Dua Pembobol SDN 47 Penanjung Ditangkap

Indokalbar    Minggu, Juli 27, 2025    Comment   

Dua Pembobol SDN 47 Penanjung Ditangkap

Foto: Barang bukti yang digunakan pelaku pembobolan SDN 47 Penanjung, Desa Mungguk, Sekadau Hilir

SEKADAU - Unit Jatanras Satreskrim Polres Sekadau membekuk dua pelaku pencurian dengan pemberatan yang membobol ruang guru SDN 47 Penanjung, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir. Kedua pelaku, seorang pemuda berusia 20 tahun dan seorang remaja di bawah umur, ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan yang cukup panjang.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin mengatakan penangkapan dilakukan pada Kamis (24/7/2025) pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

“Kedua pelaku kami tangkap di dua lokasi berbeda di Desa Mungguk. Mereka mengakui perbuatannya saat diperiksa,” kata Zainal dalam keterangannya, Minggu (27/7).

IPTU Zainal menjelaskan pencurian terjadi pada 21 Agustus 2024 dini hari sekitar pukul 01.15 WIB. Kedua pelaku masuk melalui jendela dapur belakang, lalu mencongkel ventilasi pintu ruang guru menggunakan palu.

“Mereka mengambil satu unit CCTV, satu unit router merek Huawei, serta uang tunai sekitar Rp1,9 juta yang disimpan di laci meja dan celengan ruang guru,” ungkapnya.

Hasil curian kemudian dibagi di antara keduanya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit router Huawei, satu unit CCTV, beberapa celengan yang sudah terbelah, serta palu yang digunakan untuk membobol ventilasi. Total kerugian sekolah diperkirakan mencapai Rp4,5 juta.

“Kedua pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, subsider Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Untuk pelaku di bawah umur akan diproses sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,” tegas Zainal.

IPTU Zainal juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap aksi pencurian, terutama pada malam hari.

“Kami mengajak masyarakat untuk peduli terhadap keamanan lingkungan, segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan, dan memaksimalkan penggunaan CCTV sebagai langkah pencegahan,” imbaunya.

Rakor PKBM Kalbar 2025: Sinergi Digitalisasi dan Penuntasan Anak Tidak Sekolah Diperkuat di 14 Kabupaten/Kota

Indokalbar    Sabtu, Juli 26, 2025    Comment   

Rakor PKBM Kalbar 2025: Sinergi Digitalisasi dan Penuntasan Anak Tidak Sekolah Diperkuat di 14 Kabupaten/Kota

Foto: Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kalimantan Barat

PONTIANAK - Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kalimantan Barat resmi digelar pada 25–26 Juli 2025 di Pontianak. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PKBM dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebagai bentuk sinergi dan komitmen dalam memperkuat pendidikan nonformal di daerah.

Mengusung tema “Revitalisasi dan Digitalisasi PKBM dalam Sinergi Percepatan Penuntasan Anak Tidak Sekolah Menuju Peningkatan IPM Kalbar”, kegiatan ini bertujuan mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS) dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pendidikan berbasis komunitas dan teknologi.

Sambutan Pemerintah Provinsi dan Dukungan Pemerintah Kota

Rakor ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran PKBM dalam menjawab tantangan pendidikan inklusif dan merata.

“Pemerintah Provinsi sangat mengapresiasi upaya FK PKBM Kalbar dalam menghadirkan solusi pendidikan alternatif. Percepatan digitalisasi dan sinergi kelembagaan adalah kunci untuk menjangkau anak-anak yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan,” ujar Linda Purnama.

Turut hadir dalam kegiatan ini Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, S.STP., MM, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Kota Pontianak, yang memberikan dukungan atas kolaborasi antar-PKBM dengan pemerintah kota, khususnya dalam penyediaan sumber belajar yang relevan dan berbasis kebutuhan lokal.

Hadir Tokoh Nasional dan Konsolidasi Organisasi

Rakor juga dihadiri oleh Jalauddin Muraq, pengurus DPP FK PKBM Indonesia, yang memberikan materi penting tentang penguatan sistem penilaian di PKBM melalui integrasi data Dapodik dan sistem evaluasi peserta didik Paket A, B, dan C.

Sesi materi juga diisi oleh narasumber nasional seperti Lilik Subaryanto yang membawakan materi tentang Digitalisasi Pembelajaran, serta Egi Trialogi yang membahas perencanaan dan strategi pembelajaran mendalam untuk pendidikan kesetaraan.

Konsolidasi Operator dan Evaluasi Tahunan

Selain materi utama, Rakor juga menjadi ajang evaluasi tahunan program kerja FK PKBM Kalbar. Malam pertama diisi dengan sesi khusus bersama para operator untuk memperkuat tata kelola dan sistem pelaporan berbasis digital, sebagai fondasi peningkatan mutu layanan PKBM.

Harapan dan Komitmen Bersama

Melalui Rakor ini, seluruh PKBM di Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat sinergi dan inovasi pendidikan nonformal. Dengan digitalisasi, kolaborasi, dan penguatan kelembagaan, PKBM diharapkan menjadi ujung tombak dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan berkualitas, guna mendukung percepatan pembangunan SDM Kalbar. (Jeckmus)

Pemkab-Polres Bengkayang kolaborasi tingkatkan PAD pajak kendaraan

Indokalbar    Jumat, Juli 25, 2025    Comment   

Pemkab-Polres Bengkayang kolaborasi tingkatkan PAD pajak kendaraan

Pemkab-Polres Bengkayang kolaborasi tingkatkan PAD pajak kendaraan. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkolaborasi dengan Polres Bengkayang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepala Bapenda Kabupaten Bengkayang, Yohanes Atet di Bengkayang, Jumat, mengatakan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor hingga 24 Juli 2025 mencapai Rp3,3 miliar atau 41,15 persen dari target sebesar Rp8,1 miliar.

Sementara untuk realisasi PAD Kabupaten Bengkayang mencapai Rp64,8 miliar atau 56,13 persen dari target Rp115,5 miliar.

Yohanes Atet mengatakan bahwa kegiatan razia merupakan bagian dari upaya rutin yang sudah dilakukan sejak awal 2025 dalam rangka penertiban administrasi kendaraan bermotor.

“Kami ingin masyarakat sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu karena ini berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.

Yohanes juga menyampaikan bahwa keberadaan tim dari Bapenda Provinsi bertujuan untuk memantau sekaligus mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah berlangsung sepanjang tahun ini.

Dia berharap kegiatan kolaborasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di Bengkayang.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkayang, Iptu Sunarli mengatakan dalam razia ini petugas tidak hanya menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi juga memeriksa dokumen kepemilikan kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta status pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Ia menambahkan razia semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung target penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.

“Peningkatan PAD menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini. Kami ingin agar setiap kendaraan yang beroperasi di wilayah Bengkayang juga menjadi bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan,” ujarnya.

Lanjutnya, razia kendaraan bermotor bertajuk “Razia Patuh Kapuas dan Patuh Pajak” sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkayang.

Kegiatan razia gabungan ini dilaksanakan sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2025 di sejumlah titik strategis wilayah Bengkayang, melibatkan Satlantas Polres Bengkayang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkayang, Dinas Perhubungan, Samsat, dan Satpol-PP.

Sementara itu Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Kalimantan Barat Pani mengatakan kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah nyata untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

“Kami mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Pemprov Kalbar, Pemkab Bengkayang dan jajaran Polres. Sinergi ini menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, baik dalam berlalu lintas maupun dalam hal pajak,” ujarnya.

Pani menambahkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penting penerimaan daerah.

Oleh karena itu, penegakan peraturan melalui razia dinilai efektif mendorong masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak.

Oleh : Narwati/ANTARA

Kemenko Infrastrukur: Belum ada rencana transmigrasi baru ke kalbar

Indokalbar    Kamis, Juli 24, 2025    Comment   

Kemenko Infrastrukur: Belum ada rencana transmigrasi baru ke kalbar

Kemenko Infrastrukur: Belum ada rencana transmigrasi baru ke kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana resmi terkait program transmigrasi baru ke Kalimantan Barat (Kalbar), khususnya dari Pulau Jawa.

"Saya belum mendengar adanya rencana transmigrasi atau pemindahan penduduk dari luar Kalbar ke Kalbar. Arahan Presiden Prabowo adalah revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada agar tetap layak huni, produktif, dan berkelanjutan," kata Herzaky saat diwawancarai media di Pontianak, Kamis.

Ia mempertanyakan siapa yang pertama kali menggulirkan isu tersebut dan mengimbau semua pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi ke publik.  Menurutnya, penyebaran isu tanpa dasar bisa menyesatkan masyarakat dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu.

"Dari mana isunya? Siapa yang membawa isu itu, tolong dijelaskan. Kasihan masyarakat yang jadi korban. Jangan menyebarkan berita tidak benar, hoaks, demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tutur Herzaky.

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, program transmigrasi hanya dapat dilaksanakan jika ada permintaan resmi dari pemerintah daerah.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada permintaan dari pemerintah daerah Kalbar terkait penempatan transmigran baru, baik melalui Program Trans Karya Nusa maupun transmigrasi lokal.

Herzaky juga menekankan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) yang berada di bawah koordinasi Kemenko nfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan saat ini fokus pada peningkatan kualitas kawasan transmigrasi yang telah ada.

"Fokus kami bukan pada penambahan jumlah penduduk, melainkan peningkatan kualitas hidup warga di kawasan transmigrasi. Ini sejalan dengan aspirasi masyarakat Kalbar yang menginginkan pembangunan lebih memberdayakan masyarakat lokal," katanya.

Herzaky memaparkan revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalbar diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, rehabilitasi sarana dan prasarana, seperti perbaikan jalan lingkungan, fasilitas air bersih, sekolah, dan pos kesehatan.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pendampingan usaha bagi warga transmigrasi. Ketiga, pengembangan ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan, industri kecil, dan penguatan kelembagaan seperti koperasi dan UMKM.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Malah ada demo dan saling saut menyaut untuk isu yang tidak berdasar seperti ini. Kasihan masyarakat. Saya harap jangan mau dimainkan, jangan mau disulut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintahan Presiden Prabowo sangat besar perhatiannya kepada Kalbar," kata Herzaky.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Satreskrim Polres Sekadau Tangkap Pencuri 4 HP, Korban Beri Apresiasi di Medsos

Indokalbar    Kamis, Juli 24, 2025    Comment   

Satreskrim Polres Sekadau Tangkap Pencuri 4 HP, Korban Beri Apresiasi di Medsos

Foto: Pelaku (duduk) pencurian 4 Handphone berhasil diamankan oleh satreskrim polres sekadau

SEKADAU - Satreskrim Polres Sekadau berhasil mengungkap kasus pencurian empat unit telepon genggam di sebuah tempat pemotongan ayam hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Kecepatan penanganan kasus ini menuai apresiasi langsung dari korban melalui akun Facebook pribadinya.

"Terima kasih Satreskrim Polres Sekadau yang dengan cepat merespon laporan kami, sehingga pelaku pencurian dapat segera diamankan. Kurang dari 24 jam kasus ini terungkap," tulis korban, Agung Wahyu Widayat, dalam unggahannya, Rabu (23/7/2025).

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin, membenarkan penangkapan pelaku berinisial KT (32) pada Selasa, 22 Juli 2025 malam, kurang dari sehari setelah laporan diterima polisi.

Kasus pencurian terjadi pada Selasa, 22 Juli 2025 sekira pukul 02.40 WIB di tempat pemotongan ayam di Jalan Sekadau - Sintang, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

IPTU Zainal menerangkan, saat itu pelaku datang ke lokasi dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa TNKB, menggunakan masker dan helm yang tidak dilepas. Ia berpura-pura menjadi pembeli dengan memesan tiga ekor ayam.

"Ketika karyawan korban sedang memotong ayam, pelaku langsung mengambil empat unit handphone yang tergeletak di meja dan segera melarikan diri," jelas IPTU Zainal, Kamis (24/7).

Empat handphone yang dicuri masing-masing adalah Vivo Y21, Infinix Smart 9, Samsung Galaxy A05s, dan iPhone 11. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp10.450.000 dan langsung melapor ke Polres Sekadau pada pagi harinya.

Laporan diterima piket Satreskrim Polres Sekadau pada Selasa, 22 Juli 2025 pukul 10.00 WIB. Unit Jatanras langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP.

"Dari hasil penyelidikan, kami mendapat keterangan dari warga yang melihat pelaku kabur ke arah Kabupaten Sintang dengan sepeda motor tanpa TNKB. Kami segera berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Sintang," terang IPTU Zainal.

Informasi penting lainnya didapat setelah ada warga di Sintang yang melihat seseorang dengan ciri-ciri sama meminta bantuan ke penjaga sebuah counter handphone untuk membuka kunci layar dan melakukan install ulang pada salah satu HP.

"Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan langsung bergerak ke Sintang. Sekira pukul 22.20 WIB, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti berupa empat handphone milik korban," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan awal, KT mengakui perbuatannya dan mengaku beraksi seorang diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP junto Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara.

IPTU Zainal mengucapkan terima kasih atas apresiasi korban yang disampaikan secara terbuka di media sosial.

"Apresiasi masyarakat, termasuk dari korban sendiri, adalah bukti kepercayaan terhadap Polri, khususnya Polres Sekadau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja cepat dan profesional," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya laporan cepat dari masyarakat dalam pengungkapan kasus kejahatan.

"Laporan yang segera disampaikan sangat membantu kami dalam bertindak cepat. Karena itu, kami mengimbau warga agar tidak ragu melapor jika mengetahui atau mengalami tindak kejahatan melalui layanan darurat 110 Polri," pungkasnya.

Selain itu, IPTU Zainal juga mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati menyimpan barang berharga di tempat umum.

"Jangan meninggalkan handphone atau barang berharga lain di tempat terbuka yang mudah dijangkau orang lain. Waspada sejak dini adalah langkah terbaik untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa," imbaunya.

Analisis Hukum Kasus BTN vs CU Lantang Tipo: Implikasi Putusan MA terhadap Eksekusi Pembayaran

Indokalbar    Kamis, Juli 24, 2025    Comment   

Analisis Hukum Kasus BTN vs CU Lantang Tipo: Implikasi Putusan MA terhadap Eksekusi Pembayaran

Foto: Bank Tabungan Negara (BTN). (Int)

PONTIANAK - Setelah perjalanan hukum yang berliku dan panjang, Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pontianak kini dihadapkan pada kewajiban mutlak: membayar ganti rugi sebesar Rp33,6 miliar kepada Credit Union (CU) Lantang Tipo.

Kewajiban ini berlandaskan pada Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) Nomor 156 PK/Pdt/2025 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2025, yang intinya menolak PK yang diajukan BTN dan menguatkan putusan kasasi.

Adapun isi putusan tersebut mewajibkan BTN membayar Rp33,6 miliar. Namun, walau sudah berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi pembayaran belum dilaksanakan.

Alfonsius Girsang, kuasa hukum CU Lantang Tipo, menyebut, pihaknya kerap didatangi dan dihubungi anggota CU mempertanyakan kelanjutan eksekusi pasca putusan ini.

"Sebagai kuasa hukum anggota CU, kami dikejar-kejar. Mereka mendatangi kantor, menelpon, dan menanyakan kelanjutan eksekusi perkara?" ujar Alfonsius.

Keresahan ini, dinilainya wajar, mengingat dana mereka telah tertahan selama bertahun-tahun.

Alfonsius juga menyoroti janji BTN di masa lalu yang pernah berjanji, jika jalur hukum sudah selesai dan putusan pengadilan, maka mereka akan membayar.

“Sekarang sudah ada putusan pengadilan MA, makanya anggota CU mendesak," tegasnya.

Namun demikian,Alfonsius mengapresiasi adanya 'etikad baik' dari BTN untuk menjalankan putusan pengadilan secara sukarela melalui tahap negosiasi, namun aksi nyata berupa pembayaran adalah yang paling dinanti.

Sebagai kuasa hukum, dirinya tetap memberikan pandangan hukum bahwa perkara ini akan selesai dan BTN akan membayar kewajiban.

Ia menyakini BTN akan menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Nah, itu yang kami jelaskan kepada anggota yang datang. Mereka sudah resah menuggu karena sudah lama dana mereka yang ada di BTN,”ungkapnya.

Segera Eksekusi

Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yacobus Kumis mendorong putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap itu segera dilaksanakan BTN.Sebab, masyarakat di daerah sangat menunggu eksekusi keputusan ini. 

“Saya sering jadi tempat bertanya, karena memang anggota CU Lantang Tipo ini kebanyakan masyarakat adat dayak, mereka menunggu keputusan MA kok lambat dieksekusi,” imbuhnya.

Selaku Sekjen MADN, Yakobus berharap Bank BTN sebagai bank pemerintah berkeyakinan BTN menjadi contoh dan segera melaksanakan keputusan MA. Pasalnya putusan itu sudah final, tidak ada upaya hukum yang lain. “Karena itu, Bank BTN semestinya melaksanakan keputusan itu," tegasnya.

Pemkot Singkawang diminta tingkatan jaringan Instalasi Pengolahan Air

Indokalbar    Rabu, Juli 23, 2025    Comment   

Pemkot Singkawang diminta tingkatan jaringan Instalasi Pengolahan Air

Pemkot Singkawang diminta tingkatan jaringan Instalasi Pengolahan Air. (ANTARA)

Singkawang - Koordinator Aliansi LSM Perintis Singkawang, Muhammad Abdurrahman minta agar Pemkot Singkawang melalui Perumda AMGP meningkatkan kapasitas dan jaringan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dalam mengatasi krisis air di daerah setempat.

Krisis air bersih di kota setempat masih menjadi persoalan rutinitas masyarakat Singkawang terutama di musim kemarau yang terjadi setiap tahun.

"Persoalan klasik ini agar menjadi atensi khusus bagi Perumda Air Minum Gunung Poteng (AMGP) dan Pemerintah Kota Singkawang," kata Rahman di Singkawang, Rabu.

Menyikapi krisis air bersih ini, katanya, Aliansi LSM perintis Kota Singkawang beberapa waktu lalu melakukan kordinasi langsung kepada pihak manjamen Perumda AMGP Singkawang dalam rangka mencari akar persoalan untuk dianalisis dan dicarikan solusi permanen.

Dari keterangan pihak Perumda, katanya, berdasarkan data kajian kapasitas IPA Eksisting, persoalan air baku menjadi momok utama tidak terpenuhinya kapasitas sistem yang dimiliki Perumda Gunung Poteng.

Dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimiliki Perumda AMGP yang terdata dan terpasang total kapasitas 340 liter/detik dengan efisiensi kapasitas produksi sekitar 75-78 persen atau sekitar 255-265 liter/detik dari kapasitas sistem di musim normal/penghujan.

Sementara pada saat musim kemarau, efisiensi produksi di kisaran 45 persen dari total kapasitas sistem sekitar 150-160 liter/detik (dengan suplai air baku 10 liter/detik dan, 40 liter/detik dari kapasitas sistem yang ada di unit Semelagi, 100 liter/detik dari suplai Intake Semelagi menuju IPA Roban dan 15-20 liter/detik dari suplai air baku Tirtayasa, untuk Intake Eria 0 liter/detik.

"Tidak cukupnya suplai air baku untuk seluruh sistem IPA yang ada di Perumda AMGP Singkawang menyebabkan efisiensi kapasitas sistem yang dimiliki Perumda tidak berfungsi dengan optimal, sementara persentase tingkat pelayanan Perumda saat ini hanya mampu di kisaran 30 persen saja," ujarnya.

Dengan tingkat efisiensi kapasitas produksi yang terjadi ini sangat tidak mungkin Perumda AMGP dapat memaksimalkan pendistibusian air bersih kepada 26 ribu pelanggang aktif se Kota Singkawang. Kondisi ini akan lebih sulit bilamana musim kemarau tiba karena kondisi sumber air baku Perumda AMGP di Sungai Seluang, Eria dan lainnya, masih bergantung pada curah hujan.

Sementara berdasarkan estimasi tingkat pelayanan yang dibutuhkan Perumda AMGP saat ini idealnya 60 persen dengan kapasitas kebutuhan IPA 599,52 liter/detik.

"Oleh karena itu untuk menyelesaikan persoalan krisis air bersih di Kota Singkawang secara permanen saat ini hingga tahun 2028 maka Perumda AMGP Singkawang harus meningkatkan kapasitas produksi IPA dari 265 liter/detik menjadi 599,52 liter/detik," ujarnya.

Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi IPA di antaranya memaksimalkan sumber air baku yang ada seperti membuat Boster Air Baku untuk menambah debit air baku yang masuk ke kapasitas IPA Eksisting.

Kemudian, mengambil air baku tambahan dari Hangmui Irigasi dan mencari alternatif sumber air baku lain yang debet airnya tidak tergantung terhadap curah hujan.

Seumpama sumber air baku Sungai Sedau walau terkontaminasi air laut, namun dengan teknologi masa kini realistis untuk diolah, meningkatkan kapasitas sistem intake, sistem transmisi, sistem IPA, reservoar dan jaringan pipanisasi pendukungnya.

"Memang untuk mewujudkan itu tidak mudah karena diperlukan anggaran sekitar Rp350 milyar," ujarnya.

Mengingat air bersih adalah kebutuhan vital dan hajat hidup masyarakat banyak, kata dia, perlu keseriusan pemerintah baik itu eksekutif maupun legislatif dalam upaya pembiayaan. Adapun alternatif pembiayaan itu bisa menggunakan skema APBN melalui Kementerian terkait maupun Pokir anggota legislatif.

Manakala persoalan pembiayaan ini terpenuhi output-nya sangat realistis dengan meningkatnya kapasitas IPA dari 265 liter/detik menjadi 599,52 liter/detik maka tingkat pelayanan pendistribusian air bersih Perumda AMGP Singkawang menjadi 60 persen.

"Maka Singkawang akan keluar dari krisis air bersih dan PAD Singkawang akan bertambah dari sektor deviden Perumda AMGP serta tipe Perumda meningkat dari tipe B menjadi tipe A," katanya.

Konsekwensi dari peningkatan tipe itu maka Perumda AMGP akan memiliki tiga direksi, direksi utama, umum dan direksi teknis demikian juga degan dewan pengawas. Adapun alternatif lainnya bisa dijajaki model Government to Bisnis (G to B).

"Model bisnis ini, perusahaan swasta menjual produk atau layanan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah," ujarnya.*

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemprov Kalbar arahkan pengolahan sampah dengan teknologi di daerah

Indokalbar    Rabu, Juli 23, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar arahkan pengolahan sampah dengan teknologi di daerah

Pemprov Kalbar arahkan pengolahan sampah dengan teknologi di daerah. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengarahkan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu untuk menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan sebagai upaya menekan volume timbunan sampah serta memaksimalkan nilai ekonominya.

"Penggunaan teknologi pengolahan sampah modern sangat penting dalam menjawab tantangan peningkatan volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di sejumlah daerah," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Sampah Regional Kalbar di Pontianak, Rabu.

Menurutnya, dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah, seperti sistem Refuse-Derived Fuel (RDF), komposting terintegrasi, dan pengolahan berbasis digital, permasalahan sampah di daerah bisa diatasi lebih baik.

Menurut Ria Norsan, pengolahan sampah dengan pendekatan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui sistem daur ulang, bank sampah, hingga industri berbasis limbah.

"Dengan tata kelola yang baik dan dukungan teknologi, sampah bukan lagi beban, tetapi bisa menjadi sumber daya. Ini harus kita kembangkan di semua kabupaten/kota," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar Adi Yani menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan potensi dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kalbar, termasuk kesiapan infrastruktur, SDM, dan kebijakan daerah.

Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam keberhasilan sistem pengelolaan sampah terpadu.

"Pemprov juga siap memfasilitasi pelatihan teknis, pendampingan dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta serta mitra pembangunan untuk mendorong implementasi teknologi pengolahan sampah di daerah," katanya.

Berdasarkan data DLHK Kalbar, timbunan sampah di provinsi itu diperkirakan mencapai lebih dari 1.300 ton per hari. Namun, baru sekitar 20 persen yang terkelola secara optimal, sedangkan sisanya masih berakhir di TPA terbuka atau mencemari lingkungan.

Melalui agenda Rakortek ini, Pemprov Kalbar menargetkan agar seluruh kabupaten/kota memiliki roadmap pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis teknologi, dengan pendekatan sirkular ekonomi dan partisipasi aktif masyarakat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkot Singkawang buat sumur bor mitigasi karhutla di Jalan Bandara

Indokalbar    Rabu, Juli 23, 2025    Comment   

Pemkot Singkawang buat sumur bor mitigasi karhutla di Jalan Bandara

Pemkot Singkawang buat sumur bor mitigasi karhutla di Jalan Bandara. (ANTARA)

Singkawang - Pemerintah Kota Singkawang membuat sumur bor dan membangun parit sebagai bentuk mitigasi agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jalan Bandara di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan tidak meluas lebih jauh.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Rabu, mengingat kejadian karhutla di jalan menuju Bandara Singkawang sudah tiga kali terjadi di musim kemarau ini.

"Kebakaran lahan di jalan menuju Bandara Singkawang ini sudah tiga kali terjadi. Meski sebagian titik api telah berhasil dipadamkan, namun pada malam kemarin api kembali muncul di lokasi yang sama," ujarnya.

“Mungkin dengan cara membuat sumur bor dulu atau membuat parit dulu untuk mencegah karhutla agar tidak semakin meluas,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena berisiko tinggi menimbulkan karhutla yang dampaknya sangat merugikan masyarakat secara luas.

“Kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang, khususnya yang punya lahan, tolong jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Karena ini akan menyebabkan kebakaran hutan atau lahan yang efeknya sangat tidak baik buat kita semua,” ujarnya.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Singkawang Nana Priyana juga mengatakan kebakaran lahan di jalur akses menuju Bandara Singkawang sudah terjadi sebanyak tiga kali.

"Ini sudah kejadian yang ketiga kalinya. Sebelumnya kebakaran dimulai di antara Jembatan 6 sampai Jembatan 7,” katanya.

Sementara kebakaran di Jembatan 9 ini merupakan peristiwa yang baru terjadi pada Selasa (22/7) sore.

Hingga saat ini masih dilakukan pemadaman terhadap titik api di Jembatan 9, ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Disdikbud Bengkayang dorong pendidikan yang inklusif dan ramah anak

Indokalbar    Rabu, Juli 23, 2025    Comment   

Disdikbud Bengkayang dorong pendidikan yang inklusif dan ramah anak

Disdikbud Bengkayang dorong pendidikan yang inklusif dan ramah anak. (ANTARA)

Bengkayang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang mendorong pendidikan yang inklusif, ramah anak dan bermutu bagi semua di daerah setempat.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono dalam memperingati Hari Anak Nasional 2025 di Bengkayang, Rabu.

"Momen ini juga dimanfaatkan untuk menciptakan ruang pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak di Bengkayang. Melalui kegiatan ini, kita dorong terciptanya proses pendidikan yang ramah anak, inklusif, dan bermutu bagi semua," ujar Heru.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya akselerasi layanan pendidikan berkualitas, sekaligus sebagai evidence-based approach dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana strategis bidang pendidikan lima tahun ke depan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah dan program yang kami rancang memiliki dasar yang kuat dan terukur, demi tercapainya target pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkayang," ujarnya.

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang juga menggelar kegiatan "Pertemuan Ceria" secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemensikdasmen), dan bertujuan membangun semangat kebersamaan dan kesehatan anak-anak Indonesia sejak dini.

Dia menjelaskan kegiatan itu terdiri dari Senam Anak Indonesia Hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta doa bersama yang dilakukan secara serempak.

"Kegiatan ini selaras dengan implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Agama," ujarnya.

Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa pelaksanaan Pertemuan Ceria juga sejalan dengan tema Hari Anak Nasional tahun ini, yaitu Anak Hebat, Indonesia Kuat untuk Generasi Emas 2045.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan anak-anak yang sehat melalui aktivitas fisik seperti senam, tetapi juga menekankan pentingnya asupan gizi yang cukup bagi peserta didik.

"Anak-anak Indonesia harus sehat dan memiliki gizi yang baik, agar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan," ujarnya.

Heru menambahkan, budaya hidup sehat, cerdas, dan berkarakter merupakan modal dasar dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkayang. Hal ini sejalan dengan visi daerah untuk membentuk generasi unggul, berakhlak, dan berbudaya menuju generasi emas Bengkayang yang mantap dan gemilang.*

Oleh : Narwati/ANTARA