Gaspol Infrastruktur Kalbar, Wagub Krisantus Jemput Bola ke Pusat Dorong Tol hingga Pelabuhan Kijing
 |
| Wakgub Kalbar, Krisantus Kurniawan melakukan menyambangi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta. |
Jakarta – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, tancap gas memperjuangkan percepatan pembangunan daerah dengan langsung menyambangi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Langkah ini menjadi sinyal kuat keseriusan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mendorong realisasi proyek-proyek strategis yang dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka konektivitas wilayah yang lebih luas. Dalam audiensi tersebut, Krisantus didampingi jajaran teknis penting, mulai dari Kepala Bapperida Kalbar, Kepala Dinas PUPR, hingga perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.
Salah satu fokus utama yang mengemuka adalah optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Menurut Krisantus, status tersebut tidak boleh sekadar label, melainkan harus ditopang infrastruktur yang memadai, terutama pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.
Ia menegaskan bahwa tol tersebut merupakan kunci utama agar arus logistik berjalan efisien. Tanpa konektivitas yang kuat, potensi besar Pelabuhan Kijing dikhawatirkan tidak akan tergarap maksimal sebagai pintu ekspor andalan Kalbar.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kondisi Sungai Kapuas yang mengalami sedimentasi tinggi. Krisantus mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan pengerukan alur sungai guna menjaga kelancaran akses kapal menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak, yang hingga kini masih menjadi tulang punggung aktivitas pelayaran di ibu kota provinsi.
Tak hanya soal fisik, isu tata ruang turut menjadi sorotan. Wagub menilai evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mendesak dilakukan agar selaras dengan kondisi riil di lapangan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan, legalitas pertambangan rakyat, hingga perlindungan hak masyarakat adat.
Menurutnya, kepastian hukum dalam tata ruang akan memberikan dampak besar terhadap iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap regulasi yang disusun mampu mengakomodasi kebutuhan daerah tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalbar juga mengusulkan kelanjutan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebagai dukungan pembiayaan pembangunan jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalur ekonomi masyarakat.
Pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyambut baik berbagai usulan tersebut. Respons positif diberikan dengan komitmen untuk menindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait.
Kunjungan ini menjadi langkah konkret Kalbar dalam “jemput bola” ke pusat, sekaligus mempertegas arah pembangunan yang berfokus pada konektivitas, pemerataan wilayah, dan kepastian hukum. Jika terealisasi, dorongan ini diyakini akan membawa dampak signifikan bagi akselerasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (*)