Bimtek e-Katalog Versi 6 Jadi Langkah Pemkot Pontianak Perkuat Pengadaan Transparan dan Akuntabel
Pemkot Pontianak menggelar bimtek pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog versi 6.
Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa berbasis digital melalui bimbingan teknis (bimtek) e-Katalog Versi 6 bagi pengguna anggaran, pejabat pengadaan dan bendahara. Kegiatan yang digelar di Ibis Pontianak City Center ini menjadi upaya menyatukan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur terhadap sistem pengadaan yang lebih transparan, efektif dan akuntabel.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan, penerapan e-Purchasing merupakan bagian penting dari transformasi digital pemerintahan yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
“e-Purchasing tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran,” ujarnya usai membuka bimtek, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, melalui sistem digital tersebut, perangkat daerah dapat mengakses berbagai pilihan produk dan jasa dari penyedia secara real-time sehingga proses perbandingan harga dan kualitas menjadi lebih efektif. Kondisi itu dinilai mampu mendorong terciptanya pasar yang sehat, kompetitif dan inovatif.
Bahasan juga menekankan bahwa implementasi e-purchasing menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meminimalisir potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan.
“Dengan sistem ini, potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diminimalisir, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menjelaskan, e-Katalog Versi 6 merupakan pengembangan terbaru sistem katalog elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama [PT Telekomunikasi Indonesia](https://www.telkom.co.id?utm_source=chatgpt.com) dengan dasar regulasi terbaru Peraturan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024.
Melalui bimtek tersebut, peserta diharapkan memahami seluruh tahapan pengadaan melalui e-Katalog Versi 6, mulai dari proses persiapan hingga pembayaran, sekaligus mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.
Bahasan juga meminta peserta aktif berdiskusi dan tidak ragu menyampaikan berbagai kendala selama pelatihan berlangsung agar tidak terjadi perbedaan pemahaman saat penerapan di masing-masing perangkat daerah.
“Jangan sampai di forum diam, tetapi setelah kembali ke perangkat daerah justru muncul perbedaan pemahaman. Bimtek ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyamakan persepsi,” tegasnya.
Ia turut mengingatkan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang transparan mengingat penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut berada di bawah pengawasan ketat. Karena itu, bimtek diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. (*)