Kundori dan Deska Jadi Peserta Penuh di Kongres Persatuan PWI 2025

Indokalbar    Sabtu, Agustus 30, 2025    Comment   

Kundori dan Deska Jadi Peserta Penuh di Kongres Persatuan PWI 2025

Foto: Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat, Kundori dan Sekretaris Deska Irnan Syafara bersama Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria di Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (30/08/2025).

JAKARTA – Kongres Persatuan PWI 2025 yang digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, pada Sabtu (30/08/2025), dihadiri oleh dua peserta penuh dari PWI Kalbar, yakni Kundori selaku Ketua dan Deska Irnan Syafara Adila Putra selaku Sekretaris.

Kongres Persatuan PWI 2025 ini digelar dalam rangka pemilihan Ketua Umum PWI masa periode 2025 - 2030, dengan diikuti dua calon, Akhmad Munir dan Hendry Ch Bangun.

Kundori menyebutkan, bahwa untuk PWI Kalbar sendiri memiliki hak satu suara yang akan diberikan langsung oleh Ketua PWI Kalbar. Dirinya berharap, siapapun yang terpilih nantinya, PWI Kalbar akan siap mendukung.

“Kami sangat berharap kongres berjalan dengan aman, damai—sejalan dengan tema kongres yakni “Bangkit Bersatu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kundori menegaskan komitmen PWI Kalbar untuk terus membesarkan organisasi serta menjaga soliditas ke depan. Ia juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan persoalan internal dengan cara yang bijak.

“Konflik di tubuh PWI tentu menjadi evaluasi kita bersama. Kalau ada permasalahan organisasi sebaiknya dapat diselesaikan dengan bijak secara internal,” tambahnya.

Ia pun berharap adanya dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) demi kemajuan daerah dan kemajuan organisasi PWI secara nasional. (**)

Kongres Persatuan PWI 2025 Dihadiri Lima Peninjau dari Kalbar

Indokalbar    Sabtu, Agustus 30, 2025    Comment   

Kongres Persatuan PWI 2025 Dihadiri Lima Peninjau dari Kalbar

Foto: Lima Peninjau asal PWI Kalbar dalam Kongres Persatuan PWI 2025 yang digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/8/2025)

JAKARTA – Kongres Persatuan PWI 2025 yang digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/8/2025), turut dihadiri lima peninjau dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat.

Kelima peninjau tersebut yakni Muhammad Al Jauhari Fatria (Bendahara), Arman Hairiadi (Wakil Ketua Bidang Organisasi), L Sahat Tinambunan (Wakil Ketua Bidang Kerja Sama), M Eliazer Partoguan (Wakil Bendahara), serta Fikri Akbar (Anggota) mewakili Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalbar, Gusti Yusri.

Selain peninjau, Kongres Persatuan PWI 2025 ini dihadiri dua peserta penuh, yakni Kundori selaku Ketua PWI Kalbar dan Deska Iran Syafara Adila Putra selaku Sekretaris PWI Kalbar.

Arman Hairiadi dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapan, agar kongres ini mampu memperkuat konsolidasi organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

“Kami berharap kongres ini menjadi langkah menjadikan PWI semakin solid ke depannya. Kami selaku peninjau ingin memastikan pemilihan ketua umum berjalan sesuai aturan PD/PRT dan mekanisme organisasi. Siapapun yang terpilih, PWI Kalbar akan mendukung penuh demi membawa dampak positif, khususnya bagi Kalbar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kesatuan organisasi agar tidak terjadi lagi dualisme kepengurusan, baik di pusat maupun daerah, yang dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan.

“PWI Kalbar siap membangun kemitraan dan mendorong kemajuan organisasi ke depan. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami untuk menghadiri kongres ini,” tambahnya.

Kongres Persatuan PWI 2025 ini diikuti oleh perwakilan anggota PWI dari seluruh daerah di Indonesia, dan menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menatap masa depan dengan lebih solid. (**)

Kalbar luncurkan program AKASIA percepat dokumen kependudukan

Indokalbar    Jumat, Agustus 29, 2025    Comment   

Kalbar luncurkan program AKASIA percepat dokumen kependudukan

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan Program Aksi Kolaborasi Akta Pencatatan Sipil Untuk Semua (AKASIA) 2025, sebagai langkah percepatan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat di seluruh wilayah tersebut.

"Pencatatan sipil bukan sekadar urusan administratif karena di balik selembar akta kelahiran, akta perkawinan, atau kartu identitas, ada pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang sebagai warga yang sah. Identitas inilah yang menjadi pintu masuk untuk mengakses pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial. Karena itu, pencatatan sipil adalah bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson," kata Harisson di Pontianak, Jumat.

Harisson menegaskan, komitmen pemerintah untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil.

Menurutnya, dokumen kependudukan bukan sekadar berkas administratif, melainkan simbol pengakuan negara terhadap keberadaan warganya.

Ia menjelaskan, program AKASIA dirancang sebagai gerakan bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal. Tujuannya adalah memastikan tidak ada satu pun warga Kalbar yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

"Data kependudukan yang valid sangat menentukan dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga kebijakan publik. Jika data tidak valid, maka pembangunan pun akan berjalan tidak tepat sasaran," tuturnya.

Harisson mencontohkan masih adanya kasus anak di pedalaman yang tidak dapat bersekolah karena belum memiliki akta kelahiran, atau lansia yang tidak bisa mengakses BPJS Kesehatan akibat belum memiliki KTP. Menurutnya, hal ini tidak boleh lagi terjadi dan menjadi alasan kuat percepatan kepemilikan dokumen melalui AKASIA.

"Inovasi ini menjadi solusi nyata agar masyarakat Kalbar, baik di kota maupun pelosok desa, dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Dokumen tersebut bukan hanya bukti identitas, tetapi juga kunci untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak, perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pindah Datang Penduduk Non Permanen, Mela Oktaviani, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Menurutnya, tantangan terbesar pencatatan sipil di Kalbar adalah keterbatasan akses masyarakat di wilayah terpencil dan tingginya mobilitas penduduk.

"Pencatatan sipil harus dirancang fleksibel, cepat, dan mampu menjangkau semua kelompok masyarakat. Program AKASIA adalah langkah maju untuk memastikan semua penduduk, termasuk yang berpindah tempat tinggal, tetap tercatat secara sah," kata dia.

Ia memastikan pihaknya siap bersinergi dengan Dukcapil provinsi maupun kabupaten/kota dalam pendataan, pemutakhiran data, serta fasilitasi administrasi kependudukan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pos Kamling Murai Sekadau Raih Juara I Lomba Satkamling Tingkat Polda Kalbar 2025

Indokalbar    Jumat, Agustus 29, 2025    Comment   

Pos Kamling Murai Sekadau Raih Juara I Lomba Satkamling Tingkat Polda Kalbar 2025

Foto: Penyerahan piagam penghargaan dan tropi dilakukan langsung oleh Dirbinmas Polda Kalbar, Kombespol Wirdenis Herman, kepada Pos Kamling Murai yang diwakili KBO Satbinmas Polres Sekadau, IPDA Firmansyah

SEKADAU - Pos Kamling Murai, RT 21/RW 07, Dusun Sungai Kapar Hulu, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, berhasil keluar sebagai juara pertama Lomba Satkamling Tingkat Polda Kalbar Tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti sinergi kuat antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

Penyerahan piagam penghargaan dan tropi dilakukan langsung oleh Dirbinmas Polda Kalbar, Kombespol Wirdenis Herman, kepada Pos Kamling Murai yang diwakili KBO Satbinmas Polres Sekadau, IPDA Firmansyah. Kegiatan ini bersamaan dengan Rapat Anev Capaian Indeks Community Polising (ICP) Triwulan III Tahun 2025 di Hotel Gajah Mada Pontianak, Kamis (28/8).

Selain Pos Kamling Murai, juara kedua diraih Pos Kamling RT 04/RW 01 Kelurahan Ladang, Sintang, sedangkan juara ketiga ditempati Pos Kamling Valestin, Pontianak Barat. Sementara itu, Pos Kamling Desa Nibung, Melawi, dan Dusun Istana, Sambas, masing-masing memperoleh harapan pertama dan kedua.

Diwawancarai pada Jumat (29/8), Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo melalui Kasat Binmas IPTU M. Suyatman menjelaskan bahwa perlombaan Satkamling ini dilaksanakan Polda Kalbar sejak 18 Juni hingga 18 Juli 2025.

“Alhamdulillah, Pos Kamling Murai yang menjadi binaan Satbinmas Polres Sekadau berhasil meraih juara I. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antara anggota Pos Kamling dan warga sekitar,” ujar IPTU Suyatman.

Menurut IPTU Suyatman penilaian lomba mengacu pada indikator SDM (kompetensi anggota Pos), sarana-prasarana, operasional kegiatan, dukungan masyarakat dan aspek Binsatkamling.

“Pos Kamling Murai unggul di semua aspek tersebut, mulai dari anggota yang terlatih, sarana lengkap, kegiatan rutin berjalan lancar, hingga dukungan penuh dari masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa, lomba Satkamling ini merupakan salah satu wujud implementasi fungsi Binmas Polri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi Pos Kamling lain di Kabupaten Sekadau untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga keamanan lingkungan semakin terjaga dan masyarakat merasa nyaman,” pungkasnya.

Pemprov Kalbar bentuk tim awasi penyaluran BBM subsidi

Indokalbar    Kamis, Agustus 28, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar bentuk tim awasi penyaluran BBM subsidi

Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) membentuk tim pengawasan penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan distribusi BBM tersebut tepat sasaran.

"Rapat ini kami laksanakan sebagai komitmen Pemprov Kalbar dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM bersubsidi melalui pembentukan tim pengendalian dan pengawasan. Salah satu sorotan utama adalah tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang dinilai menjadi pemicu penyalahgunaan," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalbar Harisson di Pontianak, Kamis.

Berdasarkan hasil identifikasi, lanjutnya, kelangkaan BBM di Kalbar seringkali dipicu oleh deviasi harga yang cukup tinggi, khususnya solar. Selisihnya mencapai sekitar Rp4.700 per liter atau 69,12 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6.800 per liter. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.

Ia menambahkan lemahnya pengawasan di lapangan juga memperburuk situasi, karena penyaluran BBM subsidi kerap tidak sesuai dengan volume dan konsumen sasaran.

"Permasalahan ini sebenarnya sudah berlangsung lama, karena adanya selisih harga yang besar selalu memicu mekanisme pasar yang tidak sehat," katanya.

Harisson menjelaskan sebelum rapat koordinasi tersebut, tim sudah menggelar tiga kali pertemuan pada 4, 11, dan 28 Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Hiswana Migas serta asosiasi transportasi darat seperti Organda, ALFI, dan PDTKB.

Dari hasil pembahasan, kata dia, salah satu masukan yang mengemuka adalah perlunya penunjukan SPBU khusus melayani kendaraan ekspedisi, sebagaimana pernah diberlakukan pada 2014. Dengan demikian kuota BBM subsidi bisa dialihkan ke SPBU yang memang ditetapkan untuk kebutuhan ekspedisi.

"Dengan dibentuknya tim ini pemerintah daerah berharap pengendalian dapat dilakukan lebih efektif, khususnya dalam penyaluran JBT (solar) kepada konsumen pengguna tertentu sesuai alokasi volume per daerah. Pengawasan juga akan diperkuat melalui surat rekomendasi dari perangkat daerah terkait dan penerapan Quick Response (QR) Code serta Kartu Kendali," kata Harisson.

Lebih lanjut hasil pengendalian dan pengawasan, kata dia, akan dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Gubernur Kalbar.

Ia juga meminta agar BPH Migas memberikan penjelasan lebih lanjut terkait strategi implementasi yang dapat dijalankan tim pengendalian di daerah.

"Peningkatan efektivitas pengendalian dan pengawasan BBM subsidi perlu segera dilakukan agar masyarakat benar-benar bisa menikmati haknya," tuturnya.

Pemprov Kalbar berharap langkah-langkah yang dilakukan melalui tim ini mampu memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, sekaligus menjawab keluhan masyarakat atas kelangkaan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Hari Jadi ke-77, Polwan Polres Sekadau Gelar Bakti Sosial

Indokalbar    Kamis, Agustus 28, 2025    Comment   

Hari Jadi ke-77, Polwan Polres Sekadau Gelar Bakti Sosial

Foto: Bakti Sosial Hari Jadi Polwan ke 77

SEKADAU - Memperingati Hari Jadi Polwan ke-77 yang jatuh pada 1 September 2025, Polwan Polres Sekadau menggelar bhakti sosial dengan membagikan pakaian layak pakai, Kamis (28/8).

Kasat Lantas Polres Sekadau IPTU Sudarsono, pengurus Bhayangkari Cabang Sekadau, serta sejumlah personel Satlantas turut mendampingi dalam kegiatan yang dipusatkan di Poslantas Polres Sekadau, Jalan Merdeka, pukul 08.00 WIB. Ratusan pakaian, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dibagikan secara gratis dan disambut antusias oleh warga.

Selain di Poslantas, bantuan juga disalurkan kepada korban kebakaran rumah kos di Jalan Amaliyah, Gang Amal, Dusun Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, sebagai bentuk empati atas musibah kebakaran yang terjadi pada Senin (18/8).

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo melalui Kasat Lantas IPTU Sudarsono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi implementasi tema HUT Polwan ke-77, “Polri Untuk Masyarakat.”

"Momentum HUT Polwan di Polres Sekadau, kami maknai dengan kegiatan sosial, seperti berbagi pakaian layak pakai dan penanaman pohon. Harapannya, kegiatan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian bersama," ujar IPTU Sudarsono.

Ia menambahkan, sehari sebelumnya Polwan Polres Sekadau juga melaksanakan penanaman pohon di Dusun Simpi, Desa Sungai Ayak 2, Kecamatan Belitang Hilir bersama Polsek Belitang dan Bhayangkari.

"Kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus menegaskan sisi humanis Polwan dalam pengabdian," pungkasnya.

DPRD Bengkayang Kalbar kawal usulan WPR ke Kementerian ESDM

Indokalbar    Rabu, Agustus 27, 2025    Comment   

DPRD Bengkayang Kalbar kawal usulan WPR ke Kementerian ESDM

Bengkayang - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Kalbar Esidorus, menegaskan pihaknya terus mengawal usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Bengkayang yang telah disampaikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut dia, penetapan WPR sangat penting sebagai solusi untuk mengatasi maraknya praktik penambangan tanpa izin (PETI) sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

“Usulan WPR dari Kabupaten Bengkayang sudah disampaikan melalui Dinas ESDM Kalbar ke kementerian, dan kami akan kawal di tingkat pusat agar segera ditetapkan,” kata Esidorus di Bengkayang, Rabu.

Ia menjelaskan, jika WPR sudah ditetapkan, maka izin pertambangan rakyat (IPR) bisa diterbitkan secara legal. Dengan adanya IPR, pemerintah daerah berhak memungut Iuran Pertambangan Rakyat (Iupera) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

“Kalau IPR sudah berjalan, pemda bisa memungut Iupera. Ini artinya sektor pertambangan rakyat bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Esidorus menilai, selama ini potensi sektor pertambangan di Bengkayang belum dioptimalkan dengan baik. Padahal, jika dikelola sesuai aturan, sektor ini dapat berkontribusi besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

“Seperti di daerah lain, sektor pertambangan bisa menopang PAD dengan signifikan. Dengan begitu, pemda tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” katanya.

Selain itu, ia menekankan bahwa penetapan WPR dan penerbitan IPR juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang, mengurangi konflik dengan aparat penegak hukum, sekaligus menekan kerusakan lingkungan akibat praktik PETI yang tidak terkendali.

“Kalau ini berjalan, masalah PETI bisa diatasi bertahap, masyarakat punya kepastian hukum untuk menambang, daerah mendapatkan PAD, dan lingkungan tetap dijaga. Jadi semua pihak diuntungkan,” ujar Esidorus.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pontianak jadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah KTI 2025

Indokalbar    Selasa, Agustus 26, 2025    Comment   

Pontianak jadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah KTI 2025

Pontianak - Kota Pontianak menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2025 yang berlangsung pada 29 Agustus–1 September 2025 yang mengusung mengusung tema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Kawasan Timur Indonesia.

"FESyar KTI 2025 menghadirkan beragam agenda mulai dari pameran UMKM dari 22 provinsi, seminar, gelar wicara, training of trainer, business matching, beauty fair, green space, kompetisi hingga tabligh akbar. Ribuan pengunjung ditargetkan hadir, termasuk pelaku UMKM, akademisi, penggiat ekonomi syariah, dan masyarakat umum," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar Doni Septadijaya dalam jumpa pers persiapan pelaksanaan kegiatan Fesyar KTI bersama sejumlah pihak pendukung di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (25/8).

Pada kesempatan itu, Doni mengatakan festival ini merupakan bagian dari Road to Indonesia Syariah Economic Festival (ISEF), ajang syariah terbesar dunia yang rutin digelar BI untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional.

"FESyar KTI bukan hanya perayaan tahunan, melainkan momentum mempercepat transformasi ekonomi syariah di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Kalbar. Potensi UMKM, produk halal, hingga dana sosial syariah menjadi penggerak penting," tuturnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah nasional tahun 2025 mencapai 43,42 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah baru 13,41 persen.

Sementara itu, lebih dari 95 persen unit usaha di Kalbar merupakan UMKM, mayoritas bergerak di bidang makanan-minuman, fesyen dan kriya.

Namun, tantangan masih ditemui berupa keterbatasan sertifikasi halal, akses pembiayaan syariah, dan penetrasi pasar.

Karena itu, BI bersama mitra strategis mendorong tiga pilar utama dalam FESyar KTI, yaitu penguatan ekosistem produk halal, penguatan keuangan syariah, serta literasi, inklusi dan halal lifestyle.

Rangkaian acara meliputi pameran produk halal, kompetisi chef halal, modest fashion, sharia fair, hingga forum business matching.

Selain itu, FESyar menghadirkan edukasi zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) serta literasi digital untuk generasi muda.

"Puncak kegiatan berupa tabligh akbar bersama Syekh Muhammad Jaber di Masjid Mujahidin Pontianak yang mengangkat tema wakaf produktif untuk kesejahteraan umat," katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson menyatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah besar sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

"Populasi Muslim bukan hanya angka, tapi kekuatan pasar yang luar biasa. Tren industri halal terus tumbuh, minat masyarakat terhadap produk syariah juga meningkat. Posisi Indonesia makin kuat menuju pusat ekonomi syariah dunia," katanya.

Ia menambahkan Pemprov Kalbar telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sejak Maret 2024 sebagai katalis pengembangan ekonomi syariah.

Komite yang dipimpin gubernur dan wakil gubernur itu beranggotakan unsur pemerintah, akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat.

Pengembangan ekonomi syariah juga telah diintegrasikan dalam RPJMD Kalbar 2025–2029 dengan fokus pada UMKM halal, modest fashion, keuangan sosial syariah, serta peningkatan literasi masyarakat tentang gaya hidup halal.

"Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalbar akan menggelar Seminar Nasional bertema ‘Muatan Ekonomi Syariah dalam Asta Cita Presiden dan RPJMD Kalbar 2025–2029’ pada 9 September mendatang. Seminar ini menjadi rangkaian pasca-FESyar KTI yang dilaksanakan KDEKS dengan dukungan penuh pemprov," kata Harisson.

Melalui kolaborasi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis, FESyar KTI 2025 diharapkan memperkuat ekosistem produk halal, memperluas akses keuangan syariah, serta meningkatkan literasi masyarakat.

"Dengan langkah berkelanjutan, Kalbar dapat tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Kawasan Timur Indonesia sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian Indonesia sebagai pusat halal dunia," kata Harisson.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Akademisi: Kalbar kehilangan 61 persen tutupan hutan

Indokalbar    Senin, Agustus 25, 2025    Comment   

Akademisi: Kalbar kehilangan 61 persen tutupan hutan

Pontianak - Akademisi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr Hari Prayoga,S.Si, M.Si mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat (Kalbar) telah kehilangan lebih dari 61 persen tutupan hutannya dalam dua dekade terakhir akibat alih fungsi lahan, penebangan, dan ekspansi perkebunan kelapa sawit.

"Pada tahun 2000, luas tutupan hutan Kalbar tercatat 13 juta hektare. Namun, pada 2022 hanya tersisa sekitar 4,9 juta hektare. Artinya, dalam 22 tahun Kalbar kehilangan sekitar 8 juta hektare atau 61,5 persen hutan," Kata Hari saat menjadi pemateri pada kegiatan Media Gathering Kolase Jurnalis Camp 2025 yang dilaksanakan di Pontianak, Senin.

Hari menyebut, secara kasat mata Kalimantan masih terlihat hijau, namun sebagian besar kawasan kini didominasi perkebunan kelapa sawit. Diperkirakan lebih dari dua juta hektare lahan di Kalbar sudah beralih menjadi kebun sawit, baik milik perusahaan maupun masyarakat.

"Banyak mahasiswa saya mengaku orang tuanya punya kebun sawit. Ada yang satu hektare, dua hektare, bahkan sampai 10 hektare. Karena karet tidak lagi menjanjikan, masyarakat beralih ke sawit," tuturnya.

Selain ekspansi sawit, deforestasi juga dipicu penebangan kayu legal maupun ilegal, serta pertambangan bauksit, emas, nikel, dan pasir kuarsa. Menurutnya, pasir kuarsa memiliki potensi besar bila dikelola dengan baik.

"Indonesia bisa menjadi produsen panel surya terbesar di dunia karena memiliki cadangan pasir kuarsa yang sangat besar. Namun, pengelolaannya sering tidak berpihak pada masyarakat lokal. Mereka hanya jadi buruh, bukan pemilik," kata dia.

Hari juga menyoroti proyek pangan skala besar (food estate) yang menurutnya berisiko menimbulkan “zona mati ekologis” sebagaimana pernah terjadi di Kalimantan Tengah pada 1990-an.

Meski demikian, Kalimantan tetap memiliki kekayaan hayati luar biasa dengan lebih dari 15.000 jenis tumbuhan, 3.000 jenis pohon, 221 spesies mamalia, dan lebih dari 600 jenis burung. Namun, satwa ikonik seperti orangutan menghadapi ancaman serius akibat fragmentasi habitat, kebakaran, dan perburuan.

"Kita kehilangan sepertiga hutan hanya dalam beberapa dekade. Fragmentasi membuat orangutan terisolasi dan rawan kawin kerabat. Jika kondisi ini terus berlanjut, keanekaragaman hayati kita akan hilang," katanya.

Ia menambahkan, spesies invasif seperti akasia, eceng gondok, ikan nila, dan ikan sapu-sapu juga semakin menekan ekosistem asli Kalimantan.

"Ancaman utama Kalimantan adalah deforestasi dan perubahan iklim. Jika hutan rusak, kita kehilangan fondasi kehidupan," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Gubernur Ria Norsan Sambut Baik Audiensi PWI Kalbar

Indokalbar    Senin, Agustus 25, 2025    Comment   

Gubernur Ria Norsan Sambut Baik Audiensi PWI Kalbar

Foto: Sekretaris PWI Kalbar Deska Irnan Syafara menyerahkan legalitas PWI Kalbar yang diterbitkan Kesbangpol Kalbar kepada Gubernur Ria Norsan. Doc: PWI Kalbar

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut baik kedatangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar di ruang kerjanya, Senin (25/8/2025). Dalam kesempatan itu ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap bersinergi dengan PWI sebagai mitra strategis dalam membangun daerah.

“Saya menyambut baik kedatangan rekan-rekan PWI Kalbar. Semoga sinergi antara pemerintah provinsi dan insan pers ini semakin kuat dalam menyampaikan informasi yang positif bagi masyarakat,” kata Ria Norsan.

Sekretaris PWI Kalbar, Deska Irnan Syafara, mewakili ketua PWI Kalbar, Kundori menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan kelanjutan komunikasi yang sebelumnya sudah terjalin baik dengan pemerintah provinsi.

“Hari ini kita melakukan audiensi dengan bapak gubernur Ria Norsan. Sebelumnya PWI Kalbar juga sudah berkomunikasi baik dengan Pemprov saat PJ Gubernur Kalbar dijabat oleh bapak Harisson,” ujarnya.

Ia menambahkan, audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan PWI dan Pemprov Kalbar.

“Jadi hari ini kita melanjutkan komunikasi yang sudah terjalin baik ke pemerintah Provinsi Kalbar, sehingga PWI tetap menjadi mitra yang baik bagi Pemprov Kalbar,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut PWI Kalbar juga menyerahkan surat keberadaan organisasi yang telah resmi terdaftar di Kesbangpol Pemprov Kalbar.

“Pas pertemuan tadi kita juga menyampaikan kepada bapak Gubernur surat keberadaan organisasi PWI Kalimantan Barat yang sudah terdaftar resmi di Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi legalitas kita itu sudah diakui Pemprov Kalbar dengan Kundori sebagai ketua dan saya sebagai sekretaris,” tegas Deska.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Kalbar, Arman Hairiadi, mengungkapkan bahwa audiensi ini juga sekaligus menyampaikan rencana keberangkatan ke kongres PWI.

“Pertemuan ini sekaligus ingin melaporkan rencana kita berangkat ke kongres persatuan dan menjelaskan posisi kita di kongres, bahwa yang diundang jadi peserta dan peninjau itu PWI Kalbar yang diketuai oleh Kundori,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyerahan dokumen resmi menjadi penegasan bahwa kepengurusan PWI Kalbar yang sah adalah di bawah Ketua Kundori.

“Setelah kita beri penjelasan kepada pak gubernur, baru beliau memahami bahwa kitalah PWI yang sah. Tadi juga diserahkan SK Kesbangpol dan Kemenkumham yang membuktikan bahwa kepengurusan PWI kitalah yang sah,” tutupnya. (*)