Berita Indokalbar.com hari ini

Masukkan Serial Number dibawah ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

13 Mei 2026

AVC Men’s Champions League 2026 Disambut Meriah, Warga Pontianak Antusias Saksikan Voli Kelas Asia

Para pemain berjibaku meraih poin di pertandingan perdana AVC Men’s Volleyball Champions League di GOR Terpadu A Yani Pontianak.

Pontianak – Antusiasme masyarakat Kota Pontianak mewarnai hari pertama penyelenggaraan AVC Men's Champions League 2026 yang digelar di GOR Terpadu Ahmad Yani, Rabu (13/5/2026). Kejuaraan voli antarklub putra tingkat Asia tersebut menjadi perhatian warga karena menghadirkan pertandingan internasional secara langsung di Kota Khatulistiwa.

Sejak pembukaan pertandingan, suasana di arena terlihat ramai dipadati penonton yang ingin menyaksikan aksi para atlet voli dari berbagai negara. Kehadiran turnamen bergengsi ini pun disambut positif masyarakat yang merasa bangga Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional.

Salah seorang warga Pontianak, Indri (32), mengaku senang karena untuk pertama kalinya dapat menyaksikan pertandingan voli level Asia secara langsung tanpa harus pergi ke luar daerah.

“Senang sekali Pontianak bisa jadi tuan rumah. Biasanya kita hanya menonton pertandingan seperti ini dari televisi atau media sosial, sekarang bisa lihat langsung di GOR,” ujarnya.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono yang turut menyaksikan pembukaan kejuaraan mengatakan, kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Pontianak dan masyarakat Kalimantan Barat.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat Kota Pontianak, kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh atlet, ofisial, dan tamu yang hadir. Mudah-mudahan selama berada di Pontianak semuanya merasa nyaman, betah, dan membawa kesan yang baik,” ujarnya.

Menurut Edi, penyelenggaraan AVC Men’s Champions League 2026 bukan hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga momentum memperkenalkan Pontianak sebagai kota yang ramah, terbuka, dan siap menjadi tuan rumah berbagai event internasional.

Ia berharap para atlet dan tamu dari luar negeri dapat menikmati keramahan masyarakat, wisata kuliner, hingga budaya lokal selama berada di Kota Pontianak.

Selain itu, Edi menilai kejuaraan internasional tersebut juga memberi dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran peserta, panitia, hingga penonton diyakini mampu menggerakkan sektor perhotelan, restoran, UMKM, transportasi, dan jasa lainnya.

Ia pun mengajak masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat untuk ikut menyemarakkan pertandingan dengan memberikan dukungan langsung di arena pertandingan.

“Mari kita ramaikan dan saksikan langsung pertandingan di GOR Terpadu Ahmad Yani. Ini kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan voli berkelas Asia dan ikut menjadi bagian dari suksesnya Pontianak sebagai tuan rumah,” katanya.

Kejuaraan AVC Men’s Champions League 2026 berlangsung pada 13–17 Mei 2026 di Pontianak dengan menghadirkan sejumlah klub kuat Asia, di antaranya Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Garuda Jaya, Al-Rayyan Sports Club, Hyundai Capital Skywalkers, Zhaiyk, JTEKT Stings Aichi, Foolad Sirjan Iranian, serta Nakhon Ratchasima Qmin C VC. (*)

Nyigit Wudi Amini Resmi Pimpin BKKBN Kalbar, Siap Perkuat Sinergi dan Digitalisasi Program Bangga Kencana

Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat resmi melakukan pergantian Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar.

Pontianak – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat resmi melakukan pergantian kepemimpinan, Rabu (13/5/2026). Jabatan Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kalbar kini resmi diemban oleh Nyigit Wudi Amini menggantikan Nuryamin yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan pisah sambut yang berlangsung di Aula Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat itu berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Selain serah terima jabatan, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penguatan sinergitas dan komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Nyigit Wudi Amini menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kalbar selama ini telah berjalan baik. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang sudah berjalan sekaligus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, sektor swasta, media, hingga seluruh mitra kerja terkait.

Menurutnya, salah satu fokus penting ke depan adalah penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Indikatornya itu luas, ada bentang kuantitas dan kualitas penduduk. Itu yang akan sama-sama kita gerakkan bersama mitra kerja untuk mencapai indikator-indikator tersebut demi mewujudkan masyarakat Kalbar yang lebih sejahtera,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan geografis Kalimantan Barat yang memiliki wilayah sangat luas dengan akses antarwilayah yang beragam. Namun, kondisi tersebut justru menjadi motivasi untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada demi mencapai target pembangunan kependudukan secara merata.

Menurut Nyigit, digitalisasi menjadi salah satu strategi utama untuk memperluas jangkauan edukasi dan pelayanan hingga ke wilayah terpencil. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai sangat penting agar pesan-pesan pembangunan keluarga dan kependudukan dapat diterima masyarakat dengan lebih efektif dan cepat.

“Menurut saya, digitalisasi itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh, tentu kita harus mengandalkan teknologi informasi yang dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Nuryamin menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota serta para mitra kerja atas dukungan dan kerja sama selama dirinya bertugas di Kalimantan Barat.

Ia juga berpesan kepada penggantinya agar terus menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat demi keberhasilan program pembangunan keluarga dan kependudukan.

“Harapan saya kepada pengganti saya, tali silaturahmi tetap terjaga. Komunikasi dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan seluruh lapisan masyarakat harus terus dibangun karena kebersamaan itu sangat indah,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Nuryamin turut menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Kalimantan Barat. Ia berharap provinsi ini dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju, bermartabat, dan semakin sejahtera melalui kolaborasi seluruh pihak. (*)

Wako Edi Dorong Revisi UU HKPD demi Perkuat Fiskal Daerah dan Optimalkan PAD

Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring.

Pontianak – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dorongan tersebut disampaikan Edi dalam kegiatan Reboan, Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah antara kepala daerah bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara daring, Rabu (13/5/2026).

Menurut Edi, sejumlah ketentuan dalam UU HKPD saat ini perlu dievaluasi karena dinilai membatasi potensi penerimaan daerah. Salah satu yang disorotinya adalah tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa parkir yang saat ini dibatasi maksimal 10 persen.

Ia menilai pemerintah daerah perlu diberikan ruang yang lebih proporsional dalam mengelola potensi pajak, khususnya pada sektor-sektor strategis di kawasan perkotaan yang terus berkembang.

“Jasa parkir yang saat ini maksimal 10 persen perlu ditinjau kembali, paling tidak menjadi 20 persen seperti yang dulu diatur dalam UU PDRB,” ujarnya.

Selain sektor parkir, Edi juga menyoroti pengaturan jasa sewa kamar atau rumah kos yang menurutnya perlu kembali ditegaskan sebagai objek PBJT jasa perhotelan. Ia menyebut, sebelumnya sektor rumah kos menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial.

Namun setelah perubahan aturan dalam UU HKPD, potensi pendapatan daerah dari sektor tersebut dinilai mengalami penurunan karena status pengaturannya tidak lagi jelas.

“Jasa sewa kamar atau rumah kos sebelumnya dipungut oleh pemerintah daerah. Ketika tidak lagi menjadi objek yang jelas, tentu ada potensi pendapatan daerah yang hilang,” katanya.

Edi menjelaskan, Kota Pontianak memiliki karakter sebagai kota jasa, perdagangan, dan pendidikan dengan jumlah mahasiswa serta pekerja dari luar daerah yang cukup besar. Kondisi itu membuat sektor hunian sementara seperti rumah kos berkembang pesat dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Karena itu, menurutnya, sektor tersebut layak menjadi bagian dari basis pajak daerah yang dikelola secara adil dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah.

“Daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar pembangunan bisa terus berjalan. Tentu pengelolaannya tetap harus akuntabel, proporsional, dan memperhatikan kondisi masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah mengatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi daerah sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat dalam pembahasan revisi aturan ke depan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan secara resmi melalui surat agar hasil diskusi memiliki dasar administrasi yang lebih kuat.

“Masukan ini akan kami tampung sebagai bahan evaluasi dan pembahasan revisi,” tutupnya. (*)

BNN dan TMMD Kodim Sanggau Bersinergi Bentengi Masyarakat dari Bahaya Narkoba

BNN lakukan sosialisasi bahaya narkotika dalam kegiatan TMMD Ke-128 Kodim Sanggau.

Sanggau – Upaya memerangi penyalahgunaan narkotika terus digencarkan hingga ke pelosok desa. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-128 Kodim 1204/Sanggau, Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan sosialisasi tentang bahaya narkotika kepada masyarakat di Kecamatan Kembayang, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung penuh antusias dengan dihadiri warga setempat yang mengikuti setiap materi yang disampaikan. Dalam sosialisasi itu, BNN memaparkan berbagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba, mulai dari kerusakan kesehatan, gangguan kehidupan sosial, hingga ancaman terhadap masa depan generasi muda.

BNN juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Warga diimbau agar lebih waspada terhadap pengaruh pergaulan yang dapat menjerumuskan ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Pasiter Kodim 1204/Sanggau Kapten Inf Demianus mengatakan, kegiatan nonfisik dalam program TMMD memiliki peran penting dalam meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk bahaya narkotika.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin memahami bahaya narkotika serta mampu menjaga lingkungan agar tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Ia menambahkan, TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga menjadi sarana pembinaan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkualitas.

Program TMMD Ke-128 Kodim 1204/Sanggau pun diharapkan mampu memperkuat sinergi antara TNI, BNN, dan masyarakat dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkotika sekaligus mendorong terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik di wilayah pedesaan. (*)

Residivis Narkoba Kembali Ditangkap, Satresnarkoba Polres Landak Amankan Pengedar Shabu di Ngabang

Satresnarkoba Polres Landak berhasil menangkap pengedar narkotika jenis shabu di Kost Pelangi di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang.

Landak – Satuan Reserse Narkoba Polres Landak kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Seorang pria berinisial ES yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika ditangkap di sebuah rumah kost di Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas jual beli narkotika jenis shabu di kawasan tersebut. Informasi itu kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Satresnarkoba Polres Landak dengan melakukan penyelidikan intensif.

Setelah memastikan keberadaan terduga pelaku, petugas bergerak melakukan penindakan di Kost Pelangi, tempat ES diketahui berada. Saat penggerebekan dilakukan, polisi turut menghadirkan kepala dusun dan ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan badan, pakaian, dan kamar kost pelaku.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan pelaku. Selanjutnya, ES bersama barang bukti langsung diamankan ke Polres Landak guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Landak Devi Ariantari melalui Kasat Resnarkoba Polres Landak Yulianus Van Chanel membenarkan penangkapan tersebut.

Ia menjelaskan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 0,22 gram.

“Terduga pelaku ES merupakan residivis kasus narkotika tahun 2022 yang pernah ditangani Polres Landak dan menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Landak. Setelah keluar dari penjara, pelaku kembali mengedarkan narkotika jenis shabu,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Kasat Resnarkoba juga menyayangkan informasi yang diterima pihak kepolisian terlambat sehingga sebagian besar barang haram tersebut diduga telah habis terjual sebelum dilakukan penangkapan.

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait aktivitas peredaran narkoba di lingkungan mereka.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran masyarakat yang telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Tanpa dukungan masyarakat, pengungkapan kasus seperti ini tentu akan lebih sulit dilakukan,” katanya.

Ia menegaskan, Polres Landak akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya demi melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Saat ini, Satresnarkoba Polres Landak masih melakukan pendalaman dan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

Polres Landak juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Dukungan masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. (*) 

Keluhan Pasien RSUD MTh Djaman Sanggau Viral di Facebook, Pengguna BPJS Mengaku Kesulitan Obat

Keluhan pelayanan RSUD MTh Djaman Sanggau ramai di media sosial. Warga menyoroti obat BPJS yang disebut kosong hingga fasilitas toilet dan kursi roda.
Keluhan pelayanan RSUD MTh Djaman Sanggau ramai di media sosial. Warga menyoroti obat BPJS yang disebut kosong hingga fasilitas toilet dan kursi roda.

SANGGAU - Keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD MTh Djaman, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah warga menyampaikan pengalaman mereka terkait layanan pasien BPJS hingga fasilitas dasar rumah sakit melalui unggahan di Facebook.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan berkaitan dengan ketersediaan obat bagi pasien pengguna BPJS. Beberapa warga mengaku kerap menerima informasi bahwa obat yang dibutuhkan sedang kosong dan diarahkan membeli obat di apotek swasta.

“Saya heran, setiap berobat ke sini gunakan BPJS selalu disampaikan bahwa obat kosong, lalu disuruh membeli di apotek swasta,” tulis seorang warga dalam unggahannya sambil memperlihatkan foto RSUD MTh Djaman.

Unggahan tersebut memicu banyak tanggapan dari pengguna Facebook lainnya. Sejumlah warganet mengaku mengalami kejadian serupa saat berobat di rumah sakit tersebut.

Bahkan, ada komentar yang menyinggung dugaan kerja sama tidak transparan antara pihak rumah sakit dengan apotek tertentu. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Selain persoalan obat, keluhan juga datang dari keluarga pasien rawat inap terkait penggunaan fasilitas kamar mandi di rumah sakit.

Salah seorang warga mengaku kecewa karena toilet disebut tidak diperbolehkan digunakan untuk mandi oleh keluarga pasien yang menjaga.

“Gimana ceritanya, datang ke sini rawat inap tapi mau mandi toiletnya tidak boleh digunakan untuk mandi. Kita di sini tidak punya keluarga dan rumah, masa iya harus pulang ke kampung dengan jarak tempuh lima jam hanya untuk mandi,” tulisnya.

Keluhan pelayanan RSUD MTh Djaman Sanggau ramai di media sosial. Warga menyoroti obat BPJS yang disebut kosong hingga fasilitas toilet dan kursi roda.
Keluhan pelayanan RSUD MTh Djaman Sanggau ramai di media sosial. Warga menyoroti obat BPJS yang disebut kosong hingga fasilitas toilet dan kursi roda.

Keluhan mengenai fasilitas dasar lainnya turut bermunculan dalam kolom komentar, mulai dari kondisi kebersihan toilet hingga ketersediaan kursi roda untuk pasien.

Perbincangan mengenai pelayanan RSUD MTh Djaman terus berkembang di media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat Kabupaten Sanggau.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD MTh Djaman belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai keluhan tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan langsung diketahui telah dibaca, namun belum mendapat balasan.

Meningkatnya keluhan warga di media sosial diharapkan menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di RSUD MTh Djaman.

Sorotan publik terhadap layanan rumah sakit juga menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap akses kesehatan yang memadai, terutama bagi pasien pengguna BPJS dan keluarga pasien rawat inap.

12 Mei 2026

Pemprov Kalbar dan Kemenkum Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual, Harisson: Karya Masyarakat Harus Terlindungi

Pemprov Kalbar bersama Kanwilkemenkum Kalbar terus memperkuat sinergi pelayanan hukum yang mudah diakses .

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Perwakilan Kementerian Hukum Kalbar terus memperkuat sinergi pelayanan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Hukum Tahun 2026 bertema “Sinergi Layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum Hadir Dekat Masyarakat Kalimantan Barat” yang dibuka langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Kawasan Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama sejumlah perguruan tinggi serta Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebagai langkah memperkuat kolaborasi pelayanan hukum di daerah.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar Jonny Pesta Simamora, para kepala daerah se-Kalimantan Barat, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, hingga organisasi profesi.

Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa pelayanan hukum harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap karya, inovasi, dan produk unggulan masyarakat Kalimantan Barat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah memperkuat sinergi, menyatukan arah, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Kalbar,” ujarnya.

Menurutnya, kekayaan intelektual kini bukan sekadar urusan administrasi hukum, melainkan telah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

“Kalbar memiliki potensi besar berupa karya kreatif, hasil riset, inovasi, dan produk unggulan yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Namun demikian, Harisson mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual hingga belum optimalnya sinergi antarinstansi dan perguruan tinggi.

“Banyak karya dan inovasi masyarakat yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi, namun belum terlindungi secara hukum. Hal ini yang harus kita dorong bersama,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan pendampingan bagi masyarakat dalam mengurus hak kekayaan intelektual.

“Kami memandang penting adanya regulasi tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual sebagai landasan dalam pembinaan, pendampingan, fasilitasi pendaftaran, dan perlindungan karya serta inovasi masyarakat,” tambahnya.

Menurut Harisson, penguatan perlindungan kekayaan intelektual akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan produk unggulan daerah, UMKM, ekonomi kreatif, hingga potensi indikasi geografis khas Kalimantan Barat.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya layanan Administrasi Hukum Umum yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Pelayanan hukum tidak hanya mencakup kekayaan intelektual, tetapi juga administrasi hukum umum yang berperan penting dalam menjamin tertib hukum dan kepastian layanan bagi masyarakat,” tuturnya.

Dirinya berharap integrasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum dapat menciptakan pelayanan hukum yang modern, responsif, dan mudah dijangkau masyarakat.

Sementara itu, Jonny Pesta Simamora menegaskan pihaknya terus berupaya mendekatkan pelayanan hukum melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

“Kami ingin layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum benar-benar hadir dekat masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi sangat penting,” ujarnya.

Jonny menjelaskan layanan kekayaan intelektual mencakup berbagai aspek penting seperti hak cipta, merek dagang, paten, indikasi geografis, hingga ekspresi budaya tradisional yang harus dilindungi agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.

Ia juga mengungkapkan seluruh BRIDA di Kalimantan Barat kini didorong menjadi sentra layanan kekayaan intelektual untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum.

“Pemerintah harus hadir menjadi fasilitator sehingga masyarakat tidak berjalan sendiri. Kami siap mendampingi, memberikan penguatan teknis, edukasi, hingga membantu proses pelayanan agar lebih mudah diakses,” ungkapnya.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ekosistem kekayaan intelektual di Kalimantan Barat semakin kuat dan mampu mendorong lahirnya inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)

Selvi Gibran Kagumi Kreativitas UMKM Kalbar, Bantuan dan Pelatihan Digelontorkan untuk Perempuan dan Anak Muda

Ketua Dekranasda Kalbar, Erlina Ria Norsan bersama jajaran mendampingi kunjungan kerja Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Gibran Rakabuming di Kalbar.

Pontianak – Semangat pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi kreatif mewarnai kunjungan kerja Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming, bersama rombongan Seruni Kabinet Merah Putih ke Kalimantan Barat, Selasa (12/5/2026). Kunjungan tersebut disambut hangat Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Ria Norsan, bersama jajaran dan organisasi perempuan lainnya di Lanud Supadio.

Rangkaian kunjungan berlangsung meriah dengan agenda peninjauan Kampung Wisata Caping, Galeri Dekranasda Kalbar, hingga berbagai kegiatan ekonomi kreatif di aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran Ketua Umum Dekranas menjadi angin segar bagi pelaku UMKM, pengrajin, hingga generasi muda kreatif di Kalbar.

Dalam kunjungan tersebut, Selvi Gibran bersama rombongan menyaksikan langsung beragam potensi kriya dan wastra khas Kalimantan Barat melalui demo kerajinan dan fashion show produk lokal. Tak hanya itu, rombongan juga meninjau pelatihan dan sosialisasi koperasi bagi pelaku UMKM, pelatihan voice over untuk anak muda, hingga pelatihan kurasi mentor Artificial Intelligence (AI) guna mendukung pengembangan industri kreatif digital.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperkuat ekonomi perempuan berbasis potensi lokal. Berbagai bantuan turut disalurkan kepada masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari mesin jahit highspeed, mesin obras, setrika uap, kompor, mixer hingga paket sembako.

Ketua Dekranasda Kalbar, Erlina Ria Norsan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kunjungan Ketua Umum Dekranas bersama Seruni Kabinet Merah Putih ke Kalimantan Barat.

“Alhamdulillah, Ibu Selvi Ananda bersama Seruni Kabinet Merah Putih telah berkunjung ke Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga beliau selalu sehat dan sukses,” ujarnya.

Menurut Erlina, kunjungan tersebut menjadi motivasi besar bagi Dekranasda dan pelaku UMKM Kalbar untuk terus berkembang dan semakin dikenal luas.

“Kunjungan ini menjadi sebuah kebanggaan sekaligus motivasi besar bagi kami di Provinsi Kalimantan Barat. Harapan kami, kunjungan ini dapat mendorong Dekranasda dan UMKM Kalimantan Barat semakin maju, berkembang, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama agar pengrajin dan kerajinan lokal semakin dikenal,” tuturnya.

Selain meninjau produk kerajinan lokal, Selvi Gibran juga menyempatkan diri melihat pelatihan pewarna alam yang diikuti siswi SMK, hasil karya perajin manik, perajin keladi air, hingga tenun khas Sambas yang menjadi identitas budaya Kalbar.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan kapasitas, inovasi, serta promosi produk lokal diharapkan mampu mendorong kemajuan sektor ekonomi kreatif Kalimantan Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Pengrajin Caping Pontianak Terharu Dikunjungi Istri Wapres, Selvi Ananda Beri Semangat UMKM Terus Berkarya

Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama warga Kampung Caping, Kelurahan Bansir Laut, Pontianak Tenggara.


Pontianak – Wajah Siti Jubaidah tampak sumringah saat rumah sederhananya di Kampung Caping, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, dikunjungi Selvi Ananda, Selasa (12/5/2026). Di usia 65 tahun, pengrajin caping tradisional itu tak menyangka hasil kerajinan tangannya mendapat perhatian langsung dari istri Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jemari Jubaidah yang sebelumnya sibuk merangkai daun mengkuang, tali, dan rotan sejenak berhenti. Dengan senyum hangat, ia menyambut kedatangan tamu istimewa yang hadir bersama rombongan Seruni Kabinet Merah Putih, didampingi Ketua Dekranasda Kalbar Erlina dan Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie.

Kunjungan tersebut membawa semangat baru bagi para pengrajin caping dan pelaku UMKM di Pontianak. Selain berdialog langsung, Selvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan untuk mendukung para pengrajin agar terus berkarya dan berinovasi.

Jubaidah bercerita, dirinya mulai membuat caping sejak duduk di bangku kelas enam sekolah dasar. Keahlian itu diwariskan turun-temurun oleh masyarakat tepian Sungai Kapuas. Namun kini, jumlah pengrajin caping yang masih aktif terus berkurang dan hanya tersisa belasan rumah produksi.

“Awalnya mengambil upah dengan ikut orang, dan terus sampai sekarang,” ceritanya.

Bersama sang suami, Jubaidah kini hanya mampu membuat paling banyak lima caping per hari. Faktor usia membuat tangan dan penglihatannya tidak lagi secepat dulu. Meski demikian, caping-capimg itulah yang menjadi sumber penghidupan keluarganya.

Caping hasil buatannya biasanya dijual ke pengepul di Pasar Kapuas Besar. Untuk caping polos dihargai sekitar Rp10 ribu, sedangkan caping berwarna dijual Rp15 ribu per buah. Dalam sebulan, ia mampu menghasilkan sekitar dua kodi atau 20 buah caping.

Di balik penghasilan sederhana itu, Jubaidah tetap bertahan menjaga warisan budaya lokal. Karena itu, bantuan dan perhatian dari Selvi Ananda serta dukungan Pemerintah Kota Pontianak disambut penuh syukur.

Selain mengunjungi rumah Jubaidah, Selvi Ananda juga menyempatkan diri berinteraksi dengan pelaku UMKM, pengrajin turunan caping, anak-anak, dan masyarakat di Rumah Budaya Kampung Caping. Ia turut meninjau pelatihan Kurator Penggiat UMKM dan pelatihan Pengembangan Talenta Industri Kreatif di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar yang digelar Dekranasda Kota Pontianak bersama sejumlah mitra.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengatakan bahwa Selvi Ananda memberikan pesan khusus kepada para pengrajin dan pelaku UMKM agar terus semangat mengembangkan usaha mereka.

“Pesan beliau, terus semangat, terus melakukan inovasi, dan kami dari Dekranasda Kota juga terus memberikan bimbingan untuk memajukan UMKM Kota Pontianak,” ujar Yanieta.

Menurutnya, meski kunjungan berlangsung singkat, kehadiran istri Wakil Presiden menjadi motivasi besar bagi para pengrajin dan peserta pelatihan industri kreatif untuk terus berkarya.

Sementara itu, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono berharap kunjungan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Pontianak.

Ia menilai kehadiran rombongan Seruni Kabinet Merah Putih yang terdiri dari para pendamping menteri juga menjadi peluang positif untuk memperkenalkan potensi daerah ke tingkat nasional.

“Yang hadir ini kan ibu-ibu menteri, pasti dia akan cerita kepada suami-suaminya para menteri, dan tentu ada hal-hal yang dianggapnya bisa membantu, bermanfaat untuk Kota Pontianak,” tutup Edi. (*) 

Dari Kekhawatiran ke Rasa Aman, Polisi Serahkan Traffic Cone ke Gereja Tapang Semadak