Berita Indokalbar.com: Kalbar -->
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

05 Desember 2025

   Jumat, Desember 05, 2025    Comment   

Polda Kalbar perkuat perencanaan berbasis data hadapi tantangan VUCA


Bengkayang - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperkuat sistem perencanaan berbasis data dan teknologi sebagai langkah strategis menghadapi tantangan era VUCA (volatility, uncertainty, complexitu, ambiguity) serta perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Wakil Kepala Polda Kalbar Brigjen Pol Roma Hutajulu, menegaskan bahwa penguatan sistem perencanaan menjadi fondasi penting bagi Polri dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Tahun 2025, kata dia, merupakan awal periode penguatan fondasi organisasi Polri 2025–2029 yang dibangun di atas delapan pilar strategis.

“Perencanaan bukan sekadar administrasi, tetapi bagian mendasar dari siklus manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan akan kehilangan arah,” ujar Roma Hutajulu di Pontianak, Kamis.

Ia menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam merumuskan strategi kepolisian. Menurutnya, dinamika keamanan yang semakin kompleks mengharuskan Polri meninggalkan pendekatan konvensional.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Saya menekankan pentingnya evidence-based planning atau perencanaan berbasis data. Renstra, renja, hingga RKT harus disusun dengan ketelitian tinggi, akurasi data, dan akuntabilitas untuk mewujudkan Polri yang Presisi,” katanya.

Roma Hutajulu turut memaparkan lima sasaran strategis Polda Kalbar yang harus menjadi pedoman jajaran, yakni pemeliharaan kamtibmas yang prediktif, penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan, pengembangan SDM yang kompeten, pembangunan infrastruktur modern, serta tata kelola organisasi yang bersih dan transparan.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno menyatakan, bahwa peningkatan kualitas perencanaan merupakan bagian dari tanggung jawab institusi kepada publik.

“Kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional kami kepada masyarakat. Setiap rupiah anggaran negara harus memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Menurut Bayu, pengawasan dan perencanaan yang baik diperlukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi, sekaligus memastikan keselarasan visi antara Polda dan Polres jajaran.

“Dengan perencanaan yang solid, kami optimis dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut meningkatkan kompetensi para kasatker dan pejabat perencanaan dalam menyusun kebutuhan anggaran yang rasional dan berbasis analisis beban kerja, serta mampu mengantisipasi dinamika kamtibmas di masa mendatang.

Oleh : Narwati/ANTARA
   Jumat, Desember 05, 2025    Comment   

Ancaman Bencana Hidrometeorologi Meningkat, Polres Kubu Raya Gencarkan Patroli Debit Air di Zona Rawan

Foto: Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jumat (5/12/2025)

KUBU RAYA - Curah hujan tinggi yang terus meningkat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat sejak awal pekan membuat sejumlah wilayah masuk dalam kategori waspada. Menyikapi kondisi tersebut, Polres Kubu Raya gencara memperketat patroli debit air di sembilan kecamatan rawan banjir.


Berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi meliputi Sungai Raya, Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Terentang, Batu Ampar, Kubu, Rasau Jaya, Teluk Pakedai, dan Sungai Kakap. Kawasan-kawasan ini berada pada karakteristik geografis yang mudah terdampak genangan cepat, luapan sungai, hingga banjir luas jika hujan turun dengan intensitas tinggi dengan durasi panjang.


Polres Bergerak Cepat Sikapi Eskalasi Cuaca

Foto: Polisi pantau potensi banjir dan bencana dampak eskalasi cuaca yang buruk


Melihat perkembangan cuaca yang fluktuatif dan berpotensi ekstrem, Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika, menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan monitoring wilayah serta memastikan kesiapsiagaan personel di lapangan. Instruksi tersebut disampaikan kepada publik melalui Kasubsi Penmas, AIPTU Ade, yang menegaskan bahwa langkah pengawasan dini ini bertujuan meminimalisasi risiko dampak banjir rob dan mencegah jatuhnya korban.


“Tujuan utama dari peringatan dini ini adalah aksi proaktif untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Prinsip kami jelas: pencegahan lebih baik daripada penanggulangan. Dengan dukungan informasi cuaca dari BMKG, kami mendorong warga di daerah rawan banjir dan dataran rendah agar segera melakukan langkah mitigasi sebelum hujan mencapai puncaknya,” tegas Ade, Jumat (5/7/2025).


Patroli debit air dilakukan secara rutin sejak pagi hingga malam, menyisir kawasan pinggiran sungai, parit besar, hingga perkampungan yang sering menjadi titik genangan. Personel Polres Kubu Raya juga melakukan pengecekan langsung ke beberapa titik risikonya meningkat, memastikan aliran air berjalan dan tidak ada penyumbatan yang berpotensi memicu luapan mendadak.


Warga Diminta Tidak Abai dan Lakukan Mitigasi Mandiri


Polres Kubu Raya mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dataran rendah, atau sekitar parit besar untuk mulai membersihkan saluran air dan got di sekitar pemukiman warga. Tindakan sederhana ini dinilai mampu menekan risiko penyumbatan yang kerap menjadi pemicu banjir cepat.


“Jangan panik, tapi jangan pula abai,” ujar Ade.“Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Keselamatan warga adalah prioritas kami.”


Selain itu, warga diminta terus memantau informasi resmi dari BMKG, terutama pada periode Desember–Januari yang dikenal sebagai puncak musim hujan.


Peringatan untuk Pengendara: Jalan Licin dan Jarak Pandang Pendek


Kondisi cuaca ekstrem juga berdampak langsung pada keselamatan berkendara. Polres Kubu Raya mengingatkan pengendara untuk ekstra hati-hati, mengurangi kecepatan, dan menghindari memaksa melintasi genangan yang tidak diketahui kedalamannya.


Visibilitas rendah saat hujan lebat juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Petugas di sejumlah titik telah disiagakan untuk memberikan bantuan dan mengurai arus jika terjadi hambatan.


Koordinasi Lintas Instansi Diperkuat


Polres Kubu Raya menegaskan kesiapannya berkolaborasi dengan Pemda Kubu Raya, BPBD, dan stakeholder terkait. Tim respons cepat disiapkan untuk bergerak kapan pun dibutuhkan, termasuk evakuasi warga, pengalihan arus lalu lintas, hingga pendampingan di lokasi banjir. (Red/JM)



 


   Jumat, Desember 05, 2025    Comment   

Kepala Dinas Perkimtan Kapuas Harapkan Seluruh Program Capai Target pada Akhir 2025 ini

Foto: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kapuas, Drs. Yan Hendri Ale, MT

KUALA KAPUAS - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kapuas, Drs. Yan Hendri Ale, MT, menyatakan optimisme bahwa seluruh program strategis yang dijalankan dinasnya dapat tercapai sesuai target pada akhir tahun 2025, Jumat (5/12/2025).


Menurutnya, berbagai program pembangunan dan penataan kawasan permukiman terus digencarkan demi meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat Kapuas.


“Kami berharap di akhir tahun 2025 ini, program-program di Dinas Perkimtan bisa mencapai target sepenuhnya. Dengan kerja sama dan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan Kabupaten Kapuas yang lebih Bersinar,” ujarnya.


Ia menambahkan, sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menyukseskan program penataan permukiman, penyediaan rumah layak huni, dan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.


Dinas Perkimtan Kapuas berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam memastikan penyediaan permukiman yang tertata dan lingkungan pemukiman yang lebih sehat bagi warga. (Fajar)


04 Desember 2025

   Kamis, Desember 04, 2025    Comment   

Kolaborasi Jamkrindo Perkuat ekosistem pidana kerja sosial


Pontianak - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem pelatihan bagi peserta pidana kerja sosial sebagai bagian dari penerapan keadilan restoratif.

"Kolaborasi ini menekankan pemulihan hubungan sosial serta keseimbangan kepentingan korban dan pelaku, tanpa berorientasi pada pembalasan" kata Pemimpin Wilayah Jakarta Jamkrindo, Muchamad Kisworo, dalam rangkaian Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalbar serta penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Negeri se-Kalbar dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar, di Pontianak, Kamis.

Kisworo menjelaskan dukungan Jamkrindo diberikan melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta berbagai kegiatan pemberdayaan sesuai pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) serta Asta Cita pemerintah. Pelatihan tersebut bertujuan membekali peserta keadilan restoratif dengan keterampilan produktif sebagai bekal menjalani kembali kehidupan sosial dan berusaha setelah menjalani pidana kerja sosial.

"Kami berterima kasih kepada Kejaksaan Agung karena telah memberi ruang bagi Jamkrindo untuk berkontribusi melalui pelatihan bagi peserta keadilan restoratif. Sejumlah pelatihan yang telah kami lakukan bertajuk ‘Kembali Berkarya dan Berdaya’, seperti pelatihan laundry sepatu, pembuatan parfum laundry, hingga parfum Eau de Parfum," tuturnya.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah, khususnya penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan sumber daya manusia. Jamkrindo memastikan nilai sosial dan nilai ekonomi berjalan beriringan melalui kombinasi bisnis penjaminan UMKM dan program pemberdayaan masyarakat.

Selain pelatihan, Jamkrindo melalui program TJSL bersama Holding IFG telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial di Kalimantan Barat, termasuk pembagian paket perlengkapan sekolah, pemeriksaan gigi gratis bagi siswa sekolah dasar, hingga penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat membutuhkan.

Kisworo juga mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar dalam menciptakan iklim usaha yang positif dan kondusif. Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem usaha menjadi fondasi penting bagi kolaborasi lebih luas antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lain.

Jamkrindo turut mendukung penguatan sektor usaha melalui layanan penjaminan surety bond, yang memastikan proyek pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel.

"Melalui penjaminan surety bond, Jamkrindo memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan," kata Kisworo.

Direktur A pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Hari Wibowo, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata sinergi kelembagaan dalam memperkuat implementasi pidana kerja sosial secara terencana dan berkeadilan.

Ia menjelaskan pidana kerja sosial merupakan model pemidanaan alternatif berbasis keadilan restoratif, yang dilaksanakan tanpa pemaksaan maupun komersialisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pidana kerja sosial, pelaku memiliki kesempatan memperbaiki diri dan memberi kontribusi bagi masyarakat.

"Pelaku yang menjalani pidana kerja sosial diberi kesempatan berbuat baik melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Kolaborasi pemerintah daerah, kejaksaan, dan Jamkrindo ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pemulihan sosial bagi para pelaku tindak pidana serta mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
   Kamis, Desember 04, 2025    Comment   

Kubu Raya wajibkan perangkat daerah buat satu inovasi setiap tahun


Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerbitkan surat edaran mewajibkan perangkat daerah menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

"Ketentuan ini menegaskan bahwa inovasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pimpinan perangkat daerah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam di Sungai Raya, Kamis.

Menurut Yusran, penguatan daya saing daerah pada era saat ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan inovasi yang relevan, adaptif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kita berada pada era di mana daya saing daerah tidak lagi ditentukan oleh besar-kecilnya anggaran, tetapi oleh kemampuan menciptakan inovasi," tuturnya.

Ia juga mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat, mulai dari ASN, tenaga kesehatan, pendidik, pelaku usaha, komunitas, hingga warga, untuk berperan aktif dalam Gerakan Inovasi Kubu Raya.

"Ini gerakan untuk bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih adaptif. Inovasi bukan pilihan, tetapi jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera," kata Yusran.

Lebih lanjut, Yusran menjelaskan bahwa Pemkab Kubu Raya di bawah kepemimpinan Bupati Sujiwo saat ini tengah membangun ekosistem inovasi yang komprehensif. Upaya itu mencakup pengembangan ide, pendampingan, hingga pengawalan implementasi agar inovasi benar-benar berdampak pada peningkatan layanan publik.

"Inovasi bukan aktivitas tambahan, tetapi sudah menjadi cara baru kita bekerja," katanya.

Ia memaparkan tiga pilar utama yang menjadi fondasi ekosistem inovasi daerah yaitu Pengembangan kapasitas ASN melalui berbagai program pelatihan seperti diklat dasar CPNS, diklat kepemimpinan, hingga akademi inovator, yang bertujuan menghasilkan ide aktualisasi dan proyek perubahan, kemudian Fasilitasi dan pendampingan inovasi yang dilakukan melalui inkubator inovasi yang membantu penyempurnaan konsep, penyusunan SOP, uji coba, serta kolaborasi multipihak.

"Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi berbasis digital dengan menggunakan platform SPIRIT untuk memantau perkembangan inovasi secara langsung dan memastikan keberlanjutannya," kata dia.

Yusran berharap langkah-langkah tersebut mampu melahirkan inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kubu Raya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
   Kamis, Desember 04, 2025    Comment   

Kepala Desa di Sekadau Protes Keras PMK 81/2025 tentang Dana Desa

Foto: Kepala Desa di Sekadau Protes Keras PMK 81/2025 tentang Dana Desa

SEKADAU - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sekadau melakukan audiensi ke Komisi I DPRD Sekadau untuk menyampaikan protes keras atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.


Pjs. Ketua APDESI Kabupaten Sekadau, Abang Irwandi, menyatakan bahwa pemerintahan desa merasa dirugikan dengan terbitnya PMK ini karena sebelumnya tidak ada sosialisasi. Menurutnya, PMK ini menyebabkan dana desa non earmark yang diusulkan pemerintah desa tidak bisa disalurkan, sementara dana desa earmark yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah malah cair.


"Dengan tidak disalurkannya DD tahap II non-earmark berdampak kepada kegiatan dan pembangunan desa tidak bisa berjalan, bahkan ada kegiatan yang telah dilaksanakan dengan komitmen pembayaran setelah DD tahap II cair," katanya.


Irwandi juga mengungkapkan bahwa ada desa yang sudah 100% memenuhi syarat dan mengajukan pencairan pada bulan Agustus 2025, namun DD tahap II tidak disalurkan. "Malah DD tahap II tidak disalurkan, sementara PMK 81 deadline 17 September, ini ada apa?," tanya Irwandi.


Menurutnya, PMK ini sangat merugikan pemerintah desa karena sejumlah pembangunan terancam mangkrak dan bisa menimbulkan permasalahan. "Alangkah baiknya PMK 81/2025 diberlakukan tahun 2026," tandas Irwandi.


Sementara itu, Yosef, Ketua APEDNAS Kabupaten Sekadau, menambahkan bahwa terbitnya PMK 81/2025 juga berdampak pada lembaga kemasyarakatan desa, seperti tidak dibayarnya insentif guru PAUD, Kader Posyandu, Guru, LPM, dan beberapa kader penggerak pembangunan di desa.


Berikut tuntutan kepala desa Kabupaten Sekadau terkait PMK 81/2025:


1. Pencabutan PMK Nomor 81/2025 karena merugikan desa.

2. Penundaan pemberlakuan hingga tahun 2026.

3. Pembuatan insentif pekerja desa yang tertunda karena PMK 81.

4. Revisi aturan pencairan DD untuk penyesuaian ulang waktu penyerahan berkas pencairan. (**)


03 Desember 2025

   Rabu, Desember 03, 2025    Comment   

Bengkayang tegaskan komitmen pemerataan pendidikan di Perbatasan


Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalbar menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan di wilayah perbatasan.

"Perhatian pemerintah terhadap pendidikan tidak berhenti di wilayah perkotaan, tetapi menyentuh langsung daerah 3T," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono di Bengkayang, Rabu.

Heru mengatakan, kualitas pendidikan harus dibangun dari batas negeri. Menurutnya, guru-guru di perbatasan selama ini tetap menunjukkan dedikasi tinggi meski bekerja dengan sarana terbatas dan akses yang tidak selalu mudah.

Heru menegaskan bahwa disparitas pendidikan masih menjadi tantangan besar di Bengkayang, terutama pada aspek ketersediaan fasilitas belajar, akses teknologi, dan distribusi guru. Karena itu, perhatian pemerintah pusat dinilai sangat dibutuhkan agar percepatan pembangunan pendidikan tidak hanya terjadi di wilayah pusat kabupaten.

“Anak-anak di perbatasan juga layak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju, adaptif, dan berdaya saing. Mereka membutuhkan dukungan agar tidak tertinggal dari wilayah lain,” ujarnya.

Ia menyebut, dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Heru menambahkan, komitmen guru di wilayah perbatasan menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengurai kesenjangan. Dedikasi mereka menunjukkan bahwa keterbatasan geografis tidak menghalangi peran strategis guru dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, lanjutnya, terus mengupayakan pemerataan mutu pendidikan melalui sejumlah langkah, seperti pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pemerataan distribusi sarana pembelajaran, dan penguatan transformasi digital di sekolah yang berada jauh dari pusat layanan.

"Kita ingin memastikan seluruh wilayah, termasuk yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mendapatkan perhatian dan dukungan dalam peningkatan kualitas belajar," ujarnya.

Kemudian katanya, sejalan dengan prioritas Pemkab Bengkayang yang tengah mengakselerasi peningkatan kapasitas guru dan penguatan organisasi profesi demi mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memperjuangkan pemerataan layanan pendidikan agar seluruh anak di Bengkayang, termasuk di wilayah perbatasan, memperoleh hak yang sama untuk berkembang dan mencapai masa depan yang lebih baik.

Oleh : Narwati/ANTARA
   Rabu, Desember 03, 2025    Comment   

Wabup Kapuas Hadiri Perayaan Natal Resort GKE Kapuas Seberang di Gereja Maranatha Dahirang

Foto: Wabup Kapuas didampingi Istri Hadiri Perayaan Natal Resort GKE Kapuas Seberang di Gereja Maranatha Dahirang


KUALA KAPUAS - Wakil Bupati Kapuas, Dodo, S.P, menghadiri Ibadah dan Perayaan Natal Resort GKE Kapuas Seberang yang berlangsung di Gereja Maranatha Jemaat GKE Dahirang, Selasa (2/12/2025). Kehadirannya turut didampingi sang istri yang juga Ketua GOW Kapuas, Hertitati Dodo.


Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” dengan subtema “Kehadiran Yesus Meneguhkan Kasih, Iman, dan Penghargaan dalam Keluarga.” Ibadah berjalan khidmat dan penuh sukacita, diikuti jemaat dari berbagai wilayah Resort GKE Kapuas Seberang.


Ibadah dipimpin oleh Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE, Pdt. Gunedi, yang sekaligus menyampaikan khotbah Natal. Hadir pula Ketua Majelis Resort GKE Kapuas Seberang Pdt. Oktapianti, jajaran Majelis Pertimbangan, MPH Resort, MPH Jemaat, Ketua Kategorial, serta para pendeta dan pantar/diaken.


Dalam sambutannya, Wabup Dodo menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani di Kabupaten Kapuas. Ia menilai tema Natal tahun ini selaras dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kerukunan dan keharmonisan masyarakat.


“Natal bukan sekadar perayaan, tetapi momentum memperkuat kasih, menjaga keharmonisan, dan membangun penghargaan di tengah keluarga serta lingkungan,” ujarnya.


Dodo juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membina generasi muda. Ia mengingatkan para pemuda gereja untuk menjauhi narkoba dan hal-hal yang dapat merusak masa depan.


“Saya berharap para pemuda kuat dalam iman dan menjauhi hal-hal yang merusak diri, terutama narkoba. Generasi muda harus menjadi teladan, membangun keluarga yang sehat, dan menjadi harapan gereja serta daerah,” tegasnya.


Menurutnya, tema Natal tahun ini sangat relevan dengan kondisi generasi masa kini, di mana keluarga menjadi benteng utama dalam menanamkan nilai moral dan iman.


Rangkaian perayaan ditutup dengan liturgi, puji-pujian kategorial, renungan, serta penyalaan lilin yang menghadirkan suasana damai dan penuh syukur. Jemaat mengikuti seluruh prosesi ibadah dengan khidmat. (Fajar)


   Rabu, Desember 03, 2025    Comment   

Disdukcapil Kapuas Usung Visi “Bersinar Prima” untuk Layanan 2025–2029

Foto: Disdukcapil Kabupaten Kapuas menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Aula Disdukcapil Kapuas


KUALA KAPUAS - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Aula Disdukcapil Kapuas, Selasa (2/12/2025) pagi.


Asisten I Setda Kapuas, Romulus, hadir mewakili Sekda sekaligus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi peningkatan kualitas layanan publik.


“Forum ini menjadi ruang menyusun solusi bersama serta menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan penyelenggara layanan. Harapannya, menjadi pedoman merumuskan kebijakan pelayanan kependudukan yang lebih baik,” ujarnya.


Kepala Disdukcapil Kapuas, Yanmarto, dalam paparannya memperkenalkan arah kebijakan pelayanan kependudukan 2025–2029 melalui visi ‘Disdukcapil Bersinar Prima’.


Ia menekankan beberapa fokus transformasi, di antaranya digitalisasi layanan, peningkatan kualitas dan keamanan data, perluasan akses, hingga penguatan peran masyarakat.


“Disdukcapil menyiapkan pengembangan aplikasi e-Dukcapil, pembentukan tim respons cepat TIM KITA, serta penyempurnaan 24 inovasi pelayanan seperti GEBER KIA TAKEL, Hadiah Perkawinan, dan Hadiah Kelahiran,” jelasnya.


Tak hanya itu, Disdukcapil juga memperkuat validasi data antar instansi, meningkatkan keamanan data, serta memperluas layanan keliling berbasis teknologi. Termasuk penggunaan jaringan internet satelit (Starlink) untuk menjangkau wilayah yang masih kesulitan sinyal.


“Seluruh program ini dirancang agar layanan kependudukan makin cepat, tepat, transparan, dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat,” tambah Yanmarto.


Forum Konsultasi Publik ini diikuti peserta dari perangkat daerah, perguruan tinggi, kecamatan, desa dan kelurahan, Kementerian Agama, Damang, serta organisasi keagamaan. (Fajar)


02 Desember 2025

   Selasa, Desember 02, 2025    Comment   

Pemda se-Kalbar berkomitmen implementasikan manajemen talenta ASN


Pontianak - Pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola aparatur sipil negara (ASN) melalui implementasi Manajemen Talenta ASN yang diterapkan secara menyeluruh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Manajemen Talenta antara Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) se-Kalimantan Barat dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang di saksikan langsung oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh beserta jajaran," kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Pontianak, Selasa.

Ria Norsan menegaskan penguatan Manajemen Talenta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, sekaligus kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan pelayanan publik di Kalbar yang luas dan beragam.

"Manajemen talenta menjadi instrumen kunci. Sistem ini memastikan talenta terbaik tidak hanya ditemukan, tetapi juga dipetakan, dikembangkan, dan diberi ruang untuk berkiprah secara maksimal," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa prinsip the right man on the right place harus menjadi budaya birokrasi berbasis kompetensi, kinerja, dan integritas.

Ia menyebut penandatanganan komitmen tersebut sebagai “janji moral dan konstitusional” untuk membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan kompetitif.

Ria Norsan juga menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memastikan BKD/BKPSDM melakukan pemutakhiran data profil ASN secara berkala agar kebijakan strategis tidak didasarkan pada data yang kedaluwarsa.

"Momentum ini merupakan bagian penting dari upaya Kalimantan Barat mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045 serta memperkuat posisi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa Manajemen Talenta merupakan alat tata kelola ASN paling mutakhir dan menjadi sistem nasional mulai 2025

Ia menggambarkan perkembangan tata kelola ASN sebelum 2016 dilakukan dengan pola rapat Baperjakat, kemudian pada tahun 2016–2024 dilakukan dengan sistem merit dan mulai 2025 diterapkan manajemen talenta nasional.

Prof. Zudan juga memperkenalkan konsep "rising star" yaitu ASN berpotensi tinggi yang dapat ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi.

Ia menyoroti bahwa dari total 5,58 juta ASN, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang paling siap mendukung target nasional, sementara sektor teknis masih memerlukan penguatan.

Ia meminta seluruh ASN meningkatkan target kinerja secara realistis dan terukur.

"Jangan menetapkan target rendah agar terlihat berhasil. Kita harus jujur pada diri sendiri dan harus terukur," katanya.

Ia menganalogikan ASN sebagai teh dan kopi yang kualitasnya muncul saat diberi "air panas", yaitu tekanan dan tantangan.

Zudan menyebut skor KASN pada periode 2016–2024 yang berada pada angka 42 dapat melonjak menjadi 95 jika Manajemen Talenta diterapkan secara optimal.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional V BKN, Myrna Amir menjelaskan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan Astacita ke-7 Presiden.

Penandatanganan komitmen antara kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian dengan Kepala BKN, kata dia, menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan Manajemen Talenta di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Saat ini, BKN tengah melakukan pemprofilan ASN untuk memastikan pengembangan, penempatan jabatan, serta jalur karier berbasis data akurat.

"Sebagai contoh keberhasilan, Kabupaten Ketapang telah berhasil menerapkan manajemen talenta dan telah disetujui oleh BKN," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
   Selasa, Desember 02, 2025    Comment   

Realisasi Pelaksanaan Fisik Dinas Pertanian Kapuas 2025 Lampaui 75 Persen

Foto: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Edi Dese


KUALA KAPUAS - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Edi Dese, menyampaikan bahwa realisasi kegiatan dan Pelaksanaan Fisik pada Dinas Pertanian Kapuas telah melampaui 75 persen hingga Desember 2025.


Hal itu disampaikannya kepada awak media, Selasa (2/12/2025). Edi mengungkapkan, capaian tersebut menunjukkan progres pelaksanaan program yang berjalan sesuai target.


“Realisasi untuk tahun 2025 sampai bulan Desember ini sudah di atas 75 persen,” ujarnya.


Menurutnya, sejumlah program strategis terus dikebut agar seluruh target dapat terselesaikan tepat waktu. Ia menyebut, seluruh bidang di lingkungan Dinas Pertanian menunjukkan perkembangan signifikan menjelang akhir tahun.


“Untuk saat ini capaian program kami sudah mencapai kurang lebih 75 persen di seluruh bidang. Beberapa kegiatan masih berjalan dan kami optimistis dapat selesai sesuai target,” jelasnya.


Edi menambahkan, percepatan difokuskan pada beberapa kegiatan prioritas, terutama pada sektor tanaman pangan, hortikultura, serta penguatan ketahanan pangan. Program yang belum rampung disebut akan terus digarap dalam beberapa waktu ke depan. (Fajar)


01 Desember 2025

   Senin, Desember 01, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar ajak ASN jadi agen transformasi pelayanan publik


Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi turut menjadi agen transformasi pelayanan publik.

"ASN dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dengan integritas tinggi, bersikap adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin.

Ria Norsan menegaskan bahwa pelayanan publik dan sektor kesehatan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota KORPRI yang telah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong digitalisasi birokrasi melalui penerapan e-Kinerja, serta memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif.

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut ASN untuk terus berbenah.

"Perkuat etos kerja, integritas, loyalitas, dan percepat transformasi digital serta inovasi di setiap unit kerja," katanya.

Pada peringatan HKN ke-61 bertema "Generasi Sehat, Masa Depan Hebat," Gubernur Ria Norsan menyoroti pentingnya pembangunan kesehatan sebagai investasi jangka panjang demi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, tidak mungkin menciptakan masyarakat produktif tanpa fondasi kesehatan yang kuat.

Ia memberikan penghargaan kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja di garis depan, mulai dari dokter, perawat, bidan, sanitarian, hingga relawan kesehatan.

"Ada lima hal kunci pada HKN tahun ini, yakni penguatan fondasi kesehatan sejak dini, transformasi layanan kesehatan primer, revolusi mental hidup bersih dan sehat, serta sinergi seluruh pihak," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan kondisi fiskal daerah yang menjadi perhatian pemerintah. Ia menjelaskan adanya pengurangan transfer ke daerah atau APBD Kalbar sebesar Rp522 miliar.

"Kita mengalami sedikit permasalahan dalam transfer ke daerah, yaitu dana APBD dikurangi sebesar 522 miliar rupiah," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, ia mengimbau seluruh ASN agar bersabar, berhemat, dan bijak dalam menjalankan setiap kegiatan.

"Saya mengajak seluruh pihak menjadikan momentum ganda ini untuk memperbarui semangat, bekerja dengan hati, melayani dengan kasih, dan mengabdi bagi negeri," katanya.

Sebagai penutup rangkaian upacara, Gubernur Ria Norsan melakukan pemotongan nasi tumpeng dan menyerahkannya kepada perwakilan kepala perangkat daerah sebagai bentuk rasa syukur sekaligus doa agar pengabdian ASN di Kalbar senantiasa mendapat keberkahan Allah SWT.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
   Senin, Desember 01, 2025    Comment   

Distansnaker Kuburaya Perkuat Program Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja

Foto: Penyerahan Bantuan Peralatan Kerja Usai Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Keterampilan 


KUBU RAYA - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distansnaker) Kabupaten Kubu Raya kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis keterampilan.


Hal tersebut disampaikan Irwansyah dari Distansnaker usai mendampingi kegiatan pelatihan yang melibatkan pemerintah daerah, Senin (1/12/2025).


Irwansyah menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menghadirkan para alumni pelatihan sebelumnya yang telah berhasil mengembangkan usaha, termasuk alumni pelatihan bumbu ayam serta keterampilan lainnya. Pemerintah daerah mengapresiasi capaian tersebut dan berkomitmen menjadikan pelatihan sebagai prioritas anggaran di tahun-tahun mendatang.


"Kami sangat bersyukur karena Pak Bupati menyambut baik program ini. Insyaallah ke depan pelatihan seperti ini akan menjadi prioritas untuk dianggarkan agar bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari tahun sebelumnya,” ujar Irwansyah.


Pada kegiatan hari ini, Distansnaker memfokuskan pelatihan pada kompetensi las listrik. Peserta akan menjalani pelatihan intensif selama tujuh hari di lembaga yang telah terakreditasi, dilanjutkan dengan praktik hingga dinyatakan kompeten.


Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta juga akan menerima bantuan peralatan kerja sehingga dapat langsung mengaplikasikan keahlian yang diperoleh.


"Pengetahuan, keterampilan, hingga peralatannya kami siapkan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi peserta untuk tidak mempraktikkan ilmu yang telah diberikan,” tegasnya.


Distansnaker juga memastikan akan melakukan monitoring kepada seluruh peserta pascapelatihan. Jika ditemukan peserta yang belum memanfaatkan keterampilan tersebut, dinas akan menelusuri kendalanya dan memberikan pendampingan.


Program ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan menciptakan tenaga kerja terampil di Kabupaten Kubu Raya. (JM)


   Senin, Desember 01, 2025    Comment   

Pembangunan Infrastruktur Kapuas Diharapkan Makin Merata dan Berkelanjutan

Foto: Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Fraksi Golkar, H. Abdullah, S.E

KUALA KAPUAS - Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Fraksi Golkar, H. Abdullah, S.E., menegaskan komitmennya agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas terus berjalan secara merata, berkelanjutan, dan semakin modern, saat ditanya media ini, Senin (1/12/2025)


Menurutnya, infrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kapuas.


“Harapan kami, pembangunan infrastruktur di Kapuas dapat semakin merata, berkelanjutan, dan modern,” ujar H. Abdullah.


Ia juga memastikan bahwa menjelang akhir tahun, fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan maksimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


“Kami memastikan bahwa mendekati akhir tahun, fungsi pengawasan tetap berjalan di setiap pelaksanaan kegiatan. Semuanya harus sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat agar Kapuas semakin bersinar,” tambahnya.


DPRD Kapuas, lanjut H. Abdullah, akan terus mengawal program-program pembangunan daerah agar dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. (Fajar)


   Senin, Desember 01, 2025    Comment   

TNI AL dan Pemkab Mempawah Sinergi dalam Peringatan HUT Korps Marinir

Foto: TNI AL dan Pemkab Mempawah Sinergi dalam Peringatan HUT Korps Marinir

MEMPAWAH - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII mengikuti kegiatan senam dan jalan sehat yang digelar oleh Yonmarhanlan XII dalam rangka memperingati HUT Korps Marinir ke-80 dan HUT Yonmarhanlan XII ke-8. Kegiatan ini berlangsung di Mako Yonmarhanlan XII, Mempawah, Minggu (30/11).


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Kodaeral XII, Laksma TNI Irwan S. P. Siagian, M.Tr.Opsla., Wakil Bupati Mempawah H. Juli Suryadi Burdadi, S.H., Kapoksahli Kodaeral XII Kolonel Marinir Qomarudin, Sekda Mempawah Drs. H. Ismail, M.M., Kadis dan Kasatker Kodaeral XII, Danyonmarhanlan XII Letkol Mar Saiful Anam, CTMP, serta unsur Forkopimda lainnya.


Acara diawali dengan sambutan dari Wadan Kodaeral XII, yang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Korps Marinir ke-80 dan Yonmarhanlan XII ke-8. Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi prajurit dalam menjaga kesiapsiagaan dan pengabdian kepada bangsa. 


"Delapan puluh tahun Korps Marinir telah membuktikan diri sebagai komponen inti TNI AL yang tangguh dan profesional. Yonmarhanlan XII juga terus memberikan kontribusi nyata sebagai ujung tombak pertahanan pangkalan di wilayah kerja Kodaeral XII," ujar Wadan Kodaeral XII.


Wakil Bupati Mempawah dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Yonmarhanlan XII di Kabupaten Mempawah telah memberi dampak positif, baik dari sisi keamanan maupun pembangunan daerah.


Komandan Yonmarhanlan XII, Letkol Mar Saiful Anam, CTMP, juga menegaskan kembali tugas dan peran Yonmarhanlan XII sebagai satuan pelaksana Korps Marinir Pasmar 1 yang berada di bawah komando operasional Kodaeral XII. Dalam sambutannya, Danyon menekankan pentingnya profesionalisme, kesiapsiagaan, dan jiwa korsa dalam menghadapi tantangan tugas di masa mendatang.


Setelah sesi sambutan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan senam aerobik, jalan sehat, pemotongan tumpeng, penyerahan hadiah turnamen voli, penyerahan tali asih, pembagian doorprize, serta hiburan prajurit. Kegiatan berlangsung penuh antusiasme dan menjadi wadah mempererat kebersamaan antara prajurit dan masyarakat. (**/Jm)


30 November 2025

   Minggu, November 30, 2025    Comment   

Lapas Singkawang hadirkan "smart prison" untuk perkuat pengawasan


Singkawang - Lapas Kelas II B Singkawang, Kalbar menjadi unit pelaksana teknis pemasyarakatan pertama di Kalimantan Barat yang menghadirkan command center berbasis konsep smart prison, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan pelayanan berbasis teknologi.

Kepala Lapas Kelas II B Singkawang, David Anderson Setiawan, di Singkawang, Minggu, mengatakan command center tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan dan data keamanan dalam satu ruang kendali yang dapat diakses secara real time oleh jajaran pimpinan.

“Fasilitas ini tidak hanya menampilkan kamera pengawas, tetapi juga dashboard patroli, grafik insiden, peta titik rawan, serta laporan digital lain yang diperlukan untuk mempercepat respons petugas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penggunaan platform terpadu ini memungkinkan pengolahan data secara lebih sistematis, sehingga pengambilan keputusan terkait keamanan dan pembinaan dapat dilakukan secara lebih terukur.

“Inovasi ini menjadi komitmen kami dalam menyelaraskan tata kelola pemasyarakatan dengan perkembangan teknologi. Sistem yang terhubung dalam satu pintu akan membantu meningkatkan akurasi informasi dan efektivitas pengawasan,” katanya.

Implementasi konsep smart prison di Lapas Singkawang, menurut dia, diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemasyarakatan.

Sebagai lapas pertama di Kalimantan Barat yang menerapkan sistem tersebut, David berharap inovasi ini dapat menjadi model percontohan bagi lapas dan rutan lain di wilayah itu.

“Transformasi digital ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalitas petugas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemasyarakatan,” ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda