Pontianak - Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat komitmen percepatan konektivitas internet dan pemerataan akses digital melalui Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet yang digelar di Pontianak.
"Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI ini menjadi forum strategis untuk mengonsolidasikan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah dalam mewujudkan pembangunan digital yang inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Barat," kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam RI, Marsda TNI Eko Dono Indarto, di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan bahwa konektivitas digital bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi bagian dari keadilan sosial yang harus diwujudkan bersama.
"Ketika ruang digital menjadi ruang hidup baru bagi masyarakat, maka pemerataan konektivitas adalah keadilan yang wajib kita perjuangkan. Rapat koordinasi ini bukan sekadar forum teknis, melainkan ruang konsolidasi kebijakan nasional yang menuntut sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor industri, dan publik," kata dia.
Ia menjelaskan, pemerintah mengidentifikasi sejumlah wilayah blank spot di Kalimantan Barat sebagai prioritas pembangunan infrastruktur digital. Upaya ini diiringi dengan harmonisasi program antara pusat dan daerah agar lebih tepat sasaran.
"Kita perlu merumuskan langkah percepatan konektivitas terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman, serta memastikan terbentuknya ekosistem digital yang sehat dan produktif," katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Alfian menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Polhukam atas inisiatif penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut.
Ia menilai kegiatan ini memiliki makna strategis karena sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2025–2029.
"Visi pembangunan daerah kami adalah terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Salah satu misi strategisnya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota melalui peningkatan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan," kata Alfian.
Ia menegaskan bahwa posisi Kalimantan Barat sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan konektivitas digital tidak hanya sebagai kebutuhan pembangunan, tetapi juga bagian dari ketahanan nasional, terutama di kawasan perbatasan.
"Namun, hingga kini masih terdapat keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet di wilayah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan seperti di Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong Utara, Sambas, dan beberapa daerah lainnya," katanya.
Keterbatasan tersebut, lanjut Alfian, berdampak pada optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta peningkatan kualitas layanan publik digital. Karena itu, dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar pemerataan digital dapat terwujud.
"Kehadiran para pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun industri telekomunikasi, menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dan bergerak sinergis dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan," kata Alfian.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tambah Alfian, siap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan langkah strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di seluruh kabupaten dan kota di Kalbar.
"Kami berkomitmen menjadi bagian dari upaya kolektif nasional dalam mempercepat transformasi digital agar seluruh masyarakat Kalimantan Barat dapat menikmati manfaat teknologi secara merata," katanya.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
