Berita Indokalbar.com: Pemilu -->
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan

01 Maret 2024

Dugaan Kasus Manipulasi Suara di TPS Kecamatan Delta Pawan

Dugaan Kasus Manipulasi Suara di TPS Kecamatan Delta Pawan
Kantor KPU Ketapang.
KETAPANG - Kasus dugaan kecurangan perhitungan suara tingkat kecamatan pada perolehan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang ditemukan oleh partai Demokrat. Kasus ini diduga melibatkan panitia pemilih kecamatan atau PPK. 

Modusnya adalah dengan cara mengambil suara caleg dari partai Demokrat nomor urut satu dari Dapil Ketapang Satu selanjutnya ditambahkan ke caleg partai tertentu. 

Menurut salah seorang tim saksi partai Demokrat, Umar mengatakan, hasil perhitungan internal, jumlah suara caleg Demokrat yang di alihkan ke caleg lain sebanyak 84 suara yang berasal terutama berasal dari kecamatan Delta Pawan.

Walaupun tidak mempengaruhi perolehan kursi partai di Dapil Ketapang Satu, namun sudah mengganggu jumlah perhitungan suara partai secara keseluruhan.

Setelah berkonsultasi ke struktur partai, maka dugaan kecurangan ini akan dipersoalkan saat pleno tingkat kabupaten.

"Ketidaksesuai data C1 dengan D hasil itu kami temukan di TPS 12 Delta Pawan. Suara caleg Demokrat turun drastis, dari 56 tersisa 7 suara," ungkap dia, Kamis (29/02/24).

Dari analisa sementara, Umar menjelaskan suara di TPS tersebut diduga bertambah ke suara caleg partai PAN nomor urut dua. Karena, data C1 suara caleg tersebut hanya memperoleh satu suara, namun data di D hasil menjadi 17 suara. 

"Selisih suara Demokrat di TPS itu hampir 49 suara hilang. Sangat pengaruh terhadap jumlah suara partai secara keseluruhan," kata Umar. 

Pihaknya meminta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti temuan ini karena suara masyarakat pemilih Demokrat dihilangkan sehingga berdampak terhadap perhitungan suara partai secara keseluruhan. 

"Berharap KPU, Bawaslu mau tindaklanjuti, karena caleg kami sangat dirugikan," katanya 

Oleh: Muzahidin

28 Februari 2024

TNI-Polri Perketat Penjagaan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Sekadau

Foto: Pleno penghitungan suara tingkat kabupaten sekadau.

SEKADAU - Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau di Aula Penanjung Island berjalan dengan pengamanan ketat oleh aparat keamanan.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengamanan selama berlangsungnya rapat pleno tersebut. Dalam pengamanan tersebut, terlibat sebanyak 225 personel gabungan dari TNI-Polri.

"Situasi di lokasi pleno sampai saat ini dalam kondisi aman dan kondusif," kata Kapolres Sekadau AKBP Nyoman Sudama ketika diwawancarai para wartawan, pada Rabu (28/2/2024).

Dalam rangka pengamanan ini, Kapolres Sekadau menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pengamanan baik di dalam maupun di luar gedung tempat berlangsungnya rapat pleno.

Sistem pengamanan yang diterapkan terbagi menjadi pengamanan terbuka dan tertutup. Pengamanan tertutup, terbagi menjadi tiga area atau ring. Ring satu adalah pengamanan yang ada di dalam aula atau lokasi rapat pleno. Sementara itu, ring dua adalah pengamanan di sekitar aula tetapi masih dalam area rapat.

"Selain itu, ring tiga adalah pengamanan yang dilakukan di bagian depan, termasuk pengaturan lalu lintas dan wilayah di mana para pendukung dapat menonton jalannya rapat pleno," tambahnya.

Kapolres Sekadau berharap agar seluruh personel pengamanan dapat bersatu dan bekerja sama dengan baik karena fokus utama adalah pengamanan jalannya pleno. 

"Kami memberikan jaminan keamanan terhadap orang, barang, tempat, dan kegiatan. Kami memastikan bahwa tindakan yang kami lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," tandasnya.

Sebelumnya pada Selasa (27/2) di tempat yang sama, Polres Sekadau bersama Brimob melaksanakan gladi pengamanan pleno, yang disimulasikan dengan Tactical Wall Game (TWG). Pengamanan pleno di aula Penanjung Island ini menjadi prioritas agar berjalan aman dan kondusif. (Tim)


26 Februari 2024

Pernyataan Sikap Kelompok Purnawirawan Adhyaksa Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Foto: Ketua Penggagas Kaukus Purnawirawan Adhiyaksa, Muchtar Arifin.

JAKARTA - Kelompok Purnawirawan Adhyaksa yang tergabung dalam kaukus berkumpul dan menyatakan sikapnya terkait Pemilihan Umum Presiden - Wakil Presiden 2024.

Ketua Penggagas Kaukus Purnawirawan Adhiyaksa, Muchtar Arifin mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dengan lancar dan demokratis, dengan partisipasi rakyat yang tinggi.

"Bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2024 telah berjalan lancar, aman, damai dan demokratis. Rakyat Indonesia
telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan tingkat partisipasi yang tinggi," kata Muchtar di Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Setelah pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024, secara umum rakyat sudah siap menerima apapun hasilnya dan masyarakat umum sudah kembali pada kehidupan yang damai seperti sedia kala," lanjutnya.

Menurut Muchtar, apabila ada kesalahan atau kecurangan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang telah ada.

"Bahwa terjadinya kesalahan atau pun kekurangan dalam proses pemilu haruslah diselesaikan melalui mekanisme dan saluran yang telah disepakati bersama, yaitu perundang - undangan Pemilu, dalam hal ini melalui Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi," katanya.

Sebab menurutnya tuduhan-tuduhan dan dugaan yang terjadi tanpa ada bukti hanya akan mempekeruh masyarakat jika tidak dilakukan melalui prosedur yang benar.

"Bahwa adanya tuduhan, dugaan, spekulasi terjadinya kecurangan dalam proses pemilu, maka hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti - bukti yang sangat kuat, agar tuduhan, dugaan dan spekulasi tersebut tidak menjadi provokasi yang mengakibatkan kegaduhan dan pertikaian di tengah masyarakat," sebutnya.

Ia berharap para tokoh dan masyarakat mampu untuk tetap mengedepankan persatuan serta mengutamakan keutuhan bangsa dan tidak memaksakan kehendak subyektif untuk keuntungan politik kelompoknya saja.

"Bahwa kami menghimbau kepada semua pihak agar mengedepankan jiwa besar, jiwa kenegarawanan dan semangat untuk mengutamakan persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara dan juga kepada semua tokoh - tokoh politik, pemuka-
pemuka agama dan masyarakat, cendekiawan, budayawan, serta semua pihak agar tidak memaksakan kehendak secara subyektif yang hanya berpihak kepada kepentingan dan keuntungan politik kelompoknya
sendiri saja," harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prof Ali Masykur Musa berterimakasih kepada Kaukus Purnawirawan Adhyaksa yang telah mendukung pemilu 2024 yang telah berjalan dengan baik.

"Kami menyambut baik dan mengucapkan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya dan kita akan menyampaikan kepada pak Prabowo dan Mas Gibran," katanya.

Terkait dengan adanya keinginan pihak lain yang ingin melakukan upaya hak angker, menurur Prof Ali Masykur itu hal yang biasa. Karena Prabowo akan merangkul seluruh pihak-pihak demi menjaga kesatuan Republik Indonesia.

"Kalau ada perbedaan itu hal yang biasa karena itu Pak Prabowo semua akan menjadi bagian dari kebersamaan ini, karena beliau tidak hanya menjadi Presiden empat partai tapi akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia," ucapnya. (Red/Ms)

24 September 2023

KPU Singkawang: Peserta Pemilu Wajib Patuhi Kewajiban Pelaporan Dana Kampanye

KPU Singkawang sosialisasikan peraturan kampanye dan dana Kampanye Pemilu
KPU Singkawang sosialisasikan peraturan kampanye dan dana Kampanye Pemilu.
SINGKAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang mengadakan acara sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) mengenai kampanye dan dana kampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) kepada perwakilan partai politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Singkawang.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota KPU Kota Singkawang, Ayu Gintari, menjelaskan pentingnya sosialisasi kepada partai politik terkait PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa informasi mengenai aturan kampanye Pemilu tersampaikan dengan baik kepada pihak terkait. Sosialisasi ini dianggap sebagai langkah krusial agar partai politik dan masyarakat dapat memahami dengan baik peraturan yang mengatur kampanye.

Ayu Gintari, yang juga bertanggung jawab atas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) dalam KPU, memberikan penjelasan terperinci mengenai dasar hukum, tahapan kampanye, metode yang dapat digunakan, serta aturan-aturan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023. Ia sangat menekankan pentingnya para peserta Pemilu untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan.

"Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kampanye Pemilu baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Oleh karena itu, kami ingin mengingatkan para peserta Pemilu untuk mematuhi aturan ini, karena saat ini masa kampanye belum dimulai," kata Ayu.

Meskipun kampanye tidak diizinkan sebelum masa kampanye dimulai, Ayu Gintari juga menjelaskan bahwa partai politik masih dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Namun, kegiatan ini harus dilakukan di internal partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Metode pelaksanaannya termasuk pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya, serta pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya, paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, tidak diperbolehkan mengandung unsur ajakan atau pengungkapan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus, atau karakteristik partai politik dengan menggunakan berbagai metode seperti pemasangan alat peraga kampanye di fasilitas umum atau media sosial yang mengandung tanda gambar dan nomor urut partai.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU Kota Singkawang, Ghazali Hasanudin, menjelaskan aturan terkait dana kampanye Pemilu yang diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

Ghazali memberikan penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud dengan dana kampanye, siapa yang dapat menjadi sumber dana kampanye, siapa yang dapat menjadi penyumbang dana kampanye, serta batas waktu pelaporan dana kampanye.

"Penjelasan ini penting untuk memahami sumber-sumber yang diperbolehkan dan yang dilarang sebagai penyumbang dana kampanye. Sumber dana kampanye dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber dana kampanye yang tidak terbatas dan yang dibatasi. Sumbangan dapat berasal dari perorangan, lembaga, atau perusahaan, namun masing-masing memiliki batasan yang harus diikuti," terang Ghazali.

Lebih lanjut, Ghazali Hasanudin, yang bertanggung jawab atas Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam KPU, menjelaskan bahwa peserta Pemilu wajib melaporkan dana kampanye mereka. Pelaporan ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Setiap jenis laporan memiliki batas waktu pelaporan yang harus ditaati, baik untuk diserahkan ke KPU maupun ke kantor akuntan publik yang akan melakukan audit.

28 Agustus 2023

Fokus Pada Perlengkapan Pemungutan Suara, KPU Kapuas Hulu Siapkan Logistik Pemilu 2024

KPU Kapuas Hulu fokus pada pengadaan logistik Pemilu 2024
KPU Kapuas Hulu fokus pada pengadaan logistik Pemilu 2024.
KAPUAS HULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), telah memulai persiapan penting dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Tahap awal persiapan ini berkaitan dengan pengadaan kelengkapan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu tersebut.

Muhammad Yusuf, selaku Ketua KPU Kapuas Hulu, mengungkapkan bahwa dalam tahap pertama pengadaan logistik ini, fokus utama akan diberikan pada perlengkapan pemungutan suara. 

Di antara kelengkapan yang akan dipersiapkan termasuk bilik kotak suara serta peralatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, juga akan disiapkan jumlah surat suara yang sesuai dengan kebutuhan.

"Untuk pengadaan logistik tahap pertama ini perlengkapan pemungutan suara seperti bilik kotak suara dan kelengkapan penghitungan selain surat suara," ungkap Muhammad Yusuf kepada media di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Senin.

Rencananya, proses pengadaan logistik tahap pertama ini akan berlangsung mulai dari bulan September hingga Oktober 2023. 

KPU Kapuas Hulu telah mengambil langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa seluruh aspek logistik terpenuhi dengan baik sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan efisien.

Muhammad Yusuf juga menyoroti rencana pengadaan logistik tahap kedua yang akan dilakukan setelah daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan kota diumumkan. 

Tahap kedua ini akan berkaitan dengan pengadaan surat suara Pemilu 2024 berdasarkan jumlah pemilih yang telah ditetapkan.

Selain persiapan pengadaan logistik, KPU Kapuas Hulu juga sedang aktif dalam menyusun daftar pemilihan tambahan. Hal ini khususnya diperuntukkan bagi warga masyarakat yang mungkin akan pindah tempat tinggal pada saat pemungutan suara berlangsung. 

Dengan memastikan adanya daftar pemilihan tambahan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, KPU berusaha untuk menciptakan proses Pemilu yang inklusif dan memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Sementara daftar calon sementara (DCS) yang berisi 334 bakal calon legislatif (Bacaleg) telah diumumkan setelah melalui proses verifikasi, hingga saat ini belum ada tanggapan yang diterima dari masyarakat terkait hal ini. 

Muhammad Yusuf mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan Pemilu 2024, guna menjadikan Pemilu yang akan datang sukses dan mewakili aspirasi masyarakat secara baik.

"Kami sudah mengumumkan DCS, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari masyarakat," tambahnya.

KPU Kapuas Hulu mengajak semua pihak, terutama masyarakat setempat, untuk bersama-sama terlibat dalam seluruh tahapan Pemilu 2024. Dengan kolaborasi yang baik antara KPU dan masyarakat, diharapkan proses Pemilu dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.

27 Agustus 2023

Sujiwo: Perbedaan Pilihan Politik Wajar dalam Dinamika Demokrasi

Wabup Kubu Raya ajak warga jaga persatuan dan kesatuan
Wabup Kubu Raya ajak warga jaga persatuan dan kesatuan.
KUBU RAYA - Memasuki tahun politik, Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik yang mungkin muncul. Menurut Sujiwo, perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi.

"Kita perlu selalu merawat kerukunan, solidaritas, dan kekompakan di antara kita, terutama dalam konteks tahun politik. Perbedaan pilihan terkait presiden, bupati, gubernur, dan legislatif adalah hal yang lumrah," ungkap Sujiwo dalam kunjungannya saat merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia dan HUT ke-21 Desa Teluk Kapuas di Posko Damkar Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, pada Minggu (27/8).

Namun, Sujiwo menekankan bahwa perbedaan pandangan politik harus dilihat sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi pemecah belah masyarakat.

"Kita harus mengutamakan rasa kekeluargaan dan persaudaraan di atas segalanya. Sementara perbedaan pilihan politik adalah suatu fenomena yang tidak bisa dihindari, seperti halnya sunatullah. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk saling menjauh," tegasnya.

Lebih jauh, Sujiwo juga mengajak para pendidik untuk terus mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak dini. Menurutnya, Pancasila adalah dasar yang mengokohkan eksistensi bangsa Indonesia.

"Kita perlu memperkenalkan Pancasila kepada generasi muda sejak usia dini. Mengapa demikian? Karena dasar yang telah menyatukan negara Indonesia selama ini adalah Pancasila," paparnya.

Sujiwo tak lupa untuk memberikan ucapan selamat kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Teluk Kapuas yang merayakan usia ke-21. Ia mengapresiasi perkembangan pesat yang telah dicapai oleh desa tersebut di bawah kepemimpinan Kepala Desa Abdul Halim.

"Dalam kapasitas saya sebagai perwakilan pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Desa Teluk Kapuas. Saya melihat banyak kemajuan yang telah dicapai oleh desa ini di bawah kepemimpinan Pak Kades Abdul Halim," ungkapnya.

Ia juga mengakhiri pidatonya dengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 untuk Indonesia, berharap agar bangsa ini terus meraih kesuksesan dan kesejahteraan di masa depan.

Artikel ini disusun untuk merangkul semangat persatuan dan menghormati perbedaan dalam konteks tahun politik yang tengah berlangsung.

20 Agustus 2023

PDIP Pasang Stiker Ganjar Serentak, Cornelis Siap Menangkan Ganjar di Kalbar

Cornelis siap menangkan Ganjar Pranowo
Cornelis siap menangkan Ganjar Pranowo.
LANDAK - Guna memenangkan kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) seluruh Indonesia mulai memanaskan mesin politik dengan menjalankan himbauan partai yakni melakukan door to door secara serentak pada 19 agustus 2023 yakni pemasangan stiker dan atribut calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo

Cara blusukan dan bertemu langsung dengan warga menjadi pilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) fraksi PDI Perjuangan, Cornelis untuk memperkenalkan capres Ganjar Pranowo yang di usung oleh PDI Perjuangan di Pemilu 2024 mendatang.

Seraya blusukan dikatakan Cornelis, dirinya juga menyerap langsung aspirasi warga serta melakukan penempelan stiker capres Ganjar Pranowo di wilayah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

"Saya pilih Kabupaten Landak karena ini masuk dalam wilayah daerah pemilihan (dapil) saya, Landak jadi daerah pertama saya turun kelapangan untuk memperkenalkan capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, selanjutnya kita akan turun ke kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat," ujar Cornelis, saat ditemui di kediamannya, di Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (20/8/23).

Cornelis mengatakan Pemilu 2024 dirinya beserta seluruh kader PDI Perjuangan akan memenangkan capres Ganjar Pranowo di wilayah Kalimantan Barat.

"Target kita Pak Ganjar menang di Kalimantan Barat. Kita siap berjuang untuk meraih kemenangan dan menuju Indonesia emas dimasa yang akan datang," tegas Cornelis.

Lebih jauh Cornelis menegaskan seluruh kader PDI Perjuangan bergerak dengan berlandaskan instruksi partai dan sebagai petugas partai seluruh kader PDI Perjuangan, siap berjuang meraih kemenangan ketiga di Pemilu 2024 mendatang.

"Kita bergerak berdasarkan instruksi partai, partai menugaskan kita, kita semua harus siap bekerja dan berjuang untuk meraih kemenangan serta mengantarkan Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia," pungkas Cornelis.

Laksanakan Instruksi Partai, Kader PDIP Bagikan Stiker Capres Ganjar

Kader PDIP bagikan stiker Capres Ganjar kepada warga
Kader PDIP bagikan stiker Capres Ganjar kepada warga.
PONTIANAK - Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan membagikan dan memasang stiker dengan wajah Ganjar Pranowo dari rumah ke rumah, serentak, sabtu (19/08/23). 

Menurut Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Pontianak dari PDI Perjuangan, Dekki Lawandera, pembagian dan pemasangan stiker ini untuk mengenalkan sosok calon presiden yang diusung PDI Perjuangan di Pemilu 2024, sekaligus melaksanakan instruksi partai. 

“Tadi kita melaksanakan instruksi partai yakni membagikan dan pemasangan stiker capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Kami berterima kasih dan bersyukur dengan respons masyarakat yang ternyata sudah mengenal sosok Ganjar Pranowo," ungkap bacaleg PDI Perjuangan daerah pemilihan (dapil) Pontianak Barat ini.

Pemasangan stiker di rumah-rumah warga di sekitar Kecamatan Pontianak Barat ini dimulai pada pukul 09.00 WIB. 

Pemasangan dan pembagian stiker, lanjut Dekki, juga menjadi bukti kehadiran kader-kader PDI Perjuangan di tengah masyarakat.

"Turun ke lapangan untuk bertemu dan menampung aspirasi masyarakat ini sudah menjadi kewajiban kader PDI Perjuangan,” katanya. 

Masyarakat tak perlu sungkan menyampaikan aspirasi mereka kepada PDI Perjuangan, imbuh Dekki. 

Salah seorang masyarakat, Erni mengaku senang akan kehadiran kader PDI Perjuangan ke rumahnya. 

Menurutnya, sudah seharusnya bakal calon legislatif hadir dan bertemu masyarakat untuk memperkenalkan diri. 

"Saya senang kalau ada bacaleg yang dapat langsung bertemu kami, sehingga saya bisa menyampaikan aspirasi kepada mereka,” kata Erni. 

Erni berharap kader PDI Perjuangan bisa menyuarakan aspirasi pelaku UMKM seperti dirinya. 

“Saya harap Pak Dekki dapat menyuarakan aspirasi ibu-ibu pelaku UMKM agar kami bisa maju dan semakin mandiri,” pungkasnya.

11 Agustus 2023

KPU Pontianak Jamin Hak Suara Pemilih Berkebutuhan Khusus dalam Pemilu 2024

KPU Pontianak pastikan hak suara pemilih berkebutuhan khusus dalam Pemilu 2024
KPU Pontianak pastikan hak suara pemilih berkebutuhan khusus dalam Pemilu 2024.
PONTIANAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memastikan partisipasi penuh kalangan disabilitas dan berkebutuhan khusus dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024.

Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Pontianak, David Teguh, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah konkret untuk memastikan bahwa pemilih dari kelompok disabilitas dan berkebutuhan khusus dapat melaksanakan hak suara mereka tanpa hambatan.

"Jadi teman-teman pemilih dari kalangan disabilitas atau berkebutuhan khusus tidak perlu khawatir karena kami akan memberikan bantuan di tempat pemungutan suara (TPS) dengan menyediakan surat suara khusus penyandang tuna netra, penyesuaian desain bilik suara, ataupun penerjemah untuk tuna rungu dan wicara," kata David Teguh saat diwawancara di Pontianak.

David menambahkan bahwa KPU telah secara aktif melibatkan penerjemah bahasa dalam setiap tahap sosialisasi pemilu untuk memastikan bahwa informasi dan panduan terkait pemilu tersedia bagi pemilih disabilitas.

Lebih lanjut, David menegaskan bahwa KPU Kota Pontianak menjunjung tinggi prinsip tanpa diskriminasi dalam proses pemilihan umum, termasuk untuk kalangan pemilih disabilitas dan berkebutuhan khusus.

Mengenai jumlah pemilih disabilitas dan berkebutuhan khusus di Kota Pontianak, David menjelaskan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan pada 21 Juni 2023, terdapat sekitar 1.976 pemilih dengan enam kategori disabilitas.

"Pemilih dengan disabilitas fisik mencapai 1.179 orang, disusul oleh pemilih dengan disabilitas mental sebanyak 403 orang, tuna wicara 212 orang, tuna netra 101 orang, disabilitas intelektual 56 orang, dan tuna rungu 25 orang," ungkapnya.

Terkait program atau aturan khusus yang akan diterapkan dalam pemungutan suara untuk kelompok ini, David menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari peraturan KPU mengenai Penghitungan Suara (Tungsura).

"Biasanya, pemilih disabilitas akan mendapatkan prioritas di TPS. Setiap TPS akan ditandai jika terdapat pemilih disabilitas, sehingga petugas di TPS dapat dengan mudah mengenali dan membantu pemilih tersebut dalam proses pemungutan suara," jelas David.

Dengan komitmen dan langkah-langkah konkret ini, KPU Kota Pontianak bertujuan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum inklusif bagi seluruh warga, tanpa memandang latar belakang dan kondisi khusus.

KPU Singkawang Edukasi Warga Tentang Pindah Memilih untuk Pemilu 2024

KPU Singkawang sosialisasikan syarat pindah memilih untuk Pemilu 2024
KPU Singkawang sosialisasikan syarat pindah memilih untuk Pemilu 2024.
SINGKAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, tengah mensosialisasikan sembilan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik bagi warga yang ingin memilih di lokasi lain atau pindah tempat memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Anggota KPU Kota Singkawang, Umar Farouk, menyatakan bahwa proses pindah tempat memilih dapat diurus oleh warga yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengurusan ini dapat dilakukan melalui PPS (Pusat Pemungutan Suara) di desa, PPK (Pusat Pemungutan Suara) di kecamatan, atau langsung ke KPU Kabupaten/Kota, baik di wilayah asal maupun tujuan. Selain itu, dokumen yang mendukung sembilan alasan untuk pindah memilih juga harus disertakan.

Salah satu persyaratan adalah jika pemilih menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dengan pendamping keluarga, bagi penyandang disabilitas yang sedang menjalani perawatan, atau yang tengah menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pemilih yang sedang dalam tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sedang menjalani tugas belajar, atau pindah domisili juga termasuk dalam kriteria tersebut. Pemilih yang terdampak bencana alam atau bekerja di luar domisili juga memenuhi syarat.

"Dalam melengkapi persyaratan untuk pindah memilih, selain fotokopi identitas kependudukan, pemilih harus juga menyertakan dokumen yang menjadi bukti pendukung alasan pindah tempat memilih. Dokumen-dokumen ini akan dimasukkan ke dalam sistem Sidalih karena proses pengurusan pindah memilih dilakukan secara daring," ujar Umar, yang bertanggung jawab atas perencanaan, data, dan informasi di KPU Kota Singkawang.

Pengurusan pindah tempat memilih dengan berdasarkan sembilan keadaan tertentu harus diselesaikan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Namun, untuk empat keadaan tertentu lainnya yang telah diatur, proses ini harus selesai paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara.

Umar menjelaskan, pengurusan tersebut harus dilakukan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2024. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20 tahun 2019, tenggat waktu ini diperpanjang menjadi tujuh hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat 7 Februari 2024, khususnya bagi pemilih yang sedang sakit, dalam tahanan, terdampak bencana, atau tengah menjalankan tugas.

Pemilih yang telah pindah tempat akan menerima surat suara berdasarkan domisili yang terdaftar dalam DPT dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Terdapat lima jenis surat suara, yaitu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Umar menambahkan bahwa jika pemilih berasal dari Kecamatan Singkawang Utara dan ingin memilih di Kecamatan Singkawang Selatan, maka surat suara yang akan diterima hanya empat jenis. Surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota tidak akan diberikan karena tidak masuk dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil).

"Dalam situasi di mana pemilih berasal dari Kabupaten Bengkayang, mereka akan menerima empat surat suara karena pemilihan DPRD Provinsi masih berada dalam satu Dapil. Namun, jika berasal dari Kabupaten Sintang, mereka hanya akan menerima dua surat suara, yaitu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta DPD. Surat suara untuk DPR RI tidak akan diberikan karena masuk dalam Dapil yang berbeda," jelasnya.

"Kegiatan pindah memilih dan pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) telah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2023. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27, proses penyusunan DPTb akan berlangsung mulai 22 Juni 2023 hingga 8 Februari 2024 mendatang. Kegiatan ini mencakup penyusunan dan rekapitulasi DPTb," tambah Umar Faruq, Anggota KPU Kota Singkawang.

09 Agustus 2023

827 Bacaleg Memenuhi Syarat, 279 Bacaleg Harus Diperbaiki oleh Partai Politik

KPU Kalbar tetapkan jumlah Bacaleg yang MS dan TMS
KPU Kalbar tetapkan jumlah Bacaleg yang MS dan TMS.
PONTIANAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar) telah memberikan periode enam hari kepada partai politik untuk memperbaiki dokumen bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang mengikuti Pemilu 2024.

Dalam fase pencermatan yang berlangsung dari tanggal 6-18 Agustus 2023, partai politik dapat melakukan perbaikan atau menggantikan bacaleg yang tidak memenuhi syarat. 

Komisioner KPU Kalbar, Syarifah Nuraini, mengatakan bahwa proses ini mengikuti mekanisme yang sudah berlaku sebelumnya.

KPU Kalbar mengeluarkan pengumuman terkait persyaratan bacaleg setelah tahap verifikasi administrasi. 

Dalam pengumuman tersebut, KPU mengingatkan partai politik untuk memperbaiki dokumen bacaleg yang sebelumnya tidak memenuhi syarat setelah proses verifikasi administrasi.

Jumlah bacaleg yang memenuhi syarat berjumlah 827 dari 18 partai politik, sementara yang tidak memenuhi syarat mencapai 279 orang.

Partai politik diwajibkan mendapatkan persetujuan dari tingkat pusat sebelum mengajukan perubahan bacaleg. 

Beberapa partai politik telah berkomunikasi dengan KPU mengenai penggantian atau perbaikan bacaleg mereka. 

Tahap kritis akan berlangsung antara tanggal 12-15 Agustus saat verifikasi administrasi pencermatan dilaksanakan.

Syarifah Nuraini menegaskan bahwa bacaleg yang tidak memenuhi syarat pada tahap ini tidak akan dimasukkan dalam daftar calon sementara (DCS). 

Alasan tidak memenuhi syarat bagi bacaleg beragam, mulai dari kelengkapan dokumen yang kurang hingga tidak dilakukannya perbaikan dokumen sesuai waktu yang ditentukan. 

Partai politik memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan atau penggantian pada periode ini.

06 Agustus 2023

Wakil Bupati Kapuas Hulu: Generasi Muda Garda Terdepan Pemilu 2024

Pemuda Kapuas Hulu jadi garda terdepan sukseskan Pemilu 2024
Pemuda Kapuas Hulu jadi garda terdepan sukseskan Pemilu 2024.
KAPUAS HULU - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, menyoroti peran penting generasi muda dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia mengungkapkan bahwa pemuda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan suksesnya tahapan pemilu mendatang.

"Pemuda Kapuas Hulu memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar memilih; mereka harus secara aktif terlibat dalam setiap fase pemilu," ujar Wahyudi Hidayat saat membuka acara Dialog Kepemudaan Menuju Pemilu 2024, yang digelar di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Sabtu (5/8/2023).

Wahyudi Hidayat mengakui bahwa kontribusi pemuda memiliki dampak besar terhadap perkembangan daerah ke depannya. Di era digital seperti sekarang ini, generasi muda memiliki potensi untuk berperan serta dalam menyosialisasikan pentingnya pemilu kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, Wahyudi Hidayat memberikan apresiasi terhadap inisiatif dialog kepemudaan yang diadakan oleh pemerintah daerah menjelang Pemilu 2024.

Ia menjelaskan, "Peran pemuda sangat penting dalam menentukan pilihan pemimpin berkualitas."

Lebih lanjut, Wahyudi menyampaikan bahwa melalui berbagai dialog dan diskusi, ide-ide kreatif dari kalangan pemuda dapat muncul.

Ia juga mengingatkan generasi muda akan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial, terutama sebagai sumber informasi, agar tidak mudah terjebak dalam berita palsu atau hoaks.

"Saat menghadapi pemilu, kita perlu bijaksana dalam menghadapi informasi yang beredar di media sosial. Komitmen kita adalah menciptakan lingkungan pemilu yang aman dan damai," tegasnya.

Ketua Ikatan Pena Peduli Sosial dan Budaya Kapuas Hulu, Sahirul Hakim, yang juga merupakan penyelenggara dialog kepemudaan ini, menjelaskan tujuan diadakannya acara tersebut.

Ia mengatakan bahwa dialog kepemudaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang arti dan pentingnya pemilu.

"Peran anak muda sangat krusial dalam meraih kesuksesan pemilu, karena tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pihak penyelenggara pemilu, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemuda," kata Sahirul Hakim.

Sahirul Hakim mengajak seluruh pemuda dan masyarakat Kapuas Hulu untuk bersatu demi suksesnya Pemilu 2024. 

Acara Dialog Kepemudaan Menuju Pemilu 2024 dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, organisasi kepemudaan di Kapuas Hulu, serta perwakilan dari partai politik.

29 Juli 2023

Sukseskan Pemilu 2024, Perempuan Sekadau Wajib Berpolitik Cerdas

Sukseskan Pemilu 2024, Perempuan Sekadau Wajib Berpolitik Cerdas
Sukseskan Pemilu 2024, Perempuan Sekadau Wajib Berpolitik Cerdas.
SEKADAU - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan Sosialisasi Perempuan Cerdas Berpolitik di Gedung Kateketik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kamis (27/7/2023). 

Acara ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dunia politik yang hebat dan cerdas di kalangan perempuan.

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, yang turut didampingi oleh Ketua GOW Kabupaten Sekadau, Wiwin Atriana Subandrio.

Wiwin dalam pidatonya menyatakan bahwa sosialisasi ini adalah langkah untuk memastikan bahwa perempuan tidak tertinggal dalam dunia politik, seiring dengan semakin umumnya kesetaraan gender.

"Jadi sekarang kita jangan mau kalah dari Bapak-bapak ya, karena bukan hanya kaum laki-laki saja yang bisa berpolitik, tetapi kita sebagai perempuan juga harus bisa berpolitik," ujar Wiwin dengan semangat.

Wiwin juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam politik, khususnya menghadapi tahapan politik di tahun 2024 yang akan segera dimulai, termasuk pemilu serentak yang dijadwalkan pada bulan Februari dan November 2024.

"Tentu pada event besar seperti ini membuat kita berfikir bagaimana anak bangsa harus dapat terlibat, tidak terkecuali untuk kaum perempuan yang telah memenuhi syarat untuk dapat berperan penting dalam sukseskan pemilu," tambah Subandrio.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu bergantung pada empat unsur, yaitu penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu dan memastikan pemilihan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sasaran sosialisasi ini meliputi seluruh Gabungan Organisasi Wanita yang ada di Kabupaten Sekadau.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sekadau, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau, perwakilan Badan Kesbangpol Sekadau, perwakilan Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Sekadau, serta Forkopimda dilingkungan Pemda Sekadau.

Semoga sosialisasi "Perempuan Cerdas Berpolitik" ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam dunia politik serta mendorong kesuksesan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sekadau pada tahun 2024. (*)

24 Juli 2023

Safi: Kesiapan Kejari Kapuas Hulu Jamin Keamanan Pemilu 2024

Kejari Kapuas Hulu Siapkan Posko Penegakan Hukum Menyambut Pemilu 2024
Kejari Kapuas Hulu Siapkan Posko Penegakan Hukum Menyambut Pemilu 2024.
KAPUAS HULU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah menyiapkan posko penegakan hukum untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) serentak Tahun 2024.

Saat dilansir dari ANTARA di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Minggu, Kepala Kejari Kapuas Hulu, Safi, mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan. "Kami siapkan posko dan gakumlu dalam rangka Pemilu 2024 bersama tim yang telah dibentuk baik dari kepolisian maupun Bawaslu," kata Safi.

Posko pemilu tersebut akan berperan sebagai tempat penanganan sejumlah pelanggaran pemilu yang masuk dalam ranah hukum, bekerja sama dengan Tim Gakumdu Kapuas Hulu.

Selain itu, Kejari Kapuas Hulu juga telah menyusun tim yang bertugas mengawal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. "Kami siap berkolaborasi dan sinergis dengan semua pihak untuk mendukung KPU dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024," ujarnya.

Tidak hanya menyiapkan posko pemilu, Kejari Kapuas Hulu juga meluncurkan layanan pengaduan daring untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dan mendapatkan informasi hukum dengan cepat.

Safi berharap masyarakat dapat proaktif menyampaikan laporan terkait beberapa persoalan hukum sehingga dapat ditindaklanjuti dan ditangani secara hukum. "Tentunya kami akan melindungi dan menjaga pelapor, untuk itu kami minta partisipasi masyarakat," ucapnya.

Selain itu, Safi juga mengajak masyarakat dan semua pihak untuk mendukung kegiatan nasional yaitu Pemilu 2024 demi menciptakan pemilu yang aman dan damai.

"Kami selalu terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam upaya penegakan hukum dan memberikan informasi serta edukasi tentang hukum," tambah Safi.

Dengan kesiapan yang telah dipersiapkan oleh Kejari Kapuas Hulu, diharapkan Pemilu serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan adil, serta masyarakat dapat turut aktif berperan dalam menjaga integritas proses demokrasi.

23 Juli 2023

Tokoh Pemuda Milenial Asal Landak Siap Maju Caleg DPRD Provinsi Kalbar pada Pemilu 2024

Tokoh Pemuda Milenial yang Berasal dari Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Tobing atau yang biasa di sapa Bang Tobing.
Tokoh Pemuda Milenial yang Berasal dari Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Tobing atau yang biasa di sapa Bang Tobing.
LANDAK - Salah satu tokoh Pemuda Milenial yang Berasal dari Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Tobing atau yang biasa di sapa Bang Tobing siap maju untuk bertarung menjadi Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Dapil 5 (Kabupaten Landak) pada Pemilu 2024 mendatang.

Dengan mendayung perahu Partai Demokrat dan berbekal pengalaman dalam bidang politik. Modal itulah yang membuat tekadnya maju, melangkah, dan berjuang dalam Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2024.

Dirinya juga bertekad memberikan angin perubahan yang kreatif dan inovatif di era digitalisasi, agar bisa berkontribusi dalam memajukan Kabupaten Landak di bidang Pembangunan fisik/ non fisik, Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.

"Atas dorongan dan dukungan masyarakat yang mendukung saya, insyaAllah saya akan bertarung di Pemilu 2024 nanti. Keinginan saya agar bisa berkontribusi di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Landak, kemudian agar pemuda milenial juga bisa menjadi generasi yang bisa di andalkan dan di unggulan," kata Tobing saat di temui, Sabtu (22/7/2023).

Tokoh Pemuda yang juga merupakan Ketua Ormas Laskar Garuda Bersatu (Ladatu) Kalbar ini juga Diketahui sering berbagi untuk membantu warga masyarakat yang mengalami kesusahan di daerahnya. Dengan dorongan warga masyarakat yang di berikan kepada dirinya bahkan agar bisa memperluas membantu masyarakat. bang Tobing merasa pemuda milenial harus mengisi kursi legislatif di Provinsi dan melakukan perubahan.

"Saya lihat anak muda yang duduk di legislatif tingkat Provinsi itu masih nihil, dengan semangat dan angin segar untuk  Kabupaten Landak saya siap untuk mengubah nasib masyarakat menjadi lebih baik lagi," tutup Tobing dengan singkat.

24 Februari 2023

Karol ajak Kader PDIP Sukseskan Coklit Data Pemilih Pemilu 2024

Karol ajak Kader PDIP Sukseskan Coklit Data Pemilih Pemilu 2024
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa. (Ho-Dekky)
LANDAK, INDOKALBAR.com – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk turut membantu mensukseskan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
 
Hal tersebut diungkapkan Karolin saat menghadiri reses Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 Cornelis bersama Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Menyuke, Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Menyuke dan juga dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Fraksi PDI Perjuangan Tapanus Tapat di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, kamis (23/02/23) sore.
 
Karolin mengatakan bahwa saat ini tahapan Coklit data pemilih Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara mendatangi pemilih atau masyarakat secara langsung.
 
“Kader PDI Perjuangan harus berkontribusi kepada masyarakat, karena sudah jelas apa yang disampaikan Ketua Umum kita bahwa kader harus turun kelapangan. Nah, salah satunya seperti ini kader bisa membatu para petugas pantarlih KPU dan masyarakat saat melakukan coklit data pemilih, sehingga kehadiran PDI Perjuangan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Karolin. 
 
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Cornelis menyatakan bahwa KPU merupakan mitra kerja dari komisi dua, sehingga dirinya wajib memberikan pemahaman tentang tahapan-tahapan pemilu 2024 kepada kader PDI Perjuangan.
 
“Kader PDI Perjuangan terutama ranting dan anak ranting harus membantu pantarlih untuk melaksanakan tugasnya yakni coklit data pemilih pemilu 2024 agar masyarakat kita terdaftar dan bisa memberikan hak pilihnya, Dan tadi PAC, Ranting dan Anak Ranting juga sudah Saya berikan sosialisasi tahapan-tahapan Pemilu 2024, dan nanti mereka juga harus mensosialisasikannya ke masyarakat,” ungkap Cornelis.
 
Lebih lanjut politisi senior PDI Perjuangan ini menerangkan bahwa kehadiran dirinya bertemu dengan para kader PDI Perjuangan tersebut untuk bersama-sama bekerja dalam upaya berjuang membantu masyarakat.
 
“Kita ini semua sama kader PDI Perjuangan, untuk itu mari kita bersama-sama bekerja untuk membantu masyarakat, sehingga PDI Perjuangan dapat kembali menjadi partai pemenang baik di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dan di Indonesia,” pesan Cornelis.

(Ery/Dekky)

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda