..jpeg)
Kalbar Raih Dua Penghargaan Nasional, Ria Norsan Sebut Bukti Kerja Nyata dan Inovasi Daerah
..jpeg) |
| Pemprov Kalbar borong dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). |
Balikpapan – Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026 yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa malam (5/5/2026).
Penghargaan tersebut meliputi Terbaik I Tingkat Provinsi bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026 serta Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Ria Norsan.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, Indonesia menerapkan sistem semi-otonomi yang memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk tetap melakukan pengendalian terhadap daerah.
“Kita memiliki banyak ‘tongkat’ atau kekuasaan yang diberikan undang-undang sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengontrol daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah pusat adalah review APBD, termasuk kewenangan menolak APBD provinsi yang tidak sesuai aturan atau tidak mendukung program strategis nasional.
“Terkait inflasi, pengawasan juga dilakukan melalui pemberian apresiasi kepada daerah-daerah yang menunjukkan prestasi dalam pengendalian inflasi,” tambahnya.
Menanggapi penghargaan tersebut, Ria Norsan menyebut capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Barat.
“Ini merupakan motivasi besar bagi kami, Pemerintah Provinsi, dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu capaian paling menonjol adalah keberhasilan mengendalikan inflasi daerah. Pada 2025, angka inflasi Kalbar tercatat berada di level rendah yakni 1,85 persen atau berada dalam zona hijau. Sementara pada awal 2026, inflasi meningkat ke kisaran 3,0 hingga 3,3 persen akibat faktor musiman seperti Natal dan Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri, Imlek hingga Cap Go Meh.
Untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, Pemprov Kalbar secara konsisten menjalankan berbagai langkah konkret seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, pemantauan harga langsung di pasar rakyat hingga penguatan logistik pangan bersama Bulog dan Bapanas.
“Keberhasilan mengendalikan inflasi ini menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat yang secara langsung berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat meningkat dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025 dan diproyeksikan tetap stabil di atas 5 persen pada 2026. Pertumbuhan tersebut didorong geliat investasi dan transformasi digital UMKM.
Data menunjukkan penggunaan QRIS meningkat 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen dan kredit UMKM meningkat sebesar 2,67 persen.
Ria Norsan menambahkan, konsep entrepreneur government yang diterapkan Pemprov Kalbar menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga penggerak ekonomi melalui pembiayaan inovatif non-APBD serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan.
Di sektor sosial, angka kemiskinan di Kalbar juga terus menurun dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025. Pemerintah daerah disebut fokus pada pemberian gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita serta penguatan ketahanan pangan lokal.
Meski demikian, sektor ketenagakerjaan masih menjadi perhatian karena angka pengangguran masih stagnan di kisaran 4,23 persen pada 2025.
“Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal melalui optimalisasi CSR perusahaan dan penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja informal,” katanya.
Ria Norsan menegaskan, tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu membuka lapangan kerja yang luas sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar terus menghadirkan inovasi kreatif, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta penguatan entrepreneur government demi menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan efektif. (*)