Peduli Sosial, PT BGA Salurkan Bantuan Korban Banjir

Indokalbar    Senin, Juni 23, 2025    Comment   

Peduli Sosial, PT BGA Salurkan Bantuan Korban Banjir

Foto: CSR PT Bumitama Gunajaya Agro Salurkan Bantuan Banjir

KETAPANG - Perusahaan kelapa sawit PT Bumitama Gunajaya Agro atau BGA Group regional Sungai Melayu, Ketapang salurkan bantuan berupa logistik pangan bagi warga terdampak Banjir di Desa Muara Gerunggang, Kecamatan Pemahan. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan Empati terhadap warga terdampak banjir.

Akhirin Fitra Selaku Regional Head PT BGA wilayah Sungai Melayu menjelaskan Logistik bantuan ini diberikan kepada 33 kepala keluarga (KK). Bantuan ini langsung diserahkan kepada warga yang dilakukan Oleh Tim CSR Perusahaan.  

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi kemarin. Bantuan ini semoga meringankan beban ekonomi masyarakat," kata Akhirin Fitra, dalam siaran tertulis yang diterima pada, Senin (23/6/2025).

Fitra menjelaskan, adapun bantuan yang diserahkan ini berupa beras, mie instan, telur dan minyak goreng. Bantuan ini ditujukan kepada warga yang rumahnya terendam banjir akibat perubahan cuaca ekstrem beberapa hari lalu yang terjadi di seluruh wilayah kabupaten Ketapang. 

Atas nama pribadi dan perusahaan, Fitra menyampaikan empati atas musibah yang dialami warga. Sebagai salah satu wilayah operasional kebun, perusahaan tetap berkomitmen memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemda Ketapang. 

"Kami bersimpati atas musibah yang menimpa warga desa Muara Gerunggang, PT BGA yang memiliki wilayah operasional salah satunya di kecamatan Sungai Melayu tetap berkomitmen memberikan kontribusi positif dan peduli atas keadaan sosial masyarakat, semoga bantuan ini bermanfaat," pungkasnya.

(MZ)

Miliki Barang Haram, Warga Menterap Ditangkap Di Dusun Lamau

Indokalbar    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

Miliki Barang Haram, Warga Menterap Ditangkap Di Dusun Lamau

Foto: Tersangka AS

SEKADAU - Satuan Reserse Narkoba Polres Sekadau mengamankan seorang pria berinisial AS (54), warga Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu, lantaran kedapatan memiliki narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan pada Kamis, 12 Juni 2025.

Kasat Resnarkoba Polres Sekadau IPTU Robianto mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Satresnarkoba.

“Pelaku diamankan tanpa perlawanan, sekitar pukul 13.15 WIB di Jalan Sekadau - Rawak, tepatnya di Dusun Lamau, Desa Perongkan, Sekadau Hulu," terang IPTU Robianto dalam keterangannya pada Minggu (22/6/2025).

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi kejadian, petugas menemukan sembilan plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan total berat bruto 9,54 gram. Selain itu, turut diamankan 26 plastik klip kosong, sebungkus rokok, sebuah smartphone, serta satu unit mobil milik pelaku.

Barang bukti dan pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kasus ini masih kami dalami. Pengembangan akan terus dilakukan untuk menelusuri dari mana barang tersebut didapatkan dan apakah ada pihak lain yang terlibat,” jelas IPTU Robianto.

Atas kepemilikan barang haram itu, AS disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

IPTU Robianto menegaskan, pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sekadau.

“Kami mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya,” tandasnya. (**)

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar

Indokalbar    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar

Kementerian P2MI bangun shelter Migran di perbatasan Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir mengatakan untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran, telah membentuk tim reaksi cepat serta memperkuat peran daerah, termasuk mendesak percepatan pembangunan shelter migran di perbatasan Kalimantan Barat.

"Berbagai modus baru pengiriman pekerja ilegal yang kian canggih, termasuk penggunaan visa turis yang dikonversi menjadi visa kerja, pemalsuan data, hingga perekrutan melalui media sosial dengan tawaran gaji tinggi. Kita perlu mempercepat pembangunan shelter migran di Perbatasan Kalbar," kata Abdul Kadir di Pontianak, Sabtu.

Ia mencontohkan kasus di Myanmar, di mana sejumlah korban yang sebelumnya adalah pengusaha atau sarjana, dijebak oleh iklan palsu, diculik saat tiba, dan menjadi korban kekerasan selama berbulan-bulan.

"Ini bukan hanya terjadi pada masyarakat desa. Bahkan yang terdidik pun bisa terjebak. Modus TPPO sekarang sudah setara dengan kejahatan narkotika, sangat terorganisir dan bernilai besar. Tapi bedanya, ini menyangkut nyawa," tuturnya.

Abdul Kadir menyampaikan bahwa hampir 95 hingga 97 persen kasus TPPO terjadi pada pekerja migran yang berangkat tanpa melalui jalur resmi. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan edukasi untuk mencegah praktik ini sejak dari tingkat desa.

"Banyak masyarakat kita berangkat secara nonprosedural, tanpa dokumen lengkap, tanpa pelatihan, bahkan hanya bermodal paspor atau visa turis. Akibatnya, mereka menjadi korban eksploitasi, bahkan sampai kehilangan nyawa," katanya.

Ia menyebut Kalbar sebagai daerah yang krusial dalam penanganan migrasi ilegal, karena wilayah ini memiliki enam perbatasan resmi dan lebih dari 70 jalur tikus. Selain itu, banyak pekerja migran dari berbagai provinsi seperti Jawa, NTB, dan Sulsel yang menjadikan Kalbar sebagai jalur keberangkatan ke luar negeri.

"Kita tidak bisa membiarkan warga kita terus jadi korban mafia. Mereka hanya ingin hidup layak, menyekolahkan anak, dan punya masa depan. Tapi mereka terjebak oleh calo dan praktik perekrutan ilegal yang membahayakan nyawa mereka," kata Abdul Kadir.

Dirinya juga menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya baru terbentuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, perlindungan pekerja migran berada di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bernaung di bawah Kementerian Tenaga Kerja.

Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilatarbelakangi oleh kuatnya perhatian Presiden terhadap isu migran, termasuk pengalamannya menyelamatkan Wilfrieda, seorang warga NTT yang nyaris dihukum mati di Malaysia.

"Presiden memberikan dua mandat: pertama, memastikan perlindungan penuh bagi pekerja migran dari kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Kedua, meningkatkan kontribusi devisa dari para pekerja migran bagi perekonomian nasional," katanya.

Ia menyebutkan, pada 2023, devisa dari pekerja migran Indonesia mencapai Rp253,3 triliun dengan penempatan resmi sekitar 297.000 orang. Namun, dari 1,7 juta permintaan kerja dari luar negeri, baru sekitar 17 persen yang bisa dipenuhi.

"Oleh karena itu, kementerian ini menjadi solusi untuk mengisi kekosongan tenaga kerja luar negeri secara legal dan aman. Kita sedang dorong reformasi pelayanan agar lebih cepat, lebih sederhana, dan bebas dari pungli," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan

Indokalbar    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan

Kementan lakukan transformasi pertanian Ketapang lewat Brigade Pangan. (ANTARA)

Pontianak - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, mendorong percepatan transformasi pertanian berbasis mekanisasi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) melalui program Brigade Pangan.

"Transformasi ini dilakukan melalui program Brigade Pangan, yang mengintegrasikan penggunaan alat pertanian modern dan pelibatan pemuda lokal dalam proses produksi pertanian. Dulu tanam dan panen masih manual, sekarang kita bertransformasi ke mekanisasi, sehingga menanam, merawat, dan memanen harus bisa dilakukan dengan alat," kata Sudaryono saat menyampaikan arahan di hadapan para penyuluh pertanian, petani, dan unsur Forkopimda di Ketapang, Kalbar, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa Brigade Pangan telah hadir di lebih dari 2.700 titik di luar Pulau Jawa, termasuk di Ketapang. Program ini melibatkan pemuda-pemudi lokal sebagai operator dan pelaksana kegiatan, sekaligus membantah isu yang menyebutkan keterlibatan tenaga dari luar daerah.

"Semua tenaga Brigade Pangan adalah warga setempat, bukan didatangkan dari Jawa. Mungkin ada satu dua pelatih dari luar, tapi pelaksananya anak-anak kampung sini," tuturnya.

Sudaryono juga menegaskan bahwa alat pertanian yang diberikan pemerintah melalui program ini adalah stimulan, bukan bantuan permanen. Karena itu, petani diminta untuk bertanggung jawab dalam perawatan dan menyisihkan hasil keuntungan untuk biaya peremajaan alat di masa depan.

"Pemerintah memberikan bantuan sebagai pancingan. Tapi alat bisa rusak, menua, dan tidak bisa dipakai lagi. Maka harus mulai menabung dari sekarang," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamentan juga memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian, yang kini secara struktural berada di bawah Kementerian Pertanian sesuai Instruksi Presiden. Ia menyampaikan, para penyuluh memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karier, bahkan hingga ke level nasional.

"Pak Menteri Pertanian kita dulu juga berangkat dari penyuluh lapangan. Jadi jangan ragu untuk bermimpi besar," katanya.

Program Brigade Pangan juga bersinergi dengan TNI dan Polri, khususnya dalam mendampingi petani dan menjaga keberlangsungan program. Menanggapi pertanyaan publik terkait peran aparat keamanan dalam sektor pertanian, Sudaryono menekankan bahwa keterlibatan mereka bersifat pendampingan, bukan pengambilalihan tugas.

"Yang nanam tetap petani, penyuluh yang membina. TNI dan Polri membantu percepatan dan pengamanan, terutama di wilayah-wilayah terpencil," kata dia.

Wamentan mengungkapkan optimismenya bahwa dengan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan pangan tanpa harus bergantung pada impor.

"Presiden sudah menegaskan, tahun ini kita tidak akan impor beras. Ini bukti bahwa kita mampu, asal semua bergerak bersama," kata Sudaryono.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, Untuk mendukung pencapaian Swasembada Pangan ini tentu memerlukan dukungan dan peran serta dari berbagai elemen bangsa.

"Pemerintah bersama Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa), TNI, Polri, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi (Akademisi dan Mahasiswa), Para Petani/Kelompok Tani/Gapoktan dan Komunitas/Organisasi Kemasyarakatan perlu saling bersinergi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing," kata Ria Norsan.

Brigade Pangan yang sudah dibentuk di Ketapang ini harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Program Swasembada Pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Lebih dari itu, Brigade Pangan juga diharapkan berperan dalam regenerasi petani, dengan mendorong keterlibatan generasi muda melalui pengembangan pertanian modern yang inovatif dan efisien. Dengan begitu, akan lahir petani-petani milenial yang kreatif dan produktif," kata Ria Norsan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kementan optimalkan lahan pertanian di Kayong Utara

Indokalbar    Sabtu, Juni 21, 2025    Comment   

Kementan optimalkan lahan pertanian di Kayong Utara

Kementan optimalkan lahan pertanian di Kayong Utara. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong optimalisasi lahan pertanian guna meningkatkan produktivitas pangan nasional, termasuk di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

"Prioritas utama saat ini adalah memperbesar jumlah tanaman dan panen dalam satu tahun melalui dukungan berbagai intervensi teknis dan bantuan langsung kepada petani," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kayong Utara, Sabtu.

Sudaryono menjelaskan, prioritas pemerintah pusat saat ini adalah meningkatkan jumlah yang ditanam dan jumlah yang dipanen dalam setahun.

"Kalau butuh bibit, kita kasih bibit. Irigasi kita perbaiki, alat kita siapkan," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pencetakan sawah baru di wilayah tersebut. Fokus pemerintah saat ini adalah optimalisasi lahan atau meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada.

"Optimalisasi itu dari yang panennya setahun sekali, bagaimana caranya bisa tiga kali panen. Tahun ini ada sekitar 1.700 hektare yang masuk program optimalisasi," katanya.

Program optimalisasi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya serupa tahun sebelumnya yang telah menyasar sekitar 1.600 hektare lahan. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani serta mendorong kontribusi Kayong Utara terhadap ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian menargetkan capaian Luas Tambah Tanam (LTT) di Kalbar mencapai 42.000 hektare pada Juni 2025. Target ini diharapkan dapat terealisasi minimal sebesar 25.000 hingga 30.000 hektare.

"Ini menjadi perhatian bersama dan akan terus kami dorong melalui kerja sama dan pengawalan yang maksimal untuk mempercepat pencapaian target tersebut, termasuk di Kayong Utara," ujar Norsan.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kementan, antara lain bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pendampingan teknis yang diberikan kepada para petani. Secara khusus, pada tahun 2025, Kementan menyalurkan bantuan benih padi inbrida untuk lahan optimalisasi seluas 1.552 hektare di Kabupaten Kayong Utara.

"Langkah ini adalah bentuk nyata dalam mendukung peningkatan produksi dan percepatan luas tambah tanam. Saya minta bantuan ini dimanfaatkan secara maksimal oleh petani dengan pengawasan pemerintah daerah," tegasnya.

Ria Norsan juga mengapresiasi komitmen dan kerja keras para petani dalam menjaga ketahanan pangan. "Semangat dan ketekunan para petani adalah pilar utama kemandirian pangan nasional," tambahnya.

Pemerintah daerah berharap momentum ini dapat memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani

Indokalbar    Sabtu, Juni 21, 2025    Comment   

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani. (ANTARA)

Pontianak - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mengajak seluruh jajaran organisasi Tani Merdeka Indonesia untuk menjadi wadah saluran penyampai aspirasi dan persoalan petani di lapangan, guna mempercepat terwujudnya program kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

"Organisasi ini dibentuk bukan untuk mencari proyek, melainkan menjadi wadah pengabdian bagi para petani dan saya harap organisasi Tani Merdeka harus hadir di setiap kelompok tani untuk menjadi mata dan telinga atas segala permasalahan yang dihadapi petani. Jika ada kesulitan pupuk, alat pertanian, atau penjualan hasil panen, sampaikan ke saya melalui organisasi ini," kata Sudaryono saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu.

Pada kesempatan tersebut dirinya menekankan pentingnya menjadikan organisasi ini aktif, bukan sekadar seremonial.

"Jangan sampai hanya pakai seragam tetapi tidak terasa manfaatnya. Yang harus kita bangun adalah nilai dan dampaknya bagi petani, ini bagian dari amal ibadah dan kontribusi kita bagi masyarakat," tuturnya.

Sudaryono juga mengapresiasi kehadiran anggota DPD RI asal Kalimantan Barat sekaligus mantan juara dunia tinju, Daud Yordan, yang menurutnya menjadi contoh nyata pemimpin yang rendah hati dan peduli pada tanah kelahirannya.

"Pak Daud ini bukan hanya petarung di ring, tapi juga petarung dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Kalbar, termasuk petani. Komitmennya patut diapresiasi," katanya.

Lebih lanjut, Wamentan menegaskan bahwa organisasi Tani Merdeka juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan dinas pertanian setempat dalam mendukung berbagai program Kementerian Pertanian seperti optimasi lahan, pompanisasi, tumpang sari (Padi Gogo), dan brigade pangan yang telah dimulai pada 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa visi besar Indonesia menuju 2045 hanya dapat terwujud jika bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian pangan. Hal ini sejalan dengan misi nasional (Asta Cita) yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Swasembada pangan adalah prioritas, namun tantangan di depan kita tidak mudah. Alih fungsi lahan, minimnya tenaga kerja muda di pertanian, dan rendahnya minat generasi muda menjadi tantangan serius yang harus kita jawab bersama dengan inovasi, teknologi, dan semangat kolaborasi," ujar Norsan.

Ia menambahkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) harus terus dikawal secara konsisten agar keberlangsungan produksi pangan nasional dapat terjamin.

Menurut Norsan, keberadaan Tani Merdeka Indonesia menjadi salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan sektor pertanian di Kalbar.

"Pengurus yang baru dilantik harus mampu mengambil peran aktif, termasuk dalam mendorong keterlibatan generasi muda agar lahir petani milenial yang inovatif dan produktif," katanya.

Ia berharap Tani Merdeka menjadi katalisator dalam mendekatkan program pemerintah dengan para petani, serta memperkuat peran masyarakat dalam mengawal dan mempercepat pembangunan sektor pertanian.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani

Indokalbar    Sabtu, Juni 21, 2025    Comment   

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani

Wamentan ajak orgnisasi Tani Merdeka menjadi saluran aspirasi petani. (ANTARA)

Pontianak - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mengajak seluruh jajaran organisasi Tani Merdeka Indonesia untuk menjadi wadah saluran penyampai aspirasi dan persoalan petani di lapangan, guna mempercepat terwujudnya program kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

"Organisasi ini dibentuk bukan untuk mencari proyek, melainkan menjadi wadah pengabdian bagi para petani dan saya harap organisasi Tani Merdeka harus hadir di setiap kelompok tani untuk menjadi mata dan telinga atas segala permasalahan yang dihadapi petani. Jika ada kesulitan pupuk, alat pertanian, atau penjualan hasil panen, sampaikan ke saya melalui organisasi ini," kata Sudaryono saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu.

Pada kesempatan tersebut dirinya menekankan pentingnya menjadikan organisasi ini aktif, bukan sekadar seremonial.

"Jangan sampai hanya pakai seragam tetapi tidak terasa manfaatnya. Yang harus kita bangun adalah nilai dan dampaknya bagi petani, ini bagian dari amal ibadah dan kontribusi kita bagi masyarakat," tuturnya.

Sudaryono juga mengapresiasi kehadiran anggota DPD RI asal Kalimantan Barat sekaligus mantan juara dunia tinju, Daud Yordan, yang menurutnya menjadi contoh nyata pemimpin yang rendah hati dan peduli pada tanah kelahirannya.

"Pak Daud ini bukan hanya petarung di ring, tapi juga petarung dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Kalbar, termasuk petani. Komitmennya patut diapresiasi," katanya.

Lebih lanjut, Wamentan menegaskan bahwa organisasi Tani Merdeka juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan dinas pertanian setempat dalam mendukung berbagai program Kementerian Pertanian seperti optimasi lahan, pompanisasi, tumpang sari (Padi Gogo), dan brigade pangan yang telah dimulai pada 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa visi besar Indonesia menuju 2045 hanya dapat terwujud jika bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian pangan. Hal ini sejalan dengan misi nasional (Asta Cita) yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Swasembada pangan adalah prioritas, namun tantangan di depan kita tidak mudah. Alih fungsi lahan, minimnya tenaga kerja muda di pertanian, dan rendahnya minat generasi muda menjadi tantangan serius yang harus kita jawab bersama dengan inovasi, teknologi, dan semangat kolaborasi," ujar Norsan.

Ia menambahkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) harus terus dikawal secara konsisten agar keberlangsungan produksi pangan nasional dapat terjamin.

Menurut Norsan, keberadaan Tani Merdeka Indonesia menjadi salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan sektor pertanian di Kalbar.

"Pengurus yang baru dilantik harus mampu mengambil peran aktif, termasuk dalam mendorong keterlibatan generasi muda agar lahir petani milenial yang inovatif dan produktif," katanya.

Ia berharap Tani Merdeka menjadi katalisator dalam mendekatkan program pemerintah dengan para petani, serta memperkuat peran masyarakat dalam mengawal dan mempercepat pembangunan sektor pertanian.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Disdikbud Kalbar perkuat kompetensi SMK agar terserap dunia kerja

Indokalbar    Jumat, Juni 20, 2025    Comment   

Disdikbud Kalbar perkuat kompetensi SMK agar terserap dunia kerja

Disdikbud Kalbar perkuat kompetensi SMK agar terserap dunia kerja. (ANTARA)

Pontianak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat (Disdikbud Kalbar) terus mendorong penguatan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mampu bersaing di dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun luar negeri.

"Saat ini sebagian besar lulusan SMK di Kalbar telah terserap oleh dunia kerja, bahkan beberapa di antaranya telah dipesan oleh perusahaan sebelum lulus. Untuk SMK-SMTI misalnya, sekitar 28 persen lulusannya melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara sisanya langsung masuk ke dunia industri dan kerja," kata Kepala Disdikbud Kalbar Rita Hastarita di Pontianak, Jumat. 

Dia mengatakan, banyak perusahaan yang sudah menjalin kerja sama sejak sebelum anak-anak lulus, karena mereka melihat kompetensi yang dimiliki sangat baik.

Ia menambahkan, tren serupa juga terjadi di SMK lain di Kalbar, yang didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan kejuruan yang semakin memadai. Pemerintah provinsi, menurutnya, kini berfokus pada peningkatan keterkaitan antara jurusan yang diambil siswa dengan kebutuhan sektor industri.

"Yang sedang kami upayakan adalah memastikan lulusan terserap di bidang yang sesuai dengan jurusannya. Selain itu, peluang kerja di luar negeri juga sangat besar, dan ini menjadi target strategis ke depan," kata Rita.  

Namun demikian, untuk bisa mengisi pasar kerja internasional, lulusan SMK perlu memenuhi persyaratan tambahan seperti penguasaan bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Mandarin, dan Korea, serta memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara global.  

"Kami akan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, perguruan tinggi seperti Universitas Tanjungpura, Balai Latihan Kerja (BLK), dan UPT SAIN Pontianak. Di sana sudah tersedia pelatihan bahasa asing secara gratis yang dapat diakses siswa," tuturnya.

Sementara itu, terkait proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Rita menyatakan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan lancar, baik untuk jalur afirmasi, mutasi, domisili, maupun prestasi.  

"Sampai saat ini proses berjalan baik, sistem pendaftaran daring melalui aplikasi SPMB stabil sejak hari pertama. Untuk beberapa sekolah yang kuotanya belum terpenuhi, akan dilakukan peralihan ke jalur prestasi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), sistem pendaftaran dilakukan secara luring karena kendala akses internet. Meski begitu, monitoring dan pengawasan tetap dilakukan untuk menjamin integritas dan kelancaran SPMB tersebut.

Rita juga memberikan apresiasi terhadap SMK-SMTI Pontianak yang dinilai berhasil menjadi model sekolah kejuruan dengan sarana dan prasarana lengkap, serta kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri.

"SMTI ini luar biasa. Kurikulumnya disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja saat ini, dan fasilitasnya lengkap. Harapannya, sekolah seperti SMTI bisa menjadi rujukan bagi SMK lain di Kalbar dalam menyiapkan SDM unggul dan siap bersaing," kata Rita.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemda Bengkayang libatkan GOW perkuat ketahanan pangan daerah

Indokalbar    Kamis, Juni 19, 2025    Comment   

Pemda Bengkayang libatkan GOW perkuat ketahanan pangan daerah

Pemda Bengkayang libatkan GOW perkuat ketahanan pangan daerah. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Daerah Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar) melibatkan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal meminta agar seluruh organisasi yang ada di Bengkayang lewat GOW untuk mendukung program-program pemerintah, khususnya ketahanan pangan.

"GOW memiliki peran penting dalam mendukung program ketahanan pangan daerah. Dengan melibatkan mereka, kita dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan lokal," kata Wabup Bengkayang dalam HUT ke-23 GOW di Bengkayang, Kamis.

Dia mengingatkan agar GOW menjalankan program masing-masing organisasi dengan baik. Ia meyakini Bengkayang dapat lebih baik lagi menuju Bengkayang gemilang.

Dia berharap kehadiran GOW dapat meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemda Bengkayang dan GOW akan bekerja sama untuk mengembangkan program-program yang mendukung ketahanan pangan, seperti peningkatan produksi pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan lokal.

"GOW diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam mencapai tujuan ini," ujarnya.

Pemda Bengkayang berkomitmen untuk terus meningkatkan ketahanan pangan daerah dan melibatkan semua pihak, termasuk GOW, dalam mencapai tujuan ini.

Sementara itu, Ketua Umum GOW Bengkayang Juliati mengatakan bahwa organisasi ini berperan aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam kesetaraan gender dan meningkatkan peran serta perempuan di berbagai bidang.

"GOW memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Kami berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan masyarakat," ujarnya.

Dalam HUT kali ini, kata Juliati, mengusung tema "Bersama GOW Mari Kita Bangun Perempuan Berdaya, Sehat Berkarya untuk Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga Sejahtera, Menuju Bengkayang Gemilang".

GOW juga berbagi untuk sesama dalam mempererat tali silaturahim dan rasa peduli bagi yang terdampak bencana alam banjir yang menimpa masyarakat di Kecamatan Ledo. GOW juga bekerja sama dengan tim kesehatan melakukan pemeriksaan gula darah, pap smear, serta jalan sehat bersama keluarga besar GOW.

Selain itu, GOW Bengkayang juga melakukan kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi keluarga. Melalui seksi ekonomi dan koperasi, GOW melaksanakan penyuluhan pemanfaatan limbah botol plastik untuk media tanam dan pengaplikasian pupuk organik.

"Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perempuan untuk mandiri secara ekonomi serta meningkatkan keterampilan," ujarnya.

Selain itu, juga melakukan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyuluhan informasi langsung (PIL). Juliati berharap bahwa GOW Bengkayang dapat terus berkarya lebih baik lagi dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

"Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, GOW dapat mencapai berbagai keberhasilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Perayaan HUT ke-23 GOW Bengkayang diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan SDM mantap dan Bengkayang gemilang. Dengan demikian, GOW dapat menjadi wadah organisasi yang solid, progresif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan di Kabupaten Bengkayang.

"Semoga GOW senantiasa menjadi wadah yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, semakin jaya, semakin bermanfaat, dan semakin dicintai masyarakat," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pria 22 Tahun Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditangkap Polisi

Indokalbar    Kamis, Juni 19, 2025    Comment   

Pria 22 Tahun Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditangkap Polisi

Foto: Ilustrasi

SEKADAU - Satreskrim Polres Sekadau telah mengamankan seorang pria berinisial BS (22) pada Selasa, 17 Juni 2025. Penangkapan ini terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, menyusul laporan yang diterima kepolisian pada 28 Mei 2025.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasat Reskrim IPTU Zainal Abidin, menjelaskan bahwa penangkapan BS merupakan hasil pengembangan dari laporan yang masuk dan serangkaian penyelidikan intensif.

"Kami menindaklanjuti laporan ini dengan serius. Setelah upaya penyelidikan yang cukup memakan waktu, pelaku berhasil kami amankan," ujar IPTU Zainal dalam keterangannya pada Kamis (19/6/2025).

Peristiwa yang menjadi dasar laporan ini disebut-sebut terjadi pertama kali pada 6 November 2024. Korban, seorang anak perempuan berusia 17 tahun, diduga menjadi sasaran perbuatan pelaku.

IPTU Zainal menambahkan, dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui perbuatannya. Bahkan, terungkap bahwa dugaan persetubuhan atau pencabulan ini telah dilakukan secara berulang.

"Pelaku mengakui telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali, di beberapa lokasi yang berbeda," jelasnya.

Proses penangkapan BS memerlukan ketelatenan. Unit Jatanras Satreskrim Polres Sekadau sempat berupaya menjemput pelaku di kediamannya di Sintang pada Kamis, 12 Juni 2025. Namun, saat itu pelaku tidak berada di tempat.

"Kami kemudian berkoordinasi dengan pihak keluarga pelaku. Atas dasar kooperatif dari keluarga, akhirnya pelaku diserahkan langsung kepada kami pada Selasa kemarin. Ini menunjukkan adanya kesadaran dari pihak keluarga untuk membantu proses hukum," ungkap IPTU Zainal.

Saat ini, BS dijerat dengan Pasal 81 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

IPTU Zainal menuturkan bahwa pelaku dan barang bukti terkait kasus ini telah diamankan di Polres Sekadau.

"Kami akan melanjutkan proses penyidikan secara komprehensif, termasuk penahanan pelaku dan kelengkapan berkas perkara untuk diserahkan ke kejaksaan. Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini demi keadilan bagi korban," tukasnya. (**)