Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meninjau kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat yang berlokasi sementara di Gedung Balai Sertifikasi Provinsi Kalbar, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan siswa penerima program pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu itu.
"Saya meminta agar siswa laki-laki dan perempuan ditempatkan di gedung terpisah bila memungkinkan, sehingga mereka bisa belajar dengan lebih nyaman," kata Ria Norsan saat meninjau Sekolah Rakyat di BLKI Pontianak, Rabu.
Norsan menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan di Kalbar saat ini menampung 90 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dalam kunjungannya, Ria Norsan menekankan bahwa aspek kenyamanan peserta didik menjadi prioritas penyelenggara.
Ria Norsan juga memastikan seluruh fasilitas yang digunakan, meski sementara, tetap mendukung proses belajar.
"Alhamdulillah, saya melihat langsung kegiatan belajar di gedung sementara BLK dan Sentra Terpadu. Lokasi ini dipakai hingga pembangunan gedung sekolah permanen selesai," tuturnya.
Sekolah Rakyat di Pontianak membuka empat rombongan belajar (rombel) pada tahap awal, yakni dua untuk SD, satu untuk SMP, dan satu untuk SMA, dengan jumlah siswa per kelas 20–25 orang. Dari total 90 kuota, 81 siswa sudah terverifikasi, sementara sembilan lainnya masih melengkapi persyaratan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kalbar, Raminuddin, menegaskan proses seleksi siswa dilakukan ketat dengan verifikasi data dan kunjungan rumah oleh 600 petugas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDMPKH).
"Kami tidak ingin ada data fiktif. Kalau rumahnya mewah tapi mengaku miskin, pasti gugur. Semua diverifikasi langsung," tuturnya.
Ia menambahkan, meski rekrutmen guru dan kepala sekolah masih menunggu keputusan dari Kementerian Sosial, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kalbar sudah dilakukan untuk menyiapkan tenaga pengajar sementara.
"Dalam waktu dekat akan ada rapat lanjutan bersama Kemensos terkait penempatan guru dan kepala sekolah," katanya.
Sementara itu, pembangunan gedung permanen oleh Satker PUPR Kalbar ditargetkan rampung awal Agustus 2026. Dengan demikian, kegiatan belajar di lokasi sementara akan dipindahkan setelah fasilitas baru siap digunakan.
"Kami optimistis pertengahan Agustus kegiatan belajar sudah bisa dimulai di gedung permanen. Ini langkah besar untuk anak-anak Kalbar yang selama ini terkendala pendidikan karena keterbatasan ekonomi," kata Raminuddin.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
