Berita Indokalbar.com

27 September 2024

Pj Gubernur Kalbar apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi

Pj Gubernur Kalbar apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi
Pj Gubernur Kalbar apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi. (ANTARA)
Pontianak - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memuji kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota yang berhasil menjaga inflasi Kalimantan Barat tetap terkendali.

"Pada bulan Agustus 2024, inflasi Kalbar tercatat sebesar 1,47% persen, melandai dari bulan sebelumnya yang berada di angka 1,58 persen. Angka ini masih dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen," kata Harisson di Pontianak, Kamis.

Pj Gubernur Kalbar mengatakan itu saat membuka kegiatan Capacity Building mengenai strategi pengendalian inflasi daerah Semester II Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar.

Harisson juga menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Mawar di Pontianak, di mana harga bawang yang terpantau sangat terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemprov Kalbar dalam mengendalikan harga berjalan dengan baik.

"Fakta bahwa harga bawang di Kalimantan Barat hampir sama dengan harga di Jawa adalah bukti keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga," katanya.

Dirinya menekankan pentingnya mempertahankan strategi 4K yang selama ini menjadi pilar utama pengendalian inflasi di Kalbar. Strategi ini meliputi Keterjangkauan harga, Ketersediaan bahan pokok, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif antar-stakeholder.

"Keberhasilan kita tidak lepas dari penerapan strategi 4K yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur juga memaparkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Kalbar yang menunjukkan bahwa pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,25 persen (month to month). Angka ini lebih besar dari rata-rata deflasi bulan Agustus dalam tiga tahun terakhir, yang hanya sebesar 0,10 persen (mtm).

Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seperti daging ayam ras, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah, serta kelompok transportasi akibat penurunan tarif angkutan udara. Namun, deflasi tertahan oleh inflasi di sektor penyediaan makanan dan minuman, seperti air kemasan dan kopi bubuk, yang tetap tinggi karena aktivitas masyarakat di warung kopi.

Harisson berharap melalui kegiatan Capacity Building ini, para pemangku kebijakan dapat memahami lebih baik penyebab inflasi di setiap daerah, sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

"Kegiatan ini penting untuk mengidentifikasi penyebab inflasi di masing-masing daerah agar kita bisa menangani dengan efektif," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabub Ketapang Mulai Ada Titik Terang

Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabub Ketapang Mulai Ada Titik Terang
Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabub Ketapang Mulai Ada Titik Terang. 
KETAPANG - Pelapor kasus pemalsuan surat lahan kebun sawit milik PT Prana Indah Gemilang (PT PIG) mendatangi Markas Kepolisian Ketapang pada Selasa kemarin. Pelapor itu menyebut, kasus ini dilaporkan oleh pihaknya dan pihak direktur PT PIG yakni Richard Christoforus Massa pada 15 Agustus 2024 dengan dugaan penyerobotan lahan. 

Suhaini (40), pelapor kasus itu mengatakan, maksud kedatanganya untuk menanyakan sekaligus menyerahkan keterangan dan bukti tambahan soal laporan yang sudah pihaknya buat pada 29 Agustus 2022 soal pemalsuan dokumen berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). 

"Laporan dulu tahun 2022, sekaligus memberikan keterangan dan bukti tambahan kepada penyidik biar proses hukumnya cepat selesai," katanya, Selasa (24/09/24) di Mako Polres Ketapang. 

Suhaini mengatakan, kasus lahan perusahaan ini diduga melibatkan banyak pihak, sehingga kemungkinan pihak kepolisian perlu memanggil oknum-oknum yang disangka terkait persoalan yang menghebohkan ini. 

Dia menegaskan, permintaan percepatab proses penyelidikan kasus ini tidak ada motif politik lantaran ada dugaan kemungkinan melibatkan salah satu kandidat Pilkada Ketapang sebagai pihak yang mungkin sebagai pembeli lahan milik perusahaan tersebut. 

"Berkali kali kami mendatangi Polres bahkan dengan jumlah orang yang banyak tujuan kami meminta kepastian pengusutan kasus ini saja. Bukan motif lain apalagi politik. Kasus ini sudah kami buat laporan pada tahun 2022 jauh sebelum masa politik. Jadi tidak benar kasus ini kasus politik, ini kasus hukum yang merugikan kami sebagai petani yang lahan hasil CPCL kami di kuasai orang lain," beber dia. 

Dari info yang Borneotribun himpun, polisi sudah memeriksa pihak-pihak yang kemungkinan terlibat pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dilaporkan oleh Suhaini dan laporan polisi oleh direktur PT Prana yakni LP penyerobotan lahan sebagaimana maksud pasal 385 KUHP. 

Info itu menjelaskan, ada 60 SKT yang diduga sudah dipalsukan oleh oknum berinisial Put diduga mantan karyawan perusahaan. Dari dia, ada nama-nama lain yang disangka terlibat diantaranya nama inisial IWI, kemudian inisial nama IK. 
Selain itu itu ada pula inisial nama UK yang berperan sebagai perantara jual beli lahan kepada J seorang cabub Ketapang. 

Penulis: Muzahidin

Bawaslu Pontianak awasi kedatangan 3.616 bilik suara Pilkada 2024

Bawaslu Pontianak awasi kedatangan 3.616 bilik suara Pilkada 2024
Bawaslu Pontianak awasi kedatangan 3.616 bilik suara Pilkada 2024. (ANTARA)
Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak mengawasi kedatangan sebanyak 3.616 bilik suara hingga didistribusikan ke gudang KPU Pontianak.

"Kami mengawasi secara melekat terhadap bilik suara yang baru datang dan telah tiba di gudang KPU, baik dari segi jumlah, tempat tujuan, hingga kualitas. Proses bongkar muat masih berlangsung dan kami pastikan logistik ini sesuai kebutuhan,"ujar Komisioner Bawaslu Pontianak, Isfinsyah di Pontianak, Kamis..

Sesuai penetapan daftar pemilih tetap (DPT), kata dia, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada di Kota Pontianak 2024 sebanyak 904 TPS, dengan setiap TPS membutuhkan empat bilik suara.

"Pengawasan dilakukan untuk memastikan jumlah tersebut benar-benar mencukupi pada hari pemungutan suara nanti," ujarnya.

Insfiansyah mengatakan selain bilik suara, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap logistik pilkada lainnya.

"Kemarin, kami sudah mengawasi kedatangan tinta dan kabel ties. Beberapa tinta mengalami kerusakan karena meluber selama perjalanan dan kami sudah minta KPU untuk segera menggantinya," kata dia.

Isfiansyah mengatakan Bawaslu Kota Pontianak juga telah memeriksa kondisi gudang penyimpanan. Gudang tersebut sebelumnya digunakan oleh KPU untuk pemilu lalu, dan sekarang digunakan kembali untuk Pilkada 2024.

“Kami cek kondisi gudang, memastikan dari segi keamanan dan sterilisasi tempat. Tersedia CCTV dan pengamanan yang baik, dengan akses keluar masuk satu arah yang diawasi ketat oleh pihak kepolisian dan sekuriti. Kondisi gudang sangat layak digunakan, dan aspek keamanan dijaga ketat demi kelancaran proses penyimpanan logistik pilkada," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Pontianak David Teguh menyebutkan bahwa sudah tiba 3.616 bilik suara menyusul logistik sebelumnya yang telah tiba yakni tinta dan kabel ties.

"Iya logistik yang sudah datang kita tempatkan di gudang di antaranya bilik suara, tinta dan kabel ties," jelas dia.

Terkait kertas suara, dengan telah ada penetapan nomor urut paslon pada Senin (23/9) lalu, selanjutnya proses desain dan cetak kertas suara sudah mulai akan dilakukan.

"Untuk kertas suara target awal Oktober 2024 sudah mulai dilakukan pencetakan. Kita asumsikan selesai satu bulan untuk semua," katanya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

26 September 2024

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024
Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024. (ANTARA)
Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pontianak, Kalimantan Barat, menggencarkan sosialisasi potensi kerawanan pascapenetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan masa kampanye Pilkada 2024 agar menjadi perhatian semua pihak.

"Potensi kerawanan pilkada dalam hal DPT dan masa kampanye ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Dari sisi Bawaslu tentu melibatkan pengawasan partisipatif agar semua berjalan sesuai aturan," ujar Komisioner Bawaslu Pontianak Erwin Irwan di Pontianak, Kamis.

Terkait DPT, menurut dia, menentukan setiap warga bisa atau tidak menyalurkan hak suaranya ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024. Pada dasarnya setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun sudah berhak menyalurkan suaranya, kecuali TNI dan Polri.

"Dengan DPT juga ini menjadi tolak ukur KPU dalam menyediakan logistik Pilkada 2024, sehingga ini harus terus dikawal, pastikan yang punya hak suara masuk yang tidak, tidak boleh," kata dia.

Untuk kerawanan soal DPT yang menjadi perhatian seperti ada pemilih ganda, orang yang meninggal dunia masih terdapat dalam DPT, anak di bawah umur masuk DPT dan yang punya hak suara justru tidak masuk DPT.

"Sebelum penetapan DPT, hal itu sudah kami sampaikan. Soal DPT terus dikawal dan kami minta juga masyarakat untuk cek dirinya masuk DPT atau tidak. Cek bisa secara daring," ujar dia.

Sementara soal kerawanan masa kampanye seperti ujaran kebencian, caci maki, hoaks, kampanye hitam dan bentuk lainnya, menurut dia, hal itu harus menjadi perhatian bersama untuk pasangan calon (paslon), tim, atau masyarakat supaya menghindari hal negatif tersebut agar Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan.

"Untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) juga penting untuk diperhatikan seperti dilarang di tempat fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan kawasan yang dilarang lainnya. Untuk jumlah dan lainnya kita koordinasikan dengan KPU," jelas dia.

Dia mengatakan netralitas ASN pada masa kampanye juga perlu menjadi perhatian. ASN dilarang untuk mengekspresikan dukungan pada publik, meskipun mempunyai hak suara pada pilkada, termasuk menggunakan fasilitas pemerintah untuk pasangan calon tertentu.

"Untuk yang melanggar dari ketentuan yang berlaku tentu ada saksi mulai dari berkaitan administrasi hingga pidana," ucap dia.

Dalam Pilkada Kota Pontianak 2024 terdapat 489.208 orang masuk DPT yang terdiri atas 239.089 orang pemilih laki-laki dan 250.119 orang pemilih perempuan.

Sedangkan untuk paslon yang berlaga pada Pilkada 2024, yakni pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan dengan nomor urut satu (1) dan pasangan Mulyadi-Harti Hartidjah dengan nomor urut dua (2).

Pewarta : Dedi/ANTARA

25 September 2024

KPU Pontianak mulai siapkan logistik Pilkada 2024

KPU Pontianak mulai siapkan logistik Pilkada 2024
KPU Pontianak mulai siapkan logistik Pilkada 2024. (ANTARA)
Pontianak - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pontianak, Kalimantan Barat David Teguh mengatakan untuk logistik Pilkada 2024 sebagian sudah diproduksi untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi lebih matang.

"Tentu yang sudah diproduksi atau disiapkan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak 2024 seperti tinta dan lainnya yang tidak berkaitan dengan pasangan calon (paslon)," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan dengan telah ada penetapan nomor urut paslon pada Senin (23/9) lalu, selanjutnya proses desain dan cetak kertas suara sudah mulai akan dilakukan.

"Untuk kertas suara target awal Oktober 2024 sudah mulai dilakukan pencetakan. Kita asumsikan selesai satu bulan untuk semua," jelas dia.

Terkait tahapan Pilkada 2024, pihaknya terus mengawal pelaksanaan proses kampanye yang mulai hari ini, 25 September hingga 23 November 2024 mendatang.

Pada masa kampanye, ia meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan dalam mengenal lebih dalam paslon wali kota dan wakil wali kota yang ikut kontestasi.

"Kami juga meminta paslon atau tim fokus menyampaikan program unggulan masing-masing untuk kemajuan Kota Pontianak kepada masyarakat atau pemilih. Sampaikan program sehingga itu bisa menjadi dasar penilaian masyarakat soal paslon mana yang cocok untuk dipilih menjadi pemimpin Kota Pontianak," ucap dia.

Dalam Pilkada Kota Pontianak 2024 diikuti dua paslon yakni petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan (nomor urut 1) dan Mulyadi-Harti Hartidjah (nomor urut 2).

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pontianak keluarkan surat edaran larang sediakan kantong plastik

Pontianak keluarkan surat edaran larang sediakan kantong plastik
Pontianak keluarkan surat edaran larang sediakan kantong plastik. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha, dalam rangka mengurangi sampah plastik.

"SE tersebut tengah dan terus disosialisasikan. SE sejalan Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik," ujar Wali Kota Pontianak, Ani Sofian di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan, untuk penerapan larangan kantong plastik sendiri mulai diberlakukan 1 Januari 2025. Sehingga saat ini sosialisasi kepada pelaku usaha terus digencarkan akan larangan tersebut.

"Larangan yang ada mengingat tingginya jumlah timbulkan sampah di Kota Pontianak. Hal itu dapat menimbulkan masalah jika tidak dilakukan pencegahan, pengurangan dan penanganan yang tepat,” jelas dia.

Ia menyebutkan, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Pontianak menghasilkan sampah sebesar 441,88 ton per hari pada 2023. Saat ini, pengurangan sampah di masyarakat baru mencapai 25,06 persen realisasi. Sehingga perlu dilakukan percepatan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut, Kota Pontianak memiliki target pengelolaan sampah pada 2025 yaitu sebesar 70 persen penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan 30 pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

“Maka perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, para pihak dan lain-lain untuk mempercepat terwujudnya misi dan target Kota Pontianak pada 2025,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak Syarif Usmulyono menyampaikan dalam rangka mencapai tujuan tersebut pihaknya akan meluncurkan Gerakan Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik yang direncanakan dilaksanakan pada 13 Oktober 2024.

Pada 2026, pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) juga harus diberhentikan dan diganti dengan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di 2030, yaitu tempat mengelola sampai pada pemrosesan akhir sampah, sehingga aman untuk dikembalikan ke media lingkungan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya target pengurangan sampah kantong plastik di Kota Pontianak dan mewujudkan Kota Pontianak sebagai kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan serta menciptakan masyarakat yang berwawasan lingkungan,” jelas dia.

Saat kampanye mulai, usaha ritel harus wajib memasang spanduk yang terdapat di link bit.ly/pontianakbebasplastik2024. Biaya pemasangan spanduk ditanggung dari masing-masing pelaku usaha. Ritel, pusat perbelanjaan, pelaku usaha dan sejenisnya diperbolehkan membuka stan dengan syarat tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai, menawarkan program seperti potongan harga jika membawa tas guna ulang, atau sejenisnya, yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha.

“Berkomitmen menjalankan Gerakan Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik dengan mulai 1 Januari 2025 setiap ritel, pusat perbelanjaan, pelaku usaha dan sejenisnya tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai,” jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Wabup Subandrio Menutup Turnamen HUT RI Di Sekadau Hilir

Foto: Wakil Bupati Sekadau, Subandrio menyerahkan Thropy kepada Tim Juara pada Piala HUT RI ke 79 di lapangan Ej Lantu.

SEKADAU - Turnamen Sepak Bola dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 79 di kabupaten sekadau resmi berakhir pada Selasa (24/9/2024) yang ditutup langsung oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio di lapangan EJ Lantu Sekadau Hilir.

Sebelumnya, Wakil Bupati Subandrio juga menyaksikan pertandingan partai final yang mempertemukan antara Sanherib FC dari Desa Peniti berhadapan dengan Mutiara Hitam FC asal Desa Engkersik yang dimenangkan oleh Sanherib FC dengan skor akhir 2:0, sekaligus menghantarkan Sanherib FC sebagai Juara 1 pada turnamen sepakbola HUT RI ke 79 tahun 2024.

Pada kesempatan tersebut, Ketua ASKAB PSSI yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Sekadau, M Ardiyansyah mengucapkan selamat kepada para finalis yang berhasil meraih gelar juara I, II, III dan IV, serta kepada tim tim yang telah ikut berpartisipasi dalam open turnamen ini yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Dian juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang telah mensupport pelaksanaan kegiatan olahraga di kabupaten sekadau.

Selain itu, Dian juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada TNI - POLRI serta pihak terkait yang telah membantu menjaga kondusifitas selama kegiatan hingga akhir.

"Terimakasih atas support semua pihak sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai hari ini," ucap Dian.

Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau, Subandrio dalam sambutannya menyampaikan Pemda Sekadau sangat mendukung sepenuhnya kegiatan turnamen yang ada di Kabupaten Sekadau.  

"Semoga dengan adanya kegiatan positif seperti ini dapat melahirkan bibit-bibit muda yang handal yang nantinya bisa mengharumkan nama kabupaten sekadau di even lebih bergengsi ditingkat provinsi bahkan nasional," harap Subandrio.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian hadiah dan pembinaan kepada pemenang berupa medali, Thropy dan dana pembinaan.

Juara 1 : Sanherib FC dari Desa Peniti.

Juara 2 : Mutiara Hitam dari Engkersik.

Juara 3 : PS Mungguk dari Desa Mungguk.

Juara 4 : Gefster FC dari Rawak, Kecamatan Sekadau Hulu.

Kegiatan juga dihadiri Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, Damdin 1204 Sanggau-Sekadau, Camat Camat Sekadau Hilir, Kadisporapar Bayu Dwi Harsono, Ketua KONI Sunardi, serta panitia pelaksana.



24 September 2024

FAJI Kubu Raya asah kemampuan atlet arung jeram di Kejurprov 2024

FAJI Kubu Raya asah kemampuan atlet arung jeram di Kejurprov 2024
FAJI Kubu Raya asah kemampuan atlet arung jeram di Kejurprov 2024. (ANTARA)
Pontianak - Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kabupaten Kubu Raya terus berupaya memperbaiki prestasi dan kemampuan atlet-atlet arung jeram mereka dalam menghadapi Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Arung Jeram Kalimantan Barat 2024 yang dilaksanakan di Kecamatan Nanga Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 25-30 September mendatang.

"Pada event Kompetisi Arung Jeram, Kejurprov Kalbar 2024 ini, kami mengirimkan 7 atlet dan tiga official. Kejuaraan ini akan digelar di Kecamatan Nanga Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, dan menjadi ajang penting bagi FAJI Kubu Raya untuk menunjukkan perkembangan atlet kami sejak terbentuk pada 2023," kata Ketua Harian FAJI Kubu Raya, Ibnu Abdillah saat melepas kontingen atlet FAJI Kubu Raya di Hotel Alimore Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Senin.

Ibnu menyampaikan,bahwa federasi ini dibentuk dengan tujuan mengembangkan olahraga arung jeram di wilayah Kubu Raya, meskipun usia organisasi yang masih muda dan dengan segala keterbatasan.

"Kami berkomitmen membina atlet-atlet muda berbakat dari nol, memperkenalkan teknik dasar arung jeram, serta membangun semangat berlatih dan kerjasama tim yang kuat," ujarnya.

Dengan tekad ini, FAJI Kubu Raya telah melakukan berbagai persiapan matang untuk menyambut Kejurprov Arung Jeram 2024.

Meskipun tim FAJI Kubu Raya tergolong baru dan dengan sumber daya dan pengalaman yang minim, namun pengurus FAJI Kubu Raya memiliki dorongan besar untuk terus meningkatkan kualitas dan strategi dalam bertanding.

Dia mengatakan, menghadapi Kejurprov Arung Jeram Kalbar 2024, FAJI Kubu Raya telah melakukan berbagai peningkatan dalam pelatihan dan persiapan atlet. Dengan keyakinan dan optimisme yang lebih kuat, tim ini menargetkan masuk tiga besar di kejuaraan tahun ini.

Target tersebut tidak hanya memotivasi para atlet, tetapi juga menjadi bukti bahwa FAJI Kubu Raya mampu bersaing dengan tim-tim arung jeram terbaik di Kalimantan Barat.

Ibnu Abdilah menambahkan, FAJI Kubu Raya terus mengajak masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mendukung perkembangan olahraga arung jeram di daerah mereka. Dengan dukungan yang memadai, mereka optimis dapat mencapai prestasi yang lebih baik dan memperkuat eksistensi arung jeram di Kabupaten Kubu Raya serta Kalimantan Barat.

"Kejuaraan Provinsi Arung Jeram 2024 menjadi momentum penting bagi FAJI Kubu Raya untuk semakin mengasah kemampuan atlet mereka dan membuktikan bahwa, meskipun baru, mereka bisa bersaing di tingkat provinsi," kata Abdi.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

DPK Kalbar musnahkan arsip retensi di atas 10 tahun

DPK Kalbar musnahkan arsip retensi di atas 10 tahun
DPK Kalbar musnahkan arsip retensi di atas 10 tahun. (ANTARA)
Pontianak - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan pemusnahan arsip retensi di atas 10 tahun.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPK untuk memastikan pengelolaan arsip yang lebih efisien dan sesuai dengan regulasi, sebagai upaya memperkuat tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

"Pemusnahan arsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan telah mendapat persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pemusnahan arsip yang kami laksanakan adalah bagian dari peningkatan tata kelola kearsipan, di mana arsip yang telah melewati masa retensi di atas 10 tahun dan tidak memiliki nilai kesejarahan harus dimusnahkan,” kata Kepala DPK Kalbar Sugeng, di Pontianak, Senin.

Dia menjelaskan, proses pemusnahan dilakukan berdasarkan Surat Rekomendasi ANRI Nomor B-KN.00.01/261/2024, yang diterbitkan pada 11 September 2024. Arsip yang dimusnahkan berupa 243 berkas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, meliputi dokumen pegawai yang telah menyelesaikan hak dan kewajiban mereka pada periode 1958 hingga 1985 serta 1989.

Sugeng menjelaskan pemusnahan arsip dilakukan dengan cara pencacahan setelah melalui proses panjang yang mencakup verifikasi dan penilaian oleh tim khusus.

“Kami melakukan seleksi ketat terhadap arsip-arsip yang diajukan untuk dimusnahkan. Setelah verifikasi oleh ANRI, arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna atau sejarah disetujui untuk dimusnahkan dan ini adalah bagian penting dari menjaga efisiensi dalam pengelolaan arsip pemerintah,” tuturnya.

Dia mengatakan proses pemusnahan arsip ini melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari pembentukan panitia penilai arsip, penyeleksian arsip, pembuatan daftar usulan pemusnahan, hingga surat pertimbangan yang harus disetujui oleh kepala OPD terkait. Arsip dengan masa retensi di atas 10 tahun membutuhkan persetujuan dari ANRI, sedangkan arsip di bawah 10 tahun hanya memerlukan persetujuan dari kepala daerah.

Acara pemusnahan diakhiri dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Inspektur Provinsi Kalbar, perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar, serta pencipta arsip dari BKD Provinsi Kalbar.

Sugeng menegaskan pemusnahan arsip ini bukan hanya sekadar prosedur rutin, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemprov Kalbar. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan arsip agar lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” katanya.

Pemusnahan arsip ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Pemprov Kalbar dalam mengoptimalkan tata kelola kearsipan yang lebih modern dan profesional, guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

23 September 2024

Breaking News: KPU Sekadau Melaksanakan Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Foto: Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.

SEKADAU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau melaksanakan pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2024 yang bertempat di halaman Penanjung Island Sekadau Hilir, Senin malam (23/9/2024).

Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2024 melakukan pengundian nomor urut peserta pilkada kabupaten Sekadau pada pilkada serentak tahun 2024.

1. Nomor urut 1 Pasangan Aron.,SH - Subandrio.,SH.,MH.


2. Nomor urut 2 Pasangan Martinus Sudarno.,SH - Muhammad.,S.Sos.,MH

Pasangan Aron.,S.H - Subandrio S.H.,MH diusung oleh Partai Demokrat, Nasdem, Gerindra, Golkar, Perindo, PPP, PKB, PKS dan PSI.

Sedangkan Pasangan Martinus Sudarno.,SH - Muhammad.,S.Sos.,MH diusung oleh Partai PDI Perjuangan, PAN, Hanura, PKN, Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Prima.





Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda