Berita Indokalbar.com

27 Oktober 2024

Sekda Bengkayang Buka Sesi Tes CAT SKD CPNS Tahun 2024 di Hotel Kapuas Dharma

Sekda Bengkayang Buka Sesi Tes CAT SKD CPNS Tahun 2024 di Hotel Kapuas Dharma
Sekda Bengkayang Buka Sesi Tes CAT SKD CPNS Tahun 2024 di Hotel Kapuas Dharma.
BENGKAYANG – Pemerintah Kabupaten Bengkayang melaksanakan kegiatan Seleksi Kompetisi Dasar Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 hari pertama di Tilok BKN Pontianak tepatnya di Hotel Kapuas Darma.

Kegiatan SKD dengan metode CAT tersebut dikatehui akan di laksanakan selama dua hari yakni 27 Oktober - 28 Oktober 2024 yang di ikuti oleh 2.293 pelamar di Tilok BKN Pontianak yang di bagi menjadi 4 sesi dalam satu harinya.

Perlu diketahui, Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) CPNS 2024 Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah ketiga kalinya dilaksanakan di luar Kabupaten Bengkayang yang sebelumnya juga di lakukan di UPT BKN Pontianak dan kampus Polnep. Hal itu mengingat Pemerintah Kabupaten Bengkayang saat ini tidak melaksanakan tes CAT secara mandiri.

Bahkan untuk kali ini bukan Kabupaten Bengkayang saja ada beberapa kabupaten lainnya seperti hal nya Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar dan Instansi vertikal dari kementerian juga ikut bergabung di tilok BKN Pontianak yang diselenggarakan di Kapuas Dharma dengan total ada 100 instansi. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Yustianus selaku Ketua Panitia Penerimaan CPNS Tahun 2024 dalam sambutannya, memberikan apresiasi dan motivasi kepada para Peserta tes CPNS yang sudah tepat waktu bahkan sebelum waktunya sudah berada di lokasi tes.

"Saya bangga sekali kepada calon calon pegawai yang akan melaksanakan tes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ini, saya lihat luar biasa semangatnya, pihak BKN saja sampai mengapresiasi juga," ujar Sekda Bengkayang. Minggu, 27 Oktober 2024.

Yustinus juga berterima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini secara matang, sehingga tertata baik dengan pelaksanaannya, dan ia berharap pelaksanaan tersebut berjalan lancar di dua hari kedepannya.

"Terimakasih panitia atas persiapannya dan saya juga berterimakasih kepada Pihak BKN yang sudah mempersilahkan kami untuk tes di lokasi ini. Kepada pejuang CPNS Kabupaten Bengkayang sekali lagi semangat semoga mendapatkan nilai maksimal dan selamat mengerjakan," tutup Yustianus.

(Tino)

KPU Kalbar mulai distribusikan logistik surat suara Pilkada

KPU Kalbar mulai distribusikan logistik surat suara Pilkada
KPU Kalbar mulai distribusikan logistik surat suara Pilkada. (ANTARA)
Pontianak - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat mulai mendistribusikan logistik Pilkada 2024 berupa kertas suara untuk menjamin kelancaran proses pemilihan di seluruh wilayah Kalbar.

"Distribusi logistik telah dipersiapkan secara matang melalui koordinasi intensif dengan Polda Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kodam 12 Tanjungpura, dan pihak ekspedisi pengangkut logistik. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memastikan pengamanan dan kelancaran distribusi, khususnya ke daerah-daerah yang sulit dijangkau," kata Ketua KPU Provinsi Kalbar, MS Budi, di Pontianak, Sabtu.

Menurut keterangan resmi, logistik Pilkada termasuk surat suara tiba di Pelabuhan Dwikora Pontianak pada Jumat, 25 Oktober pukul 11.00 WIB.

"Kapal yang membawa logistik surat suara telah bersandar di Pelabuhan Dwikora, dan proses pemindahan logistik menuju gudang penyimpanan langsung dilakukan pada hari yang sama," tuturnya.

Untuk memastikan logistik tiba di lokasi dengan aman, KPU Kalbar telah menetapkan rute distribusi dan moda transportasi sesuai dengan karakteristik geografis tiap daerah.

"Kami telah menyusun rute distribusi yang melibatkan moda transportasi darat, laut, dan sungai, sesuai dengan lokasi tujuan di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat," katanya.

Dia menjelaskan, distribusi logistik Pilkada Kalbar ini terbagi dalam lima moda transportasi, dengan setiap rute mencakup wilayah-wilayah tertentu:

Moda 1 melayani rute Mempawah ke Singkawang, Sambas, dan Bengkayang.
Moda 2 mengantar logistik ke Kabupaten Landak.
Moda 3 mengirimkan logistik ke wilayah Sanggau hingga Kapuas Hulu.
Moda 4 mencakup wilayah Ketapang dan Kayong Utara.
Moda 5 mengirimkan logistik dari Pontianak ke Kubu Raya.

KPU Kalbar juga telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawalan ketat secara estafet sesuai rute yang telah ditentukan. Pengawalan ini bertujuan untuk mengantisipasi kendala atau potensi gangguan selama perjalanan, terutama untuk wilayah-wilayah yang cukup terpencil dan sulit dijangkau.

Kepolisian setempat akan mendampingi pengangkutan logistik hingga logistik tiba di gudang penyimpanan tiap kabupaten/kota.

"Kami memastikan bahwa seluruh logistik Pilkada, termasuk surat suara, kotak suara, dan alat kelengkapan lainnya, dijaga ketat untuk meminimalkan risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan. Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan lancar hingga sampai ke lokasi tujuan," kata Budi.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Distribusi Logistik Pilkada 2024 Dikawal Ketat, Polres Sekadau Pastikan Keamanan

Foto: Pendistribusian Logistik Pilkada 2024 Dikawal Ketat



SEKADAU - Polres Sekadau melaksanakan pengawalan distribusi logistik Pilkada 2024 berupa surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Pengiriman logistik tersebut dilakukan dari gudang logistik KPU Kabupaten Sanggau menuju gudang logistik KPU Kabupaten Sekadau pada Sabtu (26/10/2024).


Pengawalan dipimpin oleh KBO Satlantas Polres Sekadau, IPDA Alexander Aldo, bersama tiga personel lainnya menggunakan satu unit mobil Patwal, mengawal truk yang membawa 161.733 lembar surat suara. Rombongan berangkat dari Sanggau pukul 15.00 WIB dan tiba di Sekadau pukul 17.45 WIB dengan kondisi aman tanpa adanya hambatan.


IPDA Aldo menyampaikan bahwa selama pengawalan logistik surat suara, tidak ditemukan kendala berarti, baik berupa gangguan keamanan maupun kemacetan di sepanjang jalur yang dilalui.


"Kami memastikan seluruh proses pengiriman berjalan lancar dan logistik tiba dengan aman di gudang KPU Sekadau," ujarnya.


Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama, melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi, menjelaskan bahwa, pengawalan ini, merupakan bagian dari kegiatan operasi Mantap Praja Kapuas Polres Sekadau dalam mengamankan seluruh tahapan Pilkada 2024. 


"Dalam pengawalan ini, Polres Sekadau menyiapkan langkah antisipatif untuk mengatasi berbagai potensi gangguan, baik dari sisi keamanan maupun lalu lintas," jelasnya.


Ia juga menyampaikan bahwa koordinasi intensif dilakukan dengan Polres Sanggau serta KPU dan Bawaslu Sanggau untuk memastikan distribusi logistik sesuai jadwal dan standar keamanan.


AKP Agus turut mengimbau masyarakat agar menjaga situasi tetap kondusif dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan selama seluruh rangkaian Pilkada. "Kami mengajak masyarakat mendukung proses demokrasi ini dengan menjaga ketertiban dan keamanan bersama," imbaunya.


26 Oktober 2024

Pemprov Kalbar terima hasil evaluasi hasil EPSS dari BPS

Pemprov Kalbar terima hasil evaluasi hasil EPSS dari BPS
Pemprov Kalbar terima hasil evaluasi hasil EPSS dari BPS. (ANTARA)
Pontianak - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) Mohammad Bari menerima hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar yang diserahkan langsung oleh Kepala BPS Kalbar Muh Saichudin.

"Evaluasi ini difokuskan pada dua dinas yakni Dinas Tanaman Pangan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan untuk menilai dan meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral di Kalbar," kata Kepala BPS Kalbar Muh Saichudin di Pontianak, Sabtu.

Saichudin menjelaskan EPSS adalah proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara sistematis guna mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintahan.

"Dari evaluasi ini, diharapkan dapat terbentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang akan menjadi pedoman peningkatan kualitas pengelolaan data sektoral di setiap dinas," tuturnya.

Pada tahun 2024 BPS Kalbar melaporkan peningkatan IPS di provinsi itu sebesar 2,29 naik dari 1,86 pada tahun sebelumnya. Meskipun mengalami kenaikan, hasil tersebut masih berada di bawah target BPS nasional yang menetapkan nilai minimal 2,6 untuk kategori baik.

"Kami harap ini menjadi motivasi agar penyelenggaraan statistik sektoral terus membaik, khususnya dengan kontribusi Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Pendidikan," katanya.

Lebih lanjut Saichudin menyampaikan rencana evaluasi tahun mendatang yang akan diperluas mencakup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Kesehatan.

"Diskominfo akan bertindak sebagai leading sector, dengan tujuan koordinasi lebih kuat antara dinas terkait dan memastikan validitas serta integritas data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan," katanya.

Di tempat yang sama Pj Sekda Kalbar Mohammad Bari mengapresiasi hasil evaluasi yang dilakukan BPS. Ia berharap peningkatan IPS dapat tercapai dengan dukungan semua pihak.

"Kami akan terus berupaya agar data yang ada di tiap dinas mampu memenuhi standar nasional, sehingga lebih efektif dalam mendukung program pembangunan di Kalbar. Dukungan penuh dari BPS juga akan memperkuat kualitas penyelenggaraan statistik kita," tuturnya.

Dengan peningkatan koordinasi dan komitmen dalam penyelenggaraan statistik sektoral, pihaknya berharap dapat menghadirkan tata kelola data yang lebih efektif dan akurat guna mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti serta pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bappeda sebut Pontianak butuh kolaborasi wujudkan "smart city"

Bappeda sebut Pontianak butuh kolaborasi wujudkan
Bappeda sebut Pontianak butuh kolaborasi wujudkan "smart city". (ANTARA)
Pontianak - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Kalimantan Barat Sidig Handanu mengatakan pemerintah kota setempat membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan smart city atau kota cerdas.

"Saat ini Pontianak memiliki 682.896 jiwa penduduk. Jumlah tersebut merupakan potensi yang harus disiapkan untuk mendukung perwujudan Pontianak Smart City dan transformasi digital. Perlu kolaborasi bersama untuk memberdayakan setiap potensi daerah," ujarnya saat membuka Pontianak Hackathon 2024 salah satu hotel di Pontianak, Sabtu.

Menurut dia, dengan hadirnya Pontianak Hackathon 2024 dan Gerakan Nasional 1.000 Startup di Kota Pontianak menjadi sarana kolaborasi yang baik untuk mewujudkan Pontianak Smart City.

"Jadi kami sangat menyambut baik kolaborasi semua pihak dalam Pontianak Hackathon 2024 yang menjadi wadah dalam menjaring sebanyak-banyaknya penemu atau inovator kota untuk mendukung transformasi digital di Pontianak," kata dia.

Ia menjelaskan tantangan hari ini bagi Pontianak adalah era society 5.0. Di mana teknologi digital seperti kecerdasan buatan, internet of things (iot), analisis data, big data, dan robotik telah menjadi kekuatan pendorong dalam mengubah wajah dunia.

"Kita dituntut untuk beradaptasi dengan cepat pada perubahan, menguasai keterampilan baru, berinovasi secara kreatif," kata Sidig Handanu.

Kemampuan kolaborasi lintas disiplin ilmu dan meleburkan pemikiran tradisional dengan solusi berbasis teknologi, akan menjadi kunci kesuksesan di era saat ini.

Pemkot Pontianak melalui Program Smart City telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan komunikatif ditunjang dengan penerapan teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran lainnya adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, interaktif dan berliterasi digital.

"Dengan tekad, kerja keras dan kolaborasi bersama, saya yakin kita akan mampu mewujudkan Pontianak smart city dalam berbagai aspek," katanya.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital, Sonny Hendra Sudaryana mengatakan pemerintah mendorong kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat dari kehadiran Gojek beberapa tahun belakangan. Pontianak Hackathon 2024 pun diharap dapat menumbuhkan hal tersebut.

"Di negara berkembang faktor penggeraknya adalah pemerintah. Tujuannya untuk membentuk perusahaan dan pekerjaan baru," katanya.

Ia menerangkan setidaknya ada lima hal penting untuk membentuk ekosistem startup, yakni sumber daya manusia, tempat untuk berkumpul seperti working space, program pembinaan, kebijakan, dan platform.

"1.000 startup adalah platform untuk menumbuhkan startup lain di Indonesia agar tidak hanya tumbuh di Jakarta. Kami percaya seluruh anak muda Indonesia punya akses yang sama terhadap wawasan, bimbingan dan jaringan. Event kayak gini harus bisa dimanfaatkan untuk menambah jaringan," tutupnya.

Pontianak Hackathon 2024 diikuti 10 tim yang telah lolos seleksi dari total 27 tim yang mendaftar. Mereka mengambil penyelesaian masalah di beberapa tema besar, yakni pengelolaan sampah, inklusi keuangan, kuliner, wisata, kesehatan, transportasi dan tata kelola.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Tim Gabungan Konsolidasi Siaga Bencana Alam

Foto: Tim Gabungan Melakukan Konsolidasi Siaga Bencana Alam Di Mapolres Landak.

LANDAK - Gabungan personel dari TNI-POLRI, Pemerintah Daerah, serta tim pemadam kebakaran swasta bersatu dalam apel konsolidasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam yang digelar di halaman Mapolres Landak, Jumat (25/10/2024).

Acara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Landak, AKBP Siswo Dwi Nugroho, S.H., S.I.K., bertujuan memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk menghadapi potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Landak.

Usai apel, Kapolres melakukan pengecekan peralatan penanggulangan bencana dan membagikan rompi serta senter kepada para Bhabinkamtibmas sebagai dukungan bagi tugas mereka di lapangan.

Kapolres Landak AKBP Siswo Dwi Nugroho, S.H., S.I.K. menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai upaya mengantisipasi berbagai bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan.

"Personel dan peralatan yang ada siap siaga untuk dikerahkan kapanpun, terutama dalam upaya mengantisipasi korban jiwa maupun kerugian materiil yang bisa ditimbulkan oleh bencana alam," ungkap Kapolres Landak.

Lanjut Kapolres Landak, bahwa kesiapsiagaan ini menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana.

"Kita semua harus selalu siaga, terutama di akhir tahun saat intensitas hujan tinggi. Selain itu, ini juga demi kelancaran pelaksanaan tahapan pilkada," ujarnya.

Kapolres menegaskan bahwa sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi lainnya sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman bencana alam. 

"Kami pastikan seluruh personel dan peralatan siap siaga untuk digerakkan kapan saja jika terjadi keadaan darurat," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda Landak, Heri Adi Wijaya menuturkan, pemerintah daerah melalui BPBD akan selalu siap berkolaborasi dalam upaya menekan dampak negatif dari bencana alam. 

"Kesiapsiagaan personel dan peralatan ini akan terus dilakukan selama wilayah masih dalam kondisi rawan, terutama saat intensitas hujan yang tinggi diprediksi terjadi di akhir tahun," jelasnya.

Selain kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, kegiatan ini juga memiliki misi untuk memastikan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Landak berjalan lancar, termasuk dalam distribusi logistik hingga pemungutan suara pada 27 November mendatang.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Waka Polres Landak Kompol Syaiful Bahri, S.I.P., M.Sos, Para PJU, Para Kapolsek, Personel Polres Landak, Forkopimda Kabupaten Landak, Mangala Agni, serta tim pemadam kebakaran dari Damkar Bakti Suci dan Damkar Bakti Sentosa 2 Ngabang.

25 Oktober 2024

Bawaslu Pontianak-Kalbar turun lakukan pengawasan percetakan logistik

Bawaslu Pontianak-Kalbar turun lakukan pengawasan percetakan logistik
Bawaslu Pontianak-Kalbar turun lakukan pengawasan percetakan logistik. (ANTARA)
Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak, Kalimantan Barat turun langsung melakukan pengawasan ke sejumlah tempat atau perusahaan percetakan pengadaan dari logistik Pilkada 2024 untuk memastikan semua sesuai atau tepat.

"Kami melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah perusahaan yang melaksanakan proses percetakan terhadap sejumlah logistik pemilihan," ujar Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Pontianak, Isfiansyah di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa semua proses perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diawasi untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan.

Dalam pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kota Pontianak membagi tim untuk melakukan pengawasan di sejumlah daerah terhadap proses percetakan atau pengadaan kebutuhan logistik pemilihan.

"Kita lakukan pengawasan terhadap percetakan pengadaan Surat Suara Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) Formulir A4, Formulir Plano dan DPC. Pengawasan dilaksanakan di Jakarta dan Jawa Tengah," kata dia.

Dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilihan Tahun 2024, ia menjelaskan perencanaan hingga pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, semuanya dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat, yakni tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan.

Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kota Pontianak sesuai kebutuhan.

Selain itu memastikan kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan.

"Kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kota Pontianak," kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

24 Oktober 2024

Jasad Wanita Di Terentang Dipastikan Amelia Idah

Foto: Polisi dan Pihak Keluarga Pastikan Jasad yang ditemukan di Dusun Tanjung Harapan, Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya adalah Amelia Idah.

SEKADAU – Dua korban kejadian perahu speed terbalik di Sungai Kapuas, tepatnya di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, ditemukan meninggal dunia. Kedua korban yang berhasil ditemukan adalah Hengki dan Amelia Idah.

Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama, melalui Kapolsek Belitang Hilir, IPTU Triyono, menjelaskan bahwa jasad keduanya ditemukan di lokasi yang berbeda. Hengki ditemukan di Sungai Kapuas, tepatnya di Dusun Sungai Olai, Desa Semuntai, Kabupaten Sanggau, pada Rabu 23 Oktober 2024, pukul 08.00 WIB.

Sementara itu, jasad Amelia Idah ditemukan beberapa jam kemudian, sekitar pukul 11.20 WIB, di Dusun Tanjung Harapan, Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, pada hari yang sama.

“Jasad Amelia Idah yang ditemukan di Dusun Tanjung Harapan, Desa Teluk Empening, sudah dipastikan oleh keluarga sebagai korban yang hilang,” ujar IPTU Triyono, pada Kamis (24/10/2024).

Setelah pengenalan jasad, pihak keluarga memilih untuk tidak melakukan autopsi dan pada hari itu juga langsung memakamkan korban. 

“Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap satu korban lainnya, yaitu Agustinus Anen, yang belum ditemukan,” terang IPTU Triyono.

KPU Pulang Pisau Gelar Debat Publik Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati

Foto: Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau.

PULANG PISAU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau menggelar debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati, acara berlangsung di tempat Gedung Pertemuan Umum (GPU) Handep Hapakat, Rabu (23/10/2024).

Ketua KPU Pulang Pisau Roby Hudin menyampaikan dalam sambutannya, bahwa debat publik pertama ini, yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati menyampaikan visi dan misinya.

Lanjutnya, debat publik pertama ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi masyarakat, dalam menggunakan hak pilihannya di setiap TPS masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini. 

"Debat pertama ini juga Paslon bisa secara langsung menyampaikan visi dan adu misi, antara pasangan calon mengenai program kerja kedepannya, jika terpilih. Untuk debat selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024," Kata Roby. 

Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang berada di Kabupaten Pulang Pisau ini agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 mendatang. 

 “Alhamdulillah debat Paslon yang pertama ini pada malam hari ini, sudah selesai dilaksanakan dengan lancar dan dihadiri oleh kedua pasangan calon, masyarakat juga bisa langsung menyaksikan melalui media sosial yang ditentukan oleh KPU,” tutup Ketua KPU Roby Hudin. (Fajar)

23 Oktober 2024

Kawan PMI Sambas bantu pemerintah tekan kasus PMI ilegal

Kawan PMI Sambas bantu pemerintah tekan kasus PMI ilegal
Kawan PMI Sambas bantu pemerintah tekan kasus PMI ilegal. (ANTARA)
Sambas - Pengurus Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berkomitmen membantu pemerintah dalam memecahkan masalah dan menekan jumlah kasus penempatan PMI nonprosedural atau ilegal di luar negeri.

"Tugas dan fungsi Kawan PMI adalah meliputi tiga aspek yaitu penyebarluasan informasi, pendampingan pekerja migran Indonesia yang terkendala dan keluarganya, dan pencegahan penempatan ilegal PMI," kata Pengurus Divisi Pencegahan Penempatan Ilegal Kawan PMI Kabupaten Sambas Abelnus, di Sambas, Rabu.

Ia menambahkan yang dimaksud dengan penyebarluasan informasi ialah menginformasikan peluang kerja di luar negeri, peraturan perundang-undangan, prosedur dan persyaratan bekerja di luar negeri dan penempatan PMI.

"Untuk pendampingan PMI meliputi penanganan kasus, kepulangan PMI terkendala dan pendampingan penanganan dan pencegahan penempatan ilegal PMI dilakukan dengan membantu memberikan advokasi," katanya.

Sedangkan pencegahan penempatan Ilegal, adalah dengan cara memberikan informasi bekerja ke luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Kawan PMI memberikan informasi mengenai indikasi penempatan ilegal PMI dan membantu pengumpulan bahan dan keterangan indikasi penempatan ilegal PMI.

"Untuk mencegah terjadinya korban, merupakan tugas bersama dan kita semua tidak boleh apatis," katanya.

Dia mengatakan tingginya minat PMI untuk bekerja di luar negeri diakibatkan oleh kesejahteraan keluarga yang rendah, lapangan kerja yang tidak memadai atau sulit didapatkan, sehingga dengan bekerja di luar negeri, dianggap mudah mencari kerja dan diiming-imingi oleh para calo/agen dengan upah tinggi.

"Penyebab utama PMI nonprosedural masih banyak ditemukan adalah akibat masih rendahnya edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dan keuntungan PMI melalui prosedur resmi," katanya menjelaskan.

Sementara negara tujuan yang paling banyak diminati oleh PMI untuk bekerja di luar negeri adalah Malaysia dan Brunei Darussalam.

Sementara Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan PMI Singkawang-Bengkayang-Sambas (Singbebas), Dwi Puji Lestari mengatakan, Kabupaten Sambas merupakan penyumbang PMI terbanyak di Kalimantan Barat.

Ia mengatakan data capaian penempatan PMI tahun 2023, untuk Kabupaten Sambas sebesar 750 orang dan angka ini terus meningkat.

Maka dari itu, dia menambahkan, pemerintah selalu menekankan agar penempatan PMI mesti melalui prosedural yang telah diatur oleh pemerintah. Salah satunya mengurus dokumen keberangkatan di imigrasi. Melalui dokumen resmi sebagai strategi untuk menekan jumlah korban PMI.

Menurut datanya, jumlah PMI Kalimantan Barat yang dipulangkan pada tahun 2024 mencapai 4.366 orang, hampir lima puluh persen di antara dari Kabupaten Sambas.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda