dan PMR di Institut Shanti Bhuana, Minggu.

Ia menegaskan pembinaan PMR bukan sekadar aktivitas sekolah, melainkan ruang pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dengan kebutuhan daerah rawan bencana dan krisis sosial. Selain keterampilan dasar kepalangmerahan, PMR dinilai efektif menanamkan kepedulian, keberanian menolong, serta kemampuan bekerja dalam tim.

Bupati juga mengapresiasi dedikasi relawan PMI yang kerap bekerja dalam kondisi darurat tanpa sorotan publik. Peran relawan, menurutnya, krusial dalam mempercepat penanganan awal bencana, pertolongan pertama, hingga dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak.

“Relawan PMI hadir ketika situasi paling sulit. Ini bukan sekadar tugas teknis, tetapi panggilan kemanusiaan yang membutuhkan ketangguhan mental dan integritas,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, lanjut Bupati berkomitmen memperkuat sinergi dengan PMI melalui dukungan kebijakan, fasilitasi pelatihan, penguatan jejaring lintas sektor, serta pengembangan sistem kesiapsiagaan bencana yang terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan meningkatkan kesiapan daerah menghadapi risiko bencana dan kondisi darurat lainnya.

Ketua PMI Kabupaten Bengkayang Anita S. Darwis menyambut baik dukungan pemerintah daerah dan menilai pembinaan berkelanjutan menjadi kunci menjaga kualitas relawan. Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kompetensi teknis sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan relawan PMI dan PMR.

"Semoga kedepan melahirkan relawan yang terlatih, berintegritas, dan siap menjadi wajah kemanusiaan Bengkayang di berbagai situasi,"ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkot Singkawang implementasi delapan prioritas pendidikan


Singkawang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang mencatat capaian signifikan penguatan kebijakan pendidikan daerah melalui implementasi delapan prioritas pembangunan pendidikan, ditandai dengan 16 penghargaan pada Malam Apresiasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Award 2025.

Kepala Disdikbud Kota Singkawang Asmadi mengatakan jumlah penghargaan terbanyak di antara 14 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat itu, mencerminkan konsistensi pemerintah daerah menjalankan agenda prioritas pendidikan nasional secara terukur.

“Alhamdulillah, Kota Singkawang berhasil meraih 16 penghargaan. Ini menunjukkan komitmen dan kinerja daerah dalam melaksanakan delapan program prioritas utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” katanya di Singkawang, Minggu.

Ia menjelaskan BPMP Award 2025 instrumen evaluasi kinerja daerah dalam pembangunan pendidikan yang menilai capaian kebijakan mulai dari tata kelola, peningkatan mutu pembelajaran, perluasan akses pendidikan, hingga penguatan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Kota Singkawang menerjemahkan delapan prioritas pendidikan ke dalam program nyata, khususnya pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, serta layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di Singkawang berjalan sesuai arah kebijakan nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan capaian tersebut hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua siswa, hingga komunitas dan mitra pendidikan.

“Ini hasil kerja bersama. Dukungan semua pihak menjadi kunci dalam mendorong kemajuan pendidikan di Kota Singkawang,” katanya.

Meski meraih capaian tertinggi di tingkat provinsi, Asmadi menilai, tantangan pembangunan pendidikan ke depan masih besar, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan di seluruh jenjang pendidikan.

Ia menyebutkan fokus kebijakan selanjutnya memperluas akses pendidikan yang merata, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menekan angka putus sekolah melalui penguatan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, serta pendidikan inklusif.

“Kami menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah dan penurunan angka putus sekolah sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan pendidikan di Singkawang,” ujarnya.

Ia mengatakan keterbukaan pemerintah daerah terhadap kritik dan masukan publik sebagai bagian dari upaya perbaikan secara berkelanjutan.

“Kami menyadari masih ada kekurangan. Kritik dan saran dari masyarakat sangat kami butuhkan agar kebijakan pendidikan terus berkembang dan menjawab kebutuhan zaman,” katanya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat terus memperkuat partisipasi dalam pembangunan pendidikan sebagai fondasi menuju terwujud generasi emas Indonesia 2045.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda