Berita Indokalbar.com @media screen and (max-width:768px) { .banner{margin:65px auto 0 auto;} } -->

Kalbar

Hukum

Peristiwa

Ad Placement

Hukum

13 Januari 2026

Kalbar perkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja


Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menyoroti masih tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia yang pada 2024 mencapai 319.224 kasus, sebagai peringatan serius bagi dunia usaha dan pemerintah untuk memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

"Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada pekerja yang kehilangan kemampuan kerja, bahkan nyawa, serta keluarga yang kehilangan sumber penghidupan," kata Harisson saat pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2026 di Pontianak, Kalbar, Selasa.

Menurut Harisson, setiap kecelakaan kerja menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengelolaan K3, mulai dari proses kerja yang tidak aman, peralatan yang tidak layak, hingga pengawasan yang belum optimal.

"Satu kecelakaan saja sudah menjadi alarm keras bahwa masih ada budaya keselamatan yang belum benar-benar mengakar," tuturnya.

Ia menegaskan penguatan K3 harus menjadi prioritas nasional karena berdampak langsung terhadap perlindungan tenaga kerja, produktivitas perusahaan, dan daya saing bangsa.

Dengan jumlah pekerja Indonesia yang mencapai lebih dari 146 juta orang, risiko kecelakaan kerja dinilai semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis.

"K3 mempengaruhi keselamatan pekerja, moral, kepercayaan, hingga kinerja dan daya saing. Jika K3 lemah, maka semua aspek itu ikut melemah," kata Harisson.

Ia mendorong agar pengelolaan K3 tidak lagi dilakukan secara sektoral, tetapi dibangun sebagai sebuah ekosistem yang terintegrasi, profesional, dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Priyono mengatakan Bulan K3 Nasional yang berlangsung setiap 12 Januari hingga 12 Februari menjadi momentum untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja.

"Melalui Bulan K3, kami mendorong peningkatan kesadaran, kepatuhan terhadap norma K3, serta penerapan Sistem Manajemen K3 di seluruh sektor," kata dia.

Dengan penguatan K3, Pemprov Kalbar berharap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif bagi tenaga kerja di Kalimantan Barat dan Indonesia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

12 Januari 2026

Akses perbatasan Sanggau-Malaysia terputus akibat banjir


Pontianak - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sejak Sabtu (10/1/2026) kemarin sampai saat ini memicu banjir yang merendam ratusan rumah warga serta memutus akses transportasi di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

"Luapan air akibat intensitas hujan tinggi membuat beberapa kecamatan terdampak, antara lain Kecamatan Entikong, Sekayam, Noyan, dan Beduai. Kodim 1204/Sanggau bersama instansi terkait langsung menerjunkan personel untuk melakukan pemantauan dan membantu penanganan bencana di lapangan," kata Komandan Kodim 1204/Sanggau, Letkol Kav Slamet Purwanto, melalui rilisnya, Senin.

Berdasarkan laporan hingga Minggu (11/1/2026), pukul 08.30 WIB, Kecamatan Sekayam menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Banjir merendam Desa Pengadang, Desa Sotok, dan Desa Balai Karangan dengan ketinggian air bervariasi hingga mencapai dua meter di sejumlah titik.

Di Desa Pengadang, banjir menggenangi sekitar 45 hektare lahan dan berdampak terhadap 138 kepala keluarga. Di Desa Sotok, sebanyak 185 kepala keluarga terdampak, sementara di Desa Balai Karangan sedikitnya 471 rumah terendam sehingga aktivitas masyarakat lumpuh.

Selain permukiman, banjir juga menggenangi Jalan Lintas Malindo yang menghubungkan Sekayam–Entikong serta jalur Balai Karangan–Sekayam–Senaning. Ketinggian air di ruas jalan tersebut mencapai sekitar 115 sentimeter sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat maupun roda enam.

"Akses sementara hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dengan bantuan rakit dan perahu milik warga," katanya.

Sementara itu, kondisi di Kecamatan Entikong dilaporkan mulai berangsur membaik. Air sudah surut dan warga mulai membersihkan sisa lumpur di rumah masing-masing.

Di Kecamatan Beduai, banjir melanda Dusun Beringin dan Dusun Beduai, Desa Bereng Bekawat. Sebanyak 60 kepala keluarga terdampak dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter. Jalan Lintas Malindo Beduai–Sekayam juga masih tergenang setinggi 10 hingga 15 sentimeter dan memerlukan kewaspadaan pengguna jalan.

Kodim 1204/Sanggau bersama Satgas Pamtas Yon Arhanud 1/Kostrad, BPBD, Polri, dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan upaya penanganan di wilayah terdampak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan korban jiwa.

Dandim 1204/Sanggau menyatakan pihaknya siaga 24 jam untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan debit air, serta mengimbau masyarakat segera melapor apabila kondisi memburuk.

"Hingga Minggu siang kemarin, hujan masih mengguyur sebagian wilayah Sanggau dan genangan banjir di sejumlah titik belum menunjukkan tanda-tanda surut signifikan," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bupati Sintang Pimpin Apel Awal Tahun 2026 dan Silaturahmi Natal 2025

Foto: Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala Pimpin Apel Awal Tahun 2026 dan Silaturahmi Natal 2025


SINTANG - Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menjadi pembina apel awal tahun 2026 dan silaturahmi Natal 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Acara ini digelar di Halaman Kantor Bupati Sintang pada Senin, 12 Januari 2026.


Hadir pada apel tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yustinus J, Staf Ahli Bupati Sintang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kabag, Sekretaris, Camat, Kepala Bidang, dan staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.


Bupati Sintang dalam amanatnya menyampaikan bahwa pada akhir tahun 2025, di jajaran Pemkab Sintang sudah melakukan pergeseran. 


"Yang mendapat promosi, saya ucapkan selamat. Yang belum mendapat promosi, saya mohon maaf dan saya berharap tetap semangat. Yang promosi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh," ujar Bupati.


Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antar dinas. "Saya berharap kita selalu bisa bekerja sama, selalu komunikasi, baik di dalam urusan dinas masing-masing maupun antar dinas," tambah Bupati.


Bupati juga memastikan bahwa dirinya terbuka untuk berkomunikasi dengan siapa saja. "HP saya cuma satu, nomor saya cuma satu untuk berkomunikasi dengan siapapun. Mungkin ada informasi-informasi yang harus disampaikan, saya buka ruang seluas-luasnya untuk ber-WhatsApp dengan saya dalam rangka mencari solusi," ujar Bupati.


Usai pelaksanaan apel, Bupati Sintang menyerahkan sejumlah penghargaan kepada OPD yang memiliki nilai baik dan sejumlah pihak yang berprestasi. Acara diakhiri dengan bersalam-salaman. (Tim)


Kalbar jadikan RSUD Soedarso sebagai rumah sakit pendidikan utama


Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan RSUD dr. Soedarso Pontianak sebagai rumah sakit pendidikan utama dalam pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK Untan), sebagai upaya strategis memperkuat ketersediaan tenaga dokter spesialis di daerah.

"Pemprov Kalbar berkomitmen penuh mendukung pembukaan PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di FK Untan. RSUD dr. Soedarso kami tetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama dengan dukungan jejaring rumah sakit lain di Kalimantan Barat," kata Sekda Kalbar, Harisson di Pontianak, Senin.

Dia mengatakan penetapan RSUD dr. Soedarso sebagai rumah sakit pendidikan utama menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pendidikan dokter spesialis di Kalbar.

Ia juga menjelaskan, keberadaan rumah sakit pendidikan yang kuat menjadi kunci dalam menghasilkan dokter spesialis yang berkualitas sekaligus menjawab persoalan kekurangan tenaga medis di Kalbar. Dengan luas wilayah sekitar 1,1 kali Pulau Jawa, Kalbar menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan.

Menurut Harisson, kebutuhan dokter spesialis di Kalbar masih jauh dari ideal. Dari standar nasional 28 dokter spesialis per 100 ribu penduduk, Kalbar seharusnya memiliki sekitar 1.590 dokter spesialis, namun saat ini baru tersedia sekitar 548 orang.

"Khusus dokter anestesi, idealnya Kalbar membutuhkan 113 orang, tetapi saat ini baru ada 42 orang. Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan," tuturnya.

Ia mencontohkan di wilayah perbatasan seperti Kapuas Hulu, sejumlah rumah sakit sudah memiliki dokter bedah dan dokter penyakit dalam, tetapi belum memiliki dokter anestesi, sehingga pasien harus dirujuk ke daerah lain yang membutuhkan waktu lama.

"Dengan adanya RSUD dr. Soedarso sebagai rumah sakit pendidikan utama, kami berharap percepatan pendidikan dokter anestesi dapat dilakukan di daerah sendiri, sehingga kebutuhan layanan kesehatan masyarakat bisa lebih cepat terpenuhi," katanya.

Harisson juga menekankan pentingnya memprioritaskan putra daerah dalam pendidikan dokter spesialis guna menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di Kalbar.

"Dari sisi retensi, dokter putra daerah cenderung lebih bertahan lama. Karena itu kami berharap putra-putra daerah Kalbar dapat diprioritaskan dalam pendidikan ini," kata Harisson.

Sementara itu, Satgas Akselerasi PPDS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dr. Haryo Bismantara, MPH, menyatakan penetapan rumah sakit pendidikan dan pembukaan prodi PPDS di daerah sejalan dengan kebijakan nasional untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.

"Pembukaan prodi PPDS di daerah dan penguatan rumah sakit pendidikan seperti RSUD dr. Soedarso ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki distribusi dan retensi dokter spesialis," katanya.

Evaluasi lapangan tersebut dihadiri Rektor Universitas Tanjungpura, pimpinan RSUD jejaring pendidikan, Tim Asesor Evaluasi Usulan PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Baliho "Top Pelakor" di Sekadau Menuai Kontroversi

Foto: Baliho "Top Pelakor" di Sekadau Yang Menuai Kontroversi di Jalan Panglima Naga Sekadau Hilir, Senin (12/1/2026).


SEKADAU - Warga Kabupaten Sekadau dihebohkan dengan kemunculan sebuah baliho bernada sindiran yang terpasang di Jalan Panglima Naga, Kecamatan Sekadau Hilir, Kalimantan Barat. Baliho tersebut terlihat jelas di kawasan Pasar Baru Sekadau, pusat aktivitas masyarakat, pada Senin (12/1/2026).


Baliho berukuran besar itu menyedot perhatian publik karena memuat tulisan provokatif bertajuk "Top Pelakor Kabupaten Sekadau". Tak hanya itu, baliho tersebut juga menampilkan dua foto seorang perempuan dengan ilustrasi piala, serta kalimat bernada tudingan yang menyiratkan persoalan rumah tangga dan perselingkuhan.


Sejak pagi hari, keberadaan baliho tersebut langsung menjadi bahan perbincangan warga. Sejumlah pengguna jalan tampak memperlambat kendaraan untuk membaca isi baliho, bahkan tak sedikit yang berhenti sejenak dan mengabadikannya menggunakan telepon genggam. 


"Awalnya kaget, karena tulisannya cukup keras dan dipasang di tempat umum," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.


Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan baliho tersebut. Tidak terdapat identitas pemasang, logo, maupun keterangan resmi yang menjelaskan tujuan pemasangan baliho itu.


Salah satu tokoh masyarakat Sekadau, Wilbertus Willy, menanggapi bahwa yang penting adalah kebenarannya. 


"Apakah benar dia itu pelakor?" ujar mantan ketua DAD Kabupaten Sekadau. 


Ia juga menyarankan agar sebelum masalah ini semakin jauh, perlu ada peringatan dari orang tua, RT, tokoh agama, dan tokoh adat. 


"Jika tidak mempan, maka proses hukum menanti," tukasnya. (Red)


11 Januari 2026

Dinkes Kalbar intensifkan pencegahan penyebaran Superflu


Pontianak - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengintensifkan tenaga medis yang ada di provinsi itu untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah penyebaran kasus Superflu.

"Untuk Kalbar, hingga awal Januari 2026 belum terjadi peningkatan signifikan kasus Superflu di seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Namun kita sudah menginstruksikan tenaga medis untuk mewaspadai penyebarannya di tengah masyarakat, " kata Kepala Dinkes Kalbar Erna Julianti di Pontianak, Minggu.

Berdasarkan data yang terlapor melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) Kementerian Kesehatan yang terus dipantau oleh Dinkes Kalbar, kata dia, sampai saat ini belum terjadi peningkatan kasus influenza di provinsi itu.

Erna mengatakan laporan dari seluruh daerah menunjukkan situasi masih dalam kondisi terkendali. Meski demikian pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan.

"Berdasarkan data SKDR, hingga saat ini tidak terdapat peningkatan signifikan kasus influenza di kabupaten dan kota. Namun kami tetap meminta Dinas Kesehatan di daerah meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap kunjungan masyarakat ke puskesmas, klinik, dan rumah sakit," tuturnya.

Pihaknya  juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan guna menekan risiko penularan penyakit saluran pernapasan, antara lain menggunakan masker saat mengalami batuk atau pilek, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala, serta membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

"Hingga kini belum ada laporan kasus influenza yang mengarah pada kategori superflu di Kalimantan Barat," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, lanjut Erna, terus memantau perkembangan situasi kesehatan masyarakat dan memastikan kesiapsiagaan layanan kesehatan tetap optimal di seluruh daerah.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada tanpa panik, serta bersama-sama menjaga kesehatan agar kondisi tetap terkendali," kata Kepala Dinkes Kalbar Erna Julianti.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bawah Umur Di Sekadau Kembali Terungkap

Foto: Ilustrasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bawah Umur 


SEKADAU - Polres Sekadau melalui Satreskrim mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada penghujung 2025 dan terungkap di awal 2026. Seorang pria berinisial R.A. (28) kini telah diamankan dan menjalani proses hukum.


Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja penyelidikan intensif yang dilakukan jajarannya setelah menerima laporan dari pihak keluarga korban.


“Begitu laporan diterima, penyidik langsung bergerak melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan alat bukti. Hasilnya, identitas terduga pelaku berhasil kami pastikan,” ujar IPTU Zainal Abidin, Minggu (11/1).


Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Sekadau pada Selasa (30/12/2025). Korban yang masih di bawah umur sebelumnya diketahui berada di lingkungan keluarga dalam rangka perayaan Natal. Beberapa jam kemudian, korban ditemukan warga dalam kondisi tubuh dipenuhi lumpur tanah kuning.


Kasat Reskrim IPTU Zainal menjelaskan, laporan resmi masuk ke Polres Sekadau pada 4 Januari 2026. Dari hasil penyelidikan awal, polisi memeriksa sejumlah saksi yang terakhir bersama korban. Pendalaman kembali dilakukan hingga akhirnya mengarah pada satu orang terduga pelaku.


“Pada Kamis (8/1), tersangka berhasil diamankan. Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui perbuatannya. Kami juga telah menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini,” jelasnya.


Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (2) huruf b dan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, terkait dugaan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak.


Saat ini, tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga tengah melengkapi administrasi penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi ahli serta koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.


IPTU Zainal menegaskan, pihaknya berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan berorientasi pada perlindungan korban, khususnya anak-anak.


“Kami memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Perlindungan terhadap anak menjadi prioritas, dan setiap laporan masyarakat akan kami tindaklanjuti secara serius,” pungkasnya.


10 Januari 2026

Sekadau Hilir Waspada, Debit Air Sungai Sekadau Meningkat

Foto: Jajaran Polsek Sekadau Hilir bersama Koramil Sekadau Hilir melakukan pengecekan ketinggian air Sungai Sekadau di Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir


SEKADAU - Jajaran Polsek Sekadau Hilir bersama Koramil Sekadau Hilir melakukan pengecekan ketinggian air Sungai Sekadau di Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Sabtu (10/1/2026) pagi pukul 09.00 WIB.


Pengecekan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dampak banjir menyusul meningkatnya debit air Sungai Sekadau akibat banjir kiriman dari wilayah Sekadau Hulu. Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasi Humas AKP Triyono mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan ketinggian air mengalami kenaikan sekitar 30 hingga 40 sentimeter.


"Berdasarkan pengecekan di RT 19 Kampung Kemawan, Dusun Pangkin, debit air Sungai Sekadau hari ini meningkat. Sejumlah akses jalan lingkungan sudah terendam, namun air belum masuk ke rumah warga karena mayoritas bangunan masih berupa rumah panggung," jelas AKP Triyono.


Meski belum berdampak langsung ke permukiman, Polres Sekadau mengimbau warga yang bermukim di bantaran Sungai Sekadau agar tetap waspada mengingat potensi kenaikan debit air masih bisa terjadi sewaktu-waktu. 


"Masyarakat diminta terus memantau perkembangan air, mengamankan barang-barang berharga, serta menghindari aktivitas di sekitar sungai apabila debit air kembali naik. Jika terjadi kondisi darurat, segera laporkan ke aparat setempat," imbau AKP Triyono.


"Pengecekan dan pemantauan akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan situasi tetap aman dan mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat luapan Sungai Sekadau," pungkasnya.


Polres Sekadau Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pasca Banjir

Foto: Polres Sekadau Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pasca Banjir


SEKADAU - Polres Sekadau menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan pasca banjir di Kecamatan Nanga Taman, Jumat (9/1/2026). Rakor berlangsung di Kantor Kecamatan Nanga Taman dan melibatkan unsur lintas sektor.


Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasi Humas AKP Triyono mengatakan, rakor tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi dalam penanganan dampak bencana di wilayah terdampak. 


"Rakor ini menekankan pola jemput bola agar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat," kata AKP Triyono.


Dalam arahannya, Kabagops Polres Sekadau AKP Sugiyanto menekankan pentingnya pelayanan kesehatan maksimal bagi warga terdampak, termasuk pemeriksaan dan pemberian obat-obatan. Selain itu, personel gabungan diminta aktif melakukan patroli dan memberikan imbauan guna mencegah gangguan kamtibmas dan kehilangan barang milik warga.


Hasil diskusi rakor menyepakati sejumlah langkah, di antaranya patroli rutin setiap dua jam sekali untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta sinkronisasi data dan informasi agar pelaporan di lapangan tetap akurat. Selain pengamanan, personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait juga akan membantu warga dalam pembersihan rumah dan lingkungan sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana.


Ratusan Massa Datangi Mapolda Kalbar

Foto: Ratusan Massa Aliansi Umat Islam Bersatu Kalimantan Barat Datangi Mapolda Kalbar


PONTIANAK - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bersatu Kalimantan Barat bersama gabungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mendatangi Mapolda Kalbar pada Jumat, 9 Januari 2026.


Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan tuntutan terkait pembubaran Tarekat Al-Mu'min. Massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang tersebut mulai bergerak dari titik kumpul di Masjid Mujahidin pada pukul 14.15 WIB.


Setibanya di Mapolda Kalbar pukul 14.30 WIB, massa yang dipimpin oleh koordinator lapangan (Korlap), Afriansyah, langsung melakukan orasi di bawah pengawalan ketat Aparat Kepolisian. Setelah melakukan orasi, sebanyak 15 orang perwakilan massa diterima langsung oleh pihak Polda Kalbar untuk melakukan audiensi di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum).


Dalam audiensi tersebut, Aliansi Umat Islam Bersatu Kalbar yang didukung oleh LPM, SPM, IKBM, dan LKM menyampaikan dua poin tuntutan utama, yakni menuntut pembubaran Tarekat Al-Mu'min dan meminta pihak kepolisian untuk mengadili pimpinan Tarekat tersebut, Muhammad Efendi Sa'ad.


Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, memberikan apresiasi atas sikap kooperatif massa selama menyampaikan aspirasi. 


"Kami berterima kasih kepada rekan-rekan Aliansi yang telah menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan sesuai prosedur, sehingga suasana tetap kondusif," ujar Kombes Pol Bambang. Ia menegaskan bahwa Polda Kalbar bersikap terbuka terhadap seluruh aspirasi dan aduan yang disampaikan oleh Masyarakat. (**)


Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda