Berita Indokalbar.com -->

17 Januari 2026

   Sabtu, Januari 17, 2026    Comment   

Warga tolak rencana kawasan transmigrasi di Dusun Nibung Bengkayang


Bengkayang - Warga Dusun Nibung, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), menggelar aksi pernyataan sikap menolak rencana penetapan kawasan transmigrasi di wilayah mereka.

Aksi tersebut dilakukan pada Jumat dengan membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan warga di pintu masuk gerbang perbatasan Dusun Nibung, sebagai bentuk penolakan terhadap hasil evaluasi lahan transmigrasi yang dinilai dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat.

Kepala Dusun Nibung Bernadus Awat menilai rencana penetapan wilayah Dusun Nibung sebagai kawasan transmigrasi dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses izin, sosialisasi, maupun persetujuan masyarakat.

"Penolakan ini muncul setelah adanya kehadiran tim evaluasi pelaksana penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi Paket A di wilayah kami," ujarnya.

Berdasarkan surat Bupati Bengkayang Nomor 500.18/KOUKMTRTK tertanggal 6 Januari 2026 Tentang Pelaksanaan Program Transmigrasi, disebutkan bahwa terdapat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Tingkat I Nomor 033 Tahun 1978 tanggal 6 Maret 1978 tentang pencadangan area tanah untuk penempatan transmigrasi seluas 1.320 hektare.

Namun demikian warga Dusun Nibung menilai dasar hukum tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan tanpa memperhatikan kondisi sosial, keberadaan masyarakat lokal, serta hak-hak pengelolaan lahan yang selama ini telah dimanfaatkan warga.

Dia mengatakan masyarakat telah menyampaikan penolakan sejak awal saat tim evaluasi datang ke wilayah mereka, namun penolakan tersebut tidak diindahkan.

“Masyarakat sudah menyampaikan penolakan ketika tim evaluasi datang ke Dusun Nibung, tetapi tetap dilanjutkan tanpa ada kesepakatan bersama,” kata Bernadus.

Ia menambahkan aksi pernyataan sikap dilakukan secara damai dengan mengedepankan kearifan lokal, dimana warga mengenakan busana adat sebagai simbol identitas dan bentuk penegasan hak atas wilayah mereka.

Melalui aksi tersebut, warga Dusun Nibung mendesak pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang serta instansi terkait untuk membatalkan hasil evaluasi lahan transmigrasi di wilayah mereka dan membuka ruang dialog yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh.

"Kita harap pemerintah dapat memperhatikan dan mempertimbangkan warga," ucap  Bernadus Awat.

Oleh : Narwati/ANTARA
   Sabtu, Januari 17, 2026    Comment   

Polres Sekadau Ungkap Kasus Narkotika

Foto: Tersangka beserta barang bukti narkoba


SEKADAU - Polres Sekadau mengungkap kasus tindak pidana narkotika pertama di wilayahnya sepanjang tahun 2026. Pengungkapan dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) pada Selasa (13/1/2026) dini hari di Kecamatan Sekadau Hilir.


Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasi Humas AKP Triyono mengatakan, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial N (29) warga Kabupaten Sintang, di sebuah rumah kos di Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, setelah melalui proses penyelidikan. 


"Petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika," kata AKP Triyono.


Barang bukti yang diamankan antara lain sabu dengan berat bruto 26,79 gram, ekstasi sebanyak 10 butir dengan berat bruto 4,55 gram, serta ganja dengan berat bruto 15,56 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan alat timbang digital dan satu unit handphone.


Hasil tes urine menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif narkotika. Dari keterangan awal, barang-barang tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Kabupaten Sekadau. Saat ini, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Sekadau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.


Terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.


AKP Triyono mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. 


"Ini bagian dari upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," pungkasnya.


16 Januari 2026

   Jumat, Januari 16, 2026    Comment   

Sekda Kapuas Ucapkan Selamat Isra Mi'raj

Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Dr Usis I Sangkai, S.Hut., beserta Istri 

KUALA KAPUAS - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Dr Usis I Sangkai, S.Hut., mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 16 Januari 2026.


Ia berharap peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Menurutnya, peristiwa Isra Mi'raj mengandung makna yang sangat mendalam, khususnya terkait perintah salat lima waktu sebagai kewajiban utama umat Islam yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan.


"Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas untuk terus memperbaiki kualitas ibadah, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari," ujar Usis.


Ia juga berharap semangat Isra Mi'raj dapat menjadi inspirasi dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah agar semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 


"Semoga dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, kita semua dapat mewujudkan Kapuas yang religius, harmonis, dan semakin maju," pungkasnya. (Fajar)


   Jumat, Januari 16, 2026    Comment   

Dinas PUPR Kapuas Komitmen Dukung Program Pembangunan Bupati

Foto: Potret pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan di kabupaten kapuas, kalimanatan tengah 

KUALA KAPUAS - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas, H Hargatin., ST, MT, menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program pembangunan yang dicanangkan Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno, SP.


Menurut H Hargatin, pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah perkotaan Kuala Kapuas terus menjadi perhatian utama Dinas PUPR. Sejumlah ruas jalan di dalam kota telah diperindah dan ditingkatkan kualitasnya sehingga kini lebih mulus dan nyaman dilalui masyarakat. Selain peningkatan jalan, Dinas PUPR juga melakukan penataan kota dengan pemasangan serta perbaikan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik perkotaan, guna mendukung keindahan kota sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.


"Kami di Dinas PUPR sangat siap membantu dan menyukseskan program Bupati Kapuas, khususnya dalam pembangunan infrastruktur," ujar H Hargatin saat berbincang dengan media ini, Jumat (16/1/2026).


Ia menambahkan, pada tahun 2026 ini Dinas PUPR Kabupaten Kapuas tidak hanya fokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga akan menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah pelosok. 


"Ke depan, kami akan berupaya membangun infrastruktur hingga ke pelosok-pelosok Kabupaten Kapuas, agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat," tegasnya.


H Hargatin menegaskan, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Dinas PUPR Kabupaten Kapuas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Fajar)


15 Januari 2026

   Kamis, Januari 15, 2026    Comment   

Pemadam Kebakaran Kalbar Bentuk Asosiasi untuk Perkuat Solidaritas dan Edukasi

Foto: Pemadam Kebakaran Kalbar Bentuk Asosiasi


PONTIANAK - Sejumlah pemadam kebakaran di Kalimantan Barat menggelar pertemuan untuk membentuk Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas dalam menjalankan misi sosial dan kemanusiaan. Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (14/1/2026) di Cafe Panglima, Jalan Panglima Aim, Kota Pontianak.


Penggagas pembentukan asosiasi, Ronny Kasimin, yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pemadam Kebakaran Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, mengatakan bahwa asosiasi ini dibentuk sebagai wadah bagi pemadam kebakaran dalam memberikan edukasi kepada relawan serta meningkatkan kapasitas dan peran mereka di tengah masyarakat. 


"Tujuan utama pembentukan asosiasi ini adalah memperkuat edukasi serta meningkatkan kemampuan para relawan pemadam kebakaran," ujar Ronny.


Menurutnya, pelatihan bagi relawan menjadi hal penting guna meningkatkan keterampilan dalam penanggulangan kebakaran, kegiatan penyelamatan, serta penanganan bencana daerah. Dengan kemampuan yang memadai, relawan diharapkan mampu bertindak cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat.


Selain itu, asosiasi ini juga diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta, khususnya dalam upaya mitigasi kebakaran. Langkah tersebut sejalan dengan landasan hukum yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagai garda terdepan penanggulangan kebakaran di masyarakat.


"Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta perlengkapan pemadam kebakaran juga harus mendapat perhatian serius," pungkasnya. (Ms)


   Kamis, Januari 15, 2026    Comment   

Wali Kota Pontianak minta percepatan belanja modal sejak awal tahun


Pontianak - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan belanja modal sejak awal tahun 2026 agar kualitas pekerjaan tetap terjaga dan tidak terkendala faktor cuaca maupun kondisi pasang air.

"Saya sudah perintahkan agar belanja modal mulai dilaksanakan sejak Januari dan Februari. Ini penting supaya pekerjaan tidak terlambat, kualitasnya terjaga, dan tidak terganggu musim hujan atau air pasang,” kata Edi saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 bersama para kepala OPD di Ruang Kerja Wali Kota Pontianak, Selasa (13/1).

Ia menjelaskan perjanjian kinerja merupakan kesepakatan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tahun 2026 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Dokumen tersebut menjadi dasar pengukuran kinerja kepala perangkat daerah dalam mewujudkan target pembangunan Kota Pontianak.

Selain percepatan fisik, Edi juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia meminta OPD lebih peka terhadap persoalan masyarakat di lapangan serta mendorong lahirnya inovasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan.

"Kinerja birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya bekerja secara administratif, tetapi hadir menjawab persoalan publik," katanya.

Pada kesempatan itu, Edi memaparkan hasil evaluasi penyerapan anggaran tahun 2025 yang secara umum mencapai sekitar 93 persen.

Namun, ia mengakui masih terdapat OPD dengan belanja modal besar yang penyerapannya belum optimal, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan.

Menurut ia, keterlambatan tersebut antara lain disebabkan proses lelang yang baru dimulai pada pertengahan tahun serta kendala teknis di lapangan.

Dibandingkan tahun 2024, tingkat penyerapan tahun 2025 juga mengalami selisih sekitar 0,7 persen akibat keterlambatan memulai pekerjaan.

"Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa terjadi karena beberapa faktor, seperti penghematan, pendapatan yang melebihi target, serta sisa dana lelang," kata Edi.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi, kecepatan, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Pekerjaan yang berlarut-larut akan membuat manfaat pembangunan terlambat dirasakan masyarakat.

"Yang paling penting itu cepat, transparan, dan peduli dengan lingkungan di mana kegiatan dilaksanakan," katanya.

Edi menambahkan perjanjian kinerja merupakan amanat regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Seluruh indikator kinerja utama  yang ditetapkan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak 2025–2029 dan rencana strategis masing-masing OPD.

Ia juga menekankan pentingnya distribusi kinerja hingga ke level individu aparatur sipil negara (ASN), sejalan dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2024 tentang mekanisme kerja ASN pasca penyederhanaan birokrasi.

"Kinerja organisasi tidak akan tercapai jika tidak ditopang kinerja individu yang jelas dan terukur," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa mengingatkan pentingnya OPD bersikap lebih reaktif dan inovatif dalam merespons persoalan publik.

Ia menilai pola kerja yang hanya bersifat rutinitas sudah tidak lagi memadai di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Menurut Bebby, lemahnya perencanaan dan pengelolaan data masih menjadi persoalan di sejumlah OPD sehingga berdampak pada lambatnya respons terhadap masalah di lapangan.

"OPD tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi harus mampu membaca persoalan dan bergerak cepat," katanya.

Ia menambahkan pengawasan terhadap kinerja OPD kini tidak hanya dilakukan DPRD, tetapi juga masyarakat melalui media sosial.

Kondisi itu, menurutnya, harus menjadi pemicu bagi perangkat daerah untuk lebih terbuka, adaptif, dan responsif dalam memberikan pelayanan publik.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

14 Januari 2026

   Rabu, Januari 14, 2026    Comment   

Polda Kalbar Minta Masyarakat Waspada terhadap Potensi Karhutla

Foto: Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H


PONTIANAK - Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal ini menyusul rilis data terbaru dari hasil analisis dinamika atmosfer dan pemodelan cuaca yang menunjukkan adanya tren penurunan curah hujan di sebagian besar wilayah Kalbar.


Berdasarkan analisis periode 1-12 Januari 2026, tercatat bahwa dalam empat hari terakhir wilayah Kalbar mulai mengalami penurunan intensitas hujan secara signifikan. Kondisi kering ini diprediksi akan terus berlanjut hingga minggu pertama Februari 2026.


Data prakiraan cuaca menunjukkan bahwa pada periode 19 Januari hingga 8 Februari 2026, akumulasi curah hujan di sebagian besar wilayah hanya berkisar antara 5-75 mm per minggu. Kategori rendah (0-50 mm/minggu) diprediksi menyasar wilayah strategis seperti:


- Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak

- Kota Singkawang dan Pontianak

- Kubu Raya, Sanggau, Sekadau, Kayong Utara, hingga Ketapang


Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran kepolisian telah menyiagakan personel untuk melakukan langkah mitigasi sedini mungkin. "Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar," ujar Bambang.


Polda Kalbar bersama instansi terkait akan meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika melihat adanya titik api agar bisa segera ditangani sebelum meluas dan mengganggu kesehatan serta aktivitas ekonomi.


Masyarakat diimbau untuk selalu memperbarui informasi melalui saluran resmi BMKG Kalimantan Barat, baik melalui aplikasi InfoBMKG maupun layanan kontak darurat di (0561) 721142. Kesiapsiagaan bersama menjadi kunci utama agar penurunan curah hujan ini tidak berujung pada bencana kabut asap yang merugikan banyak sektor di Kalimantan Barat.


   Rabu, Januari 14, 2026    Comment   

PWI dan MPR RI Bertemu, Bahas Peran Pers dalam Kehidupan Kebangsaan

Foto: Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/1/2026) sore


JAKARTA - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/1/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas makna profesi wartawan sebagai panggilan nurani dan peran pers dalam kehidupan kebangsaan.


Ahmad Muzani mengenang kembali perjalanannya sebagai wartawan dan bercerita tentang pengalamannya mengikuti ujian menjadi wartawan muda di PWI DKI Jakarta pada tahun 1991. Ia ditanya tentang prioritas jika menemukan kecelakaan di tengah jalan, apakah membantu korban atau menulis berita. Muzani mengaku memilih membantu korban terlebih dahulu, baru kemudian memberitakan peristiwa tersebut.


Bagi Muzani, kemanusiaan harus selalu berada di atas kepentingan apa pun. Ia menekankan bahwa menjadi wartawan bukan sekadar profesi, tapi panggilan hati untuk memperjuangkan kebenaran dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.


Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut baik refleksi yang disampaikan Ketua MPR RI tersebut. Menurutnya, kisah itu menjadi pengingat penting bagi seluruh insan pers tentang esensi profesi wartawan.


Pertemuan ini juga menjadi bagian dari komunikasi PWI dengan pimpinan lembaga negara menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. PWI secara resmi mengundang Ketua MPR RI untuk hadir pada peringatan HPN 2026. (**)


13 Januari 2026

   Selasa, Januari 13, 2026    Comment   

Kalbar perkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja


Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menyoroti masih tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia yang pada 2024 mencapai 319.224 kasus, sebagai peringatan serius bagi dunia usaha dan pemerintah untuk memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

"Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada pekerja yang kehilangan kemampuan kerja, bahkan nyawa, serta keluarga yang kehilangan sumber penghidupan," kata Harisson saat pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2026 di Pontianak, Kalbar, Selasa.

Menurut Harisson, setiap kecelakaan kerja menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengelolaan K3, mulai dari proses kerja yang tidak aman, peralatan yang tidak layak, hingga pengawasan yang belum optimal.

"Satu kecelakaan saja sudah menjadi alarm keras bahwa masih ada budaya keselamatan yang belum benar-benar mengakar," tuturnya.

Ia menegaskan penguatan K3 harus menjadi prioritas nasional karena berdampak langsung terhadap perlindungan tenaga kerja, produktivitas perusahaan, dan daya saing bangsa.

Dengan jumlah pekerja Indonesia yang mencapai lebih dari 146 juta orang, risiko kecelakaan kerja dinilai semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis.

"K3 mempengaruhi keselamatan pekerja, moral, kepercayaan, hingga kinerja dan daya saing. Jika K3 lemah, maka semua aspek itu ikut melemah," kata Harisson.

Ia mendorong agar pengelolaan K3 tidak lagi dilakukan secara sektoral, tetapi dibangun sebagai sebuah ekosistem yang terintegrasi, profesional, dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Priyono mengatakan Bulan K3 Nasional yang berlangsung setiap 12 Januari hingga 12 Februari menjadi momentum untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja.

"Melalui Bulan K3, kami mendorong peningkatan kesadaran, kepatuhan terhadap norma K3, serta penerapan Sistem Manajemen K3 di seluruh sektor," kata dia.

Dengan penguatan K3, Pemprov Kalbar berharap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif bagi tenaga kerja di Kalimantan Barat dan Indonesia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

12 Januari 2026

   Senin, Januari 12, 2026    Comment   

Akses perbatasan Sanggau-Malaysia terputus akibat banjir


Pontianak - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sejak Sabtu (10/1/2026) kemarin sampai saat ini memicu banjir yang merendam ratusan rumah warga serta memutus akses transportasi di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

"Luapan air akibat intensitas hujan tinggi membuat beberapa kecamatan terdampak, antara lain Kecamatan Entikong, Sekayam, Noyan, dan Beduai. Kodim 1204/Sanggau bersama instansi terkait langsung menerjunkan personel untuk melakukan pemantauan dan membantu penanganan bencana di lapangan," kata Komandan Kodim 1204/Sanggau, Letkol Kav Slamet Purwanto, melalui rilisnya, Senin.

Berdasarkan laporan hingga Minggu (11/1/2026), pukul 08.30 WIB, Kecamatan Sekayam menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Banjir merendam Desa Pengadang, Desa Sotok, dan Desa Balai Karangan dengan ketinggian air bervariasi hingga mencapai dua meter di sejumlah titik.

Di Desa Pengadang, banjir menggenangi sekitar 45 hektare lahan dan berdampak terhadap 138 kepala keluarga. Di Desa Sotok, sebanyak 185 kepala keluarga terdampak, sementara di Desa Balai Karangan sedikitnya 471 rumah terendam sehingga aktivitas masyarakat lumpuh.

Selain permukiman, banjir juga menggenangi Jalan Lintas Malindo yang menghubungkan Sekayam–Entikong serta jalur Balai Karangan–Sekayam–Senaning. Ketinggian air di ruas jalan tersebut mencapai sekitar 115 sentimeter sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat maupun roda enam.

"Akses sementara hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dengan bantuan rakit dan perahu milik warga," katanya.

Sementara itu, kondisi di Kecamatan Entikong dilaporkan mulai berangsur membaik. Air sudah surut dan warga mulai membersihkan sisa lumpur di rumah masing-masing.

Di Kecamatan Beduai, banjir melanda Dusun Beringin dan Dusun Beduai, Desa Bereng Bekawat. Sebanyak 60 kepala keluarga terdampak dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter. Jalan Lintas Malindo Beduai–Sekayam juga masih tergenang setinggi 10 hingga 15 sentimeter dan memerlukan kewaspadaan pengguna jalan.

Kodim 1204/Sanggau bersama Satgas Pamtas Yon Arhanud 1/Kostrad, BPBD, Polri, dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan upaya penanganan di wilayah terdampak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan korban jiwa.

Dandim 1204/Sanggau menyatakan pihaknya siaga 24 jam untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan debit air, serta mengimbau masyarakat segera melapor apabila kondisi memburuk.

"Hingga Minggu siang kemarin, hujan masih mengguyur sebagian wilayah Sanggau dan genangan banjir di sejumlah titik belum menunjukkan tanda-tanda surut signifikan," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda