 |
| BPKP Kalbar kawal kepala daerah jalankan Proyek Strategis Nasional. (ANTARA) |
Pontianak - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan siap mengawal kepala daerah mengelola dan memitigasi risiko pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2025–2029, menyusul terbitnya surat edaran bersama dua kementerian.
"Sebagai langkah awal, kami telah mengirimkan surat atensi resmi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalbar pada Senin (8/7) sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 terkait penguatan pengawasan daerah," kata Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, surat edaran tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.
Menurut Rudy, BPKP akan memastikan pengelolaan program nasional tersebut dilakukan secara akuntabel, tepat sasaran, serta selaras dengan perencanaan pembangunan di daerah.
Ia menjelaskan, surat edaran tersebut mendorong setiap daerah untuk mengidentifikasi capaian maupun kendala pelaksanaan PSN, sekaligus memberikan masukan untuk perbaikan tata kelola program strategis.
"Penilaian risiko terhadap pelaksanaan PSN sangat penting untuk meminimalkan potensi kegagalan dan memastikan keberhasilan program secara maksimal," tuturnya.
Ia menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan PSN.
"Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas, pemerintah pusat juga menyiapkan mekanisme pemberian penghargaan maupun sanksi bagi kepala daerah tergantung pada capaian pelaksanaan PSN," katanya.
BPKP Kalbar juga membuka ruang konsultasi bagi kepala daerah dan wakilnya yang ingin berdiskusi mengenai penilaian risiko, serta penguatan sistem pengawasan internal untuk pelaksanaan program-program strategis.
Sejumlah kepala daerah di Kalbar, kata Rudy, telah memberikan respons positif terhadap SEB tersebut, bahkan mulai menjalin komunikasi aktif dengan kantor perwakilan BPKP di daerah masing-masing untuk menindaklanjuti arahan lebih lanjut.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
