Pesan Hangat Ria Norsan untuk ASN Purnatugas: Pensiun Bukan Akhir, Tapi Awal Kehidupan Baru

Slamet Ardiansyah    Rabu, April 29, 2026    Comment   

Pesan Hangat Ria Norsan untuk ASN Purnatugas: Pensiun Bukan Akhir, Tapi Awal Kehidupan Baru

Gubernur Kalbar, Ria Norsan memberikan pembekalan sekaligus motivasi kepada ASN di lingkungan Pemprov Kalbar yang akan memasuki masa purna tugas.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memberikan pembekalan penuh makna sekaligus motivasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang akan memasuki masa purna tugas. Kegiatan yang digelar di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/4/2026), ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi panjang para abdi negara.

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang rata-rata telah mengabdi lebih dari tiga dekade. Ia menegaskan bahwa pensiun bukanlah garis akhir, melainkan gerbang menuju fase kehidupan yang baru dengan peluang yang tetap terbuka lebar.

Momen semakin berkesan ketika ia mengenang perjalanan kariernya sejak memulai sebagai ASN pada 1987 di Kantor Gubernur Kalbar. Berbagai pengalaman, termasuk saat bertugas di Badan Penghubung, menjadi refleksi bahwa hidup penuh dinamika dan kejutan yang tak terduga.

Menurutnya, perubahan arah hidup adalah hal yang wajar. Ia pun sempat menapaki jalur berbeda, mulai dari berhenti sebagai ASN, berkarier di sektor swasta, hingga akhirnya terjun ke dunia politik dan memimpin Kalimantan Barat.

Mengusung tema “Dari Pengabdian Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan”, Ria Norsan mengajak para calon purnatugas untuk tetap aktif dan produktif. Ia mendorong mereka mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti berwirausaha, aktif dalam kegiatan sosial, hingga mengembangkan hobi yang selama ini tertunda.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kesiapan finansial dan kesehatan sebagai kunci menjalani masa pensiun yang berkualitas. Pengelolaan keuangan yang bijak, menjaga kebugaran, serta tetap aktif disebutnya sebagai fondasi utama agar kehidupan setelah pensiun tetap sejahtera.

Tak kalah penting, aspek spiritual juga menjadi penekanan. Ia mengajak para ASN untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadikan masa pensiun sebagai momentum memperbanyak ibadah serta memperluas manfaat bagi sesama.

Menutup arahannya, Gubernur berpesan agar para purnatugas tetap melangkah dengan keyakinan dan semangat berkarya, meski tidak lagi mengenakan seragam dinas.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pemerintah daerah serta perwakilan lembaga keuangan dan penjaminan. Acara berlangsung meriah dengan nuansa keakraban, dilengkapi hiburan dan pembagian doorprize sebagai penyemangat bagi para ASN yang bersiap memasuki babak baru kehidupan mereka. (*)

30 Tahun Otonomi Daerah, Ria Norsan Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah Sambil Soroti Penarikan Kewenangan

Slamet Ardiansyah    Senin, April 27, 2026    Comment   

30 Tahun Otonomi Daerah, Ria Norsan Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah Sambil Soroti Penarikan Kewenangan

Gubernur Kalbar, Ria Norsan bertindak sebagai Inspektur Upacara Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Senin (27/4/2026), di lapangan upacara lingkungan kantor gubernur. Kegiatan ini diikuti jajaran Forkopimda, pejabat pimpinan tinggi, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai momentum refleksi perjalanan tiga dekade pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam amanat tersebut ditekankan bahwa kunci mewujudkan cita-cita konstitusi terletak pada sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah daerah diminta untuk terus menyelaraskan program dengan prioritas nasional, mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kemandirian fiskal, serta menjaga stabilitas ketahanan daerah, termasuk melalui pengendalian inflasi secara konkret.

Usai upacara, Ria Norsan menegaskan komitmen Pemprov Kalbar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan dan menjaga kolaborasi lintas level pemerintahan. Namun di sisi lain, ia juga menyampaikan catatan kritis terkait dinamika otonomi daerah yang berkembang saat ini.

Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan daerah ke pemerintah pusat, seperti dalam hal perizinan pertambangan, berdampak langsung terhadap berkurangnya kontribusi pendapatan bagi daerah. Ia mengingatkan bahwa esensi otonomi daerah adalah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola potensi masing-masing.

“Roh utama dari otonomi daerah seharusnya adalah pemberian kewenangan yang luas kepada daerah, bukan justru ditarik kembali ke pusat,” tegasnya, sembari berharap kebijakan tersebut dapat dikaji ulang.

Meski menyampaikan kritik, Gubernur memastikan sikap Pemprov Kalbar tetap tegak lurus dan hierarkis. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini ditutup dengan doa bersama, sebagai harapan agar daerah semakin maju, mandiri, dan sejahtera di masa mendatang, sejalan dengan semangat desentralisasi yang terus diperkuat. (*)

Musrenbang RKPD 2027 Dibuka, Ria Norsan Tekankan Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Kalbar

Slamet Ardiansyah    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Musrenbang RKPD 2027 Dibuka, Ria Norsan Tekankan Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Kalbar

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2027.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026). Forum strategis ini menjadi titik awal penyusunan arah pembangunan daerah yang lebih terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil nyata.

Dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur, perwakilan kementerian, hingga kepala daerah se-Kalimantan Barat, Musrenbang ini menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Tahun 2027 disebut sebagai fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan tema besar memperkuat fondasi transformasi melalui peningkatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Ria Norsan menekankan bahwa pembangunan tidak boleh semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjamin pemerataan layanan dasar. Ia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, penguatan struktur ekonomi, konektivitas wilayah, dan tata kelola pembangunan yang responsif.

Optimisme terhadap masa depan Kalbar diperkuat capaian makro ekonomi tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berada di angka 6,16 persen, lebih rendah dari angka nasional. Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan.

Kebutuhan anggaran tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp116,17 triliun, jauh di atas kapasitas fiskal daerah yang hanya sekitar Rp5,59 triliun. Kondisi ini, menurut Gubernur, menuntut strategi baru yang tidak lagi bergantung pada APBD semata, melainkan harus melibatkan sektor swasta, masyarakat, serta peningkatan investasi sebagai motor penggerak pembangunan.

Dalam dokumen RKPD 2027, pemerintah provinsi telah merancang ratusan program dan ribuan kegiatan yang akan dijalankan secara kolaboratif. Ribuan usulan dari DPRD, kabupaten/kota, hingga dukungan pemerintah pusat turut diakomodasi, mencerminkan pendekatan pembangunan yang partisipatif dan menyeluruh.

Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, serta penguatan konektivitas wilayah. Sejumlah proyek strategis pun menjadi perhatian, seperti pembangunan Jembatan Kapuas III, Pontianak Outer Ring Road, Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing, hingga pengembangan kawasan perbatasan dan infrastruktur transportasi lainnya.

Menurut Ria Norsan, dukungan pemerintah pusat terhadap proyek-proyek tersebut sangat vital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kalbar. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada konsistensi perencanaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, pemerintah provinsi juga meluncurkan inovasi DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai langkah konkret meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat desa. Hingga 2025, tercatat lebih dari seribu desa telah berstatus mandiri dan ratusan lainnya berstatus maju, dengan target percepatan bagi desa yang masih berkembang.

Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjaga disiplin perencanaan dan memperkuat kolaborasi. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, ia optimistis Kalimantan Barat mampu melangkah lebih maju, kompetitif, dan sejahtera di masa mendatang. (*)

ASN Kalbar Wajib WFH Setiap Jumat, Ria Norsan Dorong Transformasi Kerja Digital dan Efisiensi Anggaran

Slamet Ardiansyah    Senin, April 20, 2026    Comment   

ASN Kalbar Wajib WFH Setiap Jumat, Ria Norsan Dorong Transformasi Kerja Digital dan Efisiensi Anggaran

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, memimpin Rapat Konsolidasi Transformasi Budaya Kerja ASN melalui daring bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalbar, di DAR Kantor Gubernur.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin rapat konsolidasi transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara daring bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalbar dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur, Senin (20/4/2026). Agenda ini menandai langkah serius pemerintah daerah dalam mengadopsi pola kerja baru yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis digital.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat, termasuk surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB. Salah satu poin utama yang langsung diterapkan adalah kewajiban Work From Home (WFH) bagi ASN minimal satu kali dalam seminggu, tepatnya setiap hari Jumat.

Menurut Ria Norsan, kebijakan ini tidak sekadar soal bekerja dari rumah, melainkan bagian dari percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia menilai, keseimbangan antara kehadiran fisik dan efektivitas kerja harus mulai diubah menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Transformasi ini juga diyakini membawa dampak nyata terhadap efisiensi operasional pemerintah. Pengurangan penggunaan bahan bakar, listrik, hingga biaya operasional kantor menjadi peluang besar untuk menghemat anggaran. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menekan tingkat polusi akibat mobilitas pegawai serta mendorong perubahan pola kerja dari berbasis kehadiran menjadi berbasis kinerja.

Gubernur secara tegas meminta seluruh kepala daerah untuk menghitung potensi penghematan dari kebijakan tersebut. Anggaran yang berhasil dihemat, menurutnya, harus dialihkan untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik yang bersifat vital tetap berjalan normal secara langsung di kantor. Sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH antara lain layanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, penanggulangan bencana, administrasi kependudukan, serta layanan perizinan. Selain itu, pejabat di tingkat lapangan seperti camat, lurah, dan kepala desa tetap diwajibkan hadir untuk memastikan pelayanan tetap optimal.

Kebijakan ini telah mulai diberlakukan sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan. Selama menjalankan WFH, ASN tetap diwajibkan siaga dan responsif terhadap koordinasi pekerjaan.

Dalam aspek pengawasan, bupati dan wali kota diminta melaporkan pelaksanaan kebijakan ini kepada gubernur setiap awal bulan, yang kemudian akan diteruskan ke pemerintah pusat.

Menutup arahannya, Ria Norsan menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar perpindahan tempat kerja, melainkan transformasi menyeluruh terhadap budaya birokrasi. Ia berharap ASN di Kalimantan Barat mampu beradaptasi menjadi lebih digital, hemat, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. (*)

Halal Bihalal MABM Kalbar, Ria Norsan Tegaskan Adab Melayu Harus Tetap Jadi Penuntun di Era Digital

Slamet Ardiansyah    Minggu, April 19, 2026    Comment   

Halal Bihalal MABM Kalbar, Ria Norsan Tegaskan Adab Melayu Harus Tetap Jadi Penuntun di Era Digital

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadiri acara Halal Bihalal MABM di Pendopo Gubernur Kalbar.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri sekaligus memberikan sambutan hangat dalam acara Halal Bihalal yang digelar Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (19/4/2026). Momentum ini tak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga penegasan kembali jati diri budaya Melayu di tengah derasnya arus perubahan zaman.

Acara berlangsung khidmat diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan “Nasi Adab”. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Pantunin AI serta buku “Dayak-Melayu, Satu Darah, Dua Dunia”, yang ditandai dengan pemukulan tar sebagai simbol kebersamaan lintas budaya.

Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin sekaligus mengingatkan bahwa budaya Melayu bukan hanya warisan fisik, melainkan sistem nilai yang berakar pada adab dan tuntunan Ilahi. Ia menegaskan pentingnya menjaga identitas tersebut agar tetap kokoh di tengah modernitas.

Gubernur juga menyoroti kesenian Tundang sebagai warisan komunikasi masyarakat Melayu yang sarat makna dan nilai kesantunan. Ia berharap tradisi tersebut terus diwariskan kepada generasi muda agar tidak kehilangan jati diri budaya.

Di sisi lain, ia mengingatkan tantangan era digital yang kian kompleks, terutama maraknya disinformasi dan ujaran kebencian. Menurutnya, MABM harus tampil sebagai penyeimbang dengan menghadirkan narasi positif serta menjadi jembatan antara nilai luhur masa lalu dan perkembangan zaman.

Perhatian khusus juga disampaikan kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, terkait persiapan Festival Melayu Serumpun 2026. Gubernur berharap event tersebut tidak hanya megah secara seremoni, tetapi juga mampu menampilkan keindahan adab Melayu di mata dunia. Ia mendorong optimalisasi kawasan Waterfront City dan Rumah Melayu sebagai ikon pariwisata internasional yang memadukan modernitas dan tradisi.

Mengakhiri sambutannya, Ria Norsan mengajak seluruh keluarga besar MABM untuk tetap menjadi organisasi yang inklusif, terbuka, dan menjadi perekat di tengah keberagaman Kalimantan Barat. Ia juga berharap MABM terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Umum MABM Kalbar, Chairil Effendy, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan posisi MABM sebagai motor pelestarian budaya sekaligus mitra kritis pemerintah.

Sejak berdiri pada 1997, MABM telah menunjukkan kontribusi nyata, mulai dari pembangunan rumah adat di berbagai daerah, penyelenggaraan festival budaya tahunan, hingga peresmian Museum Melayu di Pontianak sebagai pusat edukasi budaya.

Chairil Effendy juga menyatakan komitmen MABM untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus, sembari tetap menjalankan fungsi kontrol sosial agar pemerintahan berjalan sesuai nilai moral dan martabat bangsa.

Acara yang dihadiri tokoh adat, kepala daerah, hingga para raja dan sultan se-Kalimantan Barat ini berlangsung penuh kehangatan. Melalui Halal Bihalal ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan lembaga adat semakin kuat dalam menjaga harmoni, memperkokoh budaya, serta mendorong Kalimantan Barat menjadi daerah yang rukun, aman, dan berdaya saing. (*)