Berita Indokalbar.com hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

28 April 2026

Polres Landak Ringkus Tiga Pengedar Sabu Di Ngabang, Salah Satu Residivis

Foto: Tersangka pengedar beserta barang bukti narkotika jenis sabu di Kecamatan Ngabang 

LANDAK - Satuan Reserse Narkoba Polres Landak menangkap tiga pengedar narkotika jenis sabu di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Senin (27/4/2026) sekitar pukul 20.30 WIB.

Penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran sabu di Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satresnarkoba Polres Landak langsung melakukan penyelidikan di lokasi.

Setelah memastikan keberadaan terduga pelaku, petugas melakukan penindakan. Dua terduga pelaku berinisial R dan G diamankan saat mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah di Gang Bahtera, Dusun Hilir Tengah II.

Saat digeledah, dari R ditemukan satu plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu seberat bruto 1,06 gram di saku celana kanan. Di saku jaket kanan ditemukan satu plastik klip kosong dan satu sendok dari potongan pipet putih. Di saku jaket kiri ditemukan satu plastik klip berisi kantong klip kosong. Sementara dari G diamankan satu unit handphone Vivo Y16 warna Stellar Black dari tangan kiri.

Dari hasil pengembangan, keduanya mengaku memperoleh sabu dari terduga pelaku berinisial EI di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah. Petugas kemudian bergerak menangkap EI dan menggeledah rumah serta badannya. Ditemukan barang bukti sabu seberat bruto 0,45 gram.

Ketiga terduga pelaku R, G, dan EI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Landak untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K. melalui Kasat Resnarkoba Polres Landak IPTU Yulianus Van Chanel TK, S.I.P. membenarkan penangkapan tersebut.

"Benar telah melakukan penangkapan terhadap tiga terduga pelaku pengedar sabu di Dusun Hilir Tengah II dan Dusun Pulau Bendu. Terduga pelaku EI adalah residivis kasus narkotika yang pernah ditangani Satresnarkoba Polres Landak," jelas Yulianus, Selasa (28/4/2026).

Ia mengapresiasi peran masyarakat yang aktif memberikan informasi. “Tanpa dukungan masyarakat, pengungkapan kasus seperti ini tentu akan lebih sulit. Kami juga menegaskan Polres Landak akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya demi menjaga generasi muda dari bahaya narkoba,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kasat Resnarkoba menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.

Polres Landak juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. "Terutama aparat desa kiranya tidak sungkan bila kami minta didampingi saat lakukan penggeledahan karena itu yang diamanahkan undang-undang," tegasnya.

Dukungan masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

Sekda Pontianak Dorong BP4 Jadi Garda Depan Cegah Perceraian dan Perkuat Ketahanan Keluarga

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah memberikan ucapan selamat kepada pengurus BP4 yang baru dilantik.

Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mendorong Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga, khususnya dalam menekan angka perceraian di masyarakat.

Hal itu disampaikannya usai Pelantikan Pengurus BP4 Kota Pontianak dan BP4 Kecamatan se-Kota Pontianak masa bakti 2026–2031 di Aula Gedung Eks Bank Indonesia, Selasa (28/4/2026). Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa sehingga perlu dijaga melalui edukasi dan pendampingan yang tepat.

“BP4 harus hadir sebagai garda terdepan dalam menekan angka perceraian dan memberikan edukasi pranikah yang prinsip bagi calon pengantin di Kota Pontianak,” ujarnya.

Amirullah menekankan, BP4 tidak hanya berperan dalam memberikan penasihatan bagi pasangan yang bermasalah, tetapi juga harus aktif memberikan edukasi sejak sebelum pernikahan. Ia menilai kesiapan mental dan finansial menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Selain itu, ia mendorong BP4 untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan media digital dinilai penting untuk menjangkau generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, agar lebih mudah mengakses layanan konsultasi dan edukasi.

“Manfaatkan teknologi informasi untuk memberikan edukasi dan konsultasi kepada generasi muda agar mereka lebih siap sebelum menikah,” katanya.

Di tingkat kecamatan, BP4 juga diminta memperkuat sinergi dengan pemerintah kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA). Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar program pembinaan keluarga selaras dengan program pemerintah daerah, termasuk dalam penanganan isu sosial seperti stunting dan perlindungan anak.

Amirullah turut berbagi pengalaman terkait penanganan izin perceraian bagi ASN, yang salah satu tahapannya harus melalui proses penasihatan di BP4. Ia berharap peran lembaga tersebut mampu mencegah perceraian dengan memberikan solusi terbaik bagi pasangan.

“Harusnya pernikahan itu lestari, tidak bercerai. Saya berharap ketika melewati BP4, ada pasangan yang mengurungkan niatnya untuk bercerai,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak dan keluarga besar. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pembinaan, mediasi, dan edukasi menjadi sangat penting.

“Tidak ada bekas anak, tidak ada bekas bapak, tidak ada bekas ibu. Yang ada hanya mantan suami atau mantan istri. Dampak perceraian harus benar-benar dipikirkan,” pungkasnya. (*)

Sekda Pontianak Genjot Penggunaan KKPD, Dorong OPD Beralih ke Transaksi Nontunai

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah membuka kegiatan Capacity Building penggunaan KKPD yang digelar Bank Kalbar.

Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih adaptif dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari transformasi sistem pembayaran nontunai di lingkungan pemerintahan.

Dorongan ini disampaikannya saat membuka kegiatan capacity building penggunaan KKPD di Gedung Diklat Dapen Bank Kalbar, Selasa (28/4/2026). Ia menilai, meski Pemerintah Kota Pontianak telah meraih penghargaan dari Bank Indonesia sebagai pelaksana Kartu Kredit Indonesia terbaik di Kalimantan Barat, nilai transaksi yang tercatat masih tergolong rendah.

“Walaupun transaksi baru sekitar Rp21 juta, kita sudah mendapat penghargaan. Karena itu, tahun ini penggunaan KKPD harus ditingkatkan dari tujuh OPD sebagai pilot project menjadi seluruh OPD,” ujarnya.

Amirullah menjelaskan, KKPD merupakan bagian dari sistem transaksi elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan menciptakan proses belanja yang lebih praktis, tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah juga mendukung peralihan dari transaksi tunai ke nontunai yang lebih efisien.

“Ini bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada uang tunai, yang selama ini memerlukan biaya besar untuk pencetakan, distribusi, hingga pemeliharaan,” jelasnya.

Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, ia mengimbau OPD segera melengkapi persyaratan administrasi dan mulai aktif menggunakan KKPD. Ia juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan dan verifikasi dalam setiap transaksi agar pengelolaan keuangan tetap akuntabel.

Meski memberikan kemudahan dalam bertransaksi, Amirullah menegaskan bahwa penggunaan KKPD harus dilakukan secara bijak dan sesuai kebutuhan, khususnya untuk belanja barang dan jasa yang diperbolehkan.

“Walaupun ada kemudahan, belanja tetap harus bijak dan sesuai aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak, Mahardika Sari, menyampaikan bahwa implementasi KKPD telah dimulai sejak 22 Agustus 2025 dan pada tahun 2026 akan diperluas ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kegiatan capacity building ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, serta bendahara pengeluaran. Selain menghadirkan narasumber internal, kegiatan ini juga melibatkan Bank Kalbar sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk memberikan edukasi terkait penggunaan KKPD.

Mahardika berharap kolaborasi antara Pemerintah Kota Pontianak dan Bank Kalbar dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah.

“Kerja sama ini diharapkan bisa terus berjalan dan membawa dampak positif bagi pengelolaan keuangan di Kota Pontianak,” pungkasnya. (*)

Sekda Pontianak: Medsos Pemerintah Harus Responsif, Bukan Sekadar Reaktif

Peserta Bimtek Pengelolaan Konten dan Medsos di lingkup Pemkot Pontianak.



Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa media sosial pemerintah harus bertransformasi menjadi ruang komunikasi yang aktif, bukan sekadar sarana publikasi kegiatan. Di tengah pesatnya perkembangan digital, media sosial dituntut mampu menjadi wadah interaksi, dialog, sekaligus penyalur aspirasi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka bimbingan teknis pengelolaan konten dan media sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (28/4/2026). Ia menekankan pentingnya perubahan pola komunikasi pemerintah yang lebih responsif dan proaktif dalam menghadapi dinamika informasi.

“Bukan diminta reaktif, tetapi responsif. Reaktif itu menunggu masalah muncul baru menjawab. Sedangkan responsif, kita peka terhadap situasi, memahami apa yang harus dilakukan, dan cepat menyesuaikan diri,” jelasnya.

Menurut Amirullah, peran pengelola media sosial kini semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas membuat konten menarik, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap isu, memahami etika komunikasi, serta mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap komentar, pesan, maupun tanggapan dari masyarakat harus dipandang sebagai masukan berharga. Di era keterbukaan informasi, masyarakat tidak lagi ingin hanya menjadi penonton, melainkan ingin didengar dan dilibatkan.

Lebih lanjut, Amirullah menyampaikan pesan Wali Kota Pontianak agar pengelolaan media sosial mengedepankan langkah mitigasi dan pencegahan. Pemerintah diharapkan mampu menangkap isu sejak dini dan memberikan penjelasan sebelum berkembang menjadi persoalan besar.

“Jangan menunggu masalah besar baru sibuk klarifikasi. Kalau sudah terlanjur besar, tentu lebih sulit ditangani,” ujarnya.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para pengelola media sosial mampu menghasilkan konten yang informatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Konten pemerintah juga harus disusun dengan memperhatikan norma sosial dan budaya yang berlaku.

“Kreatif itu penting, tetapi jangan melupakan etika. Tidak semua gaya konten cocok untuk kanal pemerintah, harus tetap menyesuaikan dengan nilai masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, konten yang efektif adalah yang komunikatif, tidak membosankan, mudah dicerna, serta mampu menyampaikan pesan pemerintah secara jelas dan tepat sasaran.

Dengan pengelolaan yang baik, media sosial pemerintah diharapkan menjadi sarana komunikasi publik yang terpercaya sekaligus memperkuat keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.

“Pengelola media sosial adalah mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang komunikatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” pungkasnya. (*) 

27 April 2026

Naik Dango Ke-41 Di Kubu Raya Jadi Momen Bersejarah Pemersatu Dayak

Foto: Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan dan Bupati kubu Raya H Sujiwo Memukul Gong Sebanyak Tujuh Kali Dalam Pembuka Naik Dango Ke-41 di Kabupaten Kubu Raya

KUBU RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyebut perayaan Naik Dango tahun ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Dayak di Kalbar. Hal itu disampaikan saat membuka Naik Dango ke-41 di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Senin (27/4/2026).

Menurut Krisantus, penyelenggaraan Naik Dango kali ini memiliki makna istimewa karena mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat Dayak dalam satu ruang kebersamaan.

“Ini adalah perayaan Naik Dango yang sangat bersejarah. Tiga kabupaten bersatu dalam satu kegiatan adat yang sakral. Ini menunjukkan bahwa budaya kita tidak hanya dijaga, tetapi juga dirayakan bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Naik Dango merupakan ungkapan syukur masyarakat Dayak atas hasil kerja selama satu tahun, khususnya di bidang pertanian. Tradisi ini juga menjadi titik awal untuk memulai kembali aktivitas berladang dan bersawah menghadapi musim tanam berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Krisantus mengajak masyarakat memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam kepercayaan Dayak dikenal sebagai Jubata, agar usaha ke depan diberi keberhasilan dan keberkahan.

“Kita berdoa kepada Jubata agar kerja-kerja kita ke depan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan panen yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjadikan Naik Dango sebagai momentum pelestarian budaya di tengah arus globalisasi.

“Di era globalisasi ini, suku atau bangsa yang tidak melestarikan budayanya akan perlahan hilang ditelan zaman. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga, mencintai, dan melestarikan adat istiadat kita,” tegasnya.

Momen Kebersamaan Pada Pembukaan Naik Dango ke-41 di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Senin (27/4/2026)

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, menegaskan budaya merupakan jati diri bangsa yang harus dijaga seluruh elemen masyarakat. Ia mengapresiasi pelaksanaan Naik Dango ke-41 di Desa Lingga sebagai wujud nyata pelestarian budaya Dayak.

“Budaya ini sangat penting. Budaya adalah jati diri bangsa. Hari ini budaya masyarakat Dayak bukan hanya menjadi identitas masyarakat Dayak itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sujiwo mengingatkan, jika masyarakat adat tidak menjaga dan melestarikan budayanya, adat istiadat tersebut dapat hilang ditelan zaman.

“Oleh karena itu, sebagai bentuk jati diri bangsa, kita harus merawat, menjaga, dan melestarikan budaya semua etnis yang ada, baik di Kabupaten Kubu Raya maupun di Nusantara,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Kubu Raya mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,22 miliar untuk Naik Dango ke-41. Rinciannya, Rp300 juta untuk pelaksanaan kegiatan dan Rp920 juta untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Selain itu, Pemkab juga berencana mengembangkan kawasan Rumah Betang sebagai destinasi budaya unggulan dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya.

“Kawasan ini memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Akan kita tata dan kembangkan tanpa menghilangkan keasliannya, sehingga bisa menjadi cagar budaya sekaligus destinasi wisata,” jelasnya.

Sujiwo juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk kembali menggelar Naik Dango di Kubu Raya pada 2029 mendatang. “Insya Allah tahun 2029 kita siap menggelar Naik Dango di Kubu Raya dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Ketua Panitia Naik Dango ke-41, Lorensius, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upacara adat masyarakat Dayak Kanayatn yang dilaksanakan di tiga kabupaten di Kalbar.

“Tradisi ini bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga wujud rasa syukur serta kebersamaan dalam menjaga adat, budaya, dan kearifan lokal,” ujarnya.

Ia berterima kasih kepada pemerintah daerah dan para donatur yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Diharapkan nilai-nilai adat Dayak Kanayatn semakin kuat, tetap lestari, dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Salah satu peserta, Yeheskiel Chandra, anggota kontingen dari Kecamatan Sebangki, mengaku bersyukur dapat berpartisipasi.

“Kami sangat bersyukur bisa hadir di sini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun pada 25 sampai 28 April. Kami mengucapkan syukur atas hasil panen yang kami persembahkan kepada Jubata, serta berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung,” ujarnya.

Ia berharap Naik Dango terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pelestarian budaya dan kebersamaan masyarakat Dayak.

Perayaan Naik Dango ke-41 ini diharapkan terus menjadi warisan budaya yang lestari serta memperkuat persatuan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. (Jm)

Kinerja Moncer, Pontianak Masuk 20 Besar Nasional dan Terbaik di Kalimantan

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono minta jajaran Pemerintahan Kota Pontianak terus memacu kinerja


Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah meraih predikat kinerja “tinggi” dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 berdasarkan LPPD tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, Kota Pontianak mencatat skor 3,4808 dan menempati peringkat ke-19 dari 93 kota se-Indonesia. Capaian ini sekaligus menempatkan Pontianak sebagai daerah dengan nilai tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat.

Tak hanya unggul di tingkat provinsi, Pontianak juga menjadi yang terbaik di antara kota-kota di Pulau Kalimantan. Nilainya melampaui sejumlah kota besar seperti Balikpapan (3,4112), Samarinda (3,3053), Banjarmasin (3,2090), Palangka Raya (3,3855), hingga Singkawang (3,0616).

Evaluasi EPPD sendiri dilakukan secara nasional terhadap 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dengan mengukur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pelayanan publik, akuntabilitas, hingga efektivitas program pembangunan.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan masyarakat. Ia menegaskan, prestasi tersebut harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Capaian ini patut disyukuri, namun juga menjadi pengingat bahwa kinerja harus terus ditingkatkan. Kami ingin terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (27/2/2026).

Menurutnya, hasil ini menunjukkan tata kelola pemerintahan di Kota Pontianak berada pada jalur yang tepat, terutama dalam hal pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Ke depan, Pemerintah Kota Pontianak akan fokus menjaga konsistensi kinerja, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nilai di Kalimantan Barat, sebagian besar daerah masih berada pada kategori “sedang”, yang menunjukkan masih terbukanya ruang peningkatan kinerja di berbagai wilayah.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus mempertahankan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat posisinya sebagai daerah dengan kinerja terbaik di tingkat provinsi maupun regional Kalimantan. (*)

BKSDA Kalbar Evakuasi Orangutan Di Kayong Utara, Konflik Dengan Warga Berhasil Dicegah

BKSDA Kalbar bersama YIARI mentranslokasikan orangutan dari kebun warga di Kayong Utara ke Taman Nasional Gunung Palung untuk mencegah konflik manusia dan satwa liar.
BKSDA Kalbar bersama YIARI mentranslokasikan orangutan dari kebun warga di Kayong Utara ke Taman Nasional Gunung Palung untuk mencegah konflik manusia dan satwa liar.

KAYONG UTARA - Upaya pencegahan konflik antara manusia dan satwa liar kembali dilakukan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) memindahkan satu individu orangutan dari kawasan permukiman warga di Dusun Pemangkat Jaya, Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir.

Langkah tersebut dilakukan setelah laporan warga mengenai kemunculan orangutan di area perkebunan sejak akhir tahun lalu. Dalam beberapa hari terakhir sebelum evakuasi, satwa dilindungi tersebut diketahui semakin sering berada di sekitar kebun milik warga, sehingga menimbulkan kekhawatiran sekaligus potensi kerugian.

Asisten Manager Orangutan Protection Unit YIARI, Muhadi, menjelaskan bahwa proses translokasi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Balai Taman Nasional Gunung Palung, unsur TNI-Polri, serta masyarakat setempat turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Muhadi menyampaikan bahwa pemindahan satwa tidak dilakukan secara terburu-buru. Sebelum translokasi diputuskan, berbagai alternatif penanganan telah dipertimbangkan melalui proses asesmen menyeluruh.

Keberadaan orangutan yang mulai menetap di area perkebunan dinilai berisiko menimbulkan konflik yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Karena itu, translokasi dipilih sebagai langkah terakhir demi menjaga keselamatan satwa sekaligus melindungi warga.

Tim gabungan memulai evakuasi sejak pagi hari dengan menggunakan senapan bius yang dioperasikan petugas berizin. Dokter hewan turut memastikan dosis anestesi yang diberikan sesuai kondisi satwa agar proses berjalan aman.

Dokter hewan YIARI, Rachel, melakukan pemeriksaan medis menyeluruh sebelum proses pemindahan dilakukan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka alami pada bagian wajah dan lengan kiri, serta fraktur pada gigi.

Namun, Rachel memastikan kondisi tersebut telah pulih dan tidak memengaruhi kesehatan secara umum. Pemeriksaan menyimpulkan bahwa orangutan dalam kondisi sehat serta layak untuk dipindahkan ke habitat baru.

Setelah pemeriksaan selesai, orangutan dipindahkan menuju kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang dinilai memiliki tingkat perlindungan tinggi serta ketersediaan pakan yang memadai.

Perjalanan menuju lokasi pelepasliaran berlangsung sekitar dua jam dengan kombinasi transportasi darat dan air. Setibanya di lokasi, proses pelepasliaran turut melibatkan masyarakat sekitar sebagai bentuk dukungan terhadap upaya konservasi.

Respons satwa setelah dilepas dinilai positif. Orangutan segera bergerak menjauh dan memperlihatkan perilaku liar yang menunjukkan kesiapan untuk kembali beradaptasi dengan habitat alaminya.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Murlan Dameria Pane, kerja sama lintas instansi menjadi faktor penting dalam memastikan proses translokasi berjalan aman dan efektif.

Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul, menambahkan bahwa perubahan tata guna lahan yang berlangsung cepat menjadi tantangan serius bagi kelangsungan hidup orangutan.

Silverius Oscar Unggul menilai perencanaan tata ruang yang terintegrasi diperlukan agar aktivitas manusia dan keberadaan satwa liar dapat berjalan berdampingan secara berkelanjutan.

Polisi Ketapang Bongkar Rantai Peredaran Sabu, 103 Gram Disita

Polisi Ketapang mengungkap jaringan sabu di Delta Pawan. Tiga pelaku ditangkap dan 103 gram sabu diamankan, sementara satu tersangka masih buron. (Gambar ilustrasi)
Polisi Ketapang mengungkap jaringan sabu di Delta Pawan. Tiga pelaku ditangkap dan 103 gram sabu diamankan, sementara satu tersangka masih buron. (Gambar ilustrasi)

KETAPANG - Aparat kepolisian di Kabupaten Ketapang terus memperketat pengawasan terhadap peredaran narkotika di wilayah perkotaan. Hasilnya, serangkaian penangkapan dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di Kecamatan Delta Pawan.

Tim gabungan dari Polsek Delta Pawan dan Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang mengungkap jaringan peredaran sabu yang melibatkan sejumlah warga setempat. Dalam pengungkapan tersebut, tiga pria berinisial A (30), I (31), dan YA (31) diamankan secara bertahap di lokasi berbeda.

Kasat Narkoba Polres Ketapang AKP I Dewa Made Surita menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan kepemilikan narkotika di kawasan Jalan Merak, Kelurahan Sampit.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan mendalam hingga akhirnya menangkap A di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan awal, petugas menemukan tiga paket sabu dengan berat total 0,51 gram bruto.

Hasil pemeriksaan terhadap A mengarah pada pengembangan kasus. A mengaku memperoleh barang terlarang tersebut dari I yang berada di Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan.

Petugas segera bergerak melakukan pengembangan dan berhasil menangkap I di sebuah kamar kos. Dalam penggeledahan di lokasi tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa timbangan elektrik, alat hisap sabu atau bong, serta perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Pengembangan kembali dilakukan setelah pemeriksaan terhadap I. Dari hasil interogasi, sabu yang dimiliki I disebut berasal dari YA yang saat itu berada di salah satu penginapan di wilayah Delta Pawan.

Petugas kemudian bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan YA. Dari keterangan YA, jaringan peredaran narkotika tersebut diketahui berawal dari seorang pria berinisial HAP.

Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah HAP yang berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan lima paket sabu dengan berat total 103,69 gram bruto serta satu butir pil ekstasi berwarna kuning.

Namun, HAP tidak berada di lokasi saat penggeledahan dilakukan. Identitas HAP telah dikantongi aparat dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang.

AKP I Dewa Made Surita menegaskan bahwa proses pendalaman kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di wilayah Kabupaten Ketapang.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan sekitar.

Pertamina Gelar Pasar Murah di Sintang, 1.000 Paket Sembako Dijual Rp30 Ribu untuk Warga Pra-Sejahtera

Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan gelar pasar murah di Sintang, 1.000 Paket Sembako untuk masyarakat pra-sejahtera.

Sintang – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menggelar program pasar murah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Minggu (26/4/2026). Sebanyak 1.000 paket sembako disalurkan kepada warga pra-sejahtera yang tersebar di 14 kecamatan.

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Adat Melayu Tepak Sireh ini menyasar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) desil 1–4 sebagai upaya meringankan beban ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga rentan.

Setiap paket sembako yang disediakan berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula 2 kilogram, susu kental manis, sarden, dan kecap manis dengan nilai sekitar Rp200 ribu. Namun, masyarakat cukup menebusnya dengan harga Rp30 ribu.

Menariknya, seluruh hasil penjualan dari program ini akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk donasi untuk tempat ibadah, yakni Surau Al Mujib, Surau Ar Robi, dan Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Semesta Alam.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Ulidal Muchtar, jajaran Forkopimda, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.

Fuel Terminal Manager Sintang, Rizky Firmansyah, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan di wilayah operasional.

“Pasar murah ini menjadi bentuk nyata kehadiran Pertamina di tengah masyarakat. Kami ingin tidak hanya menyalurkan energi, tetapi juga menghadirkan kepedulian sosial yang berdampak langsung,” ujarnya.

Senada dengan itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyebut program ini dirancang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu kondisi ekonomi warga sekaligus memperkuat hubungan antara Pertamina dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pertamina yang dinilai sangat membantu masyarakat.

“Kami berterima kasih atas kepedulian Pertamina. Program ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat lanjutan melalui donasi untuk tempat ibadah,” ujarnya.

Program pasar murah di Sintang ini merupakan rangkaian kedua dari tiga kegiatan serupa yang digelar Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan. Sebelumnya telah dilaksanakan di Pontianak pada 23 April 2026, dan selanjutnya akan digelar di Samarinda pada 28 April 2026.

Melalui program ini, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama masyarakat, tidak hanya melalui penyediaan energi, tetapi juga lewat kontribusi sosial yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. (*) 

Dari SD hingga SMA di Sekadau Hulu, PGTS Jadikan Sekolah Ruang Edukasi Keselamatan