Tabligh Akbar dan Sholawat Bersama dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

Indokalbar    Kamis, September 11, 2025    Comment   

Tabligh Akbar dan Sholawat Bersama dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

Foto: Tabligh Akbar dan Sholawat bersama di Masjid Agung Sultan Anum Kabupaten Sekadau 

SEKADAU – Masyarakat Kabupaten Sekadau akan menggelar Tabligh Akbar dan Sholawat Bersama di Masjid Agung Sultan Anum Sekadau Hilir pada Ahad, 14 September 2025, mulai pukul 12.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini mengusung tema “Al-Qur’an Jalan Hidupku” dan menghadirkan muballigh nasional, KH. Muhammad Nur Effendi.

Acara ini terselenggara atas kerja sama berbagai lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi Islam di Kabupaten Sekadau. Selain tabligh akbar, panitia juga mengajak jamaah untuk menyiapkan infaq dan wakaf terbaik yang akan disalurkan untuk program Pembinaan Al-Qur’an di pelosok Kalimantan.

Melalui momentum Maulid Nabi SAW ini, diharapkan umat Islam semakin meneladani akhlak Rasulullah serta menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kecintaan kepada Al-Qur’an dan Rasulullah. (Ms)

DPRD Kalbar serahkan aspirasi mahasiswa ke pimpinan DPR RI

Indokalbar    Rabu, September 10, 2025    Comment   

DPRD Kalbar serahkan aspirasi mahasiswa ke pimpinan DPR RI

Pontianak - Ketua Fraksi dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyerahkan poin aspirasi para mahasiswa kepada Wakil Ketua DPR RI serta sejumlah Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalbar dalam audiensi di Gedung DPR RI.

"Audiensi tersebut membahas aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar yang selama lima hari terakhir melakukan aksi demonstrasi di Pontianak, termasuk tuntutan 17+8 poin serta berbagai persoalan strategis daerah," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, di Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan seluruh aspirasi yang disuarakan masyarakat sudah diteruskan kepada pimpinan DPR RI sebagai bentuk komitmen DPRD Kalbar dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

"Tuntutan 17+8 itu memang ada yang sudah dipenuhi, namun kami juga membawa permasalahan lain di Kalbar, terutama masalah Program Keluarga Harapan (PKH), pertambangan emas tanpa izin (PETI), masalah perkebunan sawit, serta sistem bagi hasil yang masih tidak adil bagi Kalbar," tuturnya.

Zulfydar menyoroti bahwa Kalbar sebagai salah satu daerah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar di Indonesia justru hanya memperoleh dana bagi hasil (DBH) yang relatif kecil.

"Tahun lalu, DBH mencapai lebih dari Rp50 miliar, namun sekarang jauh menurun. Ini sangat merugikan daerah. Belum lagi dari sektor pertambangan dan hasil alam lainnya yang cukup besar, tetapi bagi hasilnya tidak sebanding dengan kontribusi Kalbar terhadap devisa negara," katanya.

Selain itu, DPRD Kalbar juga meminta pemerintah pusat melalui Bappenas untuk mempercepat operasional penuh dan penyediaan fasilitas di Pelabuhan Internasional Kijing. Menurutnya, keberadaan pelabuhan itu akan berdampak besar bagi pencatatan ekspor barang asal Kalbar yang berkaitan dengan perhitungan DBH.

"Pelabuhan Kijing harus menjadi pintu strategis bagi ekspor-impor agar perputaran ekonomi Kalbar meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi dari luar daerah," kata Zulfydar.

Dirinya berharap, audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menjembatani aspirasi masyarakat Kalbar, khususnya terkait keadilan fiskal, peningkatan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada daerah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkot Singkawang bangun jalan lingkar atasi kemacetan lalu lintas

Indokalbar    Rabu, September 10, 2025    Comment   

Pemkot Singkawang bangun jalan lingkar atasi kemacetan lalu lintas

Kota Singkawang - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, membangun jalan lingkar barat untuk mengatasi terjadinya kemacetan lalu lintas di daerah itu.

Pembangunan jalan lingkar ini membutuhkan anggaran Rp35 miliar untuk pembebasan lahan namun dapat ditekan sehingga berkurang menjadi Rp11 miliar.

"Untuk pengadaan lahan yang harusnya Rp35 miliar tetapi dapat ditekan menjadi Rp11 miliar. Hal ini berkat partisipasi masyarakat yang rela menghibahkan tanah mereka demi kelancaran pembangunan infrastruktur strategis tersebut," kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kota Singkawang Awang Diko di Singkawang, Rabu.

Ia mengatakan kebutuhan awal untuk pengadaan lahan tahap pertama Jalan Lingkar Barat (Sedau–Kuala) diperkirakan mencapai Rp35 miliar. Namun, dengan adanya hibah tanah dari masyarakat, beban anggaran pemerintah dapat ditekan signifikan.

“Per 2 Mei 2025 terdapat 7 bidang tanah hibah, tetapi hingga 3 September sudah ada 33 bidang tanah hibah atau 45,47 persen. Sehingga dari Rp35 miliar kebutuhan awal, kini cukup Rp11 miliar,” kata Awang.

Ia menambahkan tahap pertama pembangunan Jalan Lingkar Barat akan membentang sepanjang 6,73 kilometer dengan lebar 35 meter dan membutuhkan lahan sekitar 23,55 hektare. Proyek ini diproyeksikan dimulai tahun 2026, menyusul penyelesaian seluruh proses administrasi dan pengadaan lahan.

Partisipasi masyarakat, menurut Awang, tidak terlepas dari pendekatan yang dilakukan Pemkot Singkawang, termasuk peran Wali Kota yang turun langsung memberikan pemahaman kepada warga.

“Ibu Wali Kota selalu mengajak masyarakat 'door to door' agar mendukung pembangunan. Dukungan warga yang ikhlas menghibahkan tanah ini sangat berarti bagi pemerintah,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghargaan, Pemkot Singkawang akan memberikan piagam dan membangun tugu prasasti yang mencantumkan nama-nama warga yang menghibahkan lahan.

Upaya ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak masyarakat untuk turut mendukung pembangunan.

Sementara itu, untuk tahap kedua pembangunan Jalan Lingkar Barat–Lingkar Utara (Kuala–Semelagi Kecil), panjang jalan yang akan dibangun mencapai 6,18 kilometer dengan lebar 35 meter.

Proyek ini membutuhkan lahan sekitar 21,63 hektare dan diperkirakan kembali membutuhkan dukungan besar masyarakat.

“Total panjang pembangunan Jalan Lingkar Barat nantinya 14 kilometer. Jika pola hibah tanah terus berlanjut maka beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah akan semakin ringan,” ujar Awang.

Menurut dia, keberadaan jalan lingkar ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga solusi atas kemacetan yang selama ini kerap terjadi terutama pada hari-hari besar keagamaan.

Jalan baru juga akan memperlancar arus distribusi barang dan membuka akses pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pinggiran kota.

“Pemerintah harus mencari solusi mengingat volume kendaraan setiap tahun terus bertambah. Dengan adanya jalan lingkar, tata kelola kota akan lebih baik dan masyarakat juga mendapat manfaat langsung,” ujar Awang.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkab Kubu Raya Komitmen Perkuat Pesantren denga

Indokalbar    Rabu, September 10, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya Komitmen Perkuat Pesantren denga

 

Foto: H. Sujiwo menghadiri acara dzikir, tausiah, dan pelantikan pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kubu Raya periode 2025–2030 di Aula Kantor Bupati, Rabu (10/9/2025).

KUBURAYA - Komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pesantren di Kubu Raya semakin nyata. Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, menegaskan bahwa seluruh pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya wajib mendapatkan hibah bantuan sosial (bansos) mulai tahun depan.

"Untuk tahun depan, hibah bansos pesantren harus tuntas. Semua pondok yang sudah punya izin operasional dan benar-benar eksis akan mendapatkan. Jangan ada lagi yang tidak tersentuh," tegas H. Sujiwo dalam acara dzikir, tausiah, dan pelantikan pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kubu Raya periode 2025–2030 di Aula Kantor Bupati, Rabu (10/9/2025).

Bupati menekankan bahwa bantuan tersebut murni untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk politik. "Pilkada sudah selesai. Tidak ada lagi kosong satu, kosong dua, atau kosong tiga. Hibah ini murni untuk pesantren," ujarnya.

Sujiwo juga menargetkan pencairan hibah lebih cepat. "Paling lambat bulan Maret 2026 dana hibah sudah masuk ke rekening pondok pesantren. Jadi tidak perlu menunggu lama," katanya.

Tak hanya itu, Bupati juga menyinggung fasilitas jalan menuju pesantren yang masih banyak terkendala. Menurutnya, infrastruktur adalah kunci agar orang tua semakin percaya diri menyekolahkan anak-anaknya ke pondok. "Bagaimana orang tua mau mengirim anaknya ke pesantren kalau jalannya saja sempit dan tidak layak. Ini harus kita perbaiki bersama," tegas Sujiwo.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, menilai peran pesantren adalah semangat baru dalam pendidikan Islam. Ia menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan 20 persen juga harus menyentuh pesantren, bukan hanya sekolah negeri. "Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, daerah harus menjadikannya rujukan. Di Kubu Raya, kita sudah punya Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Ini kemajuan besar," jelasnya.

Acara yang juga dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M itu berlangsung khidmat, dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, dan para pengasuh pondok pesantren se-Kubu Raya. (Ms)

Satlantas Polres Sekadau Gelar Kegiatan Humanis dengan Polwan di Bus Sekolah

Indokalbar    Rabu, September 10, 2025    Comment   

Satlantas Polres Sekadau Gelar Kegiatan Humanis dengan Polwan di Bus Sekolah

Foto: Polwan dampingi pelajar dalam bus sekolah 

SEKADAU - Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 Tahun 2025, Satlantas Polres Sekadau menggelar kegiatan humanis dengan menempatkan personel Polwan di dalam bus sekolah. Program ini dilaksanakan pada Rabu (10/9) bertepatan dengan jam keberangkatan anak sekolah.

Dua armada bus yang didampingi oleh Polwan adalah bus milik Dinas Perhubungan Sekadau dan mini bus PT TBSM. Suasana pun terlihat berbeda, anak-anak tampak ceria dan antusias ketika berinteraksi langsung dengan Polwan yang menemani mereka sepanjang perjalanan.

Kegiatan ini melibatkan enam sekolah, yaitu SMP Negeri 8 Sekadau Hilir, SMP Negeri 1 Sekadau Hilir, SMA Karya, SMK Keling Kumang, SMP Negeri 10 Sekadau Hilir, serta Sekolah Luar Biasa Kabupaten Sekadau.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo melalui Kasat Lantas IPTU Sudarsono mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan kedekatan Polantas dengan pelajar sekaligus menanamkan disiplin berlalu lintas sejak dini. "Personel Polwan mendampingi langsung di bus sekolah, memastikan ketertiban naik turun pelajar, mengawasi jalur perjalanan, sekaligus memberikan edukasi keselamatan," ujar IPTU Sudarsono.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keselamatan lalu lintas harus menjadi tanggung jawab bersama. "Kami ingin para pelajar memahami aturan sejak dini, agar kelak bisa menjadi pelopor keselamatan di jalan raya," imbuhnya.

Usai kegiatan, personel Satlantas Polres Sekadau bersama sopir bus sekolah menggelar ngopi bareng di sebuah warkop. Momen santai ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat komitmen menjaga keselamatan anak-anak di jalan.

Respon dari pihak sekolah dan pelajar pun sangat positif. Guru merasa terbantu dalam memastikan keamanan siswa, sementara para pelajar senang karena mendapat perhatian langsung dari kepolisian.

Polres Kubu Raya Gelar Sertijab Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek

Indokalbar    Selasa, September 09, 2025    Comment   

Polres Kubu Raya Gelar Sertijab Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek

Foto: Upacara Sertijab 11 Pejabat Utama dan Kapolsek di Halaman Mapolres Kuburaya.

KUBURAYA – Polres Kubu Raya menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama (PJU) dan Kapolsek jajaran di halaman Mapolres Kubu Raya, Selasa (9/9/2025). Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika, memimpin jalannya upacara.

Dalam amanatnya, AKBP Kadek Ary menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. "Jabatan ini adalah amanah. Jalankan dengan penuh tanggung jawab, tetap menjaga marwah institusi, dan layani masyarakat dengan ikhlas," ujarnya.

Pergantian jabatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari dinamika organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Kapolres meminta pejabat baru untuk segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, tidak ragu berinovasi dalam pelayanan publik, serta membangun sinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Sertijab kali ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kapolda Kalimantan Barat Nomor KEP/289/VIII/2025 tertanggal 27 Agustus 2025. Sejumlah posisi strategis di tubuh Polres Kubu Raya mengalami pergeseran, di antaranya:

1. AKP Hafiz Febrandani, S.Tr.K., S.I.K., dari PS Kasat Reskrim Polres Kubu Raya menjadi PS Kanit 3 Ditreskrimsus Polda Kalbar.

2. IPTU Nunut Rivaldo Simanjuntak, S.Tr.K., S.I.K., dari Pama Polda Kalbar menjadi PS Kasat Reskrim Polres Kubu Raya.

3. AKP Prambudi Priyanggodo, S.H., dari Kapolsek Sungai Ambawang menjadi PS Kanit 2 Subditwisata Ditpamobvit Polda Kalbar.

4. IPTU Reyden Fidel Armada, S.Tr.K., M.H., dari Pamin 1 Urrenmin Spripim Polda Kalbar menjadi PS Kapolsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya.

5. AKP Srinanto, S.A.P., dari Kasatintelkam Polres Kubu Raya menjadi Kasatintelkam Polres Singkawang.

6. IPTU Iman Kurniawan, S.H., dari Polres Kapuas Hulu menjadi Kasatintelkam Polres Kubu Raya.

7. AKP Bambang Sulistyo, dari Kasat Binmas Polres Kubu Raya menjadi Kasubbagbekpal Baglog Polres Kubu Raya.

8. AKP I Komang Suparmi, dari Polsek Sungai Raya menjadi Kasat Binmas Polres Kubu Raya.

9. IPDA Rachmatul Isani Fachri, S.H., dari Kapolsek Batu Ampar menjadi Pama Polres Kubu Raya.

10. IPTU Fahrizal Hasyim, S.H., dari Kapolsek Kuala Mandor B menjadi Kapolsek Batu Ampar.

11. IPDA Achmad Al Ghazali, S.H., M.H., dari Ditreskrimum Polda Kalbar menjadi Kapolsek Kuala Mandor B.

Mengakhiri amanatnya, Kapolres kembali menekankan pentingnya dedikasi dan integritas. "Segera menyesuaikan diri, tunjukkan dedikasi, dan hadirkan pelayanan yang humanis. Mutasi bukan akhir, melainkan awal dari tantangan baru," ucap AKBP Kadek Ary.

UPB dan CSIS Gelar Diskusi Publik Bahas Tantangan Rivalitas Geopolitik dan Implikasinya bagi Indonesia

Indokalbar    Selasa, September 09, 2025    Comment   

UPB dan CSIS Gelar Diskusi Publik Bahas Tantangan Rivalitas Geopolitik dan Implikasinya bagi Indonesia

Foto: UPB dan CSIS Gelar Diskusi Publik Bahas Tantangan Rivalitas Geopolitik dan Implikasinya bagi Indonesia di Gedung Rektorat UPB.

PONTIANAK - Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak bekerja sama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Tantangan Rivalitas Geopolitik dan Implikasinya bagi Indonesia” pada Selasa (9/9/2025) di Gedung Rektorat UPB.

Diskusi ini menghadirkan tiga peneliti CSIS, yaitu Dandy Rafitrandi, Lina A. Alexander, dan Andrew W. Mantong, serta Ketua Bawaslu Kalbar, Mursyid Hidayat, S.Sos., M.H., sebagai pembicara. Acara ini dimoderatori oleh Dr. Donna Youlla, SF., MEM.

Rektor UPB, Dr. Purwanto, S.H., M.Hum., FCBArb., FIIArb., menekankan pentingnya forum akademik sebagai ruang bagi mahasiswa untuk memahami dinamika global. "Perubahan geopolitik dunia berdampak langsung pada Indonesia. Karena itu, mahasiswa perlu mendapat pemahaman yang mendalam agar mampu berkontribusi dalam menjaga kepentingan bangsa," ujarnya.

Ketua Pembina Yayasan Panca Bhakti Pontianak, Jusuf Wanandi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, pemahaman geopolitik harus menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan global. "Geopolitik bukan sekadar isu antarnegara, tetapi menyangkut masa depan Indonesia. Generasi muda, khususnya mahasiswa, harus membekali diri dengan wawasan internasional agar dapat menjaga kepentingan nasional di tengah rivalitas global," tegasnya.

Foto: Peserta diskusi publik di gedung rektorat UPB

Sementara itu, Mantan Menteri Luar Negeri RI, Dr. Hassan Wirajuda, S.H., menekankan bahwa posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia harus senantiasa berlandaskan prinsip bebas-aktif. "Indonesia memiliki modal besar sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20. Tantangan geopolitik global justru harus menjadi peluang bagi kita untuk memainkan peran sebagai penengah, pembangun jembatan, dan penggerak kerja sama internasional," ungkapnya.

Diskusi publik yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini dihadiri oleh sivitas akademika UPB, mahasiswa lintas fakultas, serta undangan eksternal. Para peserta antusias mengikuti sesi tanya jawab yang menyoroti berbagai isu, mulai dari persaingan Amerika Serikat–Tiongkok, dinamika Asia Tenggara, hingga strategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. (Ms)

Polres Sekadau Gelar Upacara Sertijab Tiga Pejabat Utama

Indokalbar    Selasa, September 09, 2025    Comment   

Polres Sekadau Gelar Upacara Sertijab Tiga Pejabat Utama

Foto: Upacara serah terima jabatan tiga pejabat utama polres sekadau di Mapolres Sekadau, Selasa (9/9/2025)

SEKADAU - Kapolres Sekadau, AKBP Donny Molino Manoppo, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tiga Pejabat Utama (PJU) di Mapolres Sekadau, Selasa (9/9/2025). Sertijab ini menindaklanjuti Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor KEP/662/VIII/2025 dan KEP/663/VIII/2025 tertanggal 28 Agustus 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polda Kalbar.

Dalam kesempatan itu, Kapolres AKBP Donny mengatakan bahwa sertijab merupakan dinamika organisasi yang wajar sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, sekaligus peningkatan kinerja. "Proses ini didasarkan pada penilaian dan evaluasi kinerja secara sistematis dan komprehensif, dengan mempertimbangkan profesionalitas, komitmen, dan integritas," kata AKBP Donny.

AKBP Donny juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah sekaligus kepercayaan yang mengandung konsekuensi besar. Karena itu, setiap pejabat dituntut menunjukkan kinerja terbaik demi membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Ia menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi yang diberikan serta berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas yang diemban.

Berikut adalah daftar pejabat yang melaksanakan sertijab:

1. AKP I Nengah Muliawan, S.H., menjabat Kabagren Polres Sekadau, sebelumnya Kabagops Polres Melawi.

2. IPTU Triyono, S.H., menjabat Kasi Humas Polres Sekadau, sebelumnya Kapolsek Belitang Hilir.

3. IPTU Jessi Sinarta Sianturi, S.H., menjabat Kapolsek Belitang Hilir, sebelumnya Kasat Tahti Polres Sekadau.

Upacara sertijab turut dihadiri Wakapolres Sekadau, Kompol Asep Mustopa Kamil, S.H., M.H., jajaran PJU, Bhayangkari Cabang Sekadau, serta seluruh personel Polres Sekadau.

Bank Kalbar Ukir Sejarah Emas, Raih Predikat Tertinggi TOP GRC Awards 2025

Indokalbar    Selasa, September 09, 2025    Comment   

Bank Kalbar Ukir Sejarah Emas, Raih Predikat Tertinggi TOP GRC Awards 2025

 Foto: Penganugerahan Peraih Penghargaan TOP GRC Awards 2025 yang dilaksanakan di Hotel Raffles Kuningan Jakarta, Senin, 8 September 2025

JAKARTA - Bank Kalbar kembali menorehkan tinta emas dalam sejarahnya. Pada ajang TOP GRC Awards 2025 yang dilaksanakan di Hotel Raffles Kuningan Jakarta, Senin, 8 September 2025, Bank Kalbar sukses meraih penghargaan tertinggi TOP GRC Awards #5 Star. Penghargaan ini menegaskan keunggulan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan di level "Beyond Excellent".

Penghargaan bergengsi ini digelar oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkemuka seperti Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA, ICoPI, PaGi, serta akademisi Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam seremoni penganugerahan, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, menerima langsung penghargaan tersebut.

Tak hanya itu, Rokidi juga dinobatkan sebagai The Most Committed GRC Leader 2025, sebuah mahkota prestisius yang diberikan kepada pemimpin visioner dengan komitmen kuat dalam memperkuat infrastruktur, membangun sistem, serta menegakkan implementasi GRC di Bank Kalbar.

"Penghargaan ini adalah cermin nyata dari kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan seluruh insan Bank Kalbar. Meraih predikat tertinggi TOP GRC Awards 2025 #5 Star dan gelar The Most Committed GRC Leader 2025 membuktikan bahwa Bank Kalbar mampu bersaing bahkan melampaui ekspektasi di tingkat nasional," ujar Rokidi.

Kebanggaan Kalimantan Barat semakin lengkap dengan dianugerahkannya penghargaan The Most Committed Shareholder on GRC 2025 kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, selaku pemegang saham mayoritas Bank Kalbar.

"Sebagai pemegang saham mayoritas, saya merasa bangga dan terhormat atas pencapaian luar biasa ini. Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi, tetapi juga tekad seluruh pemegang saham untuk menjadikan Bank Kalbar sebagai bank daerah yang kuat, terpercaya, dan berkelas nasional," tegas Ria Norsan.

Momentum bersejarah ini juga turut dihadiri oleh Bupati Mempawah, Erlina, selaku Pemegang Saham Bank Kalbar, yang memberikan dukungan nyata terhadap komitmen dan prestasi gemilang Bank Kalbar di kancah nasional.

Dengan capaian gemilang ini, Bank Kalbar tidak hanya meraih penghargaan, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai simbol tata kelola, kebanggaan Kalimantan Barat, dan representasi perbankan daerah yang berkelas nasional.

BPKP arahkan BPOM perkuat manajemen risiko pengawasan obat-makanan

Indokalbar    Senin, September 08, 2025    Comment   

BPKP arahkan BPOM perkuat manajemen risiko pengawasan obat-makanan

Pontianak - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Rudy M. Harahap menekankan pentingnya penerapan budaya risiko di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) guna memperkuat tata kelola pengawasan obat dan makanan.

"Budaya sadar risiko penting untuk kita tanamkan, bukan hanya dalam level kebijakan, tetapi juga dalam praktik sehari-hari," kata Rudy saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Balai Besar POM (BBPOM) di Pontianak, Senin.

Menurutnya, budaya risiko akan membantu BPOM mengantisipasi, mencegah, dan mengurangi, potensi masalah sejak dini. Ia menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan rantai berkesinambungan, mulai dari produksi, perizinan, distribusi, hingga pengawasan pascaproduksi.

"Jika salah satu mata rantai ini lemah, risiko terhadap kesehatan masyarakat akan meningkat. Karena itu manajemen risiko harus berjalan konsisten dan terintegrasi," tuturnya.

Rudy menjelaskan kesadaran akan risiko bukan dimaksudkan untuk menambah beban organisasi, melainkan memperkuat sistem pengendalian internal. Dengan begitu, koordinasi antarunit dapat ditingkatkan dan setiap lini memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat.

Ia juga menyoroti risiko lain yang harus diantisipasi BPOM, seperti tumpang tindih kewenangan, potensi penyuapan, tekanan dari pelaku pelanggaran, hingga perlunya koordinasi lintas lembaga.

"Manajemen risiko di BPOM tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bersinergi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Badan Standardisasi Nasional," katanya.

Rudy menegaskan  manajemen risiko adalah budaya kerja yang harus ditanamkan di setiap lini agar pengawasan obat dan makanan semakin kuat dan kepercayaan publik dapat terjaga.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA