 |
| Pemkab Bengkayang Kalbar tingkatkan pemenuhan SPM pendidikan. (ANTARA) |
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersinergi untuk meningkatkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan dalam sistem perencanaan nasional e-Rakortek.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Norida menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam memastikan seluruh indikator SPM terpenuhi secara bertahap dan terukur.
"Sinergi dan konsistensi adalah kunci untuk mempercepat pemenuhan hak-hak dasar pendidikan warganya," ujarnya dalam rapat Pendampingan perencanaan pemerintah daerah terkait SPM pendidikan dalam e-Rakortek di Bengkayang, Senin.
Pendampingan ini katanya memperkuat pemahaman dan komitmen dalam pemenuhan SPM pendidikan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan Disdik Bengkayang Victor Terang mengatakan berdasarkan data dari rapor pendidikan tahun 2025, indeks SPM Kabupaten Bengkayang tercatat berada di posisi 65,1 atau masuk dalam kategori “Tuntas Muda”.
"Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, menunjukkan adanya progres positif dalam pelaksanaan layanan pendidikan dasar minimal," ujarnya.
Namun lanjutnya, skor ini masih belum menempatkan Kabupaten Bengkayang pada posisi ideal (kategori tuntas penuh) sehingga perlu dorongan lebih lanjut melalui intervensi strategis.
Dia juga menyampaikan bahwa jumlah lembaga PAUD secara administratif telah mencukupi, namun belum semuanya terintegrasi dan tervalidasi dalam sistem pendataan nasional seperti Dapodik, yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan anggaran pusat.
Sehingga katanya, di pertengahan 2025, ketimpangan sarana dan prasarana masih cukup terasa di lapangan, terutama pada jenjang TK Negeri, SD, dan satuan pendidikan nonformal seperti SKB.
"Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penyediaan meja dan kursi belajar siswa yang layak, terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah perbatasan dan pedalaman," ujarnya.
Sementara itu, mutu kelembagaan pendidikan juga menjadi isu penting. Sebagian besar sekolah jenjang SD dan SMP di Bengkayang masih berakreditasi C, dengan hanya sebagian kecil yang telah mengantongi akreditasi A.
Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Tantangan lainnya adalah pada layanan PAUD.
Dari 122 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkayang, tercatat masih ada 32 desa yang belum memiliki satuan PAUD, sehingga menjadi kendala utama dalam menyukseskan program wajib belajar 13 tahun yang menekankan pada pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pijakan awal membentuk SDM unggul.
Dia juga mengatakan alokasi anggaran untuk memenuhi seluruh indikator SPM Pendidikan. Meskipun secara kebijakan daerah telah memiliki komitmen kuat, namun realisasinya sering kali terganjal oleh struktur anggaran yang terbatas dan persaingan program prioritas lain dalam APBD.
Dia minta agar adanya peningkatan proporsi anggaran pendidikan untuk pemenuhan SPM, terutama dalam sarpras, pendidik dan tenaga kependidikan, serta layanan PAUD. Percepatan pendirian PAUD di 32 desa tanpa layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah daerah.
Penguatan sistem pelaporan capaian indikator SPM, termasuk penjadwalan pendampingan berkala bersama BPMP. Dan pemanfaatan data dapodik sebagai acuan tunggal dalam perencanaan dan pengusulan, yang harus diperbarui oleh sekolah secara jujur dan akurat.
Oleh : Narwati/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
