Perkuat Ekonomi Nelayan, Kapolda Riau Salurkan 20 Mesin Ketinting di Meranti
31 Maret 2026
Pemprov Kalbar Kebuti Perbaikan Jalan Rusak Demi Kelancaran Ekonomi
 |
| Pemprov Kalbar prioritaskan perbaikan jalan rusak berat demi menjaga konektivitas wilayah dan distribusi ekonomi di tengah keterbatasan anggaran daerah. |
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan provinsi tetap menjadi prioritas utama, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat agar tetap dapat difungsikan.
“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga,” ujar Norsan di Pontianak, Minggu.
Fokus Jaga Mobilitas Dan Distribusi Ekonomi
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang antarwilayah. Dalam kondisi fiskal yang masih dalam kebijakan efisiensi, Pemprov Kalbar menerapkan perbaikan secara bertahap dan terencana.
Pendekatan yang digunakan saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan fungsional, bukan langsung perbaikan permanen.
“Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan,” jelasnya.
Realisasi Program Infrastruktur 2025
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Kalbar telah:
-
Mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan
-
Meningkatkan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer
-
Menangani 22 ruas jalan di berbagai kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025
Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor pendukung melalui:
-
Jaringan irigasi seluas 9.172 hektare
-
Normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer
Langkah ini bertujuan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah.
Tantangan Infrastruktur: Cuaca Hingga Beban Kendaraan
Norsan mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Kalbar menghadapi berbagai kendala, seperti:
-
Curah hujan tinggi
-
Kondisi geografis yang menantang
-
Tingginya beban kendaraan berat
Faktor-faktor tersebut mempercepat kerusakan jalan, sehingga membutuhkan strategi penanganan yang adaptif dan berkelanjutan.
Komitmen Bertahap dan Peran Masyarakat
Meski menghadapi keterbatasan, Pemprov Kalbar tetap berkomitmen meningkatkan kualitas jalan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik. “Kami mengapresiasi masukan masyarakat. Dukungan publik sangat penting agar pembangunan berjalan optimal,” kata Norsan.
Ke depan, pemerintah berharap peningkatan infrastruktur dapat berdampak pada:
-
Keselamatan pengguna jalan
-
Kenyamanan mobilitas
-
Konektivitas antarwilayah
FAQ
1. Kenapa perbaikan jalan belum permanen?
Karena keterbatasan anggaran, Pemprov Kalbar memprioritaskan perbaikan fungsional agar jalan tetap bisa dilalui.
2. Berapa panjang jalan yang diperbaiki tahun 2025?
Sekitar 40,30 kilometer di 22 ruas jalan.
3. Apa fokus utama kebijakan infrastruktur saat ini?
Menjaga konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi ekonomi.
4. Apa saja tantangan pembangunan jalan di Kalbar?
Curah hujan tinggi, kondisi geografis, dan beban kendaraan berat.
5. Apakah masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan?
Ya, pemerintah membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan.
ASN Kubu Raya Diminta Siap Hadapi Tantangan, Fokus Integritas dan Kinerja
 |
| Foto: Bupati Kuburaya, Sujiwo memimpin Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan kegiatan halalbihalal, Senin (30/3/2026) di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya |
KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, menekankan pentingnya integritas, karakter, dan kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan kegiatan halalbihalal, Senin (30/3/2026) pukul 07.00 WIB di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya.
Dalam suasana Syawal yang masih hangat, kegiatan diawali dengan saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan antarpegawai.
Momentum Idulfitri tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Dalam arahannya, Sujiwo menyampaikan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan akumulasi dari kinerja seluruh ASN. Oleh karena itu, ia menekankan agar setiap ASN benar-benar menjalankan peran sebagai abdi negara secara maksimal.
“Kinerja kami, baik bupati, wakil bupati, maupun sekda, sejatinya adalah penjumlahan dari kerja dan kinerja ASN. Maka agar hasilnya baik, ASN harus benar-benar bekerja sesuai harapan masyarakat, pemerintah, dan negara,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi global, nasional, hingga lokal saat ini penuh ketidakpastian. Namun demikian, ASN dituntut untuk tetap siap dan mampu bertahan dalam situasi apa pun.
"Dalam kondisi apa pun kita harus siap. Tantangan ke depan sudah mulai terlihat, dan itu harus kita jawab bersama," tegasnya.
Sujiwo mengakui, dalam memimpin dirinya bersama Wakil Bupati kerap bersikap tegas bahkan terkesan cerewet. Namun hal itu, menurutnya, merupakan bentuk kepedulian layaknya orang tua kepada anak.
“Kalau kami cerewet, itu karena sayang. Seperti orang tua kepada anaknya, itu bentuk perhatian agar menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Ia menyebut masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati yang tersisa sekitar empat tahun sebagai waktu penting untuk meninggalkan legacy, terutama dalam membentuk ASN yang bermental kuat, berkarakter, dan berintegritas.
“Salah satu kebahagiaan kami saat purna tugas nanti adalah jika mampu membentuk ASN yang memiliki mental, karakter, dan integritas yang baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo juga menegaskan peran penting Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan dan meng orkestrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta agar fungsi koordinasi dan penggerakan terus diperkuat hingga ke tingkat paling bawah.
Kepada para kepala OPD, ia berpesan agar mampu menjadi pemimpin yang memberi teladan, membangun semangat, serta memotivasi jajaran. Ia mengutip filosofi Ki Hajar Dewantara, “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”, sebagai pedoman kepemimpinan.
Sukiryanto juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Dengan kebersamaan, koordinasi, dan komunikasi yang baik, saya yakin setiap tantangan bisa kita hadapi dan selesaikan bersama,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menciptakan suasana kerja yang kondusif, sehingga ASN dapat bekerja secara optimal dan profesional.
“Kami ingin suasana kerja yang nyaman, tetapi tetap dalam koridor aturan. Profesionalitas harus tetap dijaga,” tegasnya.
Kegiatan diakhiri dengan penyampaian ucapan Idulfitri dari Bupati dan Wakil Bupati kepada seluruh ASN.
“Atas nama pribadi dan pemerintah, kami mengucapkan Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Jika dalam memimpin kami tegas, itu semata-mata untuk kebaikan bersama,” pungkas keduanya. (Red/JM)
30 Maret 2026
RSUD Landak Siap Layani Cuci Darah, Karolin Harap BPJS Segera Beri Persetujuan
 |
| RSUD Landak Siap Layani Cuci Darah, Karolin Harap BPJS Segera Beri Persetujuan. |
LANDAK — Pemerintah Kabupaten Landak memastikan layanan hemodialisa atau cuci darah di RSUD Landak telah mengantongi izin operasional dari Kementerian Kesehatan RI. Fasilitas tersebut bahkan dinyatakan siap untuk segera digunakan melayani masyarakat.
Namun, hingga kini layanan tersebut belum dapat diakses oleh pasien peserta BPJS Kesehatan karena kerja sama dengan pihak BPJS belum terealisasi.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan bahwa seluruh tahapan perizinan dan persiapan teknis telah dilalui dengan baik, termasuk hasil visitasi dari Kementerian Kesehatan.
“Jadi hari ini kami baru saja selesai dilakukan visitasi oleh Kementerian Kesehatan RI dalam rangka perizinan pelayanan unit dialisis atau hemodialisa kita. Dari Kementerian Kesehatan merespon dengan sangat baik, dan kami juga sudah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan,” ujar Karolin kepada wartawan, Senin 30 Maret 2026.
Ia menegaskan, secara fasilitas dan kesiapan operasional, layanan hemodialisa di RSUD Landak sudah memenuhi standar dan siap digunakan. Untuk sementara, layanan tersebut ditargetkan dapat segera melayani pasien umum sambil menunggu proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Jadi sebenarnya sudah siap untuk beroperasi. Namun sampai hari ini kami belum bisa menjalin kerja sama dengan BPJS. Untuk pasien umum, kami harap dalam waktu dekat sudah bisa kita terima,” kata dia.
Karolin mengungkapkan, sebagian besar pasien yang membutuhkan layanan cuci darah merupakan peserta BPJS. Karena itu, pihaknya berharap kerja sama dapat segera disetujui agar akses layanan menjadi lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat.
Menurut dia, salah satu alasan yang disampaikan terkait belum disetujuinya kerja sama tersebut adalah ketiadaan dokter subspesialis tetap di RSUD Landak.
Namun, Pemkab Landak telah mengantisipasi hal tersebut dengan menghadirkan dokter penanggung jawab melalui skema dokter tamu.
“Dokter penanggung jawab sudah ada, kita menggunakan sistem dokter tamu, sama seperti rumah sakit lainnya yang belum memiliki dokter subspesialis ginjal hipertensi. Dan itu diperkenankan,” ucap Karolin.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga telah mengambil langkah jangka panjang dengan mengirim dokter spesialis penyakit dalam untuk menempuh pendidikan subspesialis, guna memenuhi kebutuhan layanan secara berkelanjutan.
Karolin menilai, seluruh persyaratan sebenarnya telah dipenuhi, terbukti dengan terbitnya izin operasional dari Kementerian Kesehatan. Karena itu, ia mempertanyakan alasan belum disetujuinya kerja sama dengan BPJS.
“Kalau memang tidak memenuhi syarat, tentu kita tidak akan mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Tapi faktanya izin sudah keluar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya perbedaan perlakuan dibandingkan daerah lain yang dinilai memiliki kondisi serupa, namun telah mendapatkan persetujuan kerja sama.
“Sementara di daerah lain bisa, kenapa di tempat kami tidak bisa? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Kami berharap ada kejelasan regulasi dan komunikasi yang lebih baik ke depan,” kata Karolin.
Sebagai penutup, Karolin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin.
“Kami ingin pelayanan ini segera bisa dimanfaatkan masyarakat, terutama pasien BPJS. Harapannya komunikasi bisa terus dilakukan agar pelayanan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Landak,” tutupnya.
Oleh: Tino
Agus Siswandi Gulirkan 15 Ribu Polybag Cabai, Strategi Bijak Tahan Inflasi dari Rumah Tangga
 |
| Foto: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, Agus Siswandi |
KUBU RAYA - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, Agus Siswandi, menggulirkan program distribusi 15.000 polibag bibit cabai kepada masyarakat sebagai langkah strategis dalam menekan laju inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.
Program tersebut menyasar masyarakat melalui kelompok tani dan warga secara bertahap, dengan harapan setiap keluarga mampu memanfaatkan pekarangan rumah menjadi kebun cabai yang produktif.
“Cabai ini salah satu penyumbang inflasi, sehingga kita dorong setiap rumah tangga bisa menanam sendiri, bahkan ke depan bisa menjadi sumber penghasilan,” ujar Agus saat mendampingi Bupati di Rasau Jaya, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, pendistribusian bibit tidak hanya bersifat bantuan sesaat, melainkan disertai pendampingan teknis agar masyarakat mampu mengembangkan tanaman secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kali panen.
Selain cabai, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga terus mengembangkan berbagai komoditas hortikultura lainnya seperti melon, anggur, sayuran, hingga kacang-kacangan yang dibudidayakan di balai benih dan sejumlah lokasi pengembangan.
Melalui program ini, pemerintah daerah berharap terwujud kemandirian pangan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru, sehingga pekarangan rumah tidak hanya menjadi ruang hijau, tetapi juga sumber kesejahteraan bagi warga Kubu Raya. (JM)
