Gubernur Kalbar terima langsung aspirasi demo mahasiswa

Indokalbar    Selasa, September 02, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar terima langsung aspirasi demo mahasiswa

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto turun langsung menemui dan menerima aspirasi mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin.

"Mahasiswa ini sudah seperti anak-anak saya sendiri. Menerima aspirasi mereka juga penting, terlebih untuk kemajuan Kalbar," kata Norsan di Pontianak, Senin.

Dalam kesempatan itu, Norsan berdialog dengan mahasiswa secara terbuka tanpa sekat maupun pengamanan berlebih. Ia menyebut kehadirannya bukan hanya sebagai kepala daerah, melainkan juga sebagai seorang ayah yang ingin mendengarkan suara anak-anaknya.

Ia memberikan apresiasi terhadap cara mahasiswa menyampaikan aspirasi yang dinilainya berlangsung tertib dan santun. Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, namun harus tetap dilakukan secara terukur.

"Saya ingin aksi demo dilakukan secara terukur, terkoordinir, dan tidak merugikan pihak lain. Semua permasalahan insya Allah bisa diselesaikan lewat musyawarah dan mufakat," tuturnya.

Norsan juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat pembangunan daerah.

"Mari kita sikapi situasi dan kondisi dengan arif dan bijaksana, serta tidak mudah terpancing berita hoaks. Semoga Kalimantan Barat, khususnya Indonesia, tetap aman, damai, tenteram, dan harmonis," kata Dia Norsan.

Aksi mahasiswa di depan DPRD Kalbar pada hari itu berjalan damai di bawah pengawasan aparat keamanan. Massa menyampaikan aspirasi mereka terkait sejumlah kebijakan nasional dan daerah, sementara jajaran pimpinan daerah menyatakan siap menampung masukan serta melanjutkannya melalui mekanisme yang berlaku.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Mendadak, Bupati Ajak Rapat Camat Sui Ambawang dan Camat Kuala Mandor B Serta Para Kades

Indokalbar    Selasa, September 02, 2025    Comment   

Mendadak, Bupati Ajak Rapat Camat Sui Ambawang dan Camat Kuala Mandor B Serta Para Kades

Bupati Kuburaya, Sujiwo ajak Camat Sungai Ambawang, Camat Kuala Mandor B, serta sejumlah kepala desa di wilayah tersebut rapat dadakan pada Selasa (2/9).

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya H. Sujiwo secara mendadak menggelar rapat bersama Camat Sungai Ambawang, Camat Kuala Mandor B, serta sejumlah kepala desa di wilayah tersebut pada Selasa (2/9). Rapat yang berlangsung di ruang kerja Bupati ini membahas keluhan masyarakat terkait maraknya kendaraan bertonase besar yang melintasi jalan desa dan permukiman warga.

Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan keprihatinannya terhadap dampak buruk lalu lintas kendaraan bermuatan berat, terutama terhadap infrastruktur jalan kabupaten yang baru saja diperbaiki.

“Ini bukan hanya tentang kenyamanan masyarakat, tapi juga soal keberlangsungan infrastruktur yang kita bangun dengan anggaran daerah. Jalan kabupaten yang baru diperbaiki akan cepat rusak jika terus-menerus dilalui kendaraan bermuatan berlebih. Ini harus kita antisipasi segera,” tegas Bupati.

Menurutnya, jalan desa dan kabupaten dibangun dengan spesifikasi tertentu yang tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan berat seperti truk pengangkut hasil tambang, kayu, atau sawit. 

Jika tidak ada pengaturan tegas, anggaran daerah akan terus terbebani untuk perbaikan jalan yang seharusnya bisa bertahan lebih lama.

Camat Sungai Ambawang, Jurin,SE dan Camat Kuala Mandor B, H. Muhamad diminta segera melakukan koordinasi dengan seluruh kepala desa untuk mendata titik-titik rawan serta perusahaan yang aktif melintas di jalur tersebut. 

Bupati juga menginstruksikan pembentukan tim gabungan untuk inspeksi lapangan dan menyusun rekomendasi teknis dan administratif.

Beberapa kepala desa yang hadir menyampaikan bahwa keluhan masyarakat terus meningkat, terutama soal keselamatan pengguna jalan dan debu yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan besar tersebut. Tidak sedikit warga yang merasa cemas karena kondisi jalan licin dan rusak parah, terutama saat musim hujan.

“Kalau tidak ada pengawasan, jalan ini bisa rusak lagi dalam waktu singkat, padahal baru saja diperbaiki,” kata Mat Ali Kepala Desa Kuala Mandor B.

Langkah awal yang diambil dari rapat tersebut adalah pembentukan tim pengawasan yang melibatkan kecamatan dan desa, serta rencana penertiban kendaraan bertonase besar yang tidak sesuai aturan.

Pemerintah daerah juga berencana memanggil pihak perusahaan untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama.

Masyarakat berharap, pemerintah daerah bertindak tegas dan tidak membiarkan kerusakan jalan terus terjadi akibat kendaraan bermuatan melebihi kapasitas. (Ms)

Kades Engkersik Imbau Warga dan Pelajar Tidak Mudah Terprovokasi Isu

Indokalbar    Selasa, September 02, 2025    Comment   

Kades Engkersik Imbau Warga dan Pelajar Tidak Mudah Terprovokasi Isu

Foto: Surat edaran pemerintah Desa Engkersik.

SEKADAU - Menyikapi situasi dan kondisi kurang kondusif terkait adanya aksi unjuk rasa diberbagai daerah, Kepala Desa Engkersik Sukardiyanto mengeluarkan imbauan nomor: 400.10.2/1384/2014/DE-2025 tanggal 2 September 2025 untuk disampaikan kepada warga dan khususnya para pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perkotaan untuk selalu mawas diri.

Kades juga berpesan untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar yang dinilai mengandung bawang yang bisa memupuskan harapan dan masa depan kaum muda.

Selain itu, selalu menghindari kelompok yang anarkis dan jangan mudah ikut-ikutan terhadap hal-hal yang tidak jelas tujuannya. 

Kades juga berpesan untuk mengutamakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum untuk kebaikan kita bersama.

"Jangan ikut-ikutan dengan aksi-aksi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Fokuslah menempuh pendidikan dan instruksi dari sekolah dan atau kampus masing-masing," ujar Kades.

Selain itu, kades juga menekankan terkait problematika yang ada tentunya sudah ada yang lebih memahami dan kita berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terwujud melalui wakil rakyat di parlemen.

"Selaku Kepala Desa Engkersik, saya berharap tidak ada warga kita yang terpengaruh dengan isu dan situasi yang berkembang saat ini demi keamanan dan kenyamanan kita bersama," harap Kades.

Bangun Ruang Komunikasi, Kajari Sekadau Gelar Ngopi Bersama Awak Media

Indokalbar    Senin, September 01, 2025    Comment   

Bangun Ruang Komunikasi, Kajari Sekadau Gelar Ngopi Bersama Awak Media

Foto: Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sekadau, Adyantana Meru Herlambang bersama sejumlah awak media dikabupaten sekadau 

SEKADAU - Bangun ruang komunikasi, Kejaksaan Negeri Sekadau gelar Ngopi Bersama awak media di aula kantor kejaksaan negeri Sekadau komplek pemerintahan kabupaten sekadau, Senin (1/9/2025).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sekadau, Adyantana Meru Herlambang, menyampaikan bahwa dengan Ngopi Bersama menjadi ruang komunikasi antara Kejaksaan dengan rekan-rekan media.

“Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana komunikasi antara Kejaksaan Negeri Sekadau dengan rekan-rekan media. Harapannya, sinergi dan kerja sama yang baik dapat terus terjalin dalam memberikan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat,” ujar Kajari Sekadau, Adyantana Meru Herlambang.

Acara yang berlangsung santai tersebut diisi dengan silaturahmi dan tukar pendapat antara awak media Sekadau dengan Kajari Sekadau. 

Melalui diskusi ini, diharapkan terbangun keterbukaan serta pemahaman bersama terkait peran media dan Kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 yang mengusung tema Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju. (MS)

PWI Kalbar Siap Dukung Kepemimpinan Akhmad Munir, Tegakkan Kode Etik dan Jurnalisme

Indokalbar    Senin, September 01, 2025    Comment   

PWI Kalbar Siap Dukung Kepemimpinan Akhmad Munir, Tegakkan Kode Etik dan Jurnalisme

Foto: Pengurus PWI Provinsi Kalimantan Barat 

JAKARTA - Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori menyambut positif hasil Kongres Persatuan PWI 2025 yang digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/08/2025).

Ia mengucapkan selamat atas terpilihnya Akhmad Munir sebagai Ketua PWI Pusat 2025 - 2030, beserta Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Atal S Depari.

Kundori menyebut, kongres yang mengusung tema “Bangkit Bersatu” ini menjadi momentum penting dalam sejarah PWI untuk membangun pers yang lebih kuat.

“Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus kuat dan bermartabat,” katanya.

Senafas dengan itu, ia berharap di bawah kepemimpinan Akhmad Munir, program-program pusat untuk daerah yang selama ini sudah berjalan dapat dilanjutkan, seperti peningkatan kompetensi yang dibutuhkan—sehingga pers dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, tidak melanggar etik.

“Nah, dengan dirupsi digitalisasi saat ini, kita tetap jangan melenceng dalam menjalankan kode etik dan menjalankan jurnalisme yang benar,” tambahnya.

Sebelumnya, kongres yang digelar dalam rangka pemilihan Ketua Umum PWI masa periode 2025 - 2030 tersebut diikuti oleh dua calon, Akhmad Munir dan Hendry Ch Bangun.

Akhmad Munir yang juga Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara itu terpilih setelah memperoleh 52 suara. Sementara calon ketua umum lainnya, Hendry Ch Bangun, memperoleh 35 suara.

Kundori turut mengucapkan terima Kasih kepada Ketum PWI Pusat hasil Kongres Bandung 2023 dan Hasil KLB 2024 atas program-program kerja yang dilakukan selama ini.

“Program-program yang memang dibutuhkan kami-kami di daerah, semoga bisa dilanjutkan dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan baru,” ujarnya.

*PWI Kalbar Solid Jalankan Amanah Organisasi*

Sementara itu, Arman Hairiadi, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Kalbar menyambut baik tekad Akhmad Munir yang ingin menjadikan organisasi pers ini semakin solid dan modern. Kemudian melindungi kebebasan pers serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan.

"Ini sejalan dengan tekad kami di Kalbar, PWI semakin solid, melindungi kebebasan pers dan meningkatkan profesionalisme. Termasuk meningkatkan kesejahteraan wartawan, khususnya PWI Kalbar," katanya.

Arman percaya, Akhmad Munir mampu menahkodai PWI dengan baik. PWI Kalbar siap mendukung kepemimpinannya demi kemajuan organisasi wartawan yang tertua dan terbesar di Indonesia ini.

"PWI Kalbar selalu mendukung Ketum hasil keputusan kongres PWI yang resmi dan sah," lugasnya.

Pada Kongres Persatuan PWI 2025, Arman menjadi salah satu peninjau. Dia menilai kongres berlangsung dengan baik dan lancar. Tidak heran, hasil kongres ini diterima seluruh peserta.

"Selamat kepada bapak Akhmad Munir yang terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat. PWI Kalbar siap berkolaborasi memajukan Persatuan Wartawan Indonesia," pungkas Arman. (**)

H. Abdullah Legislator Golkar Menyampaikan Fungsi Dewan Ada Tiga, Ini Jelasnya

Indokalbar    Minggu, Agustus 31, 2025    Comment   

H. Abdullah Legislator Golkar Menyampaikan Fungsi Dewan Ada Tiga, Ini Jelasnya

Foto: Legislator dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kapuas H. Abdullah S.E

KUALA KAPUAS - Legislator dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kapuas H. Abdullah S.E menjelaskan Fungsi Dewan ada tiga yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran adalah kewenangan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan fungsi pengawasan adalah mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan pelaksanaan perda serta APBD", kata Abdullah saat dihubungi via WhatsApp pribadi nya, Sabtu (30/8/2025).

Abdullah wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi Kecamatan Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung dan Dadahup ini mengatakan, Satu fungsi legislasi DPRD bertugas membuat peraturan daerah (Perda) bersama bupati, Fungsi ini juga diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. 

Dua fungsi anggaran Kewenangan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah. DPRD akan membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan APBD yang diajukan bupati. 

Tiga fungsi pengawasan Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah dibuat bersama pemerintah daerah. Mengontrol penggunaan anggaran daerah (APBD) untuk memastikan sesuai dengan yang disepakati dan tidak disalahgunakan. 

"Mengevaluasi kinerja kepala daerah dan perangkat daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya, Menerima dan menindaklanjuti laporan atau aspirasi masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah," tutup Abdullah.(Fajar)

Ketua DAD Kota Pontianak Serukan Perdamaian dan Kecaman Tindakan Anarkis

Indokalbar    Sabtu, Agustus 30, 2025    Comment   

Ketua DAD Kota Pontianak Serukan Perdamaian dan Kecaman Tindakan Anarkis

Foto: Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Yohanes Nenes, SH

PONTIANAK - Menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang belakangan ini memanas di Kota Pontianak, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Yohanes Nenes, SH, mengeluarkan imbauan tegas yang berisi seruan untuk menjaga persatuan serta menolak segala bentuk aksi kekerasan.

Dalam pernyataan resminya, Yohanes Nenes mengutuk keras tindakan anarkis yang terjadi beberapa hari terakhir dan dinilai telah merusak tatanan sosial serta mengganggu stabilitas keamanan di Kota Pontianak.

“Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata. Kami dari pengurus DAD Kota Pontianak mengutuk keras segala bentuk tindakan anarkis dan brutal yang merusak fasilitas umum serta mengganggu stabilitas keamanan masyarakat,” tegas Yohanes (30/8).

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah keharmonisan yang telah terjalin di Kota Pontianak. 

DAD Kota Pontianak juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah hukum yang diambil oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami mendukung langkah-langkah hukum dari pihak kepolisian serta pemerintah daerah demi menjaga Kota Pontianak tetap aman, damai, dan kondusif,” lanjutnya.

Yohanes juga menyerukan agar setiap penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, tertib, dan bermartabat, tanpa merusak fasilitas umum atau mengganggu ketenangan warga lainnya.

Di akhir pernyataannya, Ketua DAD Kota Pontianak menegaskan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga keamanan dan kedamaian bersama.

“Mari kita ingat, bahwa Kota Pontianak adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan segelintir pihak merusak persaudaraan dan persatuan yang telah lama kita jaga,” tutup Yohanes Nenes.

Pernyataan ini diharapkan dapat meredam ketegangan serta memperkuat semangat persaudaraan antar warga Kota Pontianak, khususnya dalam menjaga harmoni dan stabilitas daerah.

(Humas DAD kota)

Wamen Komdigi, Nezar Patria Membuka Kongres Persatuan PWI 2025

Indokalbar    Sabtu, Agustus 30, 2025    Comment   

Wamen Komdigi, Nezar Patria Membuka Kongres Persatuan PWI 2025

Foto: Pembukaan Kongres Persatuan PWI 2025 di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/8/2025).

JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, secara resmi membuka Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/8/2025). Kongres ini mengusung tema “Bangkit Bersatu".

Dalam sambutannya, Nezar Patria menyampaikan pentingnya momentum kongres tersebut sebagai ruang konsolidasi insan pers nasional.

“Ajang ini menjadi sarana silaturahmi, memperkuat pers nasional, serta mendiskusikan langkah dan visi ke depan. Siapapun yang terpilih sebagai ketua umum adalah kesepakatan kita bersama,” ujar Nezar.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum pada Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, juga menyampaikan apresiasinya. Ia berharap kongres ini mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa semangat kebersamaan.

“Selamat atas terselenggaranya Kongres Persatuan PWI 2025. Semoga terpilih ketua umum dan dewan kehormatan PWI Pusat yang dapat terus membangkitkan persatuan serta semangat kesatuan di lingkungan PWI, guna bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menegaskan, bahwa kongres kali ini menjadi ujian sekaligus momentum pemersatu PWI.

“Saya senang dengan adanya kongres persatuan ini. Ujian bagi PWI, layaknya Indonesia yang dirongrong turbulensi, namun tetap utuh, rukun, dan damai. Pers harus kuat menciptakan iklim informasi yang sehat dan bermanfaat,” katanya.

Komaruddin pun mengibaratkan, dinamika yang terjadi di tubuh PWI layaknya seperti di dalam rumah tangga. Ia berharap kongres ini menjadi solusi penting untuk PWI lebih solid ke depannya.

“Layaknya suami-istri yang bertengkar, boleh lah bertengkar, tapi rumahnya jangan dibakar. Cukuplah kemarin itu. Ke depan, mari kita satukan dan tingkatkan,” pesannya. (**)

Kundori dan Deska Jadi Peserta Penuh di Kongres Persatuan PWI 2025

Indokalbar    Sabtu, Agustus 30, 2025    Comment   

Kundori dan Deska Jadi Peserta Penuh di Kongres Persatuan PWI 2025

Foto: Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat, Kundori dan Sekretaris Deska Irnan Syafara bersama Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria di Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (30/08/2025).

JAKARTA – Kongres Persatuan PWI 2025 yang digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, pada Sabtu (30/08/2025), dihadiri oleh dua peserta penuh dari PWI Kalbar, yakni Kundori selaku Ketua dan Deska Irnan Syafara Adila Putra selaku Sekretaris.

Kongres Persatuan PWI 2025 ini digelar dalam rangka pemilihan Ketua Umum PWI masa periode 2025 - 2030, dengan diikuti dua calon, Akhmad Munir dan Hendry Ch Bangun.

Kundori menyebutkan, bahwa untuk PWI Kalbar sendiri memiliki hak satu suara yang akan diberikan langsung oleh Ketua PWI Kalbar. Dirinya berharap, siapapun yang terpilih nantinya, PWI Kalbar akan siap mendukung.

“Kami sangat berharap kongres berjalan dengan aman, damai—sejalan dengan tema kongres yakni “Bangkit Bersatu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kundori menegaskan komitmen PWI Kalbar untuk terus membesarkan organisasi serta menjaga soliditas ke depan. Ia juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan persoalan internal dengan cara yang bijak.

“Konflik di tubuh PWI tentu menjadi evaluasi kita bersama. Kalau ada permasalahan organisasi sebaiknya dapat diselesaikan dengan bijak secara internal,” tambahnya.

Ia pun berharap adanya dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) demi kemajuan daerah dan kemajuan organisasi PWI secara nasional. (**)

Kongres Persatuan PWI 2025 Dihadiri Lima Peninjau dari Kalbar

Indokalbar    Sabtu, Agustus 30, 2025    Comment   

Kongres Persatuan PWI 2025 Dihadiri Lima Peninjau dari Kalbar

Foto: Lima Peninjau asal PWI Kalbar dalam Kongres Persatuan PWI 2025 yang digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/8/2025)

JAKARTA – Kongres Persatuan PWI 2025 yang digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/8/2025), turut dihadiri lima peninjau dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat.

Kelima peninjau tersebut yakni Muhammad Al Jauhari Fatria (Bendahara), Arman Hairiadi (Wakil Ketua Bidang Organisasi), L Sahat Tinambunan (Wakil Ketua Bidang Kerja Sama), M Eliazer Partoguan (Wakil Bendahara), serta Fikri Akbar (Anggota) mewakili Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalbar, Gusti Yusri.

Selain peninjau, Kongres Persatuan PWI 2025 ini dihadiri dua peserta penuh, yakni Kundori selaku Ketua PWI Kalbar dan Deska Iran Syafara Adila Putra selaku Sekretaris PWI Kalbar.

Arman Hairiadi dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapan, agar kongres ini mampu memperkuat konsolidasi organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

“Kami berharap kongres ini menjadi langkah menjadikan PWI semakin solid ke depannya. Kami selaku peninjau ingin memastikan pemilihan ketua umum berjalan sesuai aturan PD/PRT dan mekanisme organisasi. Siapapun yang terpilih, PWI Kalbar akan mendukung penuh demi membawa dampak positif, khususnya bagi Kalbar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kesatuan organisasi agar tidak terjadi lagi dualisme kepengurusan, baik di pusat maupun daerah, yang dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan.

“PWI Kalbar siap membangun kemitraan dan mendorong kemajuan organisasi ke depan. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami untuk menghadiri kongres ini,” tambahnya.

Kongres Persatuan PWI 2025 ini diikuti oleh perwakilan anggota PWI dari seluruh daerah di Indonesia, dan menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menatap masa depan dengan lebih solid. (**)

Kalbar luncurkan program AKASIA percepat dokumen kependudukan

Indokalbar    Jumat, Agustus 29, 2025    Comment   

Kalbar luncurkan program AKASIA percepat dokumen kependudukan

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan Program Aksi Kolaborasi Akta Pencatatan Sipil Untuk Semua (AKASIA) 2025, sebagai langkah percepatan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat di seluruh wilayah tersebut.

"Pencatatan sipil bukan sekadar urusan administratif karena di balik selembar akta kelahiran, akta perkawinan, atau kartu identitas, ada pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang sebagai warga yang sah. Identitas inilah yang menjadi pintu masuk untuk mengakses pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial. Karena itu, pencatatan sipil adalah bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson," kata Harisson di Pontianak, Jumat.

Harisson menegaskan, komitmen pemerintah untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil.

Menurutnya, dokumen kependudukan bukan sekadar berkas administratif, melainkan simbol pengakuan negara terhadap keberadaan warganya.

Ia menjelaskan, program AKASIA dirancang sebagai gerakan bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal. Tujuannya adalah memastikan tidak ada satu pun warga Kalbar yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

"Data kependudukan yang valid sangat menentukan dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga kebijakan publik. Jika data tidak valid, maka pembangunan pun akan berjalan tidak tepat sasaran," tuturnya.

Harisson mencontohkan masih adanya kasus anak di pedalaman yang tidak dapat bersekolah karena belum memiliki akta kelahiran, atau lansia yang tidak bisa mengakses BPJS Kesehatan akibat belum memiliki KTP. Menurutnya, hal ini tidak boleh lagi terjadi dan menjadi alasan kuat percepatan kepemilikan dokumen melalui AKASIA.

"Inovasi ini menjadi solusi nyata agar masyarakat Kalbar, baik di kota maupun pelosok desa, dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Dokumen tersebut bukan hanya bukti identitas, tetapi juga kunci untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak, perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pindah Datang Penduduk Non Permanen, Mela Oktaviani, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Menurutnya, tantangan terbesar pencatatan sipil di Kalbar adalah keterbatasan akses masyarakat di wilayah terpencil dan tingginya mobilitas penduduk.

"Pencatatan sipil harus dirancang fleksibel, cepat, dan mampu menjangkau semua kelompok masyarakat. Program AKASIA adalah langkah maju untuk memastikan semua penduduk, termasuk yang berpindah tempat tinggal, tetap tercatat secara sah," kata dia.

Ia memastikan pihaknya siap bersinergi dengan Dukcapil provinsi maupun kabupaten/kota dalam pendataan, pemutakhiran data, serta fasilitasi administrasi kependudukan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pos Kamling Murai Sekadau Raih Juara I Lomba Satkamling Tingkat Polda Kalbar 2025

Indokalbar    Jumat, Agustus 29, 2025    Comment   

Pos Kamling Murai Sekadau Raih Juara I Lomba Satkamling Tingkat Polda Kalbar 2025

Foto: Penyerahan piagam penghargaan dan tropi dilakukan langsung oleh Dirbinmas Polda Kalbar, Kombespol Wirdenis Herman, kepada Pos Kamling Murai yang diwakili KBO Satbinmas Polres Sekadau, IPDA Firmansyah

SEKADAU - Pos Kamling Murai, RT 21/RW 07, Dusun Sungai Kapar Hulu, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, berhasil keluar sebagai juara pertama Lomba Satkamling Tingkat Polda Kalbar Tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti sinergi kuat antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

Penyerahan piagam penghargaan dan tropi dilakukan langsung oleh Dirbinmas Polda Kalbar, Kombespol Wirdenis Herman, kepada Pos Kamling Murai yang diwakili KBO Satbinmas Polres Sekadau, IPDA Firmansyah. Kegiatan ini bersamaan dengan Rapat Anev Capaian Indeks Community Polising (ICP) Triwulan III Tahun 2025 di Hotel Gajah Mada Pontianak, Kamis (28/8).

Selain Pos Kamling Murai, juara kedua diraih Pos Kamling RT 04/RW 01 Kelurahan Ladang, Sintang, sedangkan juara ketiga ditempati Pos Kamling Valestin, Pontianak Barat. Sementara itu, Pos Kamling Desa Nibung, Melawi, dan Dusun Istana, Sambas, masing-masing memperoleh harapan pertama dan kedua.

Diwawancarai pada Jumat (29/8), Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo melalui Kasat Binmas IPTU M. Suyatman menjelaskan bahwa perlombaan Satkamling ini dilaksanakan Polda Kalbar sejak 18 Juni hingga 18 Juli 2025.

“Alhamdulillah, Pos Kamling Murai yang menjadi binaan Satbinmas Polres Sekadau berhasil meraih juara I. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antara anggota Pos Kamling dan warga sekitar,” ujar IPTU Suyatman.

Menurut IPTU Suyatman penilaian lomba mengacu pada indikator SDM (kompetensi anggota Pos), sarana-prasarana, operasional kegiatan, dukungan masyarakat dan aspek Binsatkamling.

“Pos Kamling Murai unggul di semua aspek tersebut, mulai dari anggota yang terlatih, sarana lengkap, kegiatan rutin berjalan lancar, hingga dukungan penuh dari masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa, lomba Satkamling ini merupakan salah satu wujud implementasi fungsi Binmas Polri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi Pos Kamling lain di Kabupaten Sekadau untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga keamanan lingkungan semakin terjaga dan masyarakat merasa nyaman,” pungkasnya.

Pemprov Kalbar bentuk tim awasi penyaluran BBM subsidi

Indokalbar    Kamis, Agustus 28, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar bentuk tim awasi penyaluran BBM subsidi

Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) membentuk tim pengawasan penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan distribusi BBM tersebut tepat sasaran.

"Rapat ini kami laksanakan sebagai komitmen Pemprov Kalbar dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM bersubsidi melalui pembentukan tim pengendalian dan pengawasan. Salah satu sorotan utama adalah tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang dinilai menjadi pemicu penyalahgunaan," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalbar Harisson di Pontianak, Kamis.

Berdasarkan hasil identifikasi, lanjutnya, kelangkaan BBM di Kalbar seringkali dipicu oleh deviasi harga yang cukup tinggi, khususnya solar. Selisihnya mencapai sekitar Rp4.700 per liter atau 69,12 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6.800 per liter. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.

Ia menambahkan lemahnya pengawasan di lapangan juga memperburuk situasi, karena penyaluran BBM subsidi kerap tidak sesuai dengan volume dan konsumen sasaran.

"Permasalahan ini sebenarnya sudah berlangsung lama, karena adanya selisih harga yang besar selalu memicu mekanisme pasar yang tidak sehat," katanya.

Harisson menjelaskan sebelum rapat koordinasi tersebut, tim sudah menggelar tiga kali pertemuan pada 4, 11, dan 28 Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Hiswana Migas serta asosiasi transportasi darat seperti Organda, ALFI, dan PDTKB.

Dari hasil pembahasan, kata dia, salah satu masukan yang mengemuka adalah perlunya penunjukan SPBU khusus melayani kendaraan ekspedisi, sebagaimana pernah diberlakukan pada 2014. Dengan demikian kuota BBM subsidi bisa dialihkan ke SPBU yang memang ditetapkan untuk kebutuhan ekspedisi.

"Dengan dibentuknya tim ini pemerintah daerah berharap pengendalian dapat dilakukan lebih efektif, khususnya dalam penyaluran JBT (solar) kepada konsumen pengguna tertentu sesuai alokasi volume per daerah. Pengawasan juga akan diperkuat melalui surat rekomendasi dari perangkat daerah terkait dan penerapan Quick Response (QR) Code serta Kartu Kendali," kata Harisson.

Lebih lanjut hasil pengendalian dan pengawasan, kata dia, akan dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Gubernur Kalbar.

Ia juga meminta agar BPH Migas memberikan penjelasan lebih lanjut terkait strategi implementasi yang dapat dijalankan tim pengendalian di daerah.

"Peningkatan efektivitas pengendalian dan pengawasan BBM subsidi perlu segera dilakukan agar masyarakat benar-benar bisa menikmati haknya," tuturnya.

Pemprov Kalbar berharap langkah-langkah yang dilakukan melalui tim ini mampu memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, sekaligus menjawab keluhan masyarakat atas kelangkaan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Hari Jadi ke-77, Polwan Polres Sekadau Gelar Bakti Sosial

Indokalbar    Kamis, Agustus 28, 2025    Comment   

Hari Jadi ke-77, Polwan Polres Sekadau Gelar Bakti Sosial

Foto: Bakti Sosial Hari Jadi Polwan ke 77

SEKADAU - Memperingati Hari Jadi Polwan ke-77 yang jatuh pada 1 September 2025, Polwan Polres Sekadau menggelar bhakti sosial dengan membagikan pakaian layak pakai, Kamis (28/8).

Kasat Lantas Polres Sekadau IPTU Sudarsono, pengurus Bhayangkari Cabang Sekadau, serta sejumlah personel Satlantas turut mendampingi dalam kegiatan yang dipusatkan di Poslantas Polres Sekadau, Jalan Merdeka, pukul 08.00 WIB. Ratusan pakaian, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dibagikan secara gratis dan disambut antusias oleh warga.

Selain di Poslantas, bantuan juga disalurkan kepada korban kebakaran rumah kos di Jalan Amaliyah, Gang Amal, Dusun Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, sebagai bentuk empati atas musibah kebakaran yang terjadi pada Senin (18/8).

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo melalui Kasat Lantas IPTU Sudarsono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi implementasi tema HUT Polwan ke-77, “Polri Untuk Masyarakat.”

"Momentum HUT Polwan di Polres Sekadau, kami maknai dengan kegiatan sosial, seperti berbagi pakaian layak pakai dan penanaman pohon. Harapannya, kegiatan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian bersama," ujar IPTU Sudarsono.

Ia menambahkan, sehari sebelumnya Polwan Polres Sekadau juga melaksanakan penanaman pohon di Dusun Simpi, Desa Sungai Ayak 2, Kecamatan Belitang Hilir bersama Polsek Belitang dan Bhayangkari.

"Kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus menegaskan sisi humanis Polwan dalam pengabdian," pungkasnya.

DPRD Bengkayang Kalbar kawal usulan WPR ke Kementerian ESDM

Indokalbar    Rabu, Agustus 27, 2025    Comment   

DPRD Bengkayang Kalbar kawal usulan WPR ke Kementerian ESDM

Bengkayang - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Kalbar Esidorus, menegaskan pihaknya terus mengawal usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Bengkayang yang telah disampaikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut dia, penetapan WPR sangat penting sebagai solusi untuk mengatasi maraknya praktik penambangan tanpa izin (PETI) sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

“Usulan WPR dari Kabupaten Bengkayang sudah disampaikan melalui Dinas ESDM Kalbar ke kementerian, dan kami akan kawal di tingkat pusat agar segera ditetapkan,” kata Esidorus di Bengkayang, Rabu.

Ia menjelaskan, jika WPR sudah ditetapkan, maka izin pertambangan rakyat (IPR) bisa diterbitkan secara legal. Dengan adanya IPR, pemerintah daerah berhak memungut Iuran Pertambangan Rakyat (Iupera) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

“Kalau IPR sudah berjalan, pemda bisa memungut Iupera. Ini artinya sektor pertambangan rakyat bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Esidorus menilai, selama ini potensi sektor pertambangan di Bengkayang belum dioptimalkan dengan baik. Padahal, jika dikelola sesuai aturan, sektor ini dapat berkontribusi besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

“Seperti di daerah lain, sektor pertambangan bisa menopang PAD dengan signifikan. Dengan begitu, pemda tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” katanya.

Selain itu, ia menekankan bahwa penetapan WPR dan penerbitan IPR juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang, mengurangi konflik dengan aparat penegak hukum, sekaligus menekan kerusakan lingkungan akibat praktik PETI yang tidak terkendali.

“Kalau ini berjalan, masalah PETI bisa diatasi bertahap, masyarakat punya kepastian hukum untuk menambang, daerah mendapatkan PAD, dan lingkungan tetap dijaga. Jadi semua pihak diuntungkan,” ujar Esidorus.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pontianak jadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah KTI 2025

Indokalbar    Selasa, Agustus 26, 2025    Comment   

Pontianak jadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah KTI 2025

Pontianak - Kota Pontianak menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2025 yang berlangsung pada 29 Agustus–1 September 2025 yang mengusung mengusung tema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Kawasan Timur Indonesia.

"FESyar KTI 2025 menghadirkan beragam agenda mulai dari pameran UMKM dari 22 provinsi, seminar, gelar wicara, training of trainer, business matching, beauty fair, green space, kompetisi hingga tabligh akbar. Ribuan pengunjung ditargetkan hadir, termasuk pelaku UMKM, akademisi, penggiat ekonomi syariah, dan masyarakat umum," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar Doni Septadijaya dalam jumpa pers persiapan pelaksanaan kegiatan Fesyar KTI bersama sejumlah pihak pendukung di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (25/8).

Pada kesempatan itu, Doni mengatakan festival ini merupakan bagian dari Road to Indonesia Syariah Economic Festival (ISEF), ajang syariah terbesar dunia yang rutin digelar BI untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional.

"FESyar KTI bukan hanya perayaan tahunan, melainkan momentum mempercepat transformasi ekonomi syariah di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Kalbar. Potensi UMKM, produk halal, hingga dana sosial syariah menjadi penggerak penting," tuturnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah nasional tahun 2025 mencapai 43,42 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah baru 13,41 persen.

Sementara itu, lebih dari 95 persen unit usaha di Kalbar merupakan UMKM, mayoritas bergerak di bidang makanan-minuman, fesyen dan kriya.

Namun, tantangan masih ditemui berupa keterbatasan sertifikasi halal, akses pembiayaan syariah, dan penetrasi pasar.

Karena itu, BI bersama mitra strategis mendorong tiga pilar utama dalam FESyar KTI, yaitu penguatan ekosistem produk halal, penguatan keuangan syariah, serta literasi, inklusi dan halal lifestyle.

Rangkaian acara meliputi pameran produk halal, kompetisi chef halal, modest fashion, sharia fair, hingga forum business matching.

Selain itu, FESyar menghadirkan edukasi zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) serta literasi digital untuk generasi muda.

"Puncak kegiatan berupa tabligh akbar bersama Syekh Muhammad Jaber di Masjid Mujahidin Pontianak yang mengangkat tema wakaf produktif untuk kesejahteraan umat," katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson menyatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah besar sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

"Populasi Muslim bukan hanya angka, tapi kekuatan pasar yang luar biasa. Tren industri halal terus tumbuh, minat masyarakat terhadap produk syariah juga meningkat. Posisi Indonesia makin kuat menuju pusat ekonomi syariah dunia," katanya.

Ia menambahkan Pemprov Kalbar telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sejak Maret 2024 sebagai katalis pengembangan ekonomi syariah.

Komite yang dipimpin gubernur dan wakil gubernur itu beranggotakan unsur pemerintah, akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat.

Pengembangan ekonomi syariah juga telah diintegrasikan dalam RPJMD Kalbar 2025–2029 dengan fokus pada UMKM halal, modest fashion, keuangan sosial syariah, serta peningkatan literasi masyarakat tentang gaya hidup halal.

"Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalbar akan menggelar Seminar Nasional bertema ‘Muatan Ekonomi Syariah dalam Asta Cita Presiden dan RPJMD Kalbar 2025–2029’ pada 9 September mendatang. Seminar ini menjadi rangkaian pasca-FESyar KTI yang dilaksanakan KDEKS dengan dukungan penuh pemprov," kata Harisson.

Melalui kolaborasi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis, FESyar KTI 2025 diharapkan memperkuat ekosistem produk halal, memperluas akses keuangan syariah, serta meningkatkan literasi masyarakat.

"Dengan langkah berkelanjutan, Kalbar dapat tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Kawasan Timur Indonesia sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian Indonesia sebagai pusat halal dunia," kata Harisson.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA