Kalbar Raih Dua Penghargaan Nasional, Ria Norsan Sebut Bukti Kerja Nyata dan Inovasi Daerah

Slamet Ardiansyah    Selasa, Mei 05, 2026    Comment   

Kalbar Raih Dua Penghargaan Nasional, Ria Norsan Sebut Bukti Kerja Nyata dan Inovasi Daerah

Pemprov Kalbar borong dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Balikpapan – Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026 yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa malam (5/5/2026).

Penghargaan tersebut meliputi Terbaik I Tingkat Provinsi bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026 serta Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Ria Norsan.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, Indonesia menerapkan sistem semi-otonomi yang memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk tetap melakukan pengendalian terhadap daerah.

“Kita memiliki banyak ‘tongkat’ atau kekuasaan yang diberikan undang-undang sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengontrol daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah pusat adalah review APBD, termasuk kewenangan menolak APBD provinsi yang tidak sesuai aturan atau tidak mendukung program strategis nasional.

“Terkait inflasi, pengawasan juga dilakukan melalui pemberian apresiasi kepada daerah-daerah yang menunjukkan prestasi dalam pengendalian inflasi,” tambahnya.

Menanggapi penghargaan tersebut, Ria Norsan menyebut capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Barat.

“Ini merupakan motivasi besar bagi kami, Pemerintah Provinsi, dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu capaian paling menonjol adalah keberhasilan mengendalikan inflasi daerah. Pada 2025, angka inflasi Kalbar tercatat berada di level rendah yakni 1,85 persen atau berada dalam zona hijau. Sementara pada awal 2026, inflasi meningkat ke kisaran 3,0 hingga 3,3 persen akibat faktor musiman seperti Natal dan Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri, Imlek hingga Cap Go Meh.

Untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, Pemprov Kalbar secara konsisten menjalankan berbagai langkah konkret seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, pemantauan harga langsung di pasar rakyat hingga penguatan logistik pangan bersama Bulog dan Bapanas.

“Keberhasilan mengendalikan inflasi ini menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat yang secara langsung berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.

Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat meningkat dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025 dan diproyeksikan tetap stabil di atas 5 persen pada 2026. Pertumbuhan tersebut didorong geliat investasi dan transformasi digital UMKM.

Data menunjukkan penggunaan QRIS meningkat 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen dan kredit UMKM meningkat sebesar 2,67 persen.

Ria Norsan menambahkan, konsep entrepreneur government yang diterapkan Pemprov Kalbar menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga penggerak ekonomi melalui pembiayaan inovatif non-APBD serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan.

Di sektor sosial, angka kemiskinan di Kalbar juga terus menurun dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025. Pemerintah daerah disebut fokus pada pemberian gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita serta penguatan ketahanan pangan lokal.

Meski demikian, sektor ketenagakerjaan masih menjadi perhatian karena angka pengangguran masih stagnan di kisaran 4,23 persen pada 2025.

“Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal melalui optimalisasi CSR perusahaan dan penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja informal,” katanya.

Ria Norsan menegaskan, tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu membuka lapangan kerja yang luas sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan.

Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar terus menghadirkan inovasi kreatif, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta penguatan entrepreneur government demi menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan efektif. (*)

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026

Indokalbar    Senin, Mei 04, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026

Ilustrasi Gubernur Ria Norsan meninjau jalan.

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mempercepat perbaikan ruas Jalan Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Proyek bernilai sekitar Rp23 miliar tersebut kini telah memasuki fase awal konstruksi.

Perbaikan infrastruktur ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi masyarakat, sekaligus menunjang kesiapan daerah dalam menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan progres pekerjaan saat ini difokuskan pada mobilisasi alat berat dan material ke lokasi proyek.

“Saat ini pekerjaan sudah masuk tahap konstruksi. Tim di lapangan tengah melakukan mobilisasi peralatan dan material untuk mendukung percepatan pekerjaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga memastikan pengaturan lalu lintas tetap berjalan selama proyek berlangsung agar tidak mengganggu aktivitas warga. Selain itu, penerapan standar keselamatan kerja menjadi perhatian utama di lapangan.

“Kami memastikan manajemen lalu lintas tetap berjalan dengan baik, serta penerapan K3 bagi para pekerja agar proyek ini berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

Perbaikan difokuskan pada segmen sepanjang sekitar 2,5 kilometer yang mengalami kerusakan paling berat, seperti jalan berlubang dan permukaan yang tidak layak dilalui. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar.

Lingkup pekerjaan mencakup penguatan struktur perkerasan jalan, perbaikan badan dan bahu jalan, penataan drainase, serta pekerjaan penunjang lainnya guna meningkatkan kualitas jalan secara menyeluruh.

Data menunjukkan total panjang ruas Jalan Sukadana–Teluk Batang mencapai 49,5 kilometer, dengan sekitar 88,6 persen dalam kondisi mantap dan 11,4 persen masih perlu perbaikan.

Dengan percepatan pembangunan ini, Pemprov Kalbar optimistis konektivitas wilayah di Kayong Utara akan semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat secara lebih optimal.

Ria Norsan Lepas 1.861 Jemaah Haji Kalbar, Ingatkan Bekal Kesabaran Lebih Penting dari Biaya

Slamet Ardiansyah    Senin, Mei 04, 2026    Comment   

Ria Norsan Lepas 1.861 Jemaah Haji Kalbar, Ingatkan Bekal Kesabaran Lebih Penting dari Biaya

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara resmi melepas keberangkatan 1.861 calon jemaah haji asal Kalbar untuk musim haji 1447 Hijriah.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan secara resmi melepas keberangkatan 1.861 calon jemaah haji asal Kalimantan Barat untuk musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Senin (4/5/2026). Pelepasan yang digelar di Kantor Gubernur Kalbar itu menandai dimulainya perjalanan ibadah para tamu Allah menuju Tanah Suci.

Pada musim haji tahun ini, jumlah jemaah beserta petugas yang diberangkatkan tercatat sebanyak 1.861 orang yang terbagi dalam lima kelompok terbang (kloter), yakni kloter 14 hingga 18. Proses pemberangkatan dijadwalkan berlangsung pada 6–10 Mei 2026 dengan rute perjalanan dari Asrama Haji Pontianak menuju Embarkasi Batam menggunakan pesawat Boeing 737-800 NG milik [Lion Air](https://www.lionair.co.id?utm_source=chatgpt.com) sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah bersama [Saudi Arabian Airlines](https://www.saudia.com?utm_source=chatgpt.com).

Dalam sambutannya, Ria Norsan menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam menjalankan ibadah haji. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya membutuhkan kemampuan finansial, tetapi juga kesabaran dan pengendalian diri selama berada di Tanah Suci.

“Kalau biaya haji itu satu karung, maka bekal kesabaran harus sepuluh karung,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para jemaah agar menjaga niat dan perilaku selama beribadah dengan menjauhi tiga larangan utama dalam ihram, yakni rafas (ucapan tidak senonoh), fusuk (perbuatan maksiat), dan jidal (perdebatan).

Selain itu, jemaah diminta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di Arab Saudi, termasuk larangan melakukan siaran langsung maupun pengambilan video untuk kepentingan komersial di area Ka’bah.

Sejalan dengan kebijakan nasional, penyelenggaraan haji tahun ini mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan”. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kalimantan Barat memastikan pelayanan prioritas diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Berdasarkan data, jemaah termuda musim haji tahun ini adalah Aqilah Muntazah Ayuni dan Aila Afifah yang sama-sama berusia 13 tahun asal Pontianak. Sementara jemaah tertua adalah Jawariah Bujang Masro berusia 88 tahun dari Kubu Raya.

Kepada para petugas haji daerah, Ria Norsan berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan pelayanan kepada para jemaah.

“Utamakan kepentingan jemaah,” tegasnya.

Prosesi pelepasan ditutup secara simbolis dengan penyerahan syal kepada perwakilan jemaah tertua dan termuda, pemasangan rompi kepada petugas dan ketua kloter, serta penyerahan Bendera Akcaya sebagai simbol persatuan kontingen haji Kalimantan Barat. (*)

Ria Norsan: Buruh Bukan Sekadar Pekerja, Tapi Penopang Masa Depan Kalbar

Slamet Ardiansyah    Jumat, Mei 01, 2026    Comment   

Ria Norsan: Buruh Bukan Sekadar Pekerja, Tapi Penopang Masa Depan Kalbar

Gubernur Kalbar, Ria Norsan menegaskan bahwa buruh bukan sekadar instrumen produksi, melainkan pilar utama yang menjaga denyut nadi ekonomi daerah tetap berdetak.

Pontianak - Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan pesan penuh empati kepada seluruh pekerja di Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa buruh bukan sekadar instrumen produksi, melainkan pilar utama yang menjaga denyut ekonomi daerah tetap bergerak.

Mengusung tema “Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan”, Ria Norsan menekankan pentingnya penghargaan terhadap setiap tetes keringat pekerja melalui kepastian hidup yang layak serta perlindungan hak-hak kemanusiaan mereka.

Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan serikat pekerja, Ria Norsan mengaku lebih memilih mendengar langsung keluh kesah buruh dibanding sekadar menjalankan agenda formal pemerintahan. Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan yang diambil pemerintah harus benar-benar menjawab realitas kehidupan para pekerja.

“Saat saya menandatangani kebijakan terkait ketenagakerjaan, yang ada di pikiran saya bukan sekadar angka atau statistik ekonomi, melainkan wajah-wajah ayah dan ibu yang harus memastikan anak-anak mereka tetap bisa sekolah dan makan dengan layak. Saya tidak ingin mendengar ada buruh di Kalbar yang sudah bekerja keras, namun masih dihantui ketakutan akan hari esok karena status kontrak yang tidak jelas,” ungkapnya, Jumat (1/5/2026).

Ia juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap tenaga outsourcing dan pekerja sektor konstruksi. Ria Norsan mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran agar memastikan tidak ada keterlambatan pembayaran upah maupun Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja.

Komitmen itu kembali ditegaskan saat penandatanganan nota kesepakatan bersama BPJS Ketenagakerjaan di Novotel Pontianak, Kamis (30/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta seluruh perusahaan memastikan pekerjanya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baginya, iuran perlindungan pekerja bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan kepedulian perusahaan terhadap masa depan keluarga pekerja.

“Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan para pengusaha: bayarlah upah mereka sebelum keringatnya kering. Bahkan setiap tanggal 5, saya turun langsung mengecek apakah tenaga outsourcing di lingkungan kita sudah menerima haknya. Jika mereka yang membantu kerja kita sehari-hari saja belum sejahtera, maka kita telah gagal sebagai pemimpin,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja yang menghadapi risiko kecelakaan maupun musibah kerja.

“Bayangkan seorang pekerja yang jatuh sakit atau mengalami musibah. Tanpa perlindungan, keluarganya akan kehilangan masa depan. Dengan iuran yang tak seberapa ini, kita bisa memberikan harapan senilai ratusan juta rupiah bagi mereka. Ini adalah cara kita memanusiakan manusia,” lanjutnya.

Pada momentum May Day tersebut, Ria Norsan turut mengajak seluruh serikat pekerja untuk menjadikan peringatan Hari Buruh sebagai ruang memperkuat solidaritas dan komunikasi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha demi menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

“Hari ini, 1 Mei, mari kita hapus semua sekat. Saya ingin May Day di Kalbar menjadi hari di mana pekerja merasa bangga dan dihargai. Kita akan berjuang bersama agar keadilan ini bukan hanya milik mereka yang di atas, tapi milik setiap orang yang mencangkul di ladang, bekerja di pabrik, dan membangun gedung-gedung kita. Kesejahteraan kalian adalah perjuangan saya,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog tripartit yang humanis, memastikan proses pembinaan ketenagakerjaan berjalan adil, serta memberikan kepastian status bagi pekerja yang telah menunjukkan loyalitas selama bertahun-tahun. (*)

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Indokalbar    Selasa, April 28, 2026    Comment   

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Lepas Jemaah Haji, Ria Norsan Ingatkan Jaga Kesehatan dan Raih Haji Mabrur

Slamet Ardiansyah    Minggu, April 26, 2026    Comment   

Lepas Jemaah Haji, Ria Norsan Ingatkan Jaga Kesehatan dan Raih Haji Mabrur

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam KBIHU Muhammadiyah Kalbar.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Muhammadiyah Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (26/4/2026).

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, dihadiri tokoh masyarakat serta ratusan jemaah yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan penghormatan khusus kepada Pembina Muhammadiyah Kalbar, Hasan Gapar, yang disebutnya sebagai guru agama sekaligus pembimbing saat menunaikan ibadah haji pertama pada tahun 2003.

“Beliau adalah guru saya dan pembimbing ibadah saya. Alhamdulillah, hingga kini beliau masih sehat walafiat di usia 81 tahun,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa ibadah haji tidak hanya menuntut kesiapan spiritual, tetapi juga fisik yang prima. Ia mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan, terutama menjelang puncak ibadah di Padang Arafah.

“Ibadah haji adalah ibadah fisik dan rohani. Tawaf, sa’i hingga melontar jumrah membutuhkan stamina yang kuat. Karena itu, jaga kesehatan dengan baik sebelum hari wukuf,” pesannya.

Mengutip Surah Al-Baqarah ayat 197, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lisan dan perilaku selama menjalankan ibadah haji agar dapat meraih predikat haji mabrur. Tiga larangan utama saat berihram, yakni rafats, fusuk, dan jidal, menjadi perhatian khusus yang disampaikannya kepada para jemaah.

Rafats merujuk pada perkataan yang tidak pantas, fusuk adalah perbuatan maksiat atau pelanggaran, sementara jidal berarti perdebatan yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

Di tengah suasana serius, Gubernur turut menyelipkan candaan ringan yang mengundang tawa jemaah, khususnya terkait kebiasaan berbelanja oleh-oleh.

“Tujuannya haji mabrur, bukan membeli emas berkilo-kilo. Sabar ya, Ibu-Ibu, fokus ibadah dulu,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Ria Norsan memimpin jemaah melantunkan talbiyah bersama, menciptakan suasana haru dan penuh kekhusyukan.

Ia berharap seluruh jemaah asal Kalimantan Barat dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar, menjaga kebersamaan, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dengan predikat haji mabrur.

“Saya berharap Bapak dan Ibu berangkat dengan niat tulus, melaksanakan ibadah dengan sempurna, dan kembali dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh haji mabrur,” tutupnya. (*)

Musrenbang RKPD 2027 Dibuka, Ria Norsan Tekankan Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Kalbar

Slamet Ardiansyah    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Musrenbang RKPD 2027 Dibuka, Ria Norsan Tekankan Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Kalbar

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2027.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026). Forum strategis ini menjadi titik awal penyusunan arah pembangunan daerah yang lebih terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil nyata.

Dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur, perwakilan kementerian, hingga kepala daerah se-Kalimantan Barat, Musrenbang ini menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Tahun 2027 disebut sebagai fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan tema besar memperkuat fondasi transformasi melalui peningkatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Ria Norsan menekankan bahwa pembangunan tidak boleh semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjamin pemerataan layanan dasar. Ia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, penguatan struktur ekonomi, konektivitas wilayah, dan tata kelola pembangunan yang responsif.

Optimisme terhadap masa depan Kalbar diperkuat capaian makro ekonomi tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berada di angka 6,16 persen, lebih rendah dari angka nasional. Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan.

Kebutuhan anggaran tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp116,17 triliun, jauh di atas kapasitas fiskal daerah yang hanya sekitar Rp5,59 triliun. Kondisi ini, menurut Gubernur, menuntut strategi baru yang tidak lagi bergantung pada APBD semata, melainkan harus melibatkan sektor swasta, masyarakat, serta peningkatan investasi sebagai motor penggerak pembangunan.

Dalam dokumen RKPD 2027, pemerintah provinsi telah merancang ratusan program dan ribuan kegiatan yang akan dijalankan secara kolaboratif. Ribuan usulan dari DPRD, kabupaten/kota, hingga dukungan pemerintah pusat turut diakomodasi, mencerminkan pendekatan pembangunan yang partisipatif dan menyeluruh.

Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, serta penguatan konektivitas wilayah. Sejumlah proyek strategis pun menjadi perhatian, seperti pembangunan Jembatan Kapuas III, Pontianak Outer Ring Road, Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing, hingga pengembangan kawasan perbatasan dan infrastruktur transportasi lainnya.

Menurut Ria Norsan, dukungan pemerintah pusat terhadap proyek-proyek tersebut sangat vital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kalbar. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada konsistensi perencanaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, pemerintah provinsi juga meluncurkan inovasi DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai langkah konkret meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat desa. Hingga 2025, tercatat lebih dari seribu desa telah berstatus mandiri dan ratusan lainnya berstatus maju, dengan target percepatan bagi desa yang masih berkembang.

Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjaga disiplin perencanaan dan memperkuat kolaborasi. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, ia optimistis Kalimantan Barat mampu melangkah lebih maju, kompetitif, dan sejahtera di masa mendatang. (*)

Helikopter PK-CFX Jatuh di Sekadau, Gubernur Ria Norsan Sampaikan Duka dan Minta Investigasi Menyeluruh

Slamet Ardiansyah    Jumat, April 17, 2026    Comment   

Helikopter PK-CFX Jatuh di Sekadau, Gubernur Ria Norsan Sampaikan Duka dan Minta Investigasi Menyeluruh

Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyampaikan duka mendalam kepada seluruh korban serta bela sungkawa keluarga korban kecelakaan Helikopter.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Kapolda Kalbar Pipit Rismanto, menggelar konferensi pers di Rumah Sakit Dokkes Bhayangkara Kalbar terkait musibah jatuhnya helikopter jenis EC 130 T2 dengan register PK-CFX, Jumat (17/4/2026).

Dalam keterangannya, Kapolda menjelaskan bahwa tim gabungan dari BASARNAS, TNI, dan Polri telah melakukan pencarian intensif sejak helikopter dilaporkan hilang kontak. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah bangkai helikopter berhasil ditemukan di wilayah dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau.

Helikopter tersebut diketahui hilang kontak pada Kamis pagi sekitar pukul 09.00 WIB saat dalam perjalanan menuju wilayah Kabupaten Sekadau. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari helipad PT Citra Mahkota di Kabupaten Melawi pukul 07.34 WIB dan dijadwalkan tiba sekitar pukul 08.50 WIB di lokasi tujuan.

Dalam penerbangan tersebut, helikopter dipiloti Kapten Marindra bersama co-pilot Harun A. Rasid, serta membawa enam penumpang. Seluruh korban telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dokkes Bhayangkara Kalbar untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Hingga kini, satu korban warga negara asing masih menunggu konfirmasi identitas melalui sidik jari.

Kapolda menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal seluruh proses, mulai dari evakuasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga, termasuk pengurusan administrasi yang diperlukan.

Sementara itu, Gubernur Ria Norsan menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Ia mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh masyarakat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

Gubernur juga menekankan pentingnya investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kecelakaan sebagai bahan evaluasi ke depan. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

Selain itu, ia mengapresiasi kerja keras tim SAR gabungan, TNI, Polri, serta masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban hingga seluruh jenazah berhasil ditemukan.

Ria Norsan turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik mempercayakan penanganan sepenuhnya kepada pihak berwenang agar proses berjalan optimal sesuai prosedur.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan keselamatan transportasi udara, sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pihak dalam penanganan bencana dan musibah di Kalimantan Barat. (*)

Tinjau Jalan Rusak di Kayong Utara, Ria Norsan Genjot Perbaikan Jelang MTQ Provinsi

Slamet Ardiansyah    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Tinjau Jalan Rusak di Kayong Utara, Ria Norsan Genjot Perbaikan Jelang MTQ Provinsi

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi ruas jalan yang menghubungkan Teluk Batang hingga Sukadana.

Kayong Utara – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, turun langsung meninjau kondisi ruas jalan Teluk Batang–Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Jumat (10/4/2026). Kunjungan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi dalam mempercepat perbaikan infrastruktur demi mendukung kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi yang akan digelar di daerah tersebut.

Didampingi Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, serta Wakil Bupati Amru dan jajaran, Gubernur memastikan kondisi jalan yang ada masih dapat ditangani melalui program pemeliharaan meski membutuhkan penanganan segera.

Menurutnya, percepatan perbaikan menjadi prioritas agar akses transportasi masyarakat dan mobilitas peserta MTQ tidak terganggu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mendukung pengerjaan tersebut.

Perbaikan difokuskan pada ruas sepanjang 1,7 kilometer dengan pengerjaan efektif, sementara sisa ruas lainnya akan ditangani secara fungsional agar tetap layak dilalui. Gubernur optimistis pekerjaan ini dapat diselesaikan sebelum Agustus, sesuai target pelaksanaan MTQ tingkat provinsi.

Untuk memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu, Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) akan diturunkan langsung ke lapangan guna mempercepat proses penanganan.

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur di wilayahnya. Ia menilai kehadiran langsung Gubernur menjadi motivasi sekaligus dorongan bagi percepatan pembangunan di daerah.

Romi berharap proses perbaikan dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga masyarakat dapat segera menikmati akses jalan yang lebih baik. Ia juga menilai perbaikan ini tidak hanya penting untuk mendukung pelaksanaan MTQ, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas wilayah di Kayong Utara.

Dengan percepatan ini, pemerintah optimistis infrastruktur jalan yang lebih baik akan mendukung suksesnya MTQ sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan mobilitas masyarakat di daerah tersebut. (*)

Kembali Pimpin DMI Kalbar, Ria Norsan Ajak Masjid Jadi Pusat Peradaban Umat

Slamet Ardiansyah    Minggu, Februari 15, 2026    Comment   

Kembali Pimpin DMI Kalbar, Ria Norsan Ajak Masjid Jadi Pusat Peradaban Umat

Ketua Umum DMI Pusat, Muhammad Jusuf Kalla melantik Ria Norsan sebagai Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Kalbar, .

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, kembali dipercaya memimpin Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW-DMI) Provinsi Kalimantan Barat untuk masa khidmat 2025–2030.

Pelantikan Ketua PW DMI Kalbar beserta jajaran pengurus digelar di Pendopo Gubernur Kalbar dan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DMI Pusat, Muhammad Jusuf Kalla, Kamis (15/1/2025).

Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Jusuf Kalla di Bumi Khatulistiwa. Ia menilai kehadiran tokoh nasional tersebut menjadi motivasi besar bagi jajaran DMI Kalbar untuk terus memperkuat peran masjid sebagai pusat kehidupan umat Islam.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan selaku Ketua PW DMI Kalbar, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran beliau menjadi kehormatan sekaligus dorongan bagi kami untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat kehidupan umat,” ujarnya.

Norsan menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, DMI memiliki peran strategis dalam mengelola dan memakmurkan masjid agar menjadi “rumah besar” bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Masjid harus menjadi madrasah bagi semua usia dan golongan. Melalui berbagai program, kita dorong pembinaan jamaah, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kemandirian umat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan masjid tidak hanya berfokus pada kemegahan fisik, tetapi juga pada upaya memakmurkannya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai masjid dibangun megah, tetapi tidak ada umat yang memakmurkannya,” tegas Norsan.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus DMI Kalbar untuk aktif berkontribusi, baik melalui gagasan maupun aksi nyata, demi kemajuan masjid di Kalimantan Barat.

“Masjid yang kita bangun, kalau tidak kita makmurkan siapa lagi. Kalau bukan kita selaku Dewan Masjid, kapan lagi masjid itu akan dimakmurkan,” tambahnya.

Sementara itu, Jusuf Kalla menekankan bahwa inti dari DMI adalah memakmurkan masjid sekaligus memakmurkan umat. Menurutnya, masjid memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan masyarakat.

“Memakmurkan masjid berarti beribadah sekaligus memajukan masyarakat. Dari masjid, kita bersama-sama berupaya membangun kemakmuran umat,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, PW DMI Kalbar diharapkan semakin solid dan mampu memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi umat di seluruh wilayah Kalimantan Barat. (*)

Banjir Meluas di Kalbar, Ria Norsan Siap Turun Langsung dan Salurkan Bantuan

Slamet Ardiansyah    Kamis, Februari 12, 2026    Comment   

Banjir Meluas di Kalbar, Ria Norsan Siap Turun Langsung dan Salurkan Bantuan

Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dijadwalkan segera turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Kalimantan Barat. Langkah ini sebagai bentuk respons cepat dan komitmen pemerintah provinsi dalam menangani bencana yang melanda beberapa daerah, terutama di kawasan perhuluan.

Norsan mengungkapkan, saat ini banjir terjadi di sejumlah wilayah yang dipicu kondisi di daerah hulu. Ia pun berharap masyarakat yang terdampak dapat bersabar menghadapi situasi tersebut.

“Memang di daerah perhuluan, sekarang itu ada beberapa daerah sedang dilanda banjir. Kita doakan mudah-mudahan mereka bersabar dan ini cepat selesai. Dan mungkin kalau tidak besok, lusa saya akan berangkat ke sana untuk melihat situasi,” ujarnya, Senin (12/1/2026).

Ia menegaskan, pemerintah provinsi terus melakukan langkah penanggulangan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah setempat.

“Dari BNPB kita sudah siapkan untuk penanggulangannya dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk penanggulangan awal,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga telah menyiapkan bantuan logistik bagi warga terdampak, seperti bahan pangan dan beras dari Perum Bulog yang akan segera disalurkan ke lokasi terdampak.

“Bantuan seperti pangan, beras Bulog kita siapkan semua untuk dikirimkan ke sana,” tambahnya.

Terkait banjir di wilayah perbatasan yang sempat memutus akses jalur darat menuju Malaysia, Norsan menyebut jalur udara dapat menjadi alternatif sementara untuk mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta mengoptimalkan penanganan hingga kondisi kembali normal. (*) 

Lantik Pengurus Baru Baznas Kalbar, Ria Norsan Dorong Zakat Jadi Kekuatan Ekonomi Umat

Slamet Ardiansyah    Senin, Februari 09, 2026    Comment   

Lantik Pengurus Baru Baznas Kalbar, Ria Norsan Dorong Zakat Jadi Kekuatan Ekonomi Umat

Pelantikan jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya peran strategis zakat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat saat melantik jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (9/1/2026).

Dalam sambutannya, Norsan menekankan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang mampu mendorong kemandirian serta pemberdayaan ekonomi umat.

“Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan transparan bukan sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi merupakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan Baznas yang visioner, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dominasi pengurus muda, Norsan optimistis Baznas Kalbar mampu menghadirkan inovasi dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat secara lebih optimal.

Gubernur juga mengajak seluruh pengurus untuk menjaga integritas dan profesionalisme guna memperkuat kepercayaan publik, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu perhatian utama adalah optimalisasi program payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi ASN Muslim di lingkungan Pemprov Kalbar. Program yang diluncurkan sejak pertengahan 2025 tersebut dinilai belum berjalan maksimal.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar akan mengumpulkan seluruh bendahara OPD untuk memastikan pemotongan zakat ASN Muslim dapat dilakukan secara langsung, sistematis, dan berkelanjutan. Dana yang terkumpul nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh Baznas untuk kepentingan umat.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, Norsan juga mendorong Baznas Kalbar melakukan studi banding ke Kuching yang dinilai berhasil mengelola zakat secara produktif.

Ia mengungkapkan pengalamannya melihat pengelolaan zakat di Kuching yang mampu menghasilkan aset produktif, bahkan memiliki pusat perbelanjaan sendiri, dengan keuntungan yang digunakan membantu masyarakat kurang mampu.

“Tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa belajar dari Kuching, bagaimana kesadaran masyarakatnya tinggi dan pengelolaan zakatnya maju serta terbuka,” tambahnya.

Menutup arahannya, Gubernur berharap program Baznas Kalbar dapat berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah menuju Kalimantan Barat yang adil, religius, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Baznas diharapkan mampu memberikan dampak nyata, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkasnya. (*)