Musrenbang RKPD 2027 Dibuka, Ria Norsan Tekankan Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Kalbar
 |
| Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2027. |
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026). Forum strategis ini menjadi titik awal penyusunan arah pembangunan daerah yang lebih terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil nyata.
Dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur, perwakilan kementerian, hingga kepala daerah se-Kalimantan Barat, Musrenbang ini menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Tahun 2027 disebut sebagai fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan tema besar memperkuat fondasi transformasi melalui peningkatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Ria Norsan menekankan bahwa pembangunan tidak boleh semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjamin pemerataan layanan dasar. Ia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, penguatan struktur ekonomi, konektivitas wilayah, dan tata kelola pembangunan yang responsif.
Optimisme terhadap masa depan Kalbar diperkuat capaian makro ekonomi tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berada di angka 6,16 persen, lebih rendah dari angka nasional. Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan.
Kebutuhan anggaran tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp116,17 triliun, jauh di atas kapasitas fiskal daerah yang hanya sekitar Rp5,59 triliun. Kondisi ini, menurut Gubernur, menuntut strategi baru yang tidak lagi bergantung pada APBD semata, melainkan harus melibatkan sektor swasta, masyarakat, serta peningkatan investasi sebagai motor penggerak pembangunan.
Dalam dokumen RKPD 2027, pemerintah provinsi telah merancang ratusan program dan ribuan kegiatan yang akan dijalankan secara kolaboratif. Ribuan usulan dari DPRD, kabupaten/kota, hingga dukungan pemerintah pusat turut diakomodasi, mencerminkan pendekatan pembangunan yang partisipatif dan menyeluruh.
Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, serta penguatan konektivitas wilayah. Sejumlah proyek strategis pun menjadi perhatian, seperti pembangunan Jembatan Kapuas III, Pontianak Outer Ring Road, Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing, hingga pengembangan kawasan perbatasan dan infrastruktur transportasi lainnya.
Menurut Ria Norsan, dukungan pemerintah pusat terhadap proyek-proyek tersebut sangat vital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kalbar. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada konsistensi perencanaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga meluncurkan inovasi DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai langkah konkret meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat desa. Hingga 2025, tercatat lebih dari seribu desa telah berstatus mandiri dan ratusan lainnya berstatus maju, dengan target percepatan bagi desa yang masih berkembang.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjaga disiplin perencanaan dan memperkuat kolaborasi. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan, ia optimistis Kalimantan Barat mampu melangkah lebih maju, kompetitif, dan sejahtera di masa mendatang. (*)