Bengkayang - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmennya menghadirkan negara secara nyata di wilayah perbatasan, khususnya di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Kelompok Ahli BNPP RI Dr. Robert Simbolon di Bengkayang, Selasa (19/8) menekankan, bahwa pembangunan perbatasan tidak boleh berhenti pada penyediaan infrastruktur, melainkan juga menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan rasa kebangsaan.
“Wilayah perbatasan adalah beranda terdepan NKRI. Hilirisasi produk lokal, digitalisasi layanan lintas batas, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci membangun perbatasan yang maju dan sejahtera,” ujarnya.
Ia menegaskan, negara ingin memastikan masyarakat di kawasan perbatasan tidak merasa terpinggirkan, melainkan merasakan langsung manfaat pembangunan serta kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Terlebih katanya, masih dalam nuansa HUT ke-80 RI di wilayah perbatasan menjadi gambaran pentingnya kehadiran negara. Ia menekankan, peringatan HUT RI di perbatasan bukan sekadar seremoni, melainkan simbol nyata kehadiran negara di garis depan. Semangat kemerdekaan di tapal batas kemarin menjadi pengingat bahwa negara terus menjaga persatuan dan memperkuat pembangunan hingga ke beranda terdepan NKRI.
“Kita ingin masyarakat perbatasan selalu merasakan hadirnya negara, tidak hanya saat peringatan kemerdekaan, tetapi juga setiap hari dalam berbagai layanan dan pembangunan,”ujarnya.
Sementara itu secara terpisah, Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang Misdo Jerry Purba, menegaskan pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan (ICQS) Serikin di perbatasan Indonesia–Malaysia untuk mempermudah aktivitas pelintas.
"Fasilitas ini sangat strategis untuk memudahkan keluar-masuk pelintas, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dan pariwisata antara Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Bengkayang dan Sarawak Kuching, jadi kita dorong terus agar Malaysia segera membangun ICQS.
Dengan ICQS Serikin, akses masyarakat perbatasan ke fasilitas kesehatan, pusat ekonomi, dan bandara di Kuching akan jauh lebih cepat.
Misdo menegaskan, yang terpenting bukanlah besarnya bangunan, melainkan pemeriksaan di pos lintas dilakukan sesuai standar internasional dan mengakomodasi penggunaan paspor. Ia berharap pembangunan bisa dimulai paling lambat akhir tahun ini.
Oleh : Narwati/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
