Berita Indokalbar.com

10 Agustus 2025

Pencuri Sawit Di PT BSL Tertangkap, Satu Masih Buron

Foto: Pelaku pencurian tandan sawit di PT BSL


SEKADAU - Unit Jatanras Satreskrim Polres Sekadau menangkap seorang pria berinisial K (25), warga Kabupaten Sanggau, terkait kasus pencurian dengan pemberatan buah kelapa sawit milik PT Bintang Sawit Lestari (BSL). Penangkapan dilakukan pada Sabtu (9/8/2025) siang.


Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin, menjelaskan bahwa pencurian terjadi pada Jumat (1/8) dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB, di areal loading Divisi I, Dusun Sungai Bala, Desa Tapang Perodah, Kecamatan Sekadau Hulu.


Dua petugas keamanan perusahaan, menemukan mobil Toyota Calya berwarna cokelat metalik terperosok di parit, pintu belakang terbuka, dan berisi puluhan tandan buah segar (TBS).


“Buah sawit juga ditemukan tercecer di jalan, diduga jatuh dari kendaraan tersebut. Saat akan diamankan, pelaku sudah melarikan diri meninggalkan mobil di lokasi,” ujar IPTU Zainal dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8).


Akibat kejadian tersebut, perusahaan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dan melaporkannya ke Polres Sekadau untuk proses hukum lebih lanjut.

Foto: Barang Bukti satu unit mobil Toyota Calya beserta tandan buah sawit.


Berdasarkan hasil penyelidikan, K ditangkap pada Sabtu (9/8) sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam pemeriksaan, ia mengaku melakukan pencurian bersama rekannya berinisial H, yang kini masih buron. Mobil yang digunakan adalah kendaraan sewaan dengan jok belakang yang telah dilepas untuk memuat hasil curian.


“Saat dikejar karyawan, kendaraan yang mereka gunakan menabrak tebing dan mengalami kerusakan parah. Kedua pelaku kemudian melarikan diri,” jelas IPTU Zainal.


Barang bukti yang disita antara lain 25 janjang TBS, satu unit mobil Toyota Calya, dan satu lembar nota timbang. K kini telah ditahan dan dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan.


“Saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk menemukan keberadaan H,” tandasnya.


Wabup Dodo Hadiri Acara Pernikahan Warga Anjir Serapat

Foto: Wakil Bupati Kapuas, Dodo SP foto bareng kedua mempelai.


KUALA KAPUAS - Wakil Bupati Kapuas, Dodo., SP menghadiri acara pernikahan warga Anjir Serapat KM 6 baik sebagai tamu undangan pernikahan mempelai. Kedatangan Wabup menyapa warga dan kedatangannya di sambut antusias oleh pihak mempelai dan masyarakat yang hadir di acara pernikahan tersebut, Minggu (10/8/2025).


Kehadiran Wabup dalam acara pernikahan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pasangan pengantin dan keluarganya menunjukkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah daerah.


“Pernikahan Adalah suatu ikatan atau janji yang sakral, ikatan bathin yang kuat, untuk itu harapan kita semoga ini pertama dan terakhir. Semoga nantinya bisa menjadi pasangan yang langgeng hingga akhir hayatnya,” ujar Dodo.


Dodo juga mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, khususnya keluarga pengantin mau pun tamu undangan yang hadir tersebut.


Pada acara pernikahan tersebut juga Wabup Dodo foto bareng sama pasangan mempelai dan bersama anggota keluarga mempelai. (Fajar)


09 Agustus 2025

Plt Kepala Dinas Pertanian Kapuas Tekankan Bahwa Ketahanan Pangan Daerah Bergantung Pada Kekuatan Para Petani

Foto: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Edi Dese


KUALA KAPUAS - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Edi Dese menekankan bahwa ketahanan pangan daerah bergantung sepenuhnya pada kekuatan para petani.


Diharapkannya juga untuk peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan usaha tani, lebih baik lagi kedepannya agar mempermudah mereka yang bertani maupun berkebun,rehabilitasi saluran sehingga Indeks Pertanaman bisa meningkat dan produksi padi akan meningkat. 


Petani tidak hanya memproduksi pangan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosialnya, Edi Dese menjelaskan saat dihubungi Media Kapuasnews via WhatsApp pribadinya, Sabtu (9/8/2025).


“Mereka para petani adalah garda depan yang menjaga kita dari ancaman krisis pangan,” katanya.


Dinas Pertanian, telah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat kapasitas petani, mulai dari penyediaan benih unggul, alat mesin pertanian, hingga pendampingan teknis.


Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi tanaman untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal. Menurutnya, pola tanam yang beragam akan lebih tahan menghadapi perubahan iklim.


Edi Dese berharap masyarakat makin menghargai peran petani, bukan hanya sebagai produsen pangan, tetapi juga sebagai pahlawan ketahanan pangan untuk kita semua.


“Tanpa mereka, meja makan kita akan kosong dan kita harus dukung mereka para petani,” tegasnya.


Dengan kerja sama yang baik diharapkan Kabupaten Kapuas dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan swasembada pangan di tingkat nasional. (Fajar)


Pemkab Bengkayang Kalbar perkuat layanan publik ramah anak


Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menegaskan komitmen memperkuat pelayanan publik ramah anak setelah meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2025 kategori Pratama.

Penghargaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 85 Tahun 2025.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan dasar bagi anak, mulai dari perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan infrastruktur ramah anak.

"Penghargaan ini bukan hanya apresiasi, tapi juga pengingat bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik yang berpihak pada anak," ujarnya di Bengkayang, Sabtu.

Pemkab Bengkayang telah mengimplementasikan berbagai program sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik di bidang perlindungan anak, antara lain penyediaan enam sekolah ramah anak, 22 rumah ibadah ramah anak, tiga zona rute aman ke sekolah, serta dua puskesmas ramah anak di Sungai Duri dan Samalantan.

Dari sisi regulasi, daerah ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, membentuk Gugus Tugas KLA, dan menetapkan Rencana Aksi Daerah 2023–2026.

Bupati menyebut cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Bengkayang telah mencapai 79,24 persen, dan pemerintah terus mendorong peningkatan melalui pelayanan administrasi kependudukan yang mudah diakses.

Selain itu, tersedia Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) serta 15 kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif memberikan edukasi dan pendampingan.

"Target kami ke depan adalah peningkatan peringkat KLA dengan memperluas akses dan kualitas layanan publik, termasuk menekan kasus kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini," kata Sebastianus.

Oleh : Narwati/ANTARA

Personel Lantas Polsek Pontianak Timur dan Utara Amankan TKP Tumpahan Minyak di Jembatan Landak


Pontianak, Kalbar – Guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat tumpahan minyak solar, personel Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur bersama personel Lantas Polsek Pontianak Utara bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian di atas Jembatan Landak, Sabtu (9/8).

Tumpahan minyak solar yang tercecer di badan jalan mengakibatkan kondisi permukaan jalan menjadi licin dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua. Beberapa pengendara dilaporkan sempat tergelincir akibat kondisi tersebut.

Kapolsek Pontianak Timur AKP Hery Purnomo, S.E., M.A.P. mengatakan bahwa langkah cepat dilakukan guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak.

“Setelah mendapat informasi dari masyarakat, kami langsung menerjunkan personel untuk mengamankan lokasi dan melakukan pengaturan arus lalu lintas, sekaligus memberikan peringatan kepada pengendara agar berhati-hati melintasi area tersebut,” ujar AKP Hery Purnomo.

Upaya pembersihan tumpahan minyak juga dilakukan dengan melibatkan pihak terkait guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas kembali normal.

Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengendara roda dua, untuk selalu berhati-hati saat berkendara dan segera melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan kondisi jalan yang membahayakan.

08 Agustus 2025

Kapolri dan Menteri LH tanam mangrove di Mempawah


Pontianak - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq melakukan penanaman mangrove di kawasan pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat sebagai agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir.

"Ribuan bibit mangrove ditanam di lahan seluas 8 hektare, dengan melibatkan TNI-Polri, pemerintah daerah, pelajar, serta masyarakat sekitar. Penanaman mangrove ini sebagai mitigasi perubahan iklim, pencegahan abrasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq di Mempawah, Jumat.

Ia menekankan pentingnya ekosistem mangrove sebagai benteng alami pesisir yang mampu menyerap emisi karbon, menjaga keanekaragaman hayati, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal.

"Dengan pelibatan masyarakat dan semua pihak, kita bisa menjaga dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan," tuturnya.

Program penanaman mangrove ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Mangrove yang dicanangkan pemerintah, dengan target luas penanaman mencapai 600 ribu hektare secara nasional.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan keterlibatan Polri dalam program rehabilitasi mangrove merupakan bentuk dukungan institusional terhadap kebijakan pemerintah di sektor lingkungan hidup.

"Polri berkomitmen mendukung program pemerintah, termasuk upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman mangrove tidak hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim," kata Listyo Sigit.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa penanaman mangrove di Mempawah merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar dalam menjaga kelestarian alam.

"Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang panjang dan rentan terhadap abrasi. Kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat pesisir," katanya.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno menyatakan bahwa kegiatan tersebut mencerminkan sinergi positif antara institusi kepolisian dan kementerian teknis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

"Tugas kepolisian tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif dalam program strategis pemerintah, termasuk pelestarian lingkungan hidup," kata Bayu.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar tuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih


Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menuntaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program strategis nasional yang diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kalimantan Barat terdiri dari 2.046 desa dan 99 kelurahan di 14 kabupaten/kota, sukses membentuk 2.143 koperasi dari total 2.145 desa dan kelurahan. Ini capaian 100 persen pembentukan koperasi berbadan hukum, Empat desa di Ketapang bergabung dalam satu koperasi," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Pontianak, Kamis.

Dia menjelaskan, program ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui penguatan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, sehingga Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian desa, khususnya di sektor ketahanan pangan dan distribusi bahan pokok.

"Dengan koperasi Merah Putih, kita harapkan terbentuk lumbung pangan modern di tingkat desa yang mampu memutus mata rantai distribusi dan menurunkan biaya logistik," tuturnya.

Norsan mengakui pada awalnya masih banyak kepala desa dan lurah yang khawatir terlibat dalam pengelolaan koperasi karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman.

Namun, ia memastikan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan minimal dua pendamping di setiap koperasi, yakni pendamping manajemen koperasi dan keuangan.

"Tidak perlu takut. Setiap koperasi akan didampingi oleh tenaga profesional yang siap membimbing pengelolaan secara akuntabel dan modern," kata dia.

Gubernur juga menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih akan bersinergi dengan berbagai program lainnya seperti ketahanan pangan, mini bulk gas, apotik desa, dan simpan pinjam. Menurutnya, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi alat strategis dalam pembangunan masyarakat desa.

"Program ini harus menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi masyarakat desa. Dengan koperasi, kita bangun ekonomi dari bawah," katanya.

Ia juga mengajak seluruh kepala desa/lurah di Kalbar untuk mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo, termasuk melalui program Astacita—delapan cita-cita pembangunan nasional.

"Kami ditugaskan untuk menyukseskan koperasi Merah Putih di seluruh Kalimantan Barat. Koperasi ini nantinya bisa memfasilitasi pembangunan gudang penyimpanan seperti Bulog, termasuk untuk hasil pertanian dan perikanan," kata dia.

Yuliansyah juga menyebut koperasi bisa menjadi jembatan ekonomi lokal, misalnya dengan membangun cold storage (kasturit) bagi nelayan atau petani lokal agar produk mereka bisa disimpan dengan baik sebelum dipasarkan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

07 Agustus 2025

Polda Kalbar tindak 40 kasus PETI dan 20 kasus BBM subsidi


Pontianak - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyampaikan hasil pengungkapan kasus sepanjang periode 1 Januari hingga 6 Agustus 2025 dengan pengungkapan 40 kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan 20 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak serta LPG subsidi.

"Penindakan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya menyelamatkan kelestarian lingkungan dan menjaga hak masyarakat atas BBM subsidi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi Burhanudin didampingi Kasubdit Tipidter Kompol Yoan Febriawan dan Kasubbid Penmas AKBP Prinanto di Pontianak, Kamis.

Burhanudin mengatakan pengungkapan kasus tersebut sebagai bukti pihaknya terus memperkuat komitmen dalam memberantas kejahatan pertambangan ilegal dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan negara serta membahayakan lingkungan.

"Kekayaan alam Kalimantan Barat seperti emas, logam, hingga energi di bawah tanah harus dimanfaatkan secara legal dan berkelanjutan, bukan dirusak oleh aktivitas penambangan liar dan penyalahgunaan BBM bersubsidi," tuturnya.

Dalam penyampaiannya, Burhanudin menjelaskan terdapat 40 kasus PETI yang diungkap dengan 65 orang tersangka diamankan dari 26 titik lokasi, mencakup kawasan hutan, sungai, daratan, tempat penampungan, serta pengolahan emas.

"Sebanyak 65 orang tersangka telah diamankan, terdiri atas pekerja tambang, pengangkut, penampung, pengolah hingga pemodal. Dari operasi ini, aparat berhasil menyita 33,71 kilogram emas dalam berbagai bentuk (olahan awal, akhir, lempengan, dan batangan), 25 unit mesin tambang (diesel dan pompa air),
Uang tunai senilai Rp90.230.000, 2.976 ringgit Malaysia, 15.370 baht Thailand, 16.000 TWD Taiwan dan 562.000 dolar Singapura," kata dia.

Modus operandi yang digunakan mulai dari metode tradisional hingga penggunaan alat berat. Emas hasil tambang biasanya dikirim ke pengepul dan didistribusikan ke pengolah di Pontianak maupun kota-kota lainnya di Indonesia.

Sementara itu, Polda Kalbar juga menangani 20 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi dengan 18 orang tersangka.

Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 14.070 liter pertalite, 14.875 liter solar subsidi, 76 tabung LPG (75 tabung 3 kg dan satu tabung 12 kg), 12 unit kendaraan (dump truck, pikap, minibus) dan dua unit perahu sampan.

"Pelaku umumnya menggunakan kendaraan pribadi hingga truk tertutup untuk mengangkut BBM bersubsidi, yang kemudian dijual ke sektor industri, pertambangan, hingga usaha besar lainnya yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi," kata dia.

Dia menegaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga para pemodal dan perusahaan yang selama ini luput dari penegakan hukum.

"Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan lingkungan dan ekonomi ilegal di Kalbar. Kami akan menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah tanpa pandang bulu," tuturnya.

Selain penegakan hukum, Polda Kalbar juga melakukan pendekatan kolaboratif melalui rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memahami faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong praktik PETI dan migas ilegal, penelitian akademik dalam merumuskan kebijakan pengelolaan tambang rakyat dan pembukaan lahan yang ramah lingkungan serta mensejahterakan masyarakat.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk proaktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, serta melaporkan indikasi pelanggaran hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kerja sama aparat dengan masyarakat, karena kita semua punya tanggung jawab menjaga Kalbar agar tetap lestari dan berkeadilan," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kemenko Infrastruktur dukung program swasembada pangan di Sambas


Pontianak - Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya siap mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.

"Kami memberikan dukungan konkret untuk menyukseskan program swasembada pangan ini. Salah satunya dengan menyerap langsung aspirasi petani di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat," kata Herzaki saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sambas bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I), M. Tahid, Kamis.

Dia mengatakan dalam kunjungan kerjanya tersebut dia melihat langsung kebutuhan dan potensi pertanian di Sambas sekaligus menyerap aspirasi masyarakat petani yang nantinya akan disampaikan langsung kepada Menko AHY dan Menteri PUPR Dody Hanggodo.

"Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada ketahanan dan swasembada pangan, makanya kita turun ke lapangan agar mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat petani," tuturnya.

Herzaky mengatakan, perbaikan infrastruktur irigasi akan menjadi prioritas karena menjadi kunci peningkatan produktivitas pertanian dan perluasan masa tanam. Ia berharap, nantinya petani bisa menanam dua hingga tiga kali dalam setahun.

"Saluran irigasi yang memadai akan meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani. Tapi saya juga titip, kalau sudah dibangun, mari kita jaga bersama," katanya.

Di Desa Mekar Jaya, terdapat lahan pertanian seluas 48 hektare dengan enam kelompok tani aktif. Kepala Gapoktan Tunas Muda, Junaidi, mengatakan bahwa selama ini mereka hanya bisa mengandalkan hujan, karena saluran irigasi yang ada tidak berfungsi optimal, terutama di musim kemarau.

"Dulu hanya bisa panen sekali, sekarang dua kali. Tapi kalau irigasinya bagus dan ada pompa air, kami yakin bisa lebih dari itu," kata dia.

Kepala Desa Mekar Jaya, Ajim, menambahkan bahwa perbaikan irigasi juga akan memberi manfaat bagi kebun rakyat, seperti jeruk dan cabai, yang berada di sekitar areal persawahan.

Kunjungan kerja juga dilakukan ke Desa Teluk Pandan, Kecamatan Galing. Kepala desa setempat, Junaidi, mengungkapkan, terdapat lahan pertanian lebih dari 100 hektare di wilayahnya, namun belum didukung saluran irigasi sekunder yang baik, meskipun daerah tersebut dikelilingi sungai.

"Kalau rehabilitasi saluran irigasi bisa dilakukan, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga motivasi warga untuk membuka lahan baru," kata Herzaki.

Camat Galing, Suriawan, mencatat luas lahan pertanian di kecamatan tersebut mencapai 2.400 hektare dengan total produksi padi sekitar 7.711 ton per tahun. Dengan kebutuhan konsumsi beras 105 kg per kapita, wilayah ini dinyatakan masih surplus.

Sementara itu, Kepala BWSK I, M. Tahid, menegaskan pihaknya telah memetakan kebutuhan infrastruktur irigasi di wilayah Kalimantan Barat, termasuk Sambas, untuk mendukung penuh program swasembada pangan nasional.

"Masih banyak saluran irigasi yang perlu dibangun atau direhabilitasi agar pembangunan tepat sasaran. Harapannya, produktivitas petani meningkat, dan mereka lebih sejahtera," katanya.

Selain Desa Mekar Jaya dan Teluk Pandan, Herzaky juga telah mengunjungi Desa Penakalan (Kecamatan Sejangkung), Desa Tri Kembang (Kecamatan Galing), dan Desa Lumbang (Kecamatan Sambas). Dalam kunjungan tersebut, ia turut didampingi anggota DPRD Kabupaten Sambas Elfan Salambia, sejumlah kepala desa, dan tokoh masyarakat setempat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kebakaran Hanguskan Rumah di Sungai Ringin, Polsek Sekadau Hilir Imbau Warga Waspadai Konsleting Listrik


SEKADAU, Kalbar - Kebakaran melanda satu unit rumah milik warga di Entomas, Dusun Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada Kamis (7/8/2025) sekitar pukul 01.00 WIB.

Kapolsek Sekadau Hilir, AKP Burhan Nuddin, menyampaikan bahwa rumah tersebut milik Anita (36), seorang ibu rumah tangga. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena anak korban yang biasanya menempati rumah sedang menginap di rumah keluarga. Diketahui rumah tersebut sudah tidak dihuni selama sekitar lima hari.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh saksi bernama Saii (70), warga sekitar, yang terbangun akibat padamnya aliran listrik dan suara anjing menggonggong tidak seperti biasanya. Saat keluar rumah, saksi melihat api telah membakar bagian depan rumah korban, lalu segera menghubungi petugas pemadam kebakaran.

“Petugas Damkar Kabupaten Sekadau bersama warga berhasil memadamkan api sekitar satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp60 juta,” ujar AKP Burhan.

Polsek Sekadau Hilir bersama Unit Inafis Satreskrim Polres Sekadau telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memasang garis polisi, serta berkoordinasi dengan pihak Damkar dan PLN. Dugaan sementara, penyebab kebakaran berasal dari korsleting arus listrik.

Menanggapi kejadian ini, AKP Burhan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya yang disebabkan instalasi listrik yang tidak layak.

“Kami mengingatkan warga untuk secara rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan, hindari sambungan listrik bertumpuk, dan pastikan rumah dalam keadaan aman saat ditinggal,” imbaunya.

AKP Burhan juga menambahkan bahwa masyarakat berperan penting dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk dengan melaporkan situasi darurat atau mencurigakan kepada pihak kepolisian.

Sumber: Humas Polres Sekadau

Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda