 |
| Dinas Sosial pastikan Sekolah Rakyat siap dibuka di Kalbar. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Sosial siap mendukung penuh peluncuran program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial RI, dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan asrama layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengatasi kerentanan sosial di daerah," kata Kepala Dinas Sosial Kalbar, Raminuddin, di Pontianak, Kamis.
Dia menyatakan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Kementerian Sosial dan secara nasional mulai diluncurkan pada 14 Juli 2025. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang aktif mempersiapkan pelaksanaan program tersebut.
"Standar fasilitas yang disiapkan cukup lengkap. Anak-anak akan menerima pakaian seragam, pakaian olahraga, bahkan pakaian tidur. Mereka juga disediakan meja belajar, tempat tidur, serta gadget (gawai) untuk pembelajaran digital, namun penggunaannya akan diawasi," tuturnya.
Ia menambahkan, penyediaan gadget dimaksudkan agar siswa tidak tertinggal dalam kemampuan digital. “'Gadget' tersebut hanya digunakan saat belajar, tidak dibawa pulang, dan pemantauan akan dilakukan oleh tenaga pendidik khusus,” tambahnya.
Adapun fasilitas yang disiapkan di kompleks asrama termasuk kamar ber-AC, toilet dalam, shower, pemanas air, dan perlengkapan lainnya. Setiap kamar asrama dirancang untuk dihuni empat siswa, sedangkan pengajar akan menempati kamar terpisah berisi dua orang.
Untuk tahap awal, sekolah ini akan memiliki empat ruang kelas yang terbagi atas dua rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD, serta masing-masing satu rombel untuk SMP dan SMA. Total siswa yang ditargetkan mencapai 90 anak untuk tiga jenjang pendidikan.
Saat ini, Dinas Sosial Kalbar masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Sosial terkait rekrutmen tenaga pengajar dan kepala sekolah. Namun, Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar untuk kesiapan pengajar sementara.
"Kami sedang menunggu keputusan resmi untuk penempatan guru dan kepala sekolah. Dalam waktu dekat juga akan digelar rapat lanjutan bersama Kemensos mengenai rekrutmen," katanya.
Pendaftaran siswa telah dimulai sejak 14 Juli dan berlangsung hingga 17 Juli. Data pendaftar akan diverifikasi secara ketat melalui home visit oleh Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDMPKH) untuk memastikan hanya anak dari keluarga rentan dan miskin yang lolos seleksi.
"Kami tidak ingin ada manipulasi data. Kalau ngaku miskin tapi rumahnya ternyata mewah, tentu tidak bisa diterima. Karena itu kita lakukan kunjungan langsung ke rumah," tuturnya.
Saat ini, terdapat sekitar 600 orang SDMPKH yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat dan dilibatkan langsung dalam pendataan dan penjangkauan calon siswa.
Berdasarkan jadwal pelaksanaan kontrak pekerjaan infrastruktur oleh Satuan Kerja PUPR Kalbar, pembangunan dan penataan fasilitas akan rampung pada awal Agustus. Raminuddin optimistis proses pembelajaran sudah bisa dimulai pada pertengahan bulan depan.
"Kami harap pertengahan Agustus sudah bisa mulai proses belajar-mengajar. Ini adalah langkah besar untuk anak-anak kita yang selama ini tertinggal secara pendidikan karena keterbatasan ekonomi," katanya.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
