Gubernur Kalbar ajak siswa SMK wujudkan mimpi Jadi pemimpin bangsa

Indokalbar    Jumat, Mei 02, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar ajak siswa SMK wujudkan mimpi Jadi pemimpin bangsa

Gubernur Kalbar ajak siswa SMK wujudkan mimpi Jadi pemimpin bangsa. (ANTARA)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memberikan motivasi kepada para siswa SMK yang ada di Kalbar agar terus mengejar cita-cita setinggi-tingginya, dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

"Saya pertama kali masuk STM Negeri 2 (sekarang SMK Negeri 4) pada 1984 dan lulus tahun 1987, jurusan bangunan sipil. Dulu tidak seperti sekarang, sarana belum memadai, guru kadang ada kadang tidak, tapi kami tetap semangat belajar," kata Norsan dalam sambutannya saat memimpin upacara peringatan Hardiknas 2025 yang difokuskan di SMK Negeri 4 Pontianak, Jumat.

Ia mengenang masa-masa sekolah yang penuh tantangan, namun juga sarat kekompakan antar siswa. "Kami dulu sering membuat plesetan, STM itu singkatan dari 'Sekolah Tak Menentu', karena kondisi yang serba terbatas. Tapi justru dari keterbatasan itu kami belajar bertahan dan bekerja keras," ujarnya. 

Ria Norsan yang juga merupakan mantan Bupati Mempawah dan Wakil Gubernur Kalbar, menekankan bahwa setiap siswa harus memiliki mimpi besar dan tekad untuk mengubah nasib. Ia mengutip Al Quran surat Ar-Ra’d ayat 11, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka."

Di hadapan ratusan siswa, Norsan menegaskan bahwa kunci sukses terletak pada tiga hal, yakni kejujuran, kedisiplinan, dan kedekatan kepada Tuhan.

"Jujur adalah modal utama. Disiplin membuka jalan untuk meraih prestasi. Dan yang paling penting, dekatkan diri kepada Tuhan agar hidup kita penuh berkah," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati guru sebagai orang tua di sekolah, serta menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekal untuk membangun masa depan.

"Kalau ingin jadi pemimpin, dokter, insinyur, semua bisa. Tapi mulai dari sekarang harus punya cita-cita dan niat yang kuat," kata Norsan.

Gubernur Ria Norsan menutup pesannya dengan mendorong para siswa untuk ikut berkontribusi bagi bangsa, mengingat tahun 2045 akan menjadi masa keemasan Indonesia.

"Kalian yang akan memimpin negeri ini. Maka siapkan diri sejak sekarang. Kuasai teknologi dan terus belajar," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita menyampaikan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kalbar.

"Peringatan Hardiknas ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun pendidikan yang merata, bermutu, dan inklusif," kata Rita.

Ia memaparkan bahwa strategi peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui lima pilar utama: pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, pemerataan akses, sinergi lintas sektor, dan penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, menurut Rita, sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Di saat yang sama, peningkatan kompetensi guru terus dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Dinas Pendidikan juga aktif memperluas akses pendidikan ke wilayah terpencil dan perbatasan, sembari memperkuat kolaborasi dengan Ombudsman Kalbar, satuan pendidikan, dan komite sekolah untuk pengawasan layanan pendidikan publik yang berkualitas.

"Semua keputusan berbasis data, salah satunya Dapodik. Ini penting untuk mengidentifikasi masalah dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menyasar kebutuhan nyata di lapangan," kata Rita.

Dengan pendekatan tersebut, Rita berharap generasi muda Kalbar akan tumbuh sebagai sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing secara global serta berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Disdik Kalbar tegaskan penyaluran PIP tanpa potongan

Indokalbar    Jumat, Mei 02, 2025    Comment   

Disdik Kalbar tegaskan penyaluran PIP tanpa potongan

Disdik Kalbar tegaskan penyaluran PIP tanpa potongan. (ANTARA)

Pontianak - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, menegaskan bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) harus tersalurkan langsung dan utuh kepada peserta didik tanpa ada potongan oleh pihak manapun, termasuk pihak sekolah.

"Proses PIP saat ini sudah dalam tahap penyaluran untuk peserta didik. Kami memastikan bahwa dana ini diterima langsung oleh siswa, dan kami akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang melakukan pemotongan," kata Rita di Pontianak, Jumat.

Meski hingga saat ini belum ditemukan laporan pemotongan, Rita menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan secara berkala. "Alhamdulillah belum ada laporan pemotongan, dan kami akan terus pantau agar tetap seperti itu," tuturnya.

Pihaknya juga telah mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk segera melakukan pemutakhiran data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah ini penting untuk memastikan penyaluran PIP berjalan tepat sasaran, khususnya kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

"Pemutakhiran data Dapodik ini juga dalam rangka menindaklanjuti surat dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek tentang batas waktu cut off data PIP 2025," kata Rita.

Penyaluran PIP tahun 2025 akan dilakukan dalam dua fase berdasarkan cut off Dapodik, yaitu per 31 Januari untuk fase pertama dan 31 Agustus untuk fase kedua. Sekolah diminta memperbarui data penting seperti NIK, NISN, nama ibu kandung, tanggal lahir, pekerjaan dan penghasilan orang tua.

Data penerima PIP juga akan disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data P3KE. Jika ada siswa yang belum terdaftar namun memenuhi kriteria, orang tua dapat mengajukan permohonan melalui pemerintah desa atau kelurahan.

"Data dasar memang berasal dari DTKS yang dikelola Dinas Sosial dan diverifikasi oleh Kemensos, tapi sekolah juga tetap harus mengecek kembali agar tidak ada siswa yang layak terlewat," tuturnya.

Dia menambahkan, pada tahun 2024, tercatat 41.632 siswa SMA, SMK, dan SLB di Kalbar menerima bantuan PIP. Rinciannya, 24.949 siswa jenjang SMA dan 16.683 siswa jenjang SMK. Dana PIP membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, khususnya dalam hal pembayaran SPP dan kebutuhan belajar lainnya.

Setiap dana bantuan PIP akan langsung ditransfer ke rekening siswa dan dikelola oleh satuan pendidikan sesuai ketentuan. Jadwal pencairan 2025 dibagi dalam tiga termin: Februari–April, Mei–September, dan Oktober–Desember.

"Program ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak siswa di Kalbar dan kami pastikan seluruh prosesnya berjalan transparan dan akuntabel," kata Rita.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Disdikbud Kalbar perkuat komitmen pemerataan pendidikan Inklusif

Indokalbar    Jumat, Mei 02, 2025    Comment   

Disdikbud Kalbar perkuat komitmen pemerataan pendidikan Inklusif

Disdikbud Kalbar perkuat komitmen pemerataan pendidikan Inklusif. (ANTARA)

Pontianak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemerataan pendidikan inklusif di seluruh wilayah, sebagai bagian dari upaya menjamin hak belajar bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

"Kebijakan pendidikan inklusif telah menjadi prioritas dalam perencanaan pendidikan daerah, selaras dengan semangat pendidikan yang berkeadilan dan merata. Untuk itu, seluruh SMA dan SMK di Kalimantan Barat kami wajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus, karena ini adalah bagian dari komitmen kami dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan ramah untuk semua anak," kata Kepala Disdikbud Kalbar Rita Hastarita, di Pontianak, Jumat.

Rita mengakui upaya membangun sistem pendidikan inklusif tidak lepas dari tantangan, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

"Masih banyak anak dengan keterbatasan mental yang belum tersentuh layanan pendidikan. Ini bukan semata tanggung jawab Dinas Pendidikan, tapi perlu gotong royong dari masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait lainnya," tutur dia.

Ia berharap agar jenjang pendidikan dasar di kabupaten/kota, seperti SD dan SMP, juga mulai membuka kelas inklusif agar proses pembelajaran yang menyeluruh dapat dimulai sejak usia dini dan berlangsung berkelanjutan hingga jenjang pendidikan menengah.

Selain pendidikan inklusif pihaknya juga terus mendorong pemerataan akses pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui berbagai program, termasuk pembangunan dan revitalisasi sekolah.

"Revitalisasi sekolah tetap berjalan pada 2025. Kami juga fokus pada pemenuhan sarana dan prasarana, khususnya untuk mendukung digitalisasi pembelajaran pada era sekarang," kata Rita.

Menurutnya, arah kebijakan pendidikan Kalbar tetap mengacu pada kebijakan nasional, namun disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal, terutama untuk wilayah terpencil yang membutuhkan intervensi lebih kuat.

Sebagai bagian dari transformasi pembelajaran, pihaknya juga memprioritaskan program digitalisasi, termasuk penguatan literasi digital di sekolah, pelatihan guru, dan pengadaan fasilitas penunjang, seperti perangkat TIK.

"Beberapa sekolah baru juga sudah mulai menerima peserta didik, sementara lainnya masih dalam proses pembangunan dan akan dilanjutkan pada tahun depan. Kami butuh dukungan semua pihak untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang merata," kata Rita.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Gubernur Kalbar pastikan permudah akses pendidikan untuk semua anak

Indokalbar    Jumat, Mei 02, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar pastikan permudah akses pendidikan untuk semua anak

Gubernur Kalbar pastikan permudah akses pendidikan untuk semua anak. (ANTARA)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memastikan memberikan kemudahan akses pendidikan untuk semua anak agar tidak boleh lagi ada anak di daerah itu yang tidak bersekolah.

"Hal ini saya sampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam memajukan akses dan kualitas pendidikan hingga ke pelosok, termasuk daerah perbatasan," kata Ria Norsan usai memimpin upacara peringatan Hardiknas 2025 di SMK Negeri 4 Pontianak, Jumat.

Menurut Norsan, pendidikan sekarang sudah dipermudah. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, semua disiapkan.

"Kita bahkan sudah mendirikan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan berbagai inisiatif lainnya untuk menjangkau anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan," tuturnya.

Norsan menekankan pentingnya memastikan semua anak Kalbar bisa sekolah. Ia menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menjamin tidak ada lagi generasi muda yang tertinggal karena persoalan akses maupun ekonomi.

Dalam upaya itu, pemerintah juga memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarannya mencapai Rp1,8 juta per tahun bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Dengan bantuan itu, siswa tidak mampu bisa terus belajar tanpa khawatir biaya. Ini sudah menjadi program prioritas pemerintah," tuturnya.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah membangun SMA dan SMK baru di wilayah-wilayah perbatasan, termasuk di Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di Pulau Karimata.

"Sebelumnya, anak-anak di sana harus menempuh dua jam perjalanan laut ke Kayong untuk bisa sekolah SMA. Jika gelombang tinggi, mereka tidak bisa berangkat. Sekarang kita bangun sekolah lengkap dengan asramanya agar mereka bisa belajar dengan aman dan nyaman," kata Norsan.

Pembangunan sekolah baru ini juga menjadi bagian dari strategi pendidikan jangka panjang Kalbar untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan membuka ruang lebih luas bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan formal yang layak.

Selain pemerataan akses, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus kepada siswa-siswa berprestasi. Program beasiswa, insentif, dan dukungan terhadap budaya akademik terus dikembangkan guna mencetak SDM unggul dari Kalbar.

Norsan mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam memperbanyak fasilitas pendidikan yang berkualitas di daerah, termasuk dalam penyediaan sekolah-sekolah baru, program BOS, serta penguatan infrastruktur pendidikan berbasis inklusi dan keadilan sosial.

"Banyak fasilitas yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada rakyatnya supaya rakyatnya pintar-pintar semua. Pendidikan adalah kunci kemajuan daerah," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Organisasi buruh di Sambas pungut sampah di batas negeri

Indokalbar    Kamis, Mei 01, 2025    Comment   

Organisasi buruh di Sambas pungut sampah di batas negeri

Organisasi buruh di Sambas pungut sampah di batas negeri. (ANTARA)

Sambas - Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (F-HUKATAN) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) melaksanakan bakti sosial pungut sampah di Perbatasan Aruk-Malaysia, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025.

Menurut Ketua F-HUKATAN Kabupaten Sambas Abelnus, bakti sosial pungut sampah yang dilakukan F-HUKATAN Kabupaten Sambas untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap buruh yang selama ini dikenal hanya turun ke lapangan unjuk rasa dan protes terhadap pemerintah yang dianggap tidak adil.

"Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh buruh dan pekerja Indonesia yang menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa dan negara," ujarnya.

Abel mengatakan Hari Buruh Internasional (May day) merupakan momentum dan refleksi bersama untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kesetaraan di dunia kerja.

Tema baksi sosial yang digagas oleh F-HUKATAN Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Perbatasan Aruk, Aksi Nyata Buruh, Peduli Lingkungan, Bersihkan Negeri.

"Untuk menyampaikan rasa ketidakadilan dalam dunia kerja tidak harus unjuk rasa, tetapi dapat melalui cara-cara damai dan bersifat mendidik untuk masyarakat, contoh sederhana pungut sampah," ujarnya.

Pada Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 F-HUKATAN Kabupaten Sambas menyampaikan 7 pernyataan sikap, yakni pertama, mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh, serta mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan inklusif.

Kedua, mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang tetap menjunjung tinggi hak-hak pekerja. Ketiga, mendorong kesetaraan gender di tempat kerja, dengan memastikan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan, upah, promosi jabatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keempat, menolak segala bentuk eksploitasi pekerja, termasuk sistem kerja tidak tetap yang tidak adil, upah murah, dan PHK sepihak tanpa perlindungan hukum dan kelima, mendukung penguatan serikat pekerja dan dialog sosial yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.

Sedangkan keenam, mengajak seluruh elemen masyarakat Kecamatan Sajingan besar untuk menghargai kontribusi semua pekerja, baik di sektor formal maupun informal, termasuk pekerja perempuan, pekerja rumah tangga, dan kelompok pekerja rentan lainnya dan ketujuh, mendukung aparat penegak keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar pengamanan di wilayah Sajingan besar aman dan tentram dengan mengedepankan pendekatan dialogis, sebagai wujud pelayanan terhadap rakyat.

Sementara itu, Camat Sajingan Besar Obertus menyambut baik kegiatan baksi sosial yang digagas oleh F-HUKATAN Kabupaten Sambas.

"Tidak banyak Ormas yang peduli dengan lingkungan, F-HUKATAN merupakan contoh nyata organisasi yang sangat peduli dengan lingkungan, dan ini dapat menjadi contoh positif," ujarnya.

Ketua Panitia M. Yayan berharap dengan adanya bakti sosial yang digagas oleh F-HUKATAN Kabupaten Sambas dapat menjadi contoh positif bagi organisasi lain dan sekaligus mengedukasi masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan yang berguna.

"Selama ini organisasi dipandang jago unjuk rasa dan merusak, nah F-HUKATAN Kabupaten Sambas membuktikan bahwa organisasi juga peduli dengan lingkungan," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Singkawang raih penghargaan top award BUMD pengelolaan air bersih

Indokalbar    Kamis, Mei 01, 2025    Comment   

Singkawang raih penghargaan top award BUMD pengelolaan air bersih

Singkawang raih penghargaan top award BUMD pengelolaan air bersih. (ANTARA)

Singkawang - Kota Singkawang, Kalimantan Barat melalui Perusahaan Umum Daerah ( Perumda) Air Minum Gunung Poteng (AMGP) Kota Singkawang, Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan top BUMD award 2025 pengelolaan air bersih kategori pengembangan digitalisasi dan pengelolaan kinerja BUMD.

"Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Top Bisnis dan Institute Ekonomi Daerah di Hotel Rafless Jakarta," kata Direktur Perumda AMGP Singkawang, Suriandi, Rabu.

Suriandi menjelaskan, sebelumnya mereka menghubungi Perumda AMGP Singkawang untuk mengikuti program pengembangan digitalisasi dan pengelolaan kinerja BUMD.

Sehingga pihaknya sampaikan aspek-aspek digital yang sudah dimiliki, kemudian aspek-aspek pengelolaan air bersih mulai dari tahun 2019 sampai 2025.

"Alhamdulilah, banyak sekali dokumen yang terkait dengan pengelolaan yang sudah dilakukan Perumda AMGP Singkawang, yang salah satunya memiliki dokumen manajemen resiko yang sudah dievaluasi oleh BPKP selama 2 tahun (dari 2023 dan 2024)," ujarnya.

Menurut dia, ini yang menjadi penguat bahwa Perumda khususnya di Kalbar baru ada beberapa Perumda yang memiliki dokumen managemen resiko dan sistem-sistem lainnya.

Terkait dengan kesiapan ini, dirinya membentuk tim untuk memberikan pemaparan kepada tim juri untuk melakukan evaluasi secara online.

Serta memverifikasi data-data yang sudah dikirim kepada mereka. Sehingga pada waktunya Perumda AMGP Singkawang di undang untuk mendapatkan penghargaan dengan bintang empat.

"Perumda AMGP Singkawang sendiri sudah dua kali mengikuti ajang ini dan alhamdulilah kita mendapatkan tiga pengbargaan, antaralain penghargaan pembina terbaik yang diberikan kepada ibu Walikota Singkawang selaku KPM, Direktur Perumda AMGP Singkawang selaku CEO terbaik dan penghargaan kepada Perumda AMGP Singkawang dengan kategori bintang lima," ujarnya.

Ia berharap, penghargaan yang diterima terus memacu semangat dan perbaikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kemudian lanjutnya, tahun 2025 ini pihaknya akan membangun IPA 100 liter per detik untuk meluaskan layanan kepada masyarakat, Ddan dilanjutkan dengan pembangunan IPA-IPA lainnya.

Jika pembangunan IPA tidak dapat dilaksanakan karena terkendala biaya, maka harus dilakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi air bersih.

"Berdasarkan hasil studi banding saya ke PT Moya Kabupaten Tangerang yang membangun IPA sampai 1200 liter per detik dengan rincian IPA 500 dengan IPA 700 liter per detik," ujar dia

Kemudian Perumda Tirta Benteng membeli air curahnya dengan PT Moya. Rencananya, kalau IPA tidak bisa dibangun, maka bisa saja kita juga harus membeli air curah ke PT Moya.

Selain itu dirinya juga sudah membangun komunikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang bentuknya berupa pinjaman.

"Rednya sudah kita tentukan, hanya saja masih ada pembahasan-pembahasan intens yang salah satunya harus menyediakan dokumen-dokumen lain seperti DED, FS, kajian lingkungan, kajian kelayakan investasi. Semuanya sudah saya siapkan untuk dikomunikasikan ke PT SMI," ujarnya.

Selain itu, dia juga membangun komunikasi dengan hal-hal yang terkait dengan kepabrikan. Dengan harapan mereka bisa memberikan pinjaman dan bisa dibayar dengan cara di cicil.

"Jika diberikan pinjaman, maka dalam hal ini tentunya memerlukan regulasi dan regulasi tersebut yang harus saya siapkan," ujarnya.

Dia komitmen untuk memberikan layanan air bersih yang terbaik untuk warga Singkawang.

Oleh : Narwati/ANTARA

Kejaksaan Negeri Pontianak tahan Kadis Kominfo Kalbar

Indokalbar    Rabu, April 30, 2025    Comment   

Kejaksaan Negeri Pontianak tahan Kadis Kominfo Kalbar

Kejaksaan Negeri Pontianak tahan Kadis Kominfo Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak resmi menahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Barat, berinisial S, beserta seorang rekanan berinisial AL, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jaringan serat optik tahun 2022.

"Kedua tersangka tersebut diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran lebih dari Rp3 miliar yang merugikan negara," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Pontianak, Dwi Setiawan Kusumo, saat menggelar konferensi pers di Pontianak, Selasa.

Dia mengungkapkan bahwa pada Selasa (29/4), pihaknya telah memindahkan dua tersangka beserta barang bukti ke jaksa penuntut umum untuk melanjutkan proses hukum. Penahanan dilakukan setelah ditemukan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan mereka dalam penyimpangan anggaran proyek serat optik yang ditujukan untuk peningkatan jaringan internet antar instansi pemerintah daerah.

"Dua tersangka, yakni S selaku Kepala Dinas Kominfo Kalbar dan AL sebagai pelaksana proyek, ditahan setelah kami menemukan bukti awal yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan serat optik yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan internet antar OPD di Kalbar," kata Dwi.

Dalam keterangannya, Dwi Setiawan Kusumo menambahkan bahwa kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Akibat perbuatan mereka, negara dirugikan lebih dari Rp3 miliar,” tegas Dwi.

Keduanya kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak untuk masa penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan sambil menunggu kelanjutan proses penyidikan dan persidangan di pengadilan.

Di tempat yang sama, Kasi Pidana Khusus Kejari Pontianak, Salomo Saing, mengungkapkan bahwa proyek pengadaan jaringan serat optik ini dimulai pada tahun 2021 dengan anggaran awal lebih dari Rp6 miliar, menggunakan sistem e-katalog dan pembayaran bulanan sekitar Rp500 juta.

Pada tahun 2022, Dinas Kominfo Kalbar kembali melakukan pengadaan dengan anggaran lebih dari Rp5 miliar yang kemudian mengalami penambahan melalui addendum menjadi Rp5,7 miliar untuk menjangkau 50 organisasi perangkat daerah (OPD), yang sebelumnya hanya 40 OPD.

Namun, Salomo menyoroti bahwa proses pengadaan tersebut dilakukan tanpa prosedur lelang yang sesuai dengan ketentuan. “Perusahaan penyedia, PT Borneo Cakrawala Media, langsung ditunjuk oleh Dinas Kominfo Kalbar tanpa adanya lelang, meskipun kegiatan ini telah direncanakan sejak Desember 2021,” jelasnya.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dua alat bukti yang cukup, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kejari Pontianak memastikan bahwa kasus ini akan terus diproses hingga tuntas, dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban atas penyimpangan anggaran yang merugikan negara.

Kejaksaan juga menegaskan komitmennya untuk terus memerangi tindak pidana korupsi, terutama dalam pengadaan proyek-proyek pemerintah yang melibatkan anggaran publik. Selain itu, pihak Kejari berjanji akan mengusut tuntas siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi ini, tanpa pandang bulu.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, mengingat proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur jaringan internet antar instansi pemerintah.

Dengan penahanan kedua tersangka, publik berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Selain itu, banyak pihak yang menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

"Kejari Pontianak memastikan bahwa mereka akan terus memantau jalannya proyek-proyek serupa untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran yang merugikan negara dan masyarakat," kata Salomo.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Pemprov Kalbar beli Kapal Keruk untuk jaga kedalaman sungai

Indokalbar    Rabu, April 30, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar beli Kapal Keruk untuk jaga kedalaman sungai

Pemprov Kalbar beli Kapal Keruk untuk jaga kedalaman sungai. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membeli kapal keruk Sungai Kapuas melalui kerja sama investasi dengan swasta untuk menjaga kedalaman sungai dan memperlancar transportasi kapal yang melewati muara Sungai Kapuas.

"Langkah ini  strategis tanpa gunakan dana APBD, namun tetap memberi keuntungan signifikan bagi daerah, terutama dalam memperlancar lalu lintas kapal dan mendukung sektor pelayaran," kata Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan di Pontianak, Selasa.

"Kami membeli kapal keruk sungai Kapuas melalui kerja sama dengan investor, dana tidak diambil dari APBD, tetapi Pemprov Kalbar tetap memiliki 50 persen saham dalam perusahaan tersebut," katanya.

Menurut Krisantus, keberadaan kapal keruk sangat penting untuk menjaga kedalaman jalur pelayaran di muara Sungai Kapuas. Upaya ini juga meniru pola yang sudah diterapkan di Sungai Barito dan Sungai Musi, di mana kapal-kapal yang masuk dikenakan kontribusi bagi pemerintah daerah.

"Setiap kapal yang masuk akan kita bantu dan pandu, pemasukan akan menjadi bagian dari pendapatan daerah. Ini langkah nyata untuk mengelola potensi sungai sebagai jalur logistik utama," tuturnya.

Krisantus menyebutkan bahwa pengadaan kapal keruk ini merupakan bagian dari inovasi pembangunan infrastruktur transportasi air tanpa membebani keuangan daerah. Pemprov juga memastikan bahwa proyek ini berjalan dalam koridor hukum dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan.

Di tengah tantangan infrastruktur dan keterbatasan fiskal, kerja sama investasi semacam ini dinilai menjadi solusi alternatif yang efektif. Selain meningkatkan efisiensi transportasi, proyek kapal keruk ini juga diproyeksikan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami ingin sungai ini menjadi urat nadi perdagangan yang betul-betul dimanfaatkan maksimal, bukan hanya sebagai jalur air biasa. Ini juga bentuk keseriusan kita dalam memperkuat sektor logistik Kalbar," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Produksi Hortikultura Kalbar capai 613 ribu ton

Indokalbar    Rabu, April 30, 2025    Comment   

Produksi Hortikultura Kalbar capai 613 ribu ton

Produksi Hortikultura Kalbar capai 613 ribu ton. (ANTARA)

Pontianak - Produksi hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menunjukkan perkembangan positif dengan produksi 613.604 ton sepanjang tahun 2024, mencakup komoditas buah-buahan, sayuran, dan tanaman biofarmaka.

"Dari total produksi tersebut, sebanyak 542.463 ton merupakan hasil panen buah-buahan, 58.927 ton berasal dari sayuran, dan sekitar 215.000 ton merupakan tanaman biofarmaka, kata Kepala Bidang Hortikultura DTPH Kalbar, Bader Sasmara di Pontianak, Selasa.

Mayoritas produksi ini merupakan hasil dari inisiatif mandiri petani, karena peran dinas dalam pelaksanaan program masih sangat terbatas akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi kegiatan, tambah dia

Berdasarkan DTPH Kalbar, ia menjelaskan bahwa luas lahan panen hortikultura pada tahun ini mencapai 39.330 hektare. Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar 3,51 persen dibandingkan tahun 2023.

"Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor cuaca serta kendala dalam pendataan lapangan. Jarak antar desa di Kalbar cukup jauh dan tantangan transportasi menyulitkan petugas untuk mengumpulkan data secara optimal," tuturnya.

Meskipun demikian, sebagian besar petani di Kalbar telah beralih menggunakan teknik pengolahan lahan tanpa pembakaran, sejalan dengan regulasi yang melarang praktik pembakaran lahan. Namun, dalam hal penggunaan pupuk, petani masih banyak yang mengandalkan pupuk semi organik.

"Petani kita rata-rata masih menggunakan pupuk campuran, yaitu organik yang dicampur dengan kimia. Mereka mengaku hasil pertumbuhan tanaman lebih cepat jika menggunakan unsur kimia," katanya.

Menurut Bader, beberapa petani masih memanfaatkan abu sisa pembakaran untuk menyuburkan tanah, meskipun bukan menjadi sumber utama. Ia juga menyebut kesadaran petani terhadap bahaya penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan mulai meningkat.

"Memang hasil dari pupuk kimia terlihat cepat, tapi dampaknya bisa membuat tanah menjadi kurang subur bahkan gersang. Dari sisi kesehatan dan keberlanjutan, organik jauh lebih baik," kata dia.

Bader menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan jumlah petani hortikultura di Kalbar, termasuk mereka yang telah menerapkan prinsip pertanian ramah lingkungan.

Pemerintah daerah berharap kesadaran petani untuk beralih ke sistem pertanian berkelanjutan terus meningkat, seiring dengan upaya menjaga kesuburan lahan dan menjaga ekosistem pertanian di wilayah Kalimantan Barat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

ICDN: Kalbar tuan rumah Musyawarah Nasional Cendekiawan Dayak 2025

Indokalbar    Rabu, April 30, 2025    Comment   

ICDN: Kalbar tuan rumah Musyawarah Nasional Cendekiawan Dayak 2025

ICDN: Kalbar tuan rumah Musyawarah Nasional Cendekiawan Dayak 2025. (ANTARA)

Pontianak - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN), Willy M. Yoseph, mengatakan Provinsi Kalimantan Barat telah ditunjuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Cendekiawan Dayak Nasional 2025 pada 17-19 Mei mendatang.

"Audiensi ini semula dijadwalkan bersama Gubernur Kalbar, namun karena gubernur sedang bertugas di luar daerah, pertemuan dialihkan kepada wakil gubernur. Dalam pertemuan tersebut, ICDN menyampaikan bahwa Kalbar menjadi tuan rumah kedua penyelenggaraan Munas Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional setelah sebelumnya dilaksanakan di sejumlah provinsi lain di Kalimantan," kata Ketua ICDN, Willy M. Yoseph, usai bertema Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa munas kali ini bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban kepengurusan ICDN masa bakti 2019–2024, sekaligus ajang konsolidasi dan pembaruan struktur kepemimpinan organisasi.

"Kami berharap Gubernur atau Wakil Gubernur Kalbar bisa hadir pada acara pembukaan, dan juga berkenan melantik Dewan Pembina ICDN berdasarkan hasil munas," tuturnya.

Lebih dari itu, Munas Dayak Nasional menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja jangka menengah ICDN, yang tidak hanya mencakup aspek internal organisasi, tetapi juga menjangkau bidang pembangunan SDM suku bangsa Dayak di tingkat nasional. Hasil dari Munas ini rencananya akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

"Program-program yang kami susun nanti akan disampaikan kepada Presiden, dengan tujuan untuk membangun dan memajukan SDM Dayak. Kami ingin Dayak tidak hanya diberi kesempatan, tetapi juga aktif memimpin dan memberi kontribusi nyata bagi bangsa," katanya.

Dalam Munas mendatang, ICDN juga akan menggelar seminar dan diskusi yang melibatkan berbagai tokoh daerah dan nasional, termasuk Menteri Pendidikan, para Gubernur dan Wakil Gubernur dari provinsi se-Kalimantan, bupati/wali kota, anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan, hingga para rektor perguruan tinggi.

"Kami ingin memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. SDM Dayak harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa," kata Willy.

ICDN menekankan bahwa tujuan utama Munas Dayak Nasional adalah untuk membuka ruang kontribusi yang lebih luas bagi suku bangsa Dayak di berbagai lini kehidupan, baik dalam kepemimpinan, pengambilan kebijakan, maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan potensi besar yang dimiliki, suku bangsa Dayak diyakini mampu menjadi kekuatan pendorong pembangunan Indonesia ke depan.

"Dengan semangat kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah, ICDN berharap Munas Dayak Nasional yang akan digelar di Pontianak dapat berjalan lancar serta menjadi momen penting dalam memperkuat eksistensi dan peran strategis masyarakat Dayak dalam pembangunan nasional," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA