Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menegaskan komitmen pihaknya untuk melestarikan ekosistem mangrove yang menjadi salah satu kekayaan hayati pesisir terpenting di Indonesia dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta.
"Alhamdulillah di Mempawah, budi daya mangrove sudah menjadi perhatian sejak beberapa tahun lalu, baik dari NGO maupun dukungan CSR perusahaan milik negara dan swasta di Kalbar," kata Gubernur Ria Norsan di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan Kalbar memiliki luas ekosistem mangrove mencapai lebih dari 162 ribu hektare yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.
Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan tutupan terbesar, yakni hampir 68 persen dari total provinsi. Dari segi biodiversitas, kata dia, terdapat 40 spesies mangrove, termasuk dua jenis langka di dunia yakni Bruguiera hainesii dan Kandelia candel.
"Masih ada lebih dari 14 ribu hektare lahan potensial untuk rehabilitasi mangrove. Ini peluang besar untuk memperkuat ketahanan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan, dan membuka ruang bagi ekonomi hijau," katanya.
Namun Norsan mengakui kerusakan mangrove masih menjadi tantangan akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman, tambak, pelabuhan, hingga penebangan ilegal untuk arang dan kayu bakar.
Ia menyebut lemahnya kelembagaan, keterbatasan pengetahuan masyarakat, serta faktor cuaca yang mempengaruhi waktu penanaman juga menjadi kendala.
"Perlu pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha. Edukasi, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum, harus berjalan beriringan dengan rehabilitasi," tuturnya.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengungkapkan selama lebih dari 17 tahun Indonesia belum memiliki perencanaan nasional yang menyeluruh untuk pengelolaan mangrove. Padahal Indonesia memiliki 3,4 juta hektare mangrove atau sekitar 20 persen dari total mangrove dunia.
"Mari kita lakukan penanganan mangrove secara presisi. Tidak boleh ada lagi aktivitas masif yang mengganggu ekosistem mangrove di seluruh provinsi," kata Menteri Hanif saat berkunjung ke Kalbar belum lama ini.
Ia mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk bersama-sama merumuskan rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
Partisipasi dunia usaha dalam rehabilitasi mangrove juga mendapat sorotan.
Direktur Utama PT Antam Tbk Achmad Ardianto menyatakan keterlibatan BUMN itu sejalan dengan komitmen perusahaan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang berdekatan dengan area operasi perusahaan.
"Hingga Juni 2025 Antam telah menanam lebih dari 1,16 juta bibit mangrove di lahan seluas 100 hektare di berbagai wilayah operasi, termasuk Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya," katanya.
Menurutnya, pemeliharaan ekosistem mangrove tidak hanya menjaga kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Antam juga berkolaborasi dengan kelompok tani hutan dan masyarakat pesisir dalam pelatihan pemulihan kawasan mangrove dan edukasi lingkungan.
Rakornas Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pontianak yang dilaksanakan pada Jumat (8/8) kemarin, diharapkan menjadi momentum bagi Kalbar untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir, demi keberlanjutan lingkungan serta warisan alam bagi generasi mendatang.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
