Berita Indokalbar.com

28 Juli 2025

MyRepublik perluas jaringan dorong pemerataan ekonomi digital daerah

MyRepublik perluas jaringan dorong pemerataan ekonomi digital daerah
MyRepublik perluas jaringan dorong pemerataan ekonomi digital daerah. (ANTARA)
Singkawang - Penyedia layanan internet berbasis serat optik, MyRepublic Indonesia, resmi memperluas jangkauan layanannya ke sembilan kota baru, termasuk Singkawang dan Pontianak di Kalimantan Barat.

Menurut Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic Indonesia Iman Syahrizal, peluasan jaringan tersebut sebagai bagian dari ekspansi strategis 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

"Langkah ekspansi ini sekaligus mempertegas komitmen MyRepublic dalam mendorong pemerataan akses internet cepat dan stabil di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kota-kota penyangga dan kawasan non-metropolitan yang tengah berkembang," ujarnya, di Singkawang, Senin.

Perluasan ini lanjutnya, adalah bagian dari kontribusi nyata untuk memajukan konektivitas digital yang merata dan inklusif. Konektivitas yang andal menjadi fondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sektor kreatif.

Sembilan kota baru yang kini terjangkau layanan MyRepublic, yakni Prabumulih, Pematang Siantar, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Banjarnegara, Wonosobo, Probolinggo, Pontianak, dan Singkawang. Dengan penambahan ini, MyRepublic telah menjangkau 62 kota dan 91 kabupaten di seluruh Indonesia.

Menurut Iman, pemilihan Pontianak dan Singkawang sebagai titik strategis ekspansi di Kalimantan Barat mencerminkan potensi besar kawasan ini sebagai penggerak ekonomi digital regional, seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas bagi pelaku UMKM, kreator digital, serta sektor pendidikan daring.

“Kecepatan internet simetris yang kami tawarkan sangat mendukung kegiatan produktif, seperti streaming, gaming, dan penggunaan aplikasi kerja jarak jauh. Kami hadir sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal,” ujarnya.

Layanan MyRepublic Indonesia juga mencakup TV interaktif dengan platform hiburan populer, seperti Vidio, WeTV, Vision+, dan Genflix. Dalam rangka pembukaan wilayah baru, pelanggan di kota-kota ekspansi mendapat promo khusus berupa gratis instalasi dan diskon berlangganan.

MyRepublic menargetkan perluasan jangkauan di lebih banyak kota dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan visi menjadi “Pride of Indonesia” di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Ekspansi layanan internet berkualitas ini diyakini mampu mendongkrak produktivitas dan membuka peluang ekonomi baru, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau layanan broadband unggulan.

Oleh : Narwati/ANTARA

Kabur Ke Kayong Utara, Pelaku Persetubuhan Anak Bawah Umur Tertangkap Di Camp Perusahaan

Foto: Pelaku Persetubuhan Anak Bawah Umur berhasil diamankan jajaran satreskrim polres landak berkerjasama dengan polres kayong utara

LANDAK - Kasus persetubuhan anak di bawah umur yang sempat menghebohkan masyarakat Kabupaten Landak akhirnya menemui titik terang. Pelaku berinisial P.G. (35), berhasil diamankan oleh Unit Jatanras Satreskrim Polres Landak di wilayah Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Kasus ini bermula pada Sabtu, 28 Desember 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, saat P.G. diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang anak perempuan berinisial Bunga (nama samaran), yang merupakan adik kandung dari pelapor, peristiwa tersebut terjadi di rumah pelaku di Dusun Adong, Desa Tubang Raeng, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak," Senin (28/7/2025).

Kejadian ini pertama kali terungkap saat Guru melaksanakan kegiatan rutin di sekolah melakukan pemeriksaan handphone siswa-siswa menemukan video tidak senonoh yang menampilkan pelaku dan korban. Guru tersebut segera melaporkan temuan itu kepada kakak korban, yang kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian.

Menyikapi laporan tersebut, Unit Jatanras Satreskrim Polres Landak melakukan serangkaian penyelidikan intensif sejak 22 Juli 2025. Kendati sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku, upaya terus dilakukan. Pada 24 Juli 2025, informasi awal menyebutkan pelaku berada di Senakin, Kecamatan Sengah Temila. Namun, saat tim melakukan pengejaran, pelaku tidak ditemukan di lokasi.

Tak menyerah, tim kembali mendapatkan informasi penting pada 25 Juli 2025, bahwa pelaku tengah menuju daerah Kampung Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara. Tim kemudian bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Polres Kayong Utara dan Polsek Seponti.

Puncaknya, pada 26 Juli 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah camp milik PT. KAP Kabupaten Kayong Utara. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke Polres Kayong Utara untuk pemeriksaan awal. Dalam interogasi singkat, pelaku mengakui seluruh perbuatannya.

Kemudian pada Minggu, 27 Juli 2025, pelaku dibawa kembali ke Polres Landak guna menjalani proses hukum lebih lanjut, bersama dengan sejumlah barang bukti yang telah diamankan.

Kapolres Landak, AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Heri Susandi, S.H., menjelaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian.Kami akan memproses hukum pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak adalah generasi masa depan yang wajib kita lindungi.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan terhadap anak,” ujar Kasat reskrim.

Lebih lanjut, Kasat Reskrim Polres Landak, AKP Heri Susandi, S.H., menambahkan bahwa proses penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku membutuhkan kerja keras dan koordinasi lintas wilayah, mengingat pelaku sempat melarikan diri dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas.

“Kami dari Unit Jatanras Satreskrim Polres Landak telah melakukan upaya maksimal untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Kasus ini menjadi prioritas karena menyangkut korban anak di bawah umur. Kami juga sangat mengapresiasi bantuan dari jajaran Reskrim Polres Kayong Utara dan Polsek Seponti yang turut membantu proses penangkapan hingga pelaku berhasil diamankan,” ungkapnya. (HR)



27 Juli 2025

Gubernur Kalbar umumkan pembukaan penerbangan Pontianak-Kuching

Gubernur Kalbar umumkan pembukaan penerbangan Pontianak-Kuching
Gubernur Kalbar umumkan pembukaan penerbangan Pontianak-Kuching. (ANTARA)
Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengumumkan pembukaan rute penerbangan internasional yang pertama dari maskapai AirAsia dari Pontianak menuju Kuching dan Kuala Lumpur menandai dikembalikannya status Bandara Supadio menjadi bandara internasional.

"Penerbangan ini dijadwalkan mulai beroperasi kembali pada 12 September 2025 dengan ditandai pemukulan bedug secara bersama-sama sekaligus menjadi penanda dalam memperkuat konektivitas antara Indonesia dan Malaysia, khususnya Kalimantan Barat dan Sarawak," kata Ria Norsan di Pontianak, Minggu.

Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan hubungan bilateral lintas batas yang sudah lama terjalin, di mana dengan hubungan antara Kalimantan Barat dan Sarawak sangat dekat, bukan hanya secara budaya dan kekerabatan, tapi juga secara ekonomi.

Sebagai Gubernur dirinya optimistis bahwa pembukaan kembali penerbangan AirAsia ini akan memudahkan mobilitas masyarakat, termasuk mereka yang bekerja atau menjalani pengobatan di Kuching, Penang, dan Kuala Lumpur. Dirinya juga menyebutkan bahwa harga tiket AirAsia cukup terjangkau.

"Tiket ke Kuching bisa didapat mulai dari Rp 467.000, dan ke Kuala Lumpur sekitar Rp499.000. Ini sangat membantu masyarakat dan mendorong pariwisata lintas negara," kata dia.

AirAsia menjadi maskapai pertama yang kembali membuka jalur internasional dari Pontianak pasca pandemi. Beberapa maskapai lain seperti Batik Air, Pelita Air, dan Scoot juga telah mengajukan izin serupa, namun pemerintah provinsi memberikan prioritas kepada AirAsia.

"Kita berikan kesempatan kepada AirAsia terlebih dahulu. Kalau permintaan tinggi dan mereka kewalahan, baru kita buka kesempatan untuk maskapai lainnya," kata Ria Norsan.

Di sisi perdagangan, hubungan dua wilayah juga terus meningkat. Produk-produk hasil laut dari Kalimantan Barat seperti ikan, udang, dan kepiting menjadi komoditas ekspor ke Kuching, sementara masyarakat Kalbar juga gemar membeli produk Malaysia seperti Milo, gula, beras dan roti-roti khas Malaysia.

Sementara itu, Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Zekri Abd Rahim, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Ria Norsan dan Pemerintah Provinsi Kalbar atas upaya konkret dalam memperkuat hubungan Malaysia–Indonesia.

"Dengan kerja keras dan dukungan Bapak Gubernur, akhirnya penerbangan dari Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur dapat direalisasikan. Ini akan memperkuat hubungan dua hal antara Malaysia dan Kalimantan Barat," katanya.

Azizul juga menyoroti bahwa Kalimantan Barat merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki pintu masuk darat terbanyak ke Malaysia, dengan tiga titik utama Aruk–Biawak, Entikong–Tebedu, dan Badau–Lubok Antu.

Menurut data Konsulat Malaysia, sepanjang tahun lalu, hampir 500.000 warga Kalimantan Barat bepergian ke Sarawak dan sekitar 400.000 warga Malaysia datang ke Kalbar melalui jalur darat. Angka ini diprediksi akan meningkat signifikan dengan dibukanya kembali jalur udara.

Sarawak Travel Fair 2025 sendiri diadakan sebagai bagian dari persiapan menuju Visit Malaysia Year 2026. Acara ini dihadiri oleh pelaku industri pariwisata, UMKM, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan dari kedua negara. Menariknya, AirAsia juga membuka booth rekrutmen untuk peluang kerja di industri penerbangan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

KAHMI laksanakan enam forum silaturahim regional

KAHMI laksanakan enam forum silaturahim regional 
KAHMI laksanakan enam forum silaturahim regional. (ANTARA)
Pontianak - Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya telah mencanangkan penyelenggaraan enam forum silaturahim regional di sejumlah kota, yakni Batam, Ibu Kota Nusantara (IKN), Makassar, Ternate, Bandung, dan Semarang.

"Agenda ini bertujuan memperkuat jejaring antarwilayah serta meningkatkan komunikasi dan konsolidasi internal KAHMI di seluruh Indonesia," kata Rifqi saat menghadiri pengukuhan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Kalimantan Barat masa bakti 2025–2030 di Pontianak, Minggu.

Dia mengatakan, pelantikan pengurus KAHMI Kalbar ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi organisasi yang lebih kuat dan progresif. Dengan semangat kolaboratif dan visi yang inklusif, sehingga KAHMI Kalbar diharapkan dapat berperan signifikan dalam mewujudkan kemajuan daerah dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Rifqi menyampaikan orasi reflektif mengenai pentingnya keberlanjutan kaderisasi dan penguatan solidaritas antaralumni. Ia menceritakan perjalanannya dari KAHMI Banjarmasin hingga dipercaya memimpin secara nasional.

"Kaderisasi HMI harus terus hidup. Tanpa proses itu, tidak akan ada alumni. Kita tidak boleh membiarkan mata air perjuangan itu mengering," tuturnya.

Ia juga menyinggung lemahnya kontribusi KAHMI dalam bidang kewirausahaan. Menurutnya, meskipun banyak alumni berprestasi di dunia akademik, namun masih minim yang menekuni sektor ekonomi secara serius.

"Kita punya banyak profesor dan doktor, tetapi masih kurang wirausahawan. Jika ingin memimpin, kita harus punya kemandirian ekonomi," katanya.

Ia pun menyoroti keberhasilan Gubernur Kalbar Ria Norsan sebagai contoh kader HMI yang sukses membangun kekuatan politik dan ekonomi secara bersamaan.

Rifqi juga berpesan agar KAHMI Kalbar mampu tampil sebagai organisasi yang beradab, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual. Ia menegaskan pentingnya menjauhi pola gerakan konfrontatif dan mengedepankan adab dalam berorganisasi dan berdakwah.

Di tempat yang sama, Ketua KAHMI Kalbar yang baru dilantik, Harisson, menyampaikan rasa terima kasih dan tekad untuk membawa KAHMI menjadi lebih kuat secara kelembagaan dan memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan bangsa.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi awal dari tanggung jawab moral dan intelektual. Amanah ini harus dijalankan untuk menjadikan KAHMI Kalbar lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa KAHMI bukan hanya wadah silaturahmi para alumni, melainkan ruang strategis kaum intelektual Muslim untuk berkontribusi terhadap isu-isu kebangsaan. Sejalan dengan agenda Rakornas dan Silatnas KAHMI I tahun 2025, KAHMI Kalbar berkomitmen untuk aktif dalam isu ketahanan pangan, kemandirian energi, pendidikan yang inklusif, serta reformasi politik yang beretika.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, dalam sambutannya mengungkapkan kenangan masa lalu saat aktif di HMI. Ia mengenang masa-masa perjuangan sebagai kader yang penuh keterbatasan namun sarat idealisme.

"Setiap kali mendengar lagu-lagu perjuangan HMI, saya teringat bagaimana kami dulu berjuang dalam segala keterbatasan. Itu membuat saya terharu," kata Norsan.

Ia mengajak seluruh alumni HMI untuk terus menjaga semangat perjuangan dan kembali menyatu dalam aksi kolektif membangun Kalimantan Barat. "Perubahan tidak akan terwujud hanya dengan jargon. Perlu kerja konkret, semangat kolaborasi, dan gagasan-gagasan progresif," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Dua Pembobol SDN 47 Penanjung Ditangkap

Foto: Barang bukti yang digunakan pelaku pembobolan SDN 47 Penanjung, Desa Mungguk, Sekadau Hilir

SEKADAU - Unit Jatanras Satreskrim Polres Sekadau membekuk dua pelaku pencurian dengan pemberatan yang membobol ruang guru SDN 47 Penanjung, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir. Kedua pelaku, seorang pemuda berusia 20 tahun dan seorang remaja di bawah umur, ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan yang cukup panjang.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin mengatakan penangkapan dilakukan pada Kamis (24/7/2025) pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

“Kedua pelaku kami tangkap di dua lokasi berbeda di Desa Mungguk. Mereka mengakui perbuatannya saat diperiksa,” kata Zainal dalam keterangannya, Minggu (27/7).

IPTU Zainal menjelaskan pencurian terjadi pada 21 Agustus 2024 dini hari sekitar pukul 01.15 WIB. Kedua pelaku masuk melalui jendela dapur belakang, lalu mencongkel ventilasi pintu ruang guru menggunakan palu.

“Mereka mengambil satu unit CCTV, satu unit router merek Huawei, serta uang tunai sekitar Rp1,9 juta yang disimpan di laci meja dan celengan ruang guru,” ungkapnya.

Hasil curian kemudian dibagi di antara keduanya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit router Huawei, satu unit CCTV, beberapa celengan yang sudah terbelah, serta palu yang digunakan untuk membobol ventilasi. Total kerugian sekolah diperkirakan mencapai Rp4,5 juta.

“Kedua pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, subsider Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Untuk pelaku di bawah umur akan diproses sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,” tegas Zainal.

IPTU Zainal juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap aksi pencurian, terutama pada malam hari.

“Kami mengajak masyarakat untuk peduli terhadap keamanan lingkungan, segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan, dan memaksimalkan penggunaan CCTV sebagai langkah pencegahan,” imbaunya.



26 Juli 2025

Rakor PKBM Kalbar 2025: Sinergi Digitalisasi dan Penuntasan Anak Tidak Sekolah Diperkuat di 14 Kabupaten/Kota

Foto: Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kalimantan Barat

PONTIANAK - Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kalimantan Barat resmi digelar pada 25–26 Juli 2025 di Pontianak. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PKBM dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebagai bentuk sinergi dan komitmen dalam memperkuat pendidikan nonformal di daerah.

Mengusung tema “Revitalisasi dan Digitalisasi PKBM dalam Sinergi Percepatan Penuntasan Anak Tidak Sekolah Menuju Peningkatan IPM Kalbar”, kegiatan ini bertujuan mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS) dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pendidikan berbasis komunitas dan teknologi.

Sambutan Pemerintah Provinsi dan Dukungan Pemerintah Kota

Rakor ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran PKBM dalam menjawab tantangan pendidikan inklusif dan merata.

“Pemerintah Provinsi sangat mengapresiasi upaya FK PKBM Kalbar dalam menghadirkan solusi pendidikan alternatif. Percepatan digitalisasi dan sinergi kelembagaan adalah kunci untuk menjangkau anak-anak yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan,” ujar Linda Purnama.

Turut hadir dalam kegiatan ini Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, S.STP., MM, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Kota Pontianak, yang memberikan dukungan atas kolaborasi antar-PKBM dengan pemerintah kota, khususnya dalam penyediaan sumber belajar yang relevan dan berbasis kebutuhan lokal.

Hadir Tokoh Nasional dan Konsolidasi Organisasi

Rakor juga dihadiri oleh Jalauddin Muraq, pengurus DPP FK PKBM Indonesia, yang memberikan materi penting tentang penguatan sistem penilaian di PKBM melalui integrasi data Dapodik dan sistem evaluasi peserta didik Paket A, B, dan C.

Sesi materi juga diisi oleh narasumber nasional seperti Lilik Subaryanto yang membawakan materi tentang Digitalisasi Pembelajaran, serta Egi Trialogi yang membahas perencanaan dan strategi pembelajaran mendalam untuk pendidikan kesetaraan.

Konsolidasi Operator dan Evaluasi Tahunan

Selain materi utama, Rakor juga menjadi ajang evaluasi tahunan program kerja FK PKBM Kalbar. Malam pertama diisi dengan sesi khusus bersama para operator untuk memperkuat tata kelola dan sistem pelaporan berbasis digital, sebagai fondasi peningkatan mutu layanan PKBM.

Harapan dan Komitmen Bersama

Melalui Rakor ini, seluruh PKBM di Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat sinergi dan inovasi pendidikan nonformal. Dengan digitalisasi, kolaborasi, dan penguatan kelembagaan, PKBM diharapkan menjadi ujung tombak dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan berkualitas, guna mendukung percepatan pembangunan SDM Kalbar. (Jeckmus)



25 Juli 2025

Pemkab-Polres Bengkayang kolaborasi tingkatkan PAD pajak kendaraan

Pemkab-Polres Bengkayang kolaborasi tingkatkan PAD pajak kendaraan
Pemkab-Polres Bengkayang kolaborasi tingkatkan PAD pajak kendaraan. (ANTARA)
Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkolaborasi dengan Polres Bengkayang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepala Bapenda Kabupaten Bengkayang, Yohanes Atet di Bengkayang, Jumat, mengatakan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor hingga 24 Juli 2025 mencapai Rp3,3 miliar atau 41,15 persen dari target sebesar Rp8,1 miliar.

Sementara untuk realisasi PAD Kabupaten Bengkayang mencapai Rp64,8 miliar atau 56,13 persen dari target Rp115,5 miliar.

Yohanes Atet mengatakan bahwa kegiatan razia merupakan bagian dari upaya rutin yang sudah dilakukan sejak awal 2025 dalam rangka penertiban administrasi kendaraan bermotor.

“Kami ingin masyarakat sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu karena ini berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.

Yohanes juga menyampaikan bahwa keberadaan tim dari Bapenda Provinsi bertujuan untuk memantau sekaligus mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah berlangsung sepanjang tahun ini.

Dia berharap kegiatan kolaborasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di Bengkayang.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkayang, Iptu Sunarli mengatakan dalam razia ini petugas tidak hanya menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi juga memeriksa dokumen kepemilikan kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta status pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Ia menambahkan razia semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung target penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.

“Peningkatan PAD menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini. Kami ingin agar setiap kendaraan yang beroperasi di wilayah Bengkayang juga menjadi bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan,” ujarnya.

Lanjutnya, razia kendaraan bermotor bertajuk “Razia Patuh Kapuas dan Patuh Pajak” sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkayang.

Kegiatan razia gabungan ini dilaksanakan sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2025 di sejumlah titik strategis wilayah Bengkayang, melibatkan Satlantas Polres Bengkayang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkayang, Dinas Perhubungan, Samsat, dan Satpol-PP.

Sementara itu Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Kalimantan Barat Pani mengatakan kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah nyata untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

“Kami mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Pemprov Kalbar, Pemkab Bengkayang dan jajaran Polres. Sinergi ini menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, baik dalam berlalu lintas maupun dalam hal pajak,” ujarnya.

Pani menambahkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penting penerimaan daerah.

Oleh karena itu, penegakan peraturan melalui razia dinilai efektif mendorong masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak.

Oleh : Narwati/ANTARA

24 Juli 2025

Kemenko Infrastrukur: Belum ada rencana transmigrasi baru ke kalbar

Kemenko Infrastrukur: Belum ada rencana transmigrasi baru ke kalbar
Kemenko Infrastrukur: Belum ada rencana transmigrasi baru ke kalbar. (ANTARA)
Pontianak - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana resmi terkait program transmigrasi baru ke Kalimantan Barat (Kalbar), khususnya dari Pulau Jawa.

"Saya belum mendengar adanya rencana transmigrasi atau pemindahan penduduk dari luar Kalbar ke Kalbar. Arahan Presiden Prabowo adalah revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada agar tetap layak huni, produktif, dan berkelanjutan," kata Herzaky saat diwawancarai media di Pontianak, Kamis.

Ia mempertanyakan siapa yang pertama kali menggulirkan isu tersebut dan mengimbau semua pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi ke publik.  Menurutnya, penyebaran isu tanpa dasar bisa menyesatkan masyarakat dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu.

"Dari mana isunya? Siapa yang membawa isu itu, tolong dijelaskan. Kasihan masyarakat yang jadi korban. Jangan menyebarkan berita tidak benar, hoaks, demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tutur Herzaky.

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, program transmigrasi hanya dapat dilaksanakan jika ada permintaan resmi dari pemerintah daerah.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada permintaan dari pemerintah daerah Kalbar terkait penempatan transmigran baru, baik melalui Program Trans Karya Nusa maupun transmigrasi lokal.

Herzaky juga menekankan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) yang berada di bawah koordinasi Kemenko nfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan saat ini fokus pada peningkatan kualitas kawasan transmigrasi yang telah ada.

"Fokus kami bukan pada penambahan jumlah penduduk, melainkan peningkatan kualitas hidup warga di kawasan transmigrasi. Ini sejalan dengan aspirasi masyarakat Kalbar yang menginginkan pembangunan lebih memberdayakan masyarakat lokal," katanya.

Herzaky memaparkan revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalbar diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, rehabilitasi sarana dan prasarana, seperti perbaikan jalan lingkungan, fasilitas air bersih, sekolah, dan pos kesehatan.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pendampingan usaha bagi warga transmigrasi. Ketiga, pengembangan ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan, industri kecil, dan penguatan kelembagaan seperti koperasi dan UMKM.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Malah ada demo dan saling saut menyaut untuk isu yang tidak berdasar seperti ini. Kasihan masyarakat. Saya harap jangan mau dimainkan, jangan mau disulut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintahan Presiden Prabowo sangat besar perhatiannya kepada Kalbar," kata Herzaky.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Satreskrim Polres Sekadau Tangkap Pencuri 4 HP, Korban Beri Apresiasi di Medsos

Foto: Pelaku (duduk) pencurian 4 Handphone berhasil diamankan oleh satreskrim polres sekadau

SEKADAU - Satreskrim Polres Sekadau berhasil mengungkap kasus pencurian empat unit telepon genggam di sebuah tempat pemotongan ayam hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Kecepatan penanganan kasus ini menuai apresiasi langsung dari korban melalui akun Facebook pribadinya.

"Terima kasih Satreskrim Polres Sekadau yang dengan cepat merespon laporan kami, sehingga pelaku pencurian dapat segera diamankan. Kurang dari 24 jam kasus ini terungkap," tulis korban, Agung Wahyu Widayat, dalam unggahannya, Rabu (23/7/2025).

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin, membenarkan penangkapan pelaku berinisial KT (32) pada Selasa, 22 Juli 2025 malam, kurang dari sehari setelah laporan diterima polisi.

Kasus pencurian terjadi pada Selasa, 22 Juli 2025 sekira pukul 02.40 WIB di tempat pemotongan ayam di Jalan Sekadau - Sintang, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

IPTU Zainal menerangkan, saat itu pelaku datang ke lokasi dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa TNKB, menggunakan masker dan helm yang tidak dilepas. Ia berpura-pura menjadi pembeli dengan memesan tiga ekor ayam.

"Ketika karyawan korban sedang memotong ayam, pelaku langsung mengambil empat unit handphone yang tergeletak di meja dan segera melarikan diri," jelas IPTU Zainal, Kamis (24/7).

Empat handphone yang dicuri masing-masing adalah Vivo Y21, Infinix Smart 9, Samsung Galaxy A05s, dan iPhone 11. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp10.450.000 dan langsung melapor ke Polres Sekadau pada pagi harinya.

Laporan diterima piket Satreskrim Polres Sekadau pada Selasa, 22 Juli 2025 pukul 10.00 WIB. Unit Jatanras langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP.

"Dari hasil penyelidikan, kami mendapat keterangan dari warga yang melihat pelaku kabur ke arah Kabupaten Sintang dengan sepeda motor tanpa TNKB. Kami segera berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Sintang," terang IPTU Zainal.

Informasi penting lainnya didapat setelah ada warga di Sintang yang melihat seseorang dengan ciri-ciri sama meminta bantuan ke penjaga sebuah counter handphone untuk membuka kunci layar dan melakukan install ulang pada salah satu HP.

"Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan langsung bergerak ke Sintang. Sekira pukul 22.20 WIB, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti berupa empat handphone milik korban," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan awal, KT mengakui perbuatannya dan mengaku beraksi seorang diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP junto Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara.

IPTU Zainal mengucapkan terima kasih atas apresiasi korban yang disampaikan secara terbuka di media sosial.

"Apresiasi masyarakat, termasuk dari korban sendiri, adalah bukti kepercayaan terhadap Polri, khususnya Polres Sekadau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja cepat dan profesional," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya laporan cepat dari masyarakat dalam pengungkapan kasus kejahatan.

"Laporan yang segera disampaikan sangat membantu kami dalam bertindak cepat. Karena itu, kami mengimbau warga agar tidak ragu melapor jika mengetahui atau mengalami tindak kejahatan melalui layanan darurat 110 Polri," pungkasnya.

Selain itu, IPTU Zainal juga mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati menyimpan barang berharga di tempat umum.

"Jangan meninggalkan handphone atau barang berharga lain di tempat terbuka yang mudah dijangkau orang lain. Waspada sejak dini adalah langkah terbaik untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa," imbaunya.



Analisis Hukum Kasus BTN vs CU Lantang Tipo: Implikasi Putusan MA terhadap Eksekusi Pembayaran

Foto: Bank Tabungan Negara (BTN). (Int)

PONTIANAK - Setelah perjalanan hukum yang berliku dan panjang, Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pontianak kini dihadapkan pada kewajiban mutlak: membayar ganti rugi sebesar Rp33,6 miliar kepada Credit Union (CU) Lantang Tipo.

Kewajiban ini berlandaskan pada Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) Nomor 156 PK/Pdt/2025 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2025, yang intinya menolak PK yang diajukan BTN dan menguatkan putusan kasasi.

Adapun isi putusan tersebut mewajibkan BTN membayar Rp33,6 miliar. Namun, walau sudah berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi pembayaran belum dilaksanakan.

Alfonsius Girsang, kuasa hukum CU Lantang Tipo, menyebut, pihaknya kerap didatangi dan dihubungi anggota CU mempertanyakan kelanjutan eksekusi pasca putusan ini.

"Sebagai kuasa hukum anggota CU, kami dikejar-kejar. Mereka mendatangi kantor, menelpon, dan menanyakan kelanjutan eksekusi perkara?" ujar Alfonsius.

Keresahan ini, dinilainya wajar, mengingat dana mereka telah tertahan selama bertahun-tahun.

Alfonsius juga menyoroti janji BTN di masa lalu yang pernah berjanji, jika jalur hukum sudah selesai dan putusan pengadilan, maka mereka akan membayar.

“Sekarang sudah ada putusan pengadilan MA, makanya anggota CU mendesak," tegasnya.

Namun demikian,Alfonsius mengapresiasi adanya 'etikad baik' dari BTN untuk menjalankan putusan pengadilan secara sukarela melalui tahap negosiasi, namun aksi nyata berupa pembayaran adalah yang paling dinanti.

Sebagai kuasa hukum, dirinya tetap memberikan pandangan hukum bahwa perkara ini akan selesai dan BTN akan membayar kewajiban.

Ia menyakini BTN akan menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Nah, itu yang kami jelaskan kepada anggota yang datang. Mereka sudah resah menuggu karena sudah lama dana mereka yang ada di BTN,”ungkapnya.

Segera Eksekusi

Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yacobus Kumis mendorong putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap itu segera dilaksanakan BTN.Sebab, masyarakat di daerah sangat menunggu eksekusi keputusan ini. 

“Saya sering jadi tempat bertanya, karena memang anggota CU Lantang Tipo ini kebanyakan masyarakat adat dayak, mereka menunggu keputusan MA kok lambat dieksekusi,” imbuhnya.

Selaku Sekjen MADN, Yakobus berharap Bank BTN sebagai bank pemerintah berkeyakinan BTN menjadi contoh dan segera melaksanakan keputusan MA. Pasalnya putusan itu sudah final, tidak ada upaya hukum yang lain. “Karena itu, Bank BTN semestinya melaksanakan keputusan itu," tegasnya.



Pasang Iklan

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda