Sekda Pontianak: Medsos Pemerintah Harus Responsif, Bukan Sekadar Reaktif
 |
| Peserta Bimtek Pengelolaan Konten dan Medsos di lingkup Pemkot Pontianak. |
Pontianak – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa media sosial pemerintah harus bertransformasi menjadi ruang komunikasi yang aktif, bukan sekadar sarana publikasi kegiatan. Di tengah pesatnya perkembangan digital, media sosial dituntut mampu menjadi wadah interaksi, dialog, sekaligus penyalur aspirasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka bimbingan teknis pengelolaan konten dan media sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (28/4/2026). Ia menekankan pentingnya perubahan pola komunikasi pemerintah yang lebih responsif dan proaktif dalam menghadapi dinamika informasi.
“Bukan diminta reaktif, tetapi responsif. Reaktif itu menunggu masalah muncul baru menjawab. Sedangkan responsif, kita peka terhadap situasi, memahami apa yang harus dilakukan, dan cepat menyesuaikan diri,” jelasnya.
Menurut Amirullah, peran pengelola media sosial kini semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas membuat konten menarik, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap isu, memahami etika komunikasi, serta mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap komentar, pesan, maupun tanggapan dari masyarakat harus dipandang sebagai masukan berharga. Di era keterbukaan informasi, masyarakat tidak lagi ingin hanya menjadi penonton, melainkan ingin didengar dan dilibatkan.
Lebih lanjut, Amirullah menyampaikan pesan Wali Kota Pontianak agar pengelolaan media sosial mengedepankan langkah mitigasi dan pencegahan. Pemerintah diharapkan mampu menangkap isu sejak dini dan memberikan penjelasan sebelum berkembang menjadi persoalan besar.
“Jangan menunggu masalah besar baru sibuk klarifikasi. Kalau sudah terlanjur besar, tentu lebih sulit ditangani,” ujarnya.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para pengelola media sosial mampu menghasilkan konten yang informatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Konten pemerintah juga harus disusun dengan memperhatikan norma sosial dan budaya yang berlaku.
“Kreatif itu penting, tetapi jangan melupakan etika. Tidak semua gaya konten cocok untuk kanal pemerintah, harus tetap menyesuaikan dengan nilai masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, konten yang efektif adalah yang komunikatif, tidak membosankan, mudah dicerna, serta mampu menyampaikan pesan pemerintah secara jelas dan tepat sasaran.
Dengan pengelolaan yang baik, media sosial pemerintah diharapkan menjadi sarana komunikasi publik yang terpercaya sekaligus memperkuat keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.
“Pengelola media sosial adalah mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang komunikatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” pungkasnya. (*)
