Hadiri Kunjungan Mentri ATR/BPN di Pontianak, Kainda Apresiasi Langkah Pak Mentri, AHY serahkan Sertifikat Elektronik kepada Masarakat dan Pemerintah Kalbar

Indokalbar    Senin, Juni 24, 2024    Comment   

Hadiri Kunjungan Mentri ATR/BPN di Pontianak, Kainda Apresiasi Langkah Pak Mentri, AHY serahkan Sertifikat Elektronik kepada Masarakat dan Pemerintah Kalbar

Kainda, S.ST M.Eng, foto bersama jajaran Kanwil, Kantah Kabupaten /Kota,Forkompim Kalbar  dan Mentri ATR/BPN RI. (Dokumen)

SEKADAU – Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Sekadau (ATR/BPN), Kainda S.St M.Eng, menghadiri kegiatan Metri ATR/BPN Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pontianak, Sabtu (22/6/2024). 

Dalam kunjungan Mentri ATR/BPN di Kalbar, dikatakan Kainda, terdapat beberapa kegiatan penting.salah satunya adalah peyerahan sertifikat elektronik kepada warga di Kabupaten Kubu Raya yang sebelumnya tidak dapat melakukan permohonan SHM dikarenakan pemukim yang mereka tempati sebelumnya masuk dalam kawasan hutan.

Namun pada tahun lalu (2023) telah diterbitkan SK biru yang menandakan kawasan tersebut sudah dikeluarkan dari kawasan hutan oleh kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) RI.

" ini berkat program reforma agraria kementrian, sehingga warga yang masuk dalam kawasan hutan bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati," ujar Kainda.

Selaku kepala Kantah Sekadau, Kainda, mengapresiasi program Mentri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang datang langsung menyerahkan sertifikat elektronik kepada perwakilan warga yang sebelumnya belum memiliki kepastian hukum atas hak tanah yang mereka tempati.

Terlebih, diceritakan , Kainda, warga yang berdomisili dan masuk dalam kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang direlokasi pemerintah provinsi belasan tahun lalu paska terjadinya kerusuhan di Kabupaten Sambas, Kalbar.

Selain menyerahkan sertifikat kepada warga relokasi itu, Metri ATR/BPN juga menyerahkan beberapa sertifikat elektronik di kantor BPN Kota Pontianak baik kepada masarakat umum, Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Kalbar.

Kunjungan Mentri ATR/BPN di Kalbar juga dengan beberapa agenda lainya, sperti, menyaksikan pertandingan volly  PLN Mobile Proliga 2024 Divisi Putra antara tim, Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta Garuda Jaya.

Kantah ATR/BPN Sekadau juga berencana akan melaunching sertifikat Elektronik pada 27 Juni ini. sebelumnya, beberapa hari lalu, ATR/BPN Sekadau juga mensosialisasikan mengenai sertifikat Elektronik kepada Pemerintah Daerah dan Forkompinda Sekadau. 

(Arni Lintang)

Tolak RUU Peyiaran, Pekerja Jurnalistik Gelar Aksi di Pontianak

Indokalbar    Senin, Mei 27, 2024    Comment   

Tolak RUU Peyiaran, Pekerja Jurnalistik Gelar Aksi di Pontianak

Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)

PONTIANAK – Menyikapi Wacana Revisi RUU Peyiaran yang dinilai memelakan dan mengekang tugas jurnalistik.puluhan pekerja media dari berbagai organisasi mengelar aksi damai penolakan di bundaran Dugilis UTAN Pontianak, Senin (27/5/2024) sore.

"Aksi ini melibatkan berbagai organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pontianak, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar," kata koordinator aksi yang juga Ketua IJTI Kalbar, Yuniardi di Pontianak, Senin.

Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)

Selain beberapa organisasi profesi dan media diatas, aksi penolakan juga diikuti oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ikatan Wartawan Online, Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ), Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Indonesia, Jaringan Perempuan Khatulistiwa (JPK), Aliansi Mahasiswa Jurnalistik IAIN Pontianak, serta sejumlah organisasi pers lainnya.

Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)

"Penolakan ini muncul seiring dengan penggodokan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 oleh Anggota DPR RI," tuturnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris AJI Pontianak, Hamdan Darsani menyatakan aksi ini dilaksanakan oleh seluruh pengurus AJI se-Indonesia yang berkolaborasi dengan organsiasi profesi jurnalis dan media lainnya yang ada di setiap daerah.

"Kami tidak ingin kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi masyarakat dirampas oleh RUU tersebut," kata Hamdan.

Mneurutnya, UU Penyiaran 2002 hanya mengatur Lembaga Penyiaran, namun draf revisi UU Penyiaran versi Maret 2024 menambahkan subjek hukum baru berupa platform digital penyiaran. 

Perluasan definisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya ancaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di platform digital, terutama dengan banyaknya media alternatif baru yang bermunculan.

Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)

Dalam draf RUU Penyiaran yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR, beberapa perubahan kontroversial mencakup penghapusan Pasal 6 ayat 2 UU No.32/2002 yang menyatakan bahwa negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)

"Selain itu, Pasal 18 yang membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, juga dihilangkan. Pembatasan kepemilikan silang dan pengaturan jumlah serta wilayah siaran lokal, nasional, dan regional pun turut dihapus," katanya.

Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)

Hamdan menambahkan, aksi damai yang dilakukan hari ini menunjukkan solidaritas dan kepedulian komunitas jurnalis terhadap ancaman yang dapat menghambat kemerdekaan pers dan ekspresi, sekaligus menyerukan agar revisi UU Penyiaran mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait demi menjaga prinsip-prinsip demokrasi. (Tim)

Kick Off Semarak Ramadhan dan Berkah Idul Fitri 2024

Redaksi    Senin, Maret 18, 2024    Comment   

Kick Off Semarak Ramadhan dan Berkah Idul Fitri 2024

Foto: Pj Gubernur Kalbar Luncurkan Semarak Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Adpim Pemprov Kalbar).

PONTIANAK - Semarak Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2024 resmi diluncurkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., pada hari di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin (18/30/2024)

Acara Kick Off SERAMBI 2024 ini ditandai dengan penekanan sirine oleh Pj. Gubernur Kalbar dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, serta pemotongan pita oleh Pj. Ketua TP-PKK Kalbar, Ny. Windy Prihastari, S.STP., M.Si., dan Pj. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kalbar, Ny. Efy Masfiati.

SERAMBI merupakan program tahunan Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan ketersediaan uang tunai yang layak edar, dan mendorong transaksi ekonomi dan keuangan di masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Pada tahun 2024, SERAMBI Kalbar mengusung tema “SERAMBI Makin Digital, Ekonomi Makin Kuat”. Tema ini sejalan dengan upaya BI dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan di Kalbar.

“Diharapkan SERAMBI 2024 dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan uang tunai yang layak edar, serta mendorong transaksi ekonomi dan keuangan di Kalbar, khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Pj. Gubernur Kalbar. (Adp)

Perusahaan RRC Audien Bersama Pj Sekda Kalbar

Redaksi    Selasa, Maret 12, 2024    Comment   

Perusahaan RRC Audien Bersama Pj Sekda Kalbar

Foto: Perusahaan RRC Audien Bersama Pj Sekda Kalbar.

PONTIANAK - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si. menerima audiensi Rombongan Perusahaan Danong dari Republik Rakyat Cina (RRC) di Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Senin (11/3/2024) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, M. Bari menyebutkan bahwa tujuan pertemuan bersama Perusahaan Danong ini dalam rangka penjajakan kerjasama kedua belah pihak khususnya dalam bidang pengembangan perusahaan penyedia bibit-bibit pangan yang berkualitas

“Alhamdulilah Kalimantan Barat menjadi tujuan perdana dan pertama kali di Indonesia yang menjadi tujuan mereka (Perusahaan Danong) untuk mengembangkan investasi di Kalimantan Barat dan sudah tersedia lahan 200 Hektar di Pal 9 dan itu akan dikembangkan untuk usaha penanaman jagung, padi kemudian beberapa tanaman pangan. Jadi mereka juga mengembangkan seperti dari batang jagung itu bisa menghasilkan pemanis yang lebih rendah kalorinya,” ungkap Mohammad Bari.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat membuka sekali terhadap segala bentuk investasi yang sifatnya dapat membangun Kalimantan Barat dan tentunya dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Kita berharap ini dapat membuka peluang-peluang investasi yang lainnya di Kalimantan Barat,” harapnya. (Adp/Red)

Rapat Daring Bersama Mendagri, Pemerintah Daerah Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat

Redaksi    Kamis, Maret 07, 2024    Comment   

Rapat Daring Bersama Mendagri, Pemerintah Daerah Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat

Foto: Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Alfian Salam, M.M., mengikuti Rapat bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring (Adpim Pemprov Kalbar).

PONTIANAK - Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Alfian Salam, M.M., mengikuti Rapat bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang di wakili oleh Plh. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev secara daring di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/3/2024).

Dalam rangka pemberian insentif fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai Program Prioritas Nasional.

Pada Rapat tersebut, Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menjelaskan bahwa dalam menyikapi angka Inflasi yang berdampak pada perekonomian nasional, maka Pemerintah Pusat mengimbau seluruh Kepala Daerah yaitu Gubernur, untuk menurunkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

“Kemendagri RI akan membuat Surat Edaran sebagai dasar untuk mempersiapkan Peraturan Gubernur Penurunan Insentif Fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai langkah dalam mendukung Program Prioritas Pemerintah untuk Pengendalian Inflasi Nasional," jelas Horas Maurits Panjaitan.

Menanggapi hal tersebut, Plg Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Drs. H. Alfian Salam, M.M., mengatakan dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentunya Pemerintah Daerah khususnya Kalimantan Barat akan selalu mendukung.

“Sebagai Pemerintah Daerah tentunya dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat tersebut tetap memberikan dukungan, walaupun ada hal-hal yang harus dikaji agar tidak adanya kesalahan dalam legalitas," tukas Alfian. (Adp)

Kapolsek Pontianak Barat Sosialisasikan Anti-Bullying di SMPN 13

Redaksi    Selasa, Maret 05, 2024    Comment   

Kapolsek Pontianak Barat Sosialisasikan Anti-Bullying di SMPN 13

Foto: Sosialisasi tentang bahaya bullying dan pencegahan kriminalisasi kepada siswa SMPN 13 Pontianak.

PONTIANAK - Sebagai upaya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan serta mengantisipasi bullying di lingkungan sekolah, Kapolsek Pontianak Barat AKP Anuar Syarif, S.H., M.H. beserta Kanit Binmas Iptu Sugiyanto, Kanit Lantas Iptu Sunanta dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Beliung Aipda Andi Rahadian, S.E memberikan sosialisasi tentang bahaya bullying dan pencegahan kriminalisasi kepada siswa SMPN 13 Pontianak di Jl. Tebu Kelurahan Sei Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Selasa (5/3/2024).

Acara sosialisasi ini berlangsung dengan antusias di halaman sekolah SMPN 13 pada hari ini dan dihadiri oleh Kepala Sekolah Dra. Hj. Harfiani M.Pd.I dan seluruh Siswa-siswi serta dewan guru SMPN 13 Pontianak.

Dalam sambutannya, Kapolsek Anuar menggaris bawahi pentingnya menjaga hubungan yang sehat antar sesama siswa dan menjauhi segala bentuk perilaku bullying. Dia juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal serta mengajak siswa untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Dalam kesempatan tersebut Kapolsek juga mengecek dan menanyakan langsung kepada Siswa-siswi dan Guru mengenai kebenaran tentang adanya kejadian bullying yang akhir-akhir ini viral di medsos yaitu beberapa siswa SMPN 13 melakukan bullying kepada temannya, akan tetapi kejadian tersebut bukan terjadi di SMPN 13 Pontianak melainkan terjadi di daerah lain.

Siswa-siswa SMPN 13 sangat bersemangat mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Kapolsek Anuar dan personilnya. Mereka aktif berpartisipasi dalam diskusi dan bertanya tentang cara mengidentifikasi dan menghindari situasi yang berpotensi mengarah kepada tindakan bullying dan kriminal.

Pihak sekolah dalam hal ini dihadiri langsung oleh kepala sekolah SMPN 13 Dra. Hj. Harfiani M.PdI juga mengapresiasi kehadiran Kapolsek Anuar bersama personilnya serta upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa. 

Kepala sekolah berharap bahwa dengan adanya sosialisasi ini, siswa akan lebih terampil dalam menghadapi dan mencegah tindakan bullying serta lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Kapolsek Anuar menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung upaya-upaya pencegahan tindakan kriminal dan mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama membangun lingkungan yang aman dan bersahabat bagi seluruh warga sekolah.

(Humas Polsek Pontianak Barat)

 

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024

Indokalbar    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024.

PONTIANAK - Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., mengawali Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalimantan Barat Tahun 2024 di Hotel Orchardz Perdana, Rabu (28/2/2024), dengan menekankan pentingnya peran strategis Perangkat Daerah dalam urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Tahun ini (2024) kita telah memasuki fase demokrasi baru, dimana baru saja kita melaksanakan Pemilu dan selanjutnya Pilkada. Maka dari itu kita harus menyamakan persepsi, penyelarasan program kerja untuk memberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional," jelas Plh. Sekda.

Dia juga menyoroti potensi konflik dalam masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas pembangunan, "Sehingga hal ini perlu dikendalikan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan serta memanfaatkan potensi dan keanekaragaman daerah."

Dalam konteks Kalimantan Barat, beberapa daerah telah mengalami pergantian kepala daerah dan penunjukan penjabat baru. Linda mengingatkan Perangkat Daerah untuk memberikan dukungan penuh dalam menjaga kelancaran pemerintahan daerah.

"Perencanaan kegiatan harus memberikan dukungan penuh dalam menghadapi masa transisi, dimana semua pemerintah daerah akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026," tambahnya.

Linda juga berharap agar para peserta rapat ini dapat menyinkronkan program dan kegiatan serta menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi.

"Perencanaan Program Kerja harus terukur dan fokus pada satu tujuan untuk menciptakan dan merajut kerukunan, persatuan dan kesatuan guna mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin maju, bermartabat dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan," tandasnya.

Selain itu, Linda mengapresiasi kehadiran Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Narasumber dalam acara tersebut. "Semoga apa yang disampaikan oleh Narasumber dapat memberikan pencerahan dan kita semua dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Barat, Drs. Manto, M.Si., menjelaskan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan.

"Agenda ini untuk menyamakan persepsi serta membangun komunikasi timbal balik di Bidang Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam rangka penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan supaya lebih terpadu, terarah, dan terukur," katanya.

Manto juga berharap rapat ini dapat meningkatkan sinergitas antara Perangkat Daerah, khususnya di Bidang Kesbangpol. "Saya harap kita dapat menciptakan kesepakatan/kesepahaman dan terjalinnya hubungan kerja yang harmonis pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat," tutup Manto.

Gemilang, TP PKK Kabupaten Sekadau Juara 1 Lomba Masak Menu MP-ASI

Redaksi    Sabtu, Februari 24, 2024    Comment   

Gemilang, TP PKK Kabupaten Sekadau Juara 1 Lomba Masak Menu MP-ASI

Foto: TP PKK Kabupaten Sekadau mengikuti Kalbar Food Festival ke-5 di Pontianak.

PONTIANAK - Ny.Magdalena Susilawati Aron, SP, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau, dan Bupati Sekadau, Aron, S.H, turut menghadiri Kalbar Food Festival ke-5 di halaman parkiran Ayani Megamall Pontianak, Jumat (23/2/2024) Kemarin.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan stunting, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat menggelar lomba memasak menu MP-ASI Cegah Stunting Pangan Lokal yang diikuti oleh 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Prestasi gemilang datang dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau, yang berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Masak Menu MP-ASI Cegah Stunting Pangan Lokal.

"Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan keahlian kuliner, tetapi juga komitmen dalam mendukung kesehatan anak-anak melalui pemilihan pangan lokal yang berkualitas," Ucap Ny.Magdalena Susilawati Aron, SP. (ST)

Editor: R. Hermanto 

Kasat Binmas Polresta Pontianak AKP Suharto Tingkatkan Pembinaan Pokdarkamtibmas Bhayangkara Polresta Pontianak

Redaksi    Sabtu, Februari 24, 2024    Comment   

Kasat Binmas Polresta Pontianak AKP Suharto Tingkatkan Pembinaan Pokdarkamtibmas Bhayangkara Polresta Pontianak

Foto: kegiatan pembinaan kepada Pokdarkamtibmas Bhayangkara di wilayah hukum Polresta Pontianak dan Polsek Pontianak Selatan.

PONTIANAK - Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kemitraan antara Kepolisian dengan masyarakat, Kasat Binmas Polresta Pontianak AKP Suharto Polresta melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Pokdarkamtibmas Bhayangkara di wilayah hukum Polresta Pontianak dan Polsek Pontianak Selatan, Sabtu ( 24/2/2024).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat Pokdar Kamtibmas Sektor Pontianak Selatan Jalan Parit Demang Dalam Komplek Purnama Agung 7 Blok Y No 23 Kel. Parit Tokaya. Kegiatan pertemuan dalam rangka pembinaan terhadap pengurus Pokdarkamtibmas Bhayangkara Resor Pontianak dan Sektor Pontianak memberikan arahan dan penyuluhan kepada anggota Pokdarkamtibmas Bhayangkara terkait peran dan fungsi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

"Kehadiran Pokdarkamtibmas Bhayangkara sangat penting dalam memperkuat sinergi antara Kepolisian dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas," ujar AKP Suharto dalam sambutannya.

Selain itu, AKP Suharto juga memberikan materi tentang cara mengatasi dan mencegah tindak kriminalitas di lingkungan sekitar, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengabdian Pokdarkamtibmas Bhayangkara dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta semakin mempererat hubungan kepolisian dengan komunitas setempat.

Kasat Binmas Polresta Pontianak AKP Suharto juga mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung dan memberikan pembinaan secara berkala kepada para anggota Pokdarkamtibmas Bhayangkara guna meningkatkan profesionalisme dan efektivitas dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis di wilayah hukum Polresta Pontianak. (Hms)

Aron Sebut RUPS Forum Penting Perkembangan Sektor Perbankan Regional

Redaksi    Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

Aron Sebut RUPS Forum Penting Perkembangan Sektor Perbankan Regional

Foto: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Kalbar di Aula Bank Kalbar Pontianak.

PONTIANAK - Bupati Sekadau, bersama Pj.Gubernur Kalimantan Barat, Bupati, dan Pj.Bupati se-Kalimantan Barat, turut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Kalbar di Aula Bank Kalbar Pontianak, Selasa (20/2/2024) kemarin.

Rapat yang dihadiri oleh para Pimpinan Bank Kalbar tersebut menjadi forum penting untuk membahas pencapaian dan rencana strategis Bank Kalbar dalam Tahun Buku 2023.

Dengan kehadiran tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, diharapkan dapat terwujud sinergi yang positif untuk mendukung perkembangan sektor perbankan regional. (ST)

Pj Gubernur Kalbar Terima Audiensi TP2GD

Redaksi    Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Terima Audiensi TP2GD

Foto: Pj Gubernur Kalbar Terima Audiensi TP2GD (Adpim Pemprov).

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menerima audiensi dari TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah) Provinsi Kalimantan Barat perihal Pengusulan Gelar Kepahlawanan dari Daerah Kalimantan Barat bertempat di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (21/2/2024).

“Kami bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Asisten 1 Sekda Provinsi Kalbar dan TP2GD Kalimantan Barat menghadap Pj. Gubernur untuk melaporkan persiapan pelaksanaan seminar nasional pengajuan gelar pahlawan dari Kalimantan Barat. Tahun ini ada 3 yaitu Rahadi Oesman, Pangeran Natakusuma dan Bardanadi,” ungkap Saparudin Daeng Usman selaku Ketua Umum Dewan Harian Daerah 45 Kalimantan Barat.

Ketiga nama tersebut diusulkan karena sudah dianggap memenuhi syarat baik lokal maupun nasional dan naskah akademiknya sudah tersedia.

Pj. Gubernur Harisson menyambut baik usulan ini dan menyatakan dukungannya penuh terhadap upaya TP2GD dalam memperjuangkan gelar pahlawan bagi tokoh-tokoh asal Kalimantan Barat.

“Kita harus terus berusaha untuk mengangkat nama-nama pahlawan dari Kalimantan Barat. Mereka telah berjasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan bangsa ini. Semoga upaya yang kita laksanakan, membuahkan hasil yang diharapkan,” ujar Harisson. (Adpim Pemprov)

Pj Gubernur Kalbar Lantik Dua Pj Bupati

Redaksi    Senin, Februari 19, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Lantik Dua Pj Bupati

Foto: Pj Gubernur Kalbar Lantik Dua Pj Bupati (Adpim Pemprov).

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, melantik Penjabat (Pj) Bupati Sanggau, Suherman, S.H., M.H., dan Penjabat (Pj) Bupati Kubu Raya, Dr. Drs. Syarif Kamaruzaman, M.Si, selain itu juga dilakukan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan untuk Penjabat Ketua TP PKK, Penjabat Ketua Dekranasda dan Pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu Ny. Lusia Suherman dan Ny. Ida Nurul Aini Kamaruzzaman, A.Md, Keb., S.KM., oleh Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP, M.Si, bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (19/2/2024).

Pada kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Kalimantan Barat menekankan agar Penjabat Bupati yang dilantik ini untuk senantiasa menjaga Inflasi di daerah yang nanti dipimpinnya.

“kalau harga-harga pada naik maka konsumsi masyarakat akan turun, daya beli akan turun sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ini juga akan melambat," ucapnya.

Dirinya mengungkapkan untuk menjaga inflasi salah satunya dengan memastikan stok, melihat daerah-daerah distribusi, melakukan operasi pasar, Gelar Pangan Murah, atau Memberikan Bantuan-bantuan Sosial, dan melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Distributor dan tempat - tempat Produksi, agar pasokan - pasokan tetap terjaga.

Lebih lanjut Harisson mengimbau agar Penjabat Bupati terus Menekan kenaikan harga, dimana kenaikan harga tersebut juga disebabkan oleh situasi dunia yang tidak bisa dihindari, kemudian Menangani permasalahan stunting dalam rangka menyiapkan Generasi Emas di tahun 2045, Menurunkan kemiskinan ekstrem, Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, dan Memacu investasi daerah masing-masing, dengan cara mereka harus Mempermudah perizinan. (Adpim Pemprov)