Berita Indokalbar.com: Pemprov Kalbar -->
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan

16 Agustus 2023

Gubernur Kalbar Beri Peringatan Serius kepada Pemilik Lahan Karhutla

Sutarmidji minta pemerintah daerah ambil langkah tegas lawan karhutla
Sutarmidji minta pemerintah daerah ambil langkah tegas lawan karhutla.
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, dengan tegas meminta pemerintah daerah di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Barat untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meresahkan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara di Kota Pontianak pada hari Selasa.

"Saya menghimbau kepada Pemerintah Kota Pontianak dan juga kepada semua kepala daerah di Kalimantan Barat, untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemilik lahan yang terbakar atau sengaja dibakar. Hal ini juga berlaku untuk semua kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Tindakan tegas harus dilakukan untuk menghentikan praktik karhutla ini," ujar Gubernur Sutarmidji.

Dalam pidatonya, Gubernur Sutarmidji juga meminta agar pemerintah daerah melaksanakan tindakan penindakan dengan memasang plang di lokasi yang terbakar, sebagai tanda bahwa lahan tersebut berada di bawah pengawasan ketat pemerintah daerah.

"Dalam hal ini, saya ingin menekankan bahwa aturan yang ada di Kota Pontianak yang telah saya terapkan sejak menjabat sebagai Walikota, yakni melarang pemilik lahan yang terbakar, apalagi sengaja dibakar, untuk tidak memanfaatkan lahan tersebut selama 3 hingga 5 tahun. Saya juga menyarankan agar plang pengawasan ditempatkan di lokasi tersebut, sebagai bukti bahwa pemerintah daerah sedang memantau dengan ketat," tambahnya.

Selanjutnya, Gubernur Sutarmidji juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI, dan polda untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan. 

Menurutnya, pemilik lahan seharusnya memiliki kesadaran akan risiko bahaya kebakaran terutama di lahan gambut.

"Walaupun ada pengecualian bagi mereka yang ingin membuka lahan pertanian dengan ukuran maksimal 2 hektar sesuai dengan peraturan daerah yang ada, mereka tetap harus melapor kepada kepala desa atau aparatur di lingkungan sekitarnya. Selain itu, mereka harus menunggu hingga api benar-benar padam sebelum memanfaatkan lahan tersebut. Jika aturan ini tidak ditegakkan dengan sungguh-sungguh, maka orang akan sembrono dalam tindakannya, sementara kita yang harus bersusah payah memadamkan api," jelas Gubernur Sutarmidji.

Selain itu, Gubernur Sutarmidji juga meminta kepada Wali Kota Pontianak untuk mengambil langkah serupa di lokasi Parit Demang, Sungai Raya Dalam, dengan memasang plang yang melarang penggunaan lahan tersebut selama 5 tahun.

"Jika tidak ada tindakan dari pihak-pihak terkait, maka provinsi akan mengambil langkah dengan memasang plang larangan penggunaan lahan selama 5 tahun. Bahkan, jika perlu, saya akan mengajukan untuk memperpanjang larangan tersebut menjadi 10 tahun. Selanjutnya, kita juga harus mencari celah hukum yang memungkinkan untuk mencabut hak atas lahan bagi pemilik yang tidak mampu mengelolanya dengan baik, sehingga lahan tersebut terbengkalai. Ini jelas merupakan pelanggaran serius," ungkapnya.

Gubernur Sutarmidji menekankan komitmen pihaknya dalam mencegah terjadinya karhutla di wilayahnya. Ia telah menginstruksikan Tim Patroli Darat BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pengawasan dan langkah-langkah pencegahan terhadap lahan kering yang berpotensi terbakar di sekitar Kota Pontianak dan Kubu Raya.

"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga agar karhutla tidak terjadi di Kalimantan Barat. BPBD telah melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya ini," tegasnya.

Selanjutnya, Gubernur Sutarmidji juga menambahkan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap titik-titik rawan kebakaran, terutama di 332 desa dan kelurahan yang memiliki potensi risiko karhutla.

Ia juga berkomitmen untuk terus melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai langkah preventif dalam mencegah praktik membahayakan ini.

13 Agustus 2023

Kalbar Catatkan Kenaikan Indeks Infrastruktur sebesar 3,25 Poin

Indeks infrastruktur Kalbar naik 3,25 poin
Indeks infrastruktur Kalbar naik 3,25 poin.
PONTIANAK – Indeks infrastruktur di Kalimantan Barat telah mengalami peningkatan sebesar 3,25 poin, menurut Harisson, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Peningkatan ini dianggap sebagai indikator kinerja utama (IKU) pembangunan daerah tersebut. Pada tahun 2018, angka indeks infrastruktur mencapai 56,61 poin, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 69,59 poin.

Harisson berharap bahwa dengan peningkatan sebesar 3,25 poin ini, saat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur berakhir, angka indeks infrastruktur bisa mencapai 71,24 poin.

Harisson mengatakan hal ini di Pontianak pada tanggal 12 Juli 2023. Dia juga mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mewujudkan misi pertama dalam RPJMD 2018-2023, yaito percepatan pembangunan infrastruktur. 

Selama empat tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat telah berlangsung seiring dengan RPJMD, yang menunjukkan keberhasilan Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Pak Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan.

Misi ini mencakup percepatan dalam penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, penambahan ruang terbuka hijau, pembangunan pelabuhan samudera, dan peningkatan kapasitas pelabuhan udara untuk menerima pesawat berbadan besar.

Semua ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran sebesar Rp4,09 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2019-2022, dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Dana ini berasal dari APBD provinsi. Pemprov Kalimantan Barat juga berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur dan mengalokasikan 9,72 persen dari APBD setiap tahun untuk mendukung program ini.

Harisson menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

10 Agustus 2023

Sutarmidji Hadirkan Inspirasi Melalui Buku "Kacamata Sutarmidji"


Buku inspiratif "Kacamata Sutarmidji" diluncurkan untuk generasi muda Kalbar.
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, baru-baru ini meluncurkan buku biografi berjudul "Kacamata Sutarmidji". Buku ini ditujukan untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda Kalbar.

Dalam peluncuran bukunya di Pontianak, Sutarmidji menyatakan keyakinannya bahwa buku tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para pemuda. Ia berbicara tentang obsesi dan tekad kuat yang perlu diwujudkan, serta pentingnya menghindari pikiran pesimis.

Buku ini juga memberikan pesan kepada pemuda untuk memiliki semangat kemerdekaan, menggabungkan gagasan ke dalam konsep, dan menerapkannya dengan tindakan. Sutarmidji menekankan bahwa keluhan tentang keterbatasan hanya akan menghalangi kemajuan sebelum usaha dilakukan.

Peluncuran buku ini dihadiri oleh penggemar literasi, pelajar dari berbagai daerah, penulis buku, tokoh budaya, dan pejabat terkait.

Prof. Edy Suratman, seorang akademisi dan praktisi ekonomi di Kalbar, membahas tiga poin utama yang dapat diambil dari buku ini: kisah masa muda Sutarmidji, pandangan orang terdekatnya, dan pandangan Sutarmidji sendiri. Ia menyoroti pentingnya menghormati orangtua, memiliki disiplin, dan menjalin hubungan baik dengan Tuhan.

Edy Suratman juga menambahkan bahwa buku ini membawa sudut pandang ekonomi yang tercermin dari perjuangan Sutarmidji saat menjalani kehidupan kuliah dengan kreativitas.

Sejarahwan Kalbar dan penggiat literasi, Safaruddin Daeng Usman, mengungkapkan bahwa buku "Kacamata Sutarmidji" memberikan motivasi melalui kalimat-kalimat sederhana. Ia menyoroti kepemimpinan humanis, spiritual, dan inspiratif yang tercermin dalam buku ini.

08 Agustus 2023

Angin Puting Beliung Melanda Desa Semudun: Puluhan Rumah Rusak Parah

Gubernur Kalbar tinjau lokasi puting beliung di Desa Semudun
Gubernur Kalbar tinjau lokasi puting beliung di Desa Semudun.
MEMPAWAH - Perjalanan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menuju Kota Pontianak terpaksa terhenti di Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Senin (7/8/2023) kemarin.

Dilansir dari Kalbaronline.com, Selasa (8/8/2023), Desa ini baru saja mengalami dampak hebat dari angin puting beliung yang melanda wilayah tersebut. Lebih dari puluhan atap rumah warga mengalami kerusakan serius, bahkan beberapa di antaranya sampai roboh.

Tiba di lokasi, Gubernur Sutarmidji turun dari kendaraannya dan dengan tegas memantau situasi saat ini. Warga sekitar segera berkumpul di sekitarnya, mencari solusi untuk mengatasi dampak buruk dari bencana alam yang tiba-tiba datang ini.

Dalam wawancara dengan media, Gubernur Sutarmidji menyampaikan urgensi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk segera mendata warga yang terdampak bencana dan mendokumentasikan kebutuhan mendesak yang diperlukan. Data ini nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendapatkan bantuan yang tepat dan cepat.

"Bencana ini sungguh berat bagi masyarakat kami. Kami akan menunggu laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk berapa banyak rumah yang membutuhkan bantuan," ungkap Gubernur Sutarmidji.

Meskipun situasi cukup mengkhawatirkan, Gubernur Sutarmidji merasa bersyukur karena tidak ada laporan mengenai korban jiwa atau luka-luka akibat bencana tersebut. Meski banyak bangunan dan atap yang rusak, nyawa warga dapat terhindar dari bahaya.

"Saya bersyukur tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kami akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendata kerusakan ini dan memberikan bantuan yang diperlukan," tambahnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan upaya penanganan yang serius dari berbagai pihak. Kepolisian setempat telah mengamankan lokasi kejadian, sementara petugas dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) juga turut ambil bagian dalam membenahi kabel listrik yang tumbang akibat bencana tersebut.

Keberadaan petugas dan dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu pemulihan situasi di Desa Semudun pasca puting beliung yang menghancurkan.

27 Juli 2023

Pakor Polwan Polda Kalbar Hadiri Peringatan Hari Anak Nasional Ke-39

Pakor Polwan Polda Kalbar Hadiri Peringatan Hari Anak Nasional Ke-39
Pakor Polwan Polda Kalbar Hadiri Peringatan Hari Anak Nasional Ke-39.
PONTIANAK – Bunda Paud Kalimantan Barat HJ. Lismaryani Sutarmidji, S.E. membuka kegiatan Peringati Hari Anak Nasional ke-39 yang dilaksanakan di Aula Garuda Kantor Gubenur Kalimantan Barat, pada Kamis (27/7).

Pakor Polwan Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Sri Riswati, S.Pd., M.Pd., yang mewakili Kapolda Kapolda Kalbar beserta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bupati/Walikota Se-Kalimantan Barat, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat, Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala dinas yang Membidangi Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat , Kepala Sekolah/Guru yang mendampingi dan Anak-Anak.

Dalam Membuka acara tersebut Bunda Paud Kalimantan Barat HJ. Lismaryani Sutarmidji, S.E. memberi menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Perayaan yang diadakan setiap tahun ini menjadi momen penting bagi seluruh masyarakat untuk menghargai, melindungi, dan memperhatikan hak-hak anak di provinsi Kalimantan Barat.

“Hari Anak Nasional kali ini menjadi ajang untuk mengingatkan kembali bahwa anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa dan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, peran semua pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga segenap lapisan masyarakat, sangat penting dalam memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi dengan baik," Ungkapnya

Anak-anak merupakan Fokus utama bangunan yang mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang secara optimal. Merasakan lingkungan yang aman nyaman dan berbahagia.

"Negara pemerintah daerah masyarakat media massa dan anak-anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pimpinan masa depan, di sini sangat diharapkan agar anak-anak semua termasuk forum anak daerah baik provinsi maupun Kabupaten atau/kota dapat menyuarakan aspirasi dan haknya.” Jelas Bunda Paud Kalbar.

Lebih lanjut di acara tersebut Anak-anak juga berpartisipasi dalam berbagai lomba dan pertunjukan seni, menunjukkan bakat dan kreativitas mereka.

”Semoga peringatan Hari Anak Nasional ke-39 ini menjadi tonggak awal yang lebih baik untuk mewujudkan masa depan gemilang bagi anak-anak Kalimantan Barat dan seluruh anak-anak Indonesia," Jelas salah satu guru yang turut hadir dalam acara ini.

26 Juli 2023

Sutarmidji: Jalan Siduk Sukadana Harus Selesai Sebelum Tahun 2024

Pemprov Kalbar alokasikan Rp35 Miliar untuk perbaikan jalan di Kayong Utara
Pemprov Kalbar alokasikan Rp35 Miliar untuk perbaikan jalan di Kayong Utara.
KAYONG UTARA  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana sebesar Rp35 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2024 untuk menyelesaikan perbaikan ruas jalan provinsi di Teluk Batan, Kabupaten Kayong Utara, wilayah setempat.

"Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyatakan fokusnya pada akhir masa jabatan akan difokuskan untuk memperbaiki jalan provinsi di daerah ini," ujar Sutarmidji ketika berkunjung ke Kayong Utara pada hari Selasa.

Sutarmidji juga menyampaikan bahwa pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, Kayong Utara telah menerima dana sekitar Rp100 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi dari Siduk hingga Teluk Batang.

Menurutnya, beberapa ruas jalan yang termasuk jalan provinsi harus sudah selesai diperbaiki sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024.

"Idealnya, jalan Siduk Sukadana harus sudah selesai, meskipun masih ada beberapa titik jalan yang belum optimal," tambahnya.

Terkait jalan Perawas, saat ini menurut Sutarmidji sudah bisa ditempuh dalam waktu sekitar enam jam dari Pontianak menuju Kayong Utara.

Namun, ruas jalan penghubung Kayong Utara menuju Pontianak masih membutuhkan perbaikan sekitar 3,7 kilometer agar konektivitas kabupaten dan kota ke ibu kota provinsi menjadi lebih cepat dan lancar.

"Jalan Perawas tinggal 3,7 kilometer lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai lebih cepat, terutama jika sudah diaspal dan jembatan di Simpang Dua telah diperbaiki," jelas Sutarmidji.

Selain itu, dia juga menyampaikan ada pembukaan akses jalan Perawas melalui kerjasama dengan TNI, sehingga waktu tempuh dari Pontianak menuju Kayong Utara, yang biasanya memakan waktu 11 jam, saat ini dapat diperpendek menjadi 6 jam.

"Namun, arus barang masih belum optimal karena jalan di Simpang Dua tersebut masih cukup kecil," tambahnya.

Peningkatan Signifikan Pendapatan Asli Daerah Kalbar: Kunci Sukses Data Valid dan Akurat

Gubernur Kalbar komitmen pada penggunaan data yang tepat dan terukur
Gubernur Kalbar komitmen pada penggunaan data yang tepat dan terukur.
PONTIANAK – Gubernur Kalbar, Sutarmidji, mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal pembangunan dengan memanfaatkan data yang terukur.

Menurut Gubernur Sutarmidji, sejak awal masa jabatannya, PAD Kalimantan Barat mengalami peningkatan signifikan dari Rp1,7 triliun menjadi Rp3,2 triliun, hampir dua kali lipat.

Peningkatan ini dapat dicapai berkat pembangunan yang didasarkan pada data valid yang dihimpun melalui Data Analytic Room (DAR), di mana saat ini sudah tersedia 12.900 set data yang dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat.

"Saat ini, pendapatan dari pajak air permukaan yang sebelumnya hanya mencapai Rp200 sampai 600 juta, meningkat menjadi Rp18 miliar. Pendapatan dari pengelolaan aset daerah juga meningkat dari Rp1 miliar menjadi Rp40 miliar. Sementara pajak BBM yang sebelumnya hanya Rp21 miliar, kini telah melebihi Rp50 miliar," jelas Gubernur Sutarmidji.

Menurutnya, pencapaian ini didorong oleh pemanfaatan data yang akurat dan berbasis data dalam pengambilan kebijakan.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah, bupati, dan wali kota di Kalimantan Barat untuk mengoptimalkan penggunaan data dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan daerah.

Gubernur Sutarmidji menekankan pentingnya memiliki data yang benar, akurat, dan saling terkait dalam setiap kebijakan.

Tanpa data yang tepat, kebijakan tidak akan efektif, efisien, dan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan.

Ia juga menyatakan bahwa dengan menggunakan data yang jelas, pemerintah dapat memaksimalkan berbagai program pembangunan yang ada.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan data dalam pembangunan, Gubernur Sutarmidji merencanakan transformasi data menuju registrasi sosial dan ekonomi (regsosek).

Upaya ini akan mengubah penyediaan Data Sosial Ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.

Mulai tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi pelaksana pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta menetapkan standar kualitas pemutakhiran basis data seluruh penduduk secara berkelanjutan.

Basis data yang terintegrasi akan mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan.

Dengan komitmen untuk menggunakan data yang tepat dan terukur, Gubernur Sutarmidji meyakinkan bahwa pemerintah akan lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

22 Juli 2023

Gubernur Sutarmidji Dorong Ekspor Kopi Liberika dari Sambas

Gubernur Kalbar Dorong Ekspor Kopi Liberika dari Sambas.
Gubernur Kalbar Dorong Ekspor Kopi Liberika dari Sambas.
SAMBAS – Petani kopi di Sambas mengungkapkan kegembiraan dan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, atas upayanya dalam mempromosikan kopi jenis liberika, yang telah mendorong semangat petani di daerah untuk lebih aktif dalam budidaya kopi.

"Kami sangat termotivasi dengan langkah yang diambil oleh Gubernur dalam memperkenalkan kopi Liberika Sambas melalui berbagai forum seperti Semarak Pariwisata, UMKM, dan Keuangan yang diadakan oleh BI Kalbar, serta melalui media massa dan media sosial pribadinya," ujar Budi, seorang petani kopi dari Poktan Batu Layar Sejahtera saat dihubungi di Sambas, pada hari Jumat (21/7/2023). 

Budi menjelaskan bahwa promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama oleh Gubernur Kalbar, telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kopi Liberika, sehingga minat untuk melakukan budidaya kopi semakin meningkat.

"Sebagai petani, kami sangat membutuhkan promosi dari pemerintah untuk mengenalkan potensi dan keunggulan daerah kami. Dukungan dan promosi ini telah memberi kami semangat untuk terus melakukan budidaya kopi," tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa daerahnya, terutama di Desa Sendoyan, merupakan salah satu penghasil kopi Liberika. Saat ini, kopi Liberika sudah didistribusikan ke coffeeshop di Kota Pontianak dan tersedia juga dengan merek lokal.

"Meskipun produksi kami terbatas, kami tetap dapat memasok kopi ke Pontianak. Kami berusaha maksimal dengan menanam lebih banyak kopi Liberika," ungkap Budi.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyebutkan bahwa pasar kopi jenis liberika di luar negeri sangat menjanjikan dan memberikan peluang yang besar bagi para petani kopi di daerah tersebut.

"Kopi liberika memiliki kadar kafein yang rendah, contohnya hanya 0,087 untuk kopi liberika Sambas dan 0,068 untuk kopi liberika Kayong Utara, sedangkan kopi robusta dan arabika memiliki kadar kafein sekitar 2 hingga 4. Kafein rendah pada kopi liberika ini membuatnya sangat diminati oleh pasar luar negeri," terang Gubernur.

Penggiat dan pelaku usaha kopi di Kalimantan Barat juga berpendapat bahwa kopi jenis liberika telah menjadi identitas khas kopi Kalbar. Kopi ini sangat diminati di pasaran karena rendah kafein dan aman bagi lambung.

Mereka juga menambahkan bahwa kopi liberika memiliki karakteristik yang unik dengan cita rasa buah seperti pisang, nangka, dan lainnya.

"Kopi Kalbar dan kopi liberika sudah menjadi satu identitas yang melekat. Kopi jenis ini sangat diminati di lokasi kami dan juga di pasar internasional. Namun, kami mengalami keterbatasan pasokan bahan baku. Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah utama tempat kami memasok kopi liberika, termasuk dari Desa Sendoyan, Kabupaten Sambas," jelas salah seorang penggiat kopi di Kalbar.

22 Juni 2023

Wabup Ketapang Tandatangani Berita Acara EPPD, Sekda Ingin Wujudkan Good Governance di Ketapang

Penandatanganan BA hasil EPPD Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat tahun 2023
PONTIANAK - Mewakili Bupati, Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si melakukan penandatanganan berita acara hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023 di Hotel Mercure Pontianak, pada Senin (19/06/2023).

Hasil EPPD ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah serta pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Sekda berharap, dari evaluasi ini dapat menindaklanjuti  apa  yang menjadi catatan  dan memperbaikinya sehingga terproyeksi dengan  meningkatkya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas kinerja penyelenggara pemerintahan guna mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab.

"Harapan saya berdasarkan dari hasil evaluasi dari tim pemerintah daerah, ke depan kita semakin memperbaiki indikator-indikator yang menjadi penilaian dengan demikian kita semakin memperbaiki kinerja penyelenggara pemerintahan  daerah di Kabupaten Ketapang sehingga terbukti atau tergambar dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat termasuk semakin baiknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten sehingga kita dapat mewujudkan Good Governance atau pemerintahan yang baik di Kabupaten Ketapang, sesuai visi misi daerah." kata Sekda. 

Apa yang disampaikan Sekda Ketapang selaras dengan harapan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson dalam sambutannya pada kegiatan tersebut yang berharap kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mendapat nilai yang baik, sehingga mendapat peringkat yang tinggi secara nasional. 

Harison  juga menekankan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel di Kalimantan Barat melalui pelaksanaan EPPD ini.

Sementara, Panitia Penyelenggara dari Biro Pemerintahan Pemprov Kalbar, Ahmad Salafuddin mengatakan, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala daerah dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

“Seperti kita ketahui, proses penyusunan LPPD dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan indikator kinerja yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh inspektorat daerah dan ditetapkan menjadi dokumen LPPD oleh kepala daerah untuk dilaporkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri,” ujarnya.

Penyampaian LPPD Tahun 2022 sesuai dengan amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring (online) melalui aplikasi  E-LPPD Kementerian Dalam Negeri.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat yang telah menyampaikan LPPD-nya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini tentunya menjadi faktor pendukung dalam penilaian selain substansi yang terkandung dalam dokumen LPPD,” tuturnya.(sh).

12 Juni 2023

Kapolda Kalbar Gelar Tunamen Volly, Dibuka Oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji

Kemeriahan dalam suasana pembukaan turnamen volly Kapolda Cup 2023
PONTIANAK - Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto menggelar Turnamen Bola Volly Kapolda Kalbar Cup 2023 di GOR Pangsuma Pontianak pada Minggu sore (11/6).

Pergelaran Turnamen Volly Kapolda Cup 2023 diikuti oleh 15 Kontingen terdiri dari Kontingen Polda Kalbar dan Kontingen Kabupaten/Kota se Kalimantan barat yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar H. Sutarmidji ditandai dengan penekanan tombol sirine bersama-sama Forkopimda Kalbar.

H. Sutarmidji dalam sambutannya menyampaikan bahwa olahraga Volly juga menjadi olahraga yang digemari masyarakat kalbar, sehingga atas nama pemerintahan dan masyarakat kalbar  Gubernur menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolda Kalbar yang telah mengadakan Turnamen ini. 

“Semoga Turnamen Volly Kapolda Kalbar Cup 2023 ini menjadi event rutin tahunan dan saya akan minta Dinas terkait khususnya Dispora untuk menjadikan event ini bisa dilaksanakan setiap tahun," ungkapnya. 

Setelah dilaksanakan pemukulan service pertama oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Kapolda Kalbar juga memberikan pernyataan bahwa Turnamen Volly Kapolda Cup 2023 ini diharapkan akan mencetak bibit-bibit atlet bola voli nasional dari Kalimantan Barat. 

"Perlu diketahui bahwa di lapangan Volly yang kita pakai sekarang untuk turnamen ini beberapa bulan yg lalu telah dipakai oleh Timnas bola Voli Bhayangkara Presisi yang telah menyabet juara Runner Up di ajang Asian Men's Volleyball Championship 2023 di Mannama Bahrain," Jelas Kapolda Kalbar diiringi tepuk meriah penonton. 

Irjen Pol Pipit Rismanto juga menyampaikan bahwa setelah Kapolda Kalbar Cup ini akan ada event Kapolri Cup yang rencananya untuk perempat final, semi final sampai grand final akan diajukan kepada kapolri agar digelar di Kota Pontianak, Kalbar. 

“Semoga dengan adanya event ini bisa mengangkat pariwisata dan UMKM di Provinsi Kalbar, sedangkan untuk even Kapolri Cup nanti, saat perempat final, semi final sampai grand final rencana kami ajukan kepada kapolri untuk bisa digelar di Kota Pontianak," harapnya. 

Kapolda Kalbar juga menyampaikan Ucapan Terimakasih kepada Gubernur, jajaran forkopimda, para bupati dan walikota, para Dandim dan Kapolres/Ta jajaran serta para sponsor dan semua pihak yang telah mendukung atas terlaksananya Turnamen Volly Kapolda Kalbar Cup 2023 ini.

02 Juni 2023

Sport Tourism Unik Destinasi Wisata Kampung Caping

Sutarmidji hadir dalam festival Kapuas Kalbar Award 2023
PONTIANAK - Festival Kapuas Kalbar Award 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., yang dirangkaikan dengan lomba catur, bridge dan kano di Rumah Budaya Kampung Wisata Caping Pontianak, Jum'at (2/6/2023).

Festival Kapuas Kalbar Award 2023 diadakan di Kampung Wisata Caping Kota Pontianak yang dimulai pada tanggal 2 hingga  4 Juni 2023.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sutarmidji mengatakan Festival Kapuas Kalbar Award ini diselenggarakan dalam rangka mendukung salah satu kawasan objek wisata di Kalbar dengan menyatukan olahraga dan pariwisata.

"Terutama kerajinan disini (Kampung Wisata Caping) sudah dikenal dimana - mana,jadi saya minta agar inovasi terus dilakukan. Kawasan di sekitar Kampung Wisata Caping ini penataannya belum selesai, saya ingin berbagai kerajinan Pontianak juga ditampilkan disini sambil orang berwisata Sungai Kapuas," ungkap Sutarmidji.

Orang nomor satu di Kalbar ini mengajak masyarakat agar lebih meningkatkan kepedulian dalam menjaga Sungai Kapuas. Dengan adanya aktivitas di sungai dapat mengurangi dampak negatif yang ada, sehingga kita bersama berusaha menjaganya seperti tidak terjadi pembuangan sampah sembarangan yang menyebabkan wilayah tersebut kumuh hingga mengakibatkan pendangkalan aliran sungai itu sendiri.

"Makanya transportasi sungai itu harus terus digalakkan, kemudian peduli sungai harus terus ditingkatkan supaya Sungai Kapuas lebih bersih tidak seperti sungai-sungai besar di Indonesia lainnya. Saya jamin kalau dibandingkan dengan sungai-sungai besar di Indonesia Sungai Kapuas lebih bersih. Karena kepedulian masyarakatnya terus kita jaga," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., mengatakan bahwa Festival Kapuas Kalbar 2023 ini merupakan rangkaian dari Kalbar Award 2023, dengan mengedepankan Sport Tourism.

"Jadi kedepannya memang antara olahraga, pariwisata, kepemudaan dan ekonomi kreatif memang harus bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan untuk ke - 4 bidang tersebut. Masing-masing mempunyai dampak ekonomi yang memang bisa untuk pembangunan di wilayah tersebut," jelasnya.

Windy mengungkapkan,  tujuan dari cabang olahraga yang diselenggarakan guna mendekatkan masyarakat untuk melakukan olahraga sambil menikmati destinasi wisata.

"Beberapa Cabor diperlombakan seperti kano, dragon boat, bridge dan catur dan tidak menutup kemungkinan beberapa Cabor diperlombakan pada destinasi selanjutnya. Lomba ini untuk masyarakat umum dengan mengikuti ketentuan dan syarat," tutupnya.

Dalam Festival ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., beserta beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar, Forkopimda Kalbar atau yang mewakili dan Direktur Utama Bank Kalbar.(wnd)

30 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji Buka Konsultasi Publik Penyusunan Dan Penetapan Raperda RTRW Provinsi Kalbar

Acara Konsultasi Publik Penyusunan dan Penetapan Raperda RTRW Provinsi Kalbar
PONTIANAK - Dalam upaya merancang masa depan wilayah yang berkelanjutan, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci penting. Atas landasan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan “Konsultasi Publik Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Fokus Substansi Rencana Struktur Ruang Wilayah” pada 30 Mei 2023 di Hotel Mercure Pontianak, dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., unsur Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, pimpinan TNI/POLRI, pimpinan DPRD Kalbar, Akademisi, Sektor Swasta, Asosiasi Profesi, Organisasi Masyarakat (ormas), Media Massa, serta Mitra Pembangunan.

Penyelenggaraan Konsultasi Publik ini sebagai bagian dari tahapan revisi RTRWP Kalimantan Barat turut didukung oleh USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) dan WWF-Indonesia, sejalan dengan komitmen USAID SEGAR dan WWF-Indonesia dalam memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Konsultasi Publik ini dilakukan dalam rangka melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan guna perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang partisipatif dan inklusif. Keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan kunci, diharapkan dapat memberi dampak positif pada aspek penggunaan lahan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan berbagai elemen masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

"Dengan melibatkan publik dalam proses konsultasi, Pemerintah Provinsi dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dalam memastikan bahwa tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pertimbangan atau masukan dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan," ungkap Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., saat membuka Konsultasi Publik tersebut.

Dirinya meminta kepada pemerintah pusat mempertegas aturan  - aturan yang kurang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam aturan tersebut. Ia menilai saat ini masih ada aturan yang tumpang tindih dengan aturan yang lainnya.

"Sekarang ini kan suka berubah-ubah tujuannya, tapi tidak memandang ketentuan mengenai tata ruang, misalnya kawasan hutan berubah jadi ini jadi itu, tapi tidak berpedoman dengan RTRW yang sudah dibuat, itu yang menjadi masalah," ujarnya.

Tak hanya itu saja, Gubernur Sutarmidji telah mengajukan surat kepada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Kementerian lainnya terkait pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

"Saya sudah mengajukan tiga wilayah pertambangan rakyat, waktu itu ada tiga tempat kita usulkan ke kewenangan Kementerian ESDM kemudian berubah aturan kembali ke Provinsi tapi tidak mutlak provinsi menetapkan, tetapi harus juga koordinasi dengan Kementerian ESDM. Jadi ya sama saja bolak balik, akibatnya fungsi ruang ada yang berubah belum lagi dalam satu kementerian memberikan konsesi lahan perkebunan ini dan itu jadi ada tumpang tindih sehingga kita (Pemprov Kalbar) yang repot," tegasnya.

Upaya menangkap aspirasi masyarakat juga tercermin dari sesi diskusi dalam konsultasi publik ini. Dipandu oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM., sesi diskusi menggali pandangan serta masukan dari para peserta.

Secara umum, masukan dan aspirasi berbagai elemen pemangku kepentingan yang didapat dari kegiatan ini akan digunakan untuk membantu penyempurnaan dan perbaikan RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2043, khususnya substansi rencana struktur ruang wilayah provinsi. Sebagai salah satu mitra pembangunan di Kalimantan Barat, USAID SEGAR mendukung upaya penyempurnaan RTRW ini karena sejalan dengan komitmen proyek untuk mendukung tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

"Konsultasi Publik ini diselenggarakan sebagai sebuah bentuk inisiatif yang mengapresiasi keberagaman pandangan dari berbagai kalangan, termasuk pendapat para pakar dan pengetahuan lokal masyarakat. Dengan melibatkan suara publik, pemerintah provinsi dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berimbang dan berkelanjutan," imbuh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Iskandar Zulkarnain ST, MT.

“Terkait beberapa poin yang disampaikan peserta, khususnya menyangkut Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya,  akan dibahas pada sesi Konsultasi Publik Substansi Rencana Pola Ruang,” tambah Iskandar Zulkarnaen. 

Acara Konsultasi Publik ini ditutup dengan penandatanganan berita acara secara simbolis oleh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat atau pejabat yang mewakili. Berisikan komitmen dan dukungan para pihak untuk mempercepat proses Revisi RTRWP Kalimantan Barat, termasuk dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka mempercepat proses Revisi RTRWP sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing, dan mendorong peran Forum Penataan Ruang (FPR) dalam proses penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana masukan para peserta Konsultasi Publik.

Penandatanganan ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menghargai dan menerapkan masukan dari masyarakat dalam pembuatan kebijakan tata ruang yang berdampak luas.(aws)

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda