Imigrasi Singkawang musnahkan belasan ribu arsip yang tak bernilai

Indokalbar    Selasa, Juni 24, 2025    Comment   

Imigrasi Singkawang musnahkan belasan ribu arsip yang tak bernilai

Imigrasi Singkawang musnahkan belasan ribu arsip yang tak bernilai. (ANTARA)

Singkawang - Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang memusnahkan sebanyak 18.757 arsip atau berkas yang sudah tidak bernilai guna pada Selasa.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Herry Pranowo mengatakan pemusnahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional RI (ANRI), adapun pemusnahannya dilakukan dengan cara di bakar.

"Pelaksanaan pemusnahan dilakukan pada pukul 11.00 WIB yang disaksikan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kepala Bagian Tata Usaha Umum Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalbar," katanya.

Belasan ribu arsip yang dimusnahkan merupakan arsip dari tahun 2019-2021 yang meliputi permohonan DPRI dan permohonan izin tinggal kunjungan.

"Tujuan dimusnahkannya berkas tersebut karena berkas tersebut sudah tidak mempunyai nilai guna lagi," ujarnya.

Dia menambahkan, terhitung tanggal 1 Juni 2025 kemarin, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang sudah tidak lagi melayani permohonan paspor biasa non elektronik secara penuh baik yang masa berlakunya 5 tahun atau 10 tahun.

Hal tersebut berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.GR.01.02 tahun 2024 tentang penerbitan paspor biasa elektronik secara penuh pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia.

"Sehingga Kantor Imigrasi Singkawang saat ini hanya melayani paspor biasa elektronik yang masa berlakunya 5 tahun dan 10 tahun," ungkapnya.

Bagi masyarakat yang memiliki paspor biasa non elektronik namun masih berlaku, katanya, saat ini masih bisa digunakan sampai masa berlaku paspornya habis.

Disamping itu, masyarakat yang memiliki paspor biasa non elektronik juga bisa mengajukan untuk pembuatan paspor elektronik yang masa berlakunya 5 atau 10 tahun.

"Untuk biaya paspor elektronik yang masa berlakunya 5 tahun adalah sebesar Rp650 ribu, sedangkan yang 10 tahun sebesar Rp950 ribu," ujarnya.

Untuk pendaftaran paspor elektronik, katanya, bisa melalui aplikasi M-paspor. Herry mengatakan, kelebihan dari paspor elektronik adalah terdapat chip di dalam buku paspor, dengan begitu paspor tersebut tidak bisa di palsukan. Sedangkan keuntungan lainnya, ketika pemohon bepergian ke negara Jepang akan dibebaskan visa.

Oleh : Narwati/ANTARA

Singkawang berikan pelatihan disiplin remaja terjaring balap liar

Indokalbar    Selasa, Juni 24, 2025    Comment   

Singkawang berikan pelatihan disiplin remaja terjaring balap liar

Singkawang berikan pelatihan disiplin remaja terjaring balap liar. (ANTARA)

Singkawang -  Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat memberikan pelatihan disiplin di Rindam XII Tanjungpura kepada remaja yang pernah terjaring aksi balap liar dan tawuran di kota setempat.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan sebanyak 50 remaja yang terjaring dalam aksi balapan liar maupun tawuran mengikuti pelatihan disiplin dan pembentukan karakter di Rindam XII/Tpr selama dua minggu kedepan.

"Puluhan remaja yang mengikuti pelatihan ini karena sudah beberapa kali terjaring dalam aksi balap liar maupun tawuran," ujarnya di Singkawang, Selasa.

Sehingga, katanya Pemerintah Kota Singkawang mengambil langkah tegas terhadap kenakalan remaja yang marak terjadi di Kota Singkawang.

"Program ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, karakter, dan rasa tanggungjawab kita kepada generasi muda," ujarnya.

Dia menilai banyak anak muda memiliki semangat dan keberanian, namun belum diarahkan dengan benar.

Dengan pelatihan tersebut diharapkan mereka sadar bahwa tindakan seperti balap liar atau tawuran itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Selama pelatihan yang dijadwalkan berlangsung dari 22 Juni hingga 4 Juli 2025, para peserta akan dibina langsung oleh pelatih profesional dari lingkungan militer. Pendekatan yang dilakukan tak hanya fisik, tapi juga menyentuh aspek psikologis.

“Kita siapkan mentor yang paham, termasuk dari sisi psikologis. Supaya bisa paham, kenapa anak ini sampai nekat tawuran? Kenapa berhenti sekolah? Kenapa ikut balap liar? Semua itu harus dicari akarnya,” ujarnya.

Dia menegaskan pelatihan ini bukan bentuk hukuman, tapi pembinaan. Lebih lanjut, harapannya, para remaja ini bisa kembali ke masyarakat dengan semangat baru dan arah hidup yang lebih baik.

“Kita semua bertanggungjawab atas anak-anak ini. Mereka adalah generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan. Maka dari itu, kita berikan solusi, bukan hanya teguran,” katanya.

Tjhai Chui Mie juga meminta dukungan penuh dari para orang tua untuk turut mengawasi dan mendidik anak-anak mereka.

“Kalau nanti masih ada yang terlibat aksi serupa, kita langsung jaring lagi dan kirim ke pelatihan ini. Kita ingin Singkawang aman dari balap liar dan kenakalan remaja,” ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Wakil Bupati Kubu Raya Buka Khitanan Massal 'Anak Hebat Berani Sunat'

Indokalbar    Selasa, Juni 24, 2025    Comment   

Wakil Bupati Kubu Raya Buka Khitanan Massal 'Anak Hebat Berani Sunat'

Foto: Khitanan Massal dalam rangka program Injourney Airports Peduli Kesehatan 'Anak Hebat Berani Sunat'

KUBURAYA- Wakil Bupati Kubu Raya, H. Sukriyanto, S.Ag secara resmi membuka kegiatan Khitanan Massal dalam rangka program Injourney Airports Peduli Kesehatan, yang digelar di Gedung Serbaguna Graha Candra Dista Wiradi, Bandara Internasional Supadio, Pontianak. Selasa tgl (24/6/2025).

Mengusung tema “Anak Hebat Berani Sunat”, kegiatan ini diikuti oleh 100 anak peserta dari wilayah Kubu Raya dan sekitarnya. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara PT Angkasa Pura Indonesia (Bandara Supadio Pontianak), Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, dan berbagai pihak lainnya dalam mendorong pemerataan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Wakil Bupati H. Sukriyanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kepedulian yang ditunjukkan oleh penyelenggara terhadap anak-anak dan keluarga di Kubu Raya.

“Khitanan massal ini bukan hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ujar Sukriyanto.

Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Supadio Pontianak, Muhamad Iwan Sutisna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar bandara.

“Kami ingin berkontribusi langsung kepada masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan anak-anak. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata dan menjadi kenangan baik bagi para peserta,” ujar Iwan Sutisna.

Selain layanan khitan gratis, setiap peserta juga mendapatkan bingkisan perlengkapan dan edukasi mengenai perawatan pasca-khitan. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat, ditutup dengan sesi foto bersama para peserta, panitia, dan pimpinan daerah. (Jeckmus)

LBH RAKHA Singkawang buka posko pengaduan korban "debt collector"

Indokalbar    Senin, Juni 23, 2025    Comment   

LBH RAKHA Singkawang buka posko pengaduan korban "debt collector"

LBH RAKHA Singkawang buka posko pengaduan korban "debt collector". (ANTARA)

Singkawang - Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Khatulistiwa (LBH RAKHA) Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) secara resmi membuka posko pengaduan masyarakat untuk menampung laporan warga korban penarikan kendaraan secara ilegal oleh debt collector atau penagih utang.

"Posko ini didirikan sebagai respons atas meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang mengaku mengalami intimidasi, kekerasan verbal, bahkan pengambilan kendaraan tanpa prosedur hukum yang sah oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan penagih utang," kata Ketua LBH RAKHA Singkawang Roby Sanjaya, di Singkawang, Senin.

Dia menegaskan, penarikan kendaraan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah tindakan yang melawan hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Menurutnya, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak penarikan kendaraan jika tidak disertai dengan putusan pengadilan. Hal ini kerap dimanfaatkan oleh oknum debt collector untuk melakukan penarikan secara paksa dan intimidasi.

"Maka dari itu, LBH RAKHA menyatakan siap memberikan pendampingan hukum gratis kepada warga yang mengalami hal tersebut, baik berupa konsultasi hukum, surat somasi, maupun pelaporan kepada pihak kepolisian," ujarnya.

LBH RAKHA mengajak masyarakat yang merasa menjadi korban untuk tidak diam dan segera melaporkan kasus yang dialami. Penarikan kendaraan tanpa melalui proses hukum bukan hanya pelanggaran hukum perdata, tapi juga bisa mengarah pada tindak pidana.

“Kami berdiri bersama rakyat. Jangan biarkan hak anda diinjak. Laporkan, kami siap membantu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, LBH RAKHA adalah merupakan lembaga nirlaba yang berkomitmen untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kecil dan rentan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Singkawang dan sekitarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkab Bengkayang Kalbar tingkatkan pemenuhan SPM pendidikan

Indokalbar    Senin, Juni 23, 2025    Comment   

Pemkab Bengkayang Kalbar tingkatkan pemenuhan SPM pendidikan

Pemkab Bengkayang Kalbar tingkatkan pemenuhan SPM pendidikan. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersinergi untuk meningkatkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan dalam sistem perencanaan nasional e-Rakortek.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Norida menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam memastikan seluruh indikator SPM terpenuhi secara bertahap dan terukur.

"Sinergi dan konsistensi adalah kunci untuk mempercepat pemenuhan hak-hak dasar pendidikan warganya," ujarnya dalam rapat Pendampingan perencanaan pemerintah daerah terkait SPM pendidikan dalam e-Rakortek di Bengkayang, Senin.

Pendampingan ini katanya memperkuat pemahaman dan komitmen dalam pemenuhan SPM pendidikan.

Sementara itu, Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan Disdik Bengkayang Victor Terang mengatakan berdasarkan data dari rapor pendidikan tahun 2025, indeks SPM Kabupaten Bengkayang tercatat berada di posisi 65,1 atau masuk dalam kategori “Tuntas Muda”.

"Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, menunjukkan adanya progres positif dalam pelaksanaan layanan pendidikan dasar minimal," ujarnya.

Namun lanjutnya, skor ini masih belum menempatkan Kabupaten Bengkayang pada posisi ideal (kategori tuntas penuh) sehingga perlu dorongan lebih lanjut melalui intervensi strategis.

Dia juga menyampaikan bahwa jumlah lembaga PAUD secara administratif telah mencukupi, namun belum semuanya terintegrasi dan tervalidasi dalam sistem pendataan nasional seperti Dapodik, yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan anggaran pusat.

Sehingga katanya, di pertengahan 2025, ketimpangan sarana dan prasarana masih cukup terasa di lapangan, terutama pada jenjang TK Negeri, SD, dan satuan pendidikan nonformal seperti SKB.

"Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penyediaan meja dan kursi belajar siswa yang layak, terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah perbatasan dan pedalaman," ujarnya.

Sementara itu, mutu kelembagaan pendidikan juga menjadi isu penting. Sebagian besar sekolah jenjang SD dan SMP di Bengkayang masih berakreditasi C, dengan hanya sebagian kecil yang telah mengantongi akreditasi A.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Tantangan lainnya adalah pada layanan PAUD.

Dari 122 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkayang, tercatat masih ada 32 desa yang belum memiliki satuan PAUD, sehingga menjadi kendala utama dalam menyukseskan program wajib belajar 13 tahun yang menekankan pada pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pijakan awal membentuk SDM unggul.

Dia juga mengatakan alokasi anggaran untuk memenuhi seluruh indikator SPM Pendidikan. Meskipun secara kebijakan daerah telah memiliki komitmen kuat, namun realisasinya sering kali terganjal oleh struktur anggaran yang terbatas dan persaingan program prioritas lain dalam APBD.

Dia minta agar adanya peningkatan proporsi anggaran pendidikan untuk pemenuhan SPM, terutama dalam sarpras, pendidik dan tenaga kependidikan, serta layanan PAUD. Percepatan pendirian PAUD di 32 desa tanpa layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah daerah.

Penguatan sistem pelaporan capaian indikator SPM, termasuk penjadwalan pendampingan berkala bersama BPMP. Dan pemanfaatan data dapodik sebagai acuan tunggal dalam perencanaan dan pengusulan, yang harus diperbarui oleh sekolah secara jujur dan akurat.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemkab Bengkayang pastikan SPMB 2025 transparan dan berkeadilan

Indokalbar    Senin, Juni 23, 2025    Comment   

Pemkab Bengkayang pastikan SPMB 2025 transparan dan berkeadilan

Pemkab Bengkayang pastikan SPMB 2025 transparan dan berkeadilan. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di daerah tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkayang, Yustianus meminta agar satuan pendidikan di Bengkayang dapat melaksanakan SPMB dilakukan sesuai dengan asas objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi sehingga setiap anak dapat memiliki hak yang sama dalam pendidikan.

"Kita tidak mau dengar ada laporan dan juga masalah terkait penerimaan murid baru ini," ujar Sekda dalam penandatanganan komitmen dukungan penyelenggaraan SPMB di Bengkayang, Senin.

Dia juga menekankan agar SPMB 2025 tidak ada intervensi terhadap seluruh proses dan tahapan pelaksanaan SPMB dan harus sesuai dengan aturan dan/atau regulasi yang berlaku.

Dia minta agar satuan pendidikan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mematuhi aturan berlaku dan tidak menambahkan persyaratan yang tidak ada untuk mempersulit masyarakat.

"Penandatanganan komitmen kita bersama hari ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan integritas serta juga sebagai bentuk kontrol terhadap SPMB," ujarnya.

Ia juga mengatakan jika ada kendala dalam proses pendaftaran murid baru ini untuk dapat berkonsultasi dengan dinas teknis, begitu sebaliknya dinas dapat membantu masyarakat yang kesulitan dengan memberikan solusi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Heru Pujiono mengatakan SPMB Tahun 2025 ini terdiri empat kategori domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.

Pendaftaran murid baru dilaksanakan serentak melalui moda daring dan luring pada tanggal 1-3 Juki 2025 dengan prinsip objektif, transparan dan tanpa diskriminasi.

"Spirit utama SPMB adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua," ujar Heru.

Heru menjelaskan, tahun ini jumlah kouta atau daya tampung penerima murid baru di Bengkayang secara keseluruhan sebanyak 15.415 siswa yang terdiri dari jenjang SD sebanyak 7.766 siswa, SMP sebanyak 2.796, SMA/SMK 4.913. Kemudian jumlah siswa aktif di Bengkayang untuk paud, SD dan SMP sebanyak 54.833 siswa.

Ia harap agar SPMB di Bengkayang dapat berjalan dengan lancar, berkualitas dan berintegritas sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua.

Kemudian syarat untuk pendaftaran murid baru orangtua/wali murid wajib melampirkan foto copy lunas PBB sebagai satu diantara persyaratan daftar ulang. Hal ini sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkayang nomor:900.1.13.1/1125/Bapenda-c/ Tahun 2024btenhwng kewajiban untuk melampirkan bukti lunas pajak dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun berjalan.

"Syarat tersebut sebagai dokumen pendukung pengurusan pelayanan administrasi lainnya serta syarat masuk sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi," ujarnya.

Syarat lainnya seperti akta kelahiran, KK, ijazah, dan syarat pendukung sesuai dengan jalur yang dipilih.

Oleh : Narwati/ANTARA

Peduli Sosial, PT BGA Salurkan Bantuan Korban Banjir

Indokalbar    Senin, Juni 23, 2025    Comment   

Peduli Sosial, PT BGA Salurkan Bantuan Korban Banjir

Foto: CSR PT Bumitama Gunajaya Agro Salurkan Bantuan Banjir

KETAPANG - Perusahaan kelapa sawit PT Bumitama Gunajaya Agro atau BGA Group regional Sungai Melayu, Ketapang salurkan bantuan berupa logistik pangan bagi warga terdampak Banjir di Desa Muara Gerunggang, Kecamatan Pemahan. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan Empati terhadap warga terdampak banjir.

Akhirin Fitra Selaku Regional Head PT BGA wilayah Sungai Melayu menjelaskan Logistik bantuan ini diberikan kepada 33 kepala keluarga (KK). Bantuan ini langsung diserahkan kepada warga yang dilakukan Oleh Tim CSR Perusahaan.  

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi kemarin. Bantuan ini semoga meringankan beban ekonomi masyarakat," kata Akhirin Fitra, dalam siaran tertulis yang diterima pada, Senin (23/6/2025).

Fitra menjelaskan, adapun bantuan yang diserahkan ini berupa beras, mie instan, telur dan minyak goreng. Bantuan ini ditujukan kepada warga yang rumahnya terendam banjir akibat perubahan cuaca ekstrem beberapa hari lalu yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten Ketapang. 

Atas nama pribadi dan perusahaan, Fitra menyampaikan empati atas musibah yang dialami warga. Sebagai salah satu wilayah operasional kebun, perusahaan tetap berkomitmen memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemda Ketapang. 

"Kami bersimpati atas musibah yang menimpa warga desa Muara Gerunggang, PT BGA yang memiliki wilayah operasional salah satunya di kecamatan Sungai Melayu tetap berkomitmen memberikan kontribusi positif dan peduli atas keadaan sosial masyarakat, semoga bantuan ini bermanfaat," pungkasnya.

(MZ)

Miliki Barang Haram, Warga Menterap Ditangkap Di Dusun Lamau

Indokalbar    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

Miliki Barang Haram, Warga Menterap Ditangkap Di Dusun Lamau

Foto: Tersangka AS

SEKADAU - Satuan Reserse Narkoba Polres Sekadau mengamankan seorang pria berinisial AS (54), warga Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu, lantaran kedapatan memiliki narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan pada Kamis, 12 Juni 2025.

Kasat Resnarkoba Polres Sekadau IPTU Robianto mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Satresnarkoba.

“Pelaku diamankan tanpa perlawanan, sekitar pukul 13.15 WIB di Jalan Sekadau - Rawak, tepatnya di Dusun Lamau, Desa Perongkan, Sekadau Hulu," terang IPTU Robianto dalam keterangannya pada Minggu (22/6/2025).

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi kejadian, petugas menemukan sembilan plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan total berat bruto 9,54 gram. Selain itu, turut diamankan 26 plastik klip kosong, sebungkus rokok, sebuah smartphone, serta satu unit mobil milik pelaku.

Barang bukti dan pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kasus ini masih kami dalami. Pengembangan akan terus dilakukan untuk menelusuri dari mana barang tersebut didapatkan dan apakah ada pihak lain yang terlibat,” jelas IPTU Robianto.

Atas kepemilikan barang haram itu, AS disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

IPTU Robianto menegaskan, pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sekadau.

“Kami mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya,” tandasnya. (**)

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar

Indokalbar    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir mengatakan untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran, telah membentuk tim reaksi cepat serta memperkuat peran daerah, termasuk mendesak percepatan pembangunan shelter migran di perbatasan Kalimantan Barat.

"Berbagai modus baru pengiriman pekerja ilegal yang kian canggih, termasuk penggunaan visa turis yang dikonversi menjadi visa kerja, pemalsuan data, hingga perekrutan melalui media sosial dengan tawaran gaji tinggi. Kita perlu mempercepat pembangunan shelter migran di Perbatasan Kalbar," kata Abdul Kadir di Pontianak, Sabtu.

Ia mencontohkan kasus di Myanmar, di mana sejumlah korban yang sebelumnya adalah pengusaha atau sarjana, dijebak oleh iklan palsu, diculik saat tiba, dan menjadi korban kekerasan selama berbulan-bulan.

"Ini bukan hanya terjadi pada masyarakat desa. Bahkan yang terdidik pun bisa terjebak. Modus TPPO sekarang sudah setara dengan kejahatan narkotika, sangat terorganisir dan bernilai besar. Tapi bedanya, ini menyangkut nyawa," tuturnya.

Abdul Kadir menyampaikan bahwa hampir 95 hingga 97 persen kasus TPPO terjadi pada pekerja migran yang berangkat tanpa melalui jalur resmi. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan edukasi untuk mencegah praktik ini sejak dari tingkat desa.

"Banyak masyarakat kita berangkat secara nonprosedural, tanpa dokumen lengkap, tanpa pelatihan, bahkan hanya bermodal paspor atau visa turis. Akibatnya, mereka menjadi korban eksploitasi, bahkan sampai kehilangan nyawa," katanya.

Ia menyebut Kalbar sebagai daerah yang krusial dalam penanganan migrasi ilegal, karena wilayah ini memiliki enam perbatasan resmi dan lebih dari 70 jalur tikus. Selain itu, banyak pekerja migran dari berbagai provinsi seperti Jawa, NTB, dan Sulsel yang menjadikan Kalbar sebagai jalur keberangkatan ke luar negeri.

"Kita tidak bisa membiarkan warga kita terus jadi korban mafia. Mereka hanya ingin hidup layak, menyekolahkan anak, dan punya masa depan. Tapi mereka terjebak oleh calo dan praktik perekrutan ilegal yang membahayakan nyawa mereka," kata Abdul Kadir.

Dirinya juga menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya baru terbentuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, perlindungan pekerja migran berada di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bernaung di bawah Kementerian Tenaga Kerja.

Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilatarbelakangi oleh kuatnya perhatian Presiden terhadap isu migran, termasuk pengalamannya menyelamatkan Wilfrieda, seorang warga NTT yang nyaris dihukum mati di Malaysia.

"Presiden memberikan dua mandat: pertama, memastikan perlindungan penuh bagi pekerja migran dari kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Kedua, meningkatkan kontribusi devisa dari para pekerja migran bagi perekonomian nasional," katanya.

Ia menyebutkan, pada 2023, devisa dari pekerja migran Indonesia mencapai Rp253,3 triliun dengan penempatan resmi sekitar 297.000 orang. Namun, dari 1,7 juta permintaan kerja dari luar negeri, baru sekitar 17 persen yang bisa dipenuhi.

"Oleh karena itu, kementerian ini menjadi solusi untuk mengisi kekosongan tenaga kerja luar negeri secara legal dan aman. Kita sedang dorong reformasi pelayanan agar lebih cepat, lebih sederhana, dan bebas dari pungli," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan

Indokalbar    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan. (ANTARA)

Pontianak - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, mendorong percepatan transformasi pertanian berbasis mekanisasi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) melalui program Brigade Pangan.

"Transformasi ini dilakukan melalui program Brigade Pangan, yang mengintegrasikan penggunaan alat pertanian modern dan pelibatan pemuda lokal dalam proses produksi pertanian. Dulu tanam dan panen masih manual, sekarang kita bertransformasi ke mekanisasi, sehingga menanam, merawat, dan memanen harus bisa dilakukan dengan alat," kata Sudaryono saat menyampaikan arahan di hadapan para penyuluh pertanian, petani, dan unsur Forkopimda di Ketapang, Kalbar, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa Brigade Pangan telah hadir di lebih dari 2.700 titik di luar Pulau Jawa, termasuk di Ketapang. Program ini melibatkan pemuda-pemudi lokal sebagai operator dan pelaksana kegiatan, sekaligus membantah isu yang menyebutkan keterlibatan tenaga dari luar daerah.

"Semua tenaga Brigade Pangan adalah warga setempat, bukan didatangkan dari Jawa. Mungkin ada satu dua pelatih dari luar, tapi pelaksananya anak-anak kampung sini," tuturnya.

Sudaryono juga menegaskan bahwa alat pertanian yang diberikan pemerintah melalui program ini adalah stimulan, bukan bantuan permanen. Karena itu, petani diminta untuk bertanggung jawab dalam perawatan dan menyisihkan hasil keuntungan untuk biaya peremajaan alat di masa depan.

"Pemerintah memberikan bantuan sebagai pancingan. Tapi alat bisa rusak, menua, dan tidak bisa dipakai lagi. Maka harus mulai menabung dari sekarang," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamentan juga memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian, yang kini secara struktural berada di bawah Kementerian Pertanian sesuai Instruksi Presiden. Ia menyampaikan, para penyuluh memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karier, bahkan hingga ke level nasional.

"Pak Menteri Pertanian kita dulu juga berangkat dari penyuluh lapangan. Jadi jangan ragu untuk bermimpi besar," katanya.

Program Brigade Pangan juga bersinergi dengan TNI dan Polri, khususnya dalam mendampingi petani dan menjaga keberlangsungan program. Menanggapi pertanyaan publik terkait peran aparat keamanan dalam sektor pertanian, Sudaryono menekankan bahwa keterlibatan mereka bersifat pendampingan, bukan pengambilalihan tugas.

"Yang nanam tetap petani, penyuluh yang membina. TNI dan Polri membantu percepatan dan pengamanan, terutama di wilayah-wilayah terpencil," kata dia.

Wamentan mengungkapkan optimismenya bahwa dengan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan pangan tanpa harus bergantung pada impor.

"Presiden sudah menegaskan, tahun ini kita tidak akan impor beras. Ini bukti bahwa kita mampu, asal semua bergerak bersama," kata Sudaryono.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, Untuk mendukung pencapaian Swasembada Pangan ini tentu memerlukan dukungan dan peran serta dari berbagai elemen bangsa.

"Pemerintah bersama Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa), TNI, Polri, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi (Akademisi dan Mahasiswa), Para Petani/Kelompok Tani/Gapoktan dan Komunitas/Organisasi Kemasyarakatan perlu saling bersinergi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing," kata Ria Norsan.

Brigade Pangan yang sudah dibentuk di Ketapang ini harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Program Swasembada Pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Lebih dari itu, Brigade Pangan juga diharapkan berperan dalam regenerasi petani, dengan mendorong keterlibatan generasi muda melalui pengembangan pertanian modern yang inovatif dan efisien. Dengan begitu, akan lahir petani-petani milenial yang kreatif dan produktif," kata Ria Norsan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA