BMKG lakukan modifikasi cuaca untuk atasi Karhutla di Kalbar

Indokalbar    Sabtu, Agustus 02, 2025    Comment   

BMKG lakukan modifikasi cuaca untuk atasi Karhutla di Kalbar

BMKG lakukan modifikasi cuaca untuk atasi Karhutla di Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kami menerapkan sistem prediksi berlapis sejak enam bulan sebelum musim kemarau untuk mengantisipasi potensi karhutla di wilayah rawan," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Pontianak, Sabtu.

Prediksi secara berlapis mulai dilaksanakan enam bulan sebelumnya, lalu diperbarui setiap bulan, hingga prediksi tujuh harian dan sepuluh harian. "Dengan demikian, kami dapat mengetahui secara pasti wilayah mana saja yang berpotensi mengalami kebakaran," katanya.

Dwikorita mengatakan berdasarkan prediksi terbaru, wilayah Kalimantan Barat saat ini berada dalam puncak potensi kebakaran. "Hari ini hampir seluruh wilayah berstatus merah. Karena itu, kami berkoordinasi sedini mungkin dengan Kepala BNPB dan Menteri LHK untuk menyiapkan strategi modifikasi cuaca," tuturnya.

Modifikasi cuaca hanya dapat dilakukan jika terdapat awan-awan hujan yang cukup di langit. Untuk itu, BMKG juga terus memantau pertumbuhan awan hujan secara intensif.

"Jika awan hujan tidak tumbuh, modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan. Dalam kondisi demikian, BNPB dan KLHK melakukan pendekatan lain untuk menanggulangi karhutla," katanya.

Ia menambahkan dalam beberapa hari terakhir pihaknya berhasil melaksanakan operasi modifikasi cuaca secara intensif hingga malam hari berkat kondisi awan hujan yang cukup mendukung.

"Alhamdulillah, hujan turun dan membantu menekan titik api. Namun, puncak potensi karhutla masih akan meningkat lagi pada 7 hingga 8 Agustus mendatang. Untuk itu, segala persiapan tengah kami lakukan," kata Dwikorita.

Sementara itu, koordinasi antara BMKG, BNPB dan KLHK dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan karhutla, yang dalam beberapa pekan terakhir kembali melanda sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat, termasuk Ketapang, Sanggau, dan Kubu Raya.

"Pemerintah daerah dan masyarakat juga diimbau untuk terus waspada dan tidak melakukan pembakaran terbuka di lahan pertanian, serta aktif melaporkan potensi kebakaran ke pihak berwenang," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kejari Bengkayang tetapkan dua kades tersangka korupsi APBDes

Indokalbar    Jumat, Agustus 01, 2025    Comment   

Kejari Bengkayang tetapkan dua kades tersangka korupsi APBDes

Kejari Bengkayang tetapkan dua kades tersangka korupsi APBDes. (ANTARA)

Bengkayang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkayang, Kalimantan Barat menetapkan dua kepala desa sebagai tersangka korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di wilayah masing-masing.

Kepala Kejari Bengkayang Arifin Arsyad di Bengkayang, Kamis (31/7), mengatakan dua kades tersebut, yaitu Kepala Desa Malo Jelayan, Kecamatan Teriak berinisial A dan Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Ledo berinisial P.

“Penetapan status tersangka terhadap kedua kepala desa tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh lebih dari dua alat bukti yang sah,” kata dia.

Ia mengatakan tersangka A diduga menyalahgunakan APBDes Tahun Anggaran 2019 di Desa Malo Jelayan, sedangkan tersangka P melakukan penyelewengan APBDes Tahun Anggaran 2022 dan 2023 di Desa Suka Damai.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Setelah penetapan tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap keduanya, sedangkan usai pemeriksaan tersebut, Kejari Bengkayang melakukan penahanan terhadap A dan P di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang untuk selama 40 hari ke depan.

Dia menegaskan komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

Proses hukum, kata dia, akan terus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kami akan menuntaskan perkara ini hingga ke tahap penuntutan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi di daerah," kata dia.

Oleh : Narwati/ANTARA

Sinergi pengendalian inflasi Kuponwah potensi jadi model nasional

Indokalbar    Kamis, Juli 31, 2025    Comment   

Sinergi pengendalian inflasi Kuponwah potensi jadi model nasional

Sinergi pengendalian inflasi Kuponwah potensi jadi model nasional. (ANTARA)

Pontianak - Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) Doni Septadijaya mengatakan bahwa sinergi pengendalian inflasi yang dilaksanakan regional oleh tiga daerah, Kubu Raya, Pontianak dan Mempawah (Kuponwah) berpotensi menjadi model nasional.

"Sinergi tiga daerah Kuponwah ini memberikan manfaat besar, baik dari sisi pengendalian harga, penguatan ketahanan pangan, maupun peluang daerah memperoleh insentif fiskal dari pusat," kata Doni di Pontianak, Kamis.

Dia menjelaskan, rencana aksi Kuponwah fokus pada empat pilar strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Program-program yang dijalankan meliputi pelatihan petani dan peternak, pengembangan bibit unggul, penguatan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga gerakan tanam cabai rawit di kawasan permukiman padat.

"Rencana jangka panjang yang disiapkan mencakup pengembangan urban farming, digital farming, hingga sistem ketahanan pangan berbasis resiliensi," tuturnya.

Doni juga menekankan pentingnya TPID Award sebagai insentif nyata dari pemerintah pusat dan menjadi salah satu indikator kinerja pengendalian inflasi. Pemenangnya berhak atas Dana Insentif Daerah (DID) yang dapat digunakan untuk mendukung operasional dan program ketahanan pangan.

"Pontianak berpotensi meraih TPID Award 2025. Kami berharap seluruh elemen Kuponwah tetap solid, karena ini bukan semata prestasi, tapi dampaknya nyata untuk masyarakat," pungkas Doni.

Dengan model Kuponwah, Kalimantan Barat membuktikan bahwa tantangan inflasi dan ketahanan pangan dapat dijawab melalui sinergi lintas wilayah yang didukung data dan inovasi kebijakan. Kolaborasi ini menjadi pondasi strategis menuju stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Doni menyebutkan, Kalbar merupakan salah satu provinsi dengan inflasi yang relatif stabil secara nasional. Meski demikian, lonjakan inflasi sempat terjadi pada 2022 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mendorong inflasi umum hingga 5,3 persen.

"Pengendalian inflasi pangan sangat krusial, karena 58 persen dari pengeluaran masyarakat Kalbar digunakan untuk konsumsi bahan pangan. Stabilitas harga akan menjaga daya beli dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Doni menyebutkan komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan beras sebagai penyumbang inflasi tertinggi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara daerah produsen seperti Kubu Raya dan Mempawah dengan Pontianak sebagai daerah konsumsi utama.

"Jangan sampai bahan pangan diproduksi di Kalbar, tapi justru tidak tersedia untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia mendorong pembentukan dashboard data Kuponwah yang akan mengintegrasikan informasi harga pangan dari pasar utama di tiga wilayah. Platform ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat, berbasis data, bukan opini.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

WALHI: Titik api terdeteksi di Kalbar dalam area konsesi

Indokalbar    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

WALHI: Titik api terdeteksi di Kalbar dalam area konsesi

WALHI: Titik api terdeteksi di Kalbar dalam area konsesi. (ANTARA)

Pontianak - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat sebanyak 8.644 titik panas (hotspot) terdeteksi di seluruh wilayah Kalimantan Barat sepanjang Mei hingga akhir Juli, dimana sebagian besar berada di area konsesi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.

"Sebagian besar dari titik api tersebut ditemukan berada di dalam area konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, yang mengindikasikan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini," kata Kepala Divisi Wahana Keadilan dan Reformasi (WKR) WALHI Kalbar, Andre Illu di Pontianak, Rabu.  

Laporan WALHI menyebutkan, lima kabupaten dengan jumlah hotspot tertinggi adalah Kabupaten Sanggau (1.816), Mempawah (1.190), Sambas (1.190), Landak (807), dan Ketapang (657).

Dari total tersebut, sebanyak 2.652 hotspot ditemukan di dalam konsesi perusahaan perkebunan, dengan konsesi terbanyak berada di PT Perkebunan Nusantara XIII (124 titik), PT Kapuas Palm Industri (108), Sumatera Unggul Makmur (106), PT Global Kalimantan Makmur (103), dan Mitra Austral Sejahtera (89).

Sementara itu, pada konsesi izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), tercatat 1.061 hotspot tersebar di 54 perusahaan. Konsesi dengan jumlah titik api tertinggi di antaranya adalah PT Finantara Intiga (143), PT Duta Andalan Sukses (102), PT Fajar Wana Lestari (88), dan PT Kanya Resources (71). 

"Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi agenda tahunan, sayangnya bukan agenda prestasi, melainkan bentuk kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan," tuturnya.

Ia menambahkan, kebakaran di kawasan hidrologis gambut (KHG) masih terus berulang meskipun pemerintah sebelumnya berkomitmen melindungi dan memulihkan lahan gambut pasca karhutla hebat tahun 2015. Berdasarkan data overlay WALHI, terdapat 2.353 hotspot di kawasan gambut, tersebar di 36 konsesi perusahaan kelapa sawit. Di antaranya PT Sumatera Unggul Makmur (89 titik), Peniti Sungai Purun (53), dan Mitra Andalan Sejahtera (18).  

"Bahkan Pontianak kini sudah mulai terdampak kabut asap dan kualitas udara yang memburuk. Ini baru awal musim kemarau. Jika tidak ada tindakan serius, negara hanya mengulang kelalaian dan gagal melindungi hak warga atas lingkungan yang sehat," katanya.  

WALHI menyoroti bahwa penanganan karhutla selama ini lebih banyak menyasar individu atau petani kecil, sementara peran dan tanggung jawab perusahaan nyaris tak tersentuh. Bahkan, beberapa perusahaan yang tahun-tahun sebelumnya telah diputus bersalah dalam perkara karhutla, hingga kini belum menjalani eksekusi atau pencabutan izin.

"Beberapa konsesi yang terbakar tahun ini, juga terbakar pada 2015, 2019, dan 2023. Ini menunjukkan pola berulang dan tidak adanya efek jera," kata Andre Illu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengelolaan lahan di area gambut oleh perusahaan, seperti pembukaan kanal, turut merusak sistem hidrologis kawasan dan berdampak besar pada wilayah masyarakat sekitar. Meskipun ada upaya penataan air di dalam konsesi, rusaknya sistem aliran air membuat gambut menjadi lebih mudah terbakar saat kemarau tiba.

WALHI menegaskan, akar persoalan karhutla bukan semata keterbatasan teknis atau kesalahan individu, melainkan kegagalan struktural dalam pengawasan, penegakan hukum, dan keberpihakan negara terhadap korporasi. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha perkebunan dan kehutanan, khususnya yang berada di kawasan rawan karhutla.

"Impunitas terhadap korporasi adalah bentuk nyata ketertundukan negara. Penegakan hukum harus menyentuh pelaku utama, bukan hanya simbolik seperti penyegelan lahan atau pencabutan izin yang tak pernah dilaksanakan," kata dia.

WALHI Kalbar juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat kapasitas deteksi dini, sistem pemantauan, serta melakukan restorasi ekosistem gambut sebagai bagian dari strategi mitigasi iklim.

Dengan potensi musim kemarau panjang hingga akhir tahun, ancaman karhutla di Kalbar diprediksi belum berakhir. Situasi ini menuntut respons cepat dan terukur dari pemerintah agar bencana ekologis tahunan ini tidak kembali mengulang dampak buruk seperti tahun-tahun sebelumnya dari pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, hingga rusaknya keanekaragaman hayati.

"Selama negara tidak bersungguh-sungguh menjawab akar persoalan, maka selama itu pula Kalimantan Barat dan provinsi lainnya akan terus berada dalam siklus bencana ekologis yang berulang," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar dan Sarawak bahas kerja sama ekonomi dan konektivitas

Indokalbar    Rabu, Juli 30, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar dan Sarawak bahas kerja sama ekonomi dan konektivitas

Pemprov Kalbar dan Sarawak bahas kerja sama ekonomi dan konektivitas. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemerintah Negara Bagian Sarawak, Malaysia, membahas sejumlah peluang kerja sama strategis, khususnya di bidang ekonomi dan konektivitas antarnegara.

"Kami hari ini melakukan pertemuan bersama Deputy Premier Sarawak, Datuk Amar Haji Awang Tengah beserta rombongan dari Pemerintah Sarawak, Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan, terutama di kawasan perbatasan," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Pontianak, Selasa.

Norsan menyampaikan pertemuan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan sinergi antara Kalbar dan Sarawak dalam berbagai sektor. Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas darat dan udara guna mendukung mobilitas barang dan orang, serta membuka peluang perdagangan lintas negara.

"Kami melihat potensi besar di wilayah perbatasan, dan kerja sama ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di kedua wilayah. Konektivitas yang baik akan memperkuat rantai pasok, pariwisata, hingga investasi," tuturnya.

Gubernur Norsan memaparkan potensi besar Kalbar sebagai wilayah yang strategis untuk kerja sama lintas batas. Ia menyebut Kalbar memiliki infrastruktur penting seperti Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah, yang merupakan deep sea port terbesar di Kalimantan.

Kemudian ada kawasan industri unggulan di Ketapang dan Landak yang fokus pada pengolahan alumina, kelapa sawit, dan karet.

"Kami juga memiliki dukungan infrastruktur udara seperti Bandara Supadio di Pontianak dan Bandara Singkawang yang segera beroperasi. Selain itu, tersedia Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Aruk, Entikong, dan Badau, yang dilengkapi dengan Terminal Barang Internasional untuk mempermudah distribusi logistik," katanya.

Gubernur menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kalbar terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 4,90 persen, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor industri menjadi penyumbang investasi terbesar, dengan nilai Rp7,91 triliun atau 32,06 persen dari total investasi.

"Penanaman Modal Asing (PMA) juga meningkat, dengan Singapura sebagai investor terbesar. Malaysia turut memberikan kontribusi signifikan dengan nilai 55.616 dolar AS, atau sekitar 9,03 persen dari total PMA di Kalbar," kata Norsan.

Sementara itu, Deputy Premier Sarawak, Datuk Amar Haji Awang Tengah menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Ia menyebut hubungan kedua wilayah memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan, tidak hanya dalam skala pemerintahan, namun juga dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat.

"Kami merasa disambut dengan penuh rasa kekeluargaan. Kami ingin meningkatkan kerja sama tidak hanya antarpemerintah, tetapi juga untuk kemaslahatan bersama melalui konektivitas dan perdagangan," ujarnya.

Datuk Amar juga mengungkapkan rencana dimulainya penerbangan langsung rute Pontianak–Kuching pada September 2025 sebagai langkah konkret memperkuat sektor pariwisata dan mempercepat mobilitas antarwilayah.

"Kami yakin konektivitas udara ini akan menjadi momentum penting untuk menggali potensi pariwisata, investasi, dan pembangunan ekonomi di kedua wilayah," kata dia.

Audiensi antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Sarawak tersebut diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat hubungan bilateral antardaerah, dengan semangat serumpun yang solid serta kerja sama konkret yang menguntungkan masyarakat kedua negara.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab Kubu Raya tetapkan status darurat karhutla

Indokalbar    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya tetapkan status darurat karhutla

Pemkab Kubu Raya tetapkan status darurat karhutla. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai respons atas prediksi kemarau panjang yang berisiko memperburuk kondisi lingkungan.

"Sebagai bentuk antisipasi supaya terjadi pergerakan yang cepat ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita bentuk posko bersama di depan kantor bupati," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo saat mengikuti rapat virtual pemantauan karhutla bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kubu Raya, Selasa.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, Pemkab Kubu Raya juga menggelar apel siaga karhutla pada Rabu (30/7). Apel tersebut akan melibatkan pemadam kebakaran swasta dan pemerintah, masyarakat peduli api (MPA), serta seluruh pihak yang terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Ia mengapresiasi kinerja para petugas serta elemen masyarakat yang berjibaku mengatasi titik-titik api di wilayah itu.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan BNPB, khususnya dalam pelaksanaan modifikasi cuaca.

"Walaupun hujannya tidak maksimal, paling tidak sudah membantu membasahi titik-titik yang berpotensi terjadi kebakaran," katanya.

Ia menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah karhutla.

Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan memperingatkan perusahaan, terutama perkebunan sawit untuk tidak melakukan praktik serupa.

"Kita akan pantau dan awasi secara ketat. Bila terbukti ada pembukaan lahan dengan cara membakar, sanksi tegas akan kita berlakukan kepada pelaku usaha," katanya.

Ia mengingatkan tentang peningkatan suhu udara yang signifikan dapat memperburuk kondisi jika disertai karhutla.

Oleh karena itu, ia mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari, serta menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan asap.

"Bagi anak-anak sekolah, setelah pulang sebaiknya tidak beraktivitas di luar rumah. Kita ingin kualitas udara tetap terjaga demi kesehatan bersama," katanya.

Kepada tenaga kesehatan, Sujiwo meminta aktif melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan warga.

Ia juga meminta puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya menyalurkan vitamin dan layanan kesehatan preventif.

"Apakah ada warga yang mengalami sakit karena dampak kabut asap, harus ditindaklanjuti. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam upaya mitigasi," kata dia.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar tingkatkan integritas anti korupsi lewat SPI 2025

Indokalbar    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar tingkatkan integritas anti korupsi lewat SPI 2025

Pemprov Kalbar tingkatkan integritas anti korupsi lewat SPI 2025. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Optimalisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025.

"SPI merupakan instrumen penting yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat integritas di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan SPI ini merupakan bagian dari tugas koordinatif KPK bersama pemerintah daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Sekda Kalbar, Harisson di Pontianak, Selasa.

Ia menegaskan bahwa SPI KPK bukan hanya instrumen pengukuran, melainkan juga memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat strategis untuk memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi.

"Menjadi kewajiban kami sebagai penyelenggara pemerintahan untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang mendorong peningkatan integritas," tuturnya.

SPI KPK, lanjut Harisson, melibatkan tiga kelompok responden, yaitu internal (pegawai pemerintah), eksternal (masyarakat pengguna layanan), dan ahli, guna menghasilkan gambaran yang utuh mengenai potensi dan risiko korupsi.

"Dari hasil yang diperoleh, nilai antar kelompok sangat variatif. Ada yang masuk kategori ‘terpelihara’, namun juga ada yang masih dalam kategori ‘waspada’ dan ‘rentan’. Secara umum, capaian kita berada di level ‘waspada mendekati terpelihara’," katanya.

Ia juga menyoroti hasil penilaian SPI Pemerintah Daerah di Kalbar pada tahun 2024 yang sebagian besar masih berada di kategori ‘rentan’. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh tingginya faktor koreksi yang digunakan dalam penilaian KPK, yang berdampak signifikan terhadap turunnya skor akhir.

"Faktor koreksi yang tinggi ini berdampak pada persepsi publik dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan, padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga integritas," kata Harisson.

Untuk itu, pihaknya berharap ke depan sistem penilaian SPI dapat lebih objektif dan konstruktif, serta mempertimbangkan capaian dan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberantas korupsi.

"Kami berharap SPI KPK dapat terus menjadi alat evaluasi yang komprehensif dan menjadi dasar perbaikan sistem serta penguatan tata kelola yang berkelanjutan" kata Harisson.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bangkitkan Mimpi Kaum Muda, Band Ballad Rock Desau Asal Pulang Pisau Luncurkan Single Baru

Indokalbar    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Bangkitkan Mimpi Kaum Muda, Band Ballad Rock Desau Asal Pulang Pisau Luncurkan Single Baru

Foto: J-Three Managemen Desau Band Kalteng

PULANG PISAU - Warga Pulang Pisau, khususnya kaum muda mendapatkan kabar gembira. Band dengan genre Ballad Rock, asal Pulang Pisau, Desau band, akan meluncurkan single terbaru mereka tanggal 3 Agustus 2025 mendatang.

Personil yang terdiri dari Micky (keyboard) Danin (Bass) dan Ucok Ramz (Vocal), ingin menunjukan bahwa Pulang Pisau punya potensi besar di bidang seni dan siap bersaing di tingkat nasional.

J-Three Managemen yang menjadi studio rekaman Desau menjelaskan, semua proses dilakukan dari diskusi antar semua kru, talent dan musisi sehingga pada akhirnya menghasilkan karya yang bukan sekedar lagu biasa. Dijelaskan, lagu ini adalah mimpi anak-anak muda Pulang Pisau untuk berkarya dan mengharumkan nama daerah lewat jalur musik. 

“Menjadi kebanggaan kami karena proses shooting, recording dan editing dilakukan orang Pulang Pisau asli” ucap Danin yang adalah manager J-Three Management, kepada awak media ini saat dibincangi di markas studio, Selasa (29/7/2025) siang. 

Di tempat terpisah, Micky sebagai Keyboardist menyampaikan bahwa lagu baru mereka dengan judul “Persinggahan” ini terinspirasi dari kisah nyata seorang sahabatnya. 

"Proses pembuatan musik mengalir begitu saja karena tiba-tiba Desau kumpul dan membahas pembuatan lagu ini," kata Micky.

Sementara itu, Ucok Ramz menambahkan bahwa Desau masih mempertahankan genre Ballad Rock namun kali ini pada lagu terbaru sedikit meracik unsur Orkestra.

"Semakin penasaran dengan single terbaru Desau, jangan ketinggalan tanggal mainnya 3 Agustus 2025. Mari anak muda khusus nya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau berkarya dibidang apa saja menuju Pulang Pisau Jaya," tutup personel Desau dalam wawancara singkatnya.

Memiliki grup band lokal yang mulai mencuri perhatian, salah satunya adalah Desau Band yang asli berasal dari daerah tersebut dan telah merilis singel. Selain itu,

Band ini telah mendapat perhatian karena kemampuannya membawakan lagu-lagu cover dan lagu ciptaan sendiri. 

Desau Band merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Pulang Pisau, karena menghadirkan gebrakan baru di belantika musik di wilayah tersebut. (Fajar)

DPRD Singkawang usulkan pemekaran wilayah percepat layanan publik

Indokalbar    Senin, Juli 28, 2025    Comment   

DPRD Singkawang usulkan pemekaran wilayah percepat layanan publik

DPRD Singkawang usulkan pemekaran wilayah percepat layanan publik. (ANTARA)

Singkawang - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Singkawang mengusulkan pemekaran wilayah di sejumlah titik strategis sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Ketua Pansus RPJMD Singkawang Afriza Rusandi, mengatakan bahwa wacana pemekaran difokuskan pada wilayah-wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi dan beban pelayanan yang semakin kompleks, yakni Kecamatan Singkawang Selatan serta beberapa kelurahan padat penduduk seperti Sedau, Pasiran, dan Roban.

“Pemekaran wilayah menjadi bagian dari rekomendasi strategis yang muncul dalam pembahasan RPJMD, untuk menjawab tantangan demografi dan efisiensi layanan publik,” kata Afriza, usai rapat pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang, Senin (28/7).

Ia menjelaskan, Pansus dan Bappeda menyoroti luasnya rentang kendali (span of control) di Kecamatan Singkawang Selatan yang dinilai sudah melewati batas ideal administrasi. Dalam pembahasan tersebut, keduanya sepakat bahwa pemekaran menjadi dua kecamatan dinilai akan mempercepat akselerasi pembangunan sekaligus mempermudah koordinasi pemerintahan.

"Langkah ini juga sebagai solusi terhadap tingginya lonjakan jumlah penduduk di Kelurahan Sedau, Pasiran dan Roban, yang menyebabkan beban layanan administrasi meningkat signifikan," ujarnya.

Dengan pemekaran, lanjutnya, pemerintah daerah dapat lebih tepat dalam menyusun program pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Hal ini juga diyakini akan berpengaruh langsung pada pemerataan alokasi anggaran dan efisiensi implementasi program.

“Pemerintahan di wilayah baru nanti akan lebih responsif, karena ruang lingkup kerjanya lebih fokus dan terkonsentrasi,” kata Afriza.

Sebagai tindak lanjut, Pansus telah merekomendasikan pembentukan tim teknis oleh Pemerintah Kota melalui Bappeda dan Bagian Pemerintahan untuk melaksanakan studi kelayakan (feasibility study) secara komprehensif.

Kajian tersebut akan menjadi dasar yuridis dan teknis bagi tahapan realisasi pemekaran, sekaligus mengukur potensi dan tantangan implementasinya.

"Usulan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Singkawang serius membangun birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," tutupnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

MyRepublik perluas jaringan dorong pemerataan ekonomi digital daerah

Indokalbar    Senin, Juli 28, 2025    Comment   

MyRepublik perluas jaringan dorong pemerataan ekonomi digital daerah

MyRepublik perluas jaringan dorong pemerataan ekonomi digital daerah. (ANTARA)

Singkawang - Penyedia layanan internet berbasis serat optik, MyRepublic Indonesia, resmi memperluas jangkauan layanannya ke sembilan kota baru, termasuk Singkawang dan Pontianak di Kalimantan Barat.

Menurut Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic Indonesia Iman Syahrizal, peluasan jaringan tersebut sebagai bagian dari ekspansi strategis 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

"Langkah ekspansi ini sekaligus mempertegas komitmen MyRepublic dalam mendorong pemerataan akses internet cepat dan stabil di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kota-kota penyangga dan kawasan non-metropolitan yang tengah berkembang," ujarnya, di Singkawang, Senin.

Perluasan ini lanjutnya, adalah bagian dari kontribusi nyata untuk memajukan konektivitas digital yang merata dan inklusif. Konektivitas yang andal menjadi fondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sektor kreatif.

Sembilan kota baru yang kini terjangkau layanan MyRepublic, yakni Prabumulih, Pematang Siantar, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Banjarnegara, Wonosobo, Probolinggo, Pontianak, dan Singkawang. Dengan penambahan ini, MyRepublic telah menjangkau 62 kota dan 91 kabupaten di seluruh Indonesia.

Menurut Iman, pemilihan Pontianak dan Singkawang sebagai titik strategis ekspansi di Kalimantan Barat mencerminkan potensi besar kawasan ini sebagai penggerak ekonomi digital regional, seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas bagi pelaku UMKM, kreator digital, serta sektor pendidikan daring.

“Kecepatan internet simetris yang kami tawarkan sangat mendukung kegiatan produktif, seperti streaming, gaming, dan penggunaan aplikasi kerja jarak jauh. Kami hadir sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal,” ujarnya.

Layanan MyRepublic Indonesia juga mencakup TV interaktif dengan platform hiburan populer, seperti Vidio, WeTV, Vision+, dan Genflix. Dalam rangka pembukaan wilayah baru, pelanggan di kota-kota ekspansi mendapat promo khusus berupa gratis instalasi dan diskon berlangganan.

MyRepublic menargetkan perluasan jangkauan di lebih banyak kota dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan visi menjadi “Pride of Indonesia” di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Ekspansi layanan internet berkualitas ini diyakini mampu mendongkrak produktivitas dan membuka peluang ekonomi baru, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau layanan broadband unggulan.

Oleh : Narwati/ANTARA