Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum, Polres Sekadau Gelar Anev Korwas PPNS
20 Mei 2026
Pasar Murah Diserbu Warga, Bahasan: Bantu Ringankan Beban Kebutuhan Pangan
 |
| Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan membuka Operasi Pasar Murah Jelang Iduladha di Halaman Kantor Camat Tenggara. |
Pontianak – Antusiasme warga terlihat sejak pagi saat mengikuti operasi pasar atau pasar murah yang digelar di Kecamatan Pontianak Tenggara, Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini menjadi upaya Pemerintah Kota Pontianak membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, pasar murah merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat untuk mempermudah akses terhadap bahan pokok, terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat.
“Kegiatan ini semata-mata agar Bapak Ibu bisa mendapatkan akses pangan dengan harga yang lebih murah. Walaupun nilainya tidak terlalu besar, tetapi ini perlu kita syukuri bersama,” ujarnya saat membuka kegiatan operasi pasar.
Pelaksanaan pasar murah melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, Bulog, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Bank Kalbar hingga sejumlah mitra lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus membantu daya beli masyarakat.
Bahasan menilai, rasa syukur menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas.
“Kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan, insyaallah Allah akan menambah rezeki dan nikmat kita. Pertama nikmat sehat, nikmat hidup,” katanya.
Ia juga mengapresiasi semangat warga yang rela mengantre demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa program pasar murah benar-benar dirasakan manfaatnya.
Selain itu, Bahasan mengajak warga menjaga ketertiban dan kesabaran selama kegiatan berlangsung. Ia mengingatkan bahwa setiap usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik.
“Niatkan Bapak Ibu hadir ke sini, mengantre, sebagai ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, keistikamahan, dan terhindar dari marabahaya,” ucapnya.
Pemerintah Kota Pontianak berharap pasar murah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai langkah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pangan, perbankan daerah, dan berbagai mitra lainnya dalam menjaga stabilitas pangan di Kota Pontianak. (*)
Kampung Gambut Pontianak Raih Trophy Proklim Nasional, Bukti Warga Mampu Jaga Lingkungan dan Ekonomi
 |
| Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan Penghargaan Proklim Utama Trophy kepada perwakilan Kampung Gambut di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak. |
Pontianak – Upaya warga menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat membuahkan hasil membanggakan. Lima kawasan di Kota Pontianak berhasil meraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Penghargaan tertinggi diraih RW 33 Kampung Gambut, Kelurahan Siantan Hilir, yang sukses membawa pulang penghargaan Proklim Utama Trophy. Sementara RW 27 Kampung Tangguh Penggerak Kesadaran Lingkungan, Kelurahan Siantan Hulu dan RW 15 Kampung Tenun, Kelurahan Batulayang meraih penghargaan Proklim Utama.
Adapun RW 21 Kelurahan Sungai Jawi Dalam serta RW 10 Kelurahan Pal Lima memperoleh penghargaan kategori Proklim Madya.
Ketua Pokdarwis Kampung Gambut Siantan Hilir Misra’i mengatakan, penghargaan tersebut lahir dari semangat gotong royong masyarakat dalam memperbaiki lingkungan kampung secara bertahap. Warga mulai membangun kesadaran melalui kegiatan sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari pengelolaan sampah, pertanian ramah lingkungan hingga pengembangan wisata edukasi.
“Kami mulai bergerak bersama karena merasa kampung kami tertinggal dibanding daerah lain. Dari situ kami membangun komunitas dan mengenalkan potensi Kampung Gambut,” ujarnya usai menerima penghargaan dari Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Rabu (20/5/2026).
Kampung Gambut yang dikenal sebagai kawasan pertanian sayur-mayur juga mengembangkan metode alami untuk mendukung pertanian. Salah satunya dengan memperbanyak tanaman bunga di sekitar lahan sebagai pengalih hama alami. Selain membantu petani, kawasan kampung pun menjadi lebih indah dan menarik dikunjungi.
Tidak hanya itu, warga juga mengolah sampah menjadi pupuk organik dan memanfaatkan limbah sayuran menjadi gas untuk kebutuhan rumah tangga. Meski produksinya masih terbatas untuk enam rumah karena keterbatasan alat dan bahan baku, inovasi tersebut dinilai menjadi langkah nyata menuju kampung mandiri dan ramah lingkungan.
Kampung Gambut kini juga berkembang menjadi kawasan wisata edukasi yang banyak dikunjungi pelajar. Anak-anak mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi datang untuk belajar langsung tentang pertanian, mulai dari menanam, merawat hingga memanen sayuran bersama petani setempat.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, kawasan itu tercatat menerima lebih dari 2.000 pengunjung. Bahkan wisatawan asal Kanada pernah datang untuk meneliti kondisi air di kawasan tersebut.
Misra’i menjelaskan, gerakan membangun Kampung Gambut mulai dirintis sejak 2020 dan resmi terbentuk melalui surat keputusan pada 2022. Dalam perjalanannya, mereka juga mendapat dukungan CSR dari PT Pertamina Patra Niaga.
Selain mengembangkan pertanian dan pengelolaan sampah, warga juga menjaga kawasan hutan kecil seluas sekitar 1,5 hektare sebagai area resapan air dan habitat satwa. Menariknya, sejumlah satwa yang sebelumnya jarang terlihat kini mulai kembali muncul di kawasan tersebut.
“Dulu beberapa satwa sempat hilang di tempat kami. Tapi sekarang setelah masyarakat mulai menjaga lingkungan dan pola hidup, reptil dan hewan lainnya mulai kembali terlihat,” katanya.
Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak M Yamin mengatakan, program kampung iklim menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam membangun lingkungan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.
“Ini merupakan bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah menjadi persoalan global dan program nasional,” ujarnya.
Menurut Yamin, konsep kampung iklim diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat dari lingkungan terkecil. Ia berharap semakin banyak kawasan di Pontianak menerapkan pola hidup ramah lingkungan berbasis masyarakat.
Dalam dua tahun terakhir, Kota Pontianak konsisten melahirkan kampung-kampung iklim yang mendapat pengakuan nasional. Pada 2024, penghargaan kategori Utama diraih RW 38 Kelurahan Sungai Jawi dan RW 15 Kelurahan Bangka Belitung Laut. Sedangkan pada 2023, penghargaan kategori Madya diraih Kelurahan Bansir Laut dan Siantan Tengah.
Yamin menambahkan, praktik kampung iklim dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana namun berdampak besar, seperti pengelolaan sampah, pemanfaatan pekarangan rumah, penanaman sayur hingga pengembangan ekonomi keluarga berbasis lingkungan.
“Di situ masyarakat bisa beternak ikan, bercocok tanam, dan menciptakan ekosistem di sekitar lingkungan. Ini bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membantu ekonomi keluarga,” tutupnya. (*)
Bahasan Ajak Warga Perkuat Literasi Digital demi Jaga Tunas Bangsa
 |
| Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memimpin Apel Hari Kebangkitan Nasional ke 118 di halaman Kantor Wali Kota Pontianak. |
Pontianak – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum memperkuat persatuan, menjaga generasi muda, dan meningkatkan literasi digital di tengah derasnya perkembangan zaman.
Ajakan tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (20/5/2026). Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya perlindungan generasi muda sebagai bagian dari menjaga masa depan dan kedaulatan bangsa.
Bahasan mengatakan, Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai refleksi atas semangat berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak lahirnya kesadaran berbangsa. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi juga menjaga kualitas sumber daya manusia dan kedaulatan informasi di era digital.
“Semangat kebangkitan harus terus kita hidupkan. Hari ini tantangan bangsa sudah berubah. Kita tidak hanya bicara tentang kedaulatan wilayah, tetapi juga kedaulatan informasi, kualitas sumber daya manusia, dan kesiapan generasi muda menghadapi era digital,” ujarnya.
Ia menilai kebangkitan nasional merupakan proses yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Tantangan di tahun 2026, kata dia, semakin kompleks, mulai dari transformasi digital, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, generasi muda harus mendapat perlindungan, pembinaan, dan ruang tumbuh yang sehat agar mampu menjadi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing.
Bahasan juga menyoroti pentingnya peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam mendampingi anak-anak menghadapi risiko di ruang digital. Menurutnya, literasi digital dan etika bermedia menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia modern.
“Anak-anak kita adalah tunas bangsa. Mereka harus tumbuh di lingkungan yang sehat, termasuk di ruang digital. Karena itu, literasi digital, etika bermedia, dan pendampingan keluarga menjadi sangat penting,” katanya.
Dalam konteks pembangunan daerah, ia menegaskan semangat Kebangkitan Nasional harus diwujudkan melalui kerja nyata, mulai dari memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, hingga membangun ekonomi masyarakat yang mandiri.
Ia pun mengajak generasi muda Pontianak untuk terus belajar, berkarya, dan berinovasi demi kemajuan kota dan bangsa.
“Kebangkitan Nasional bukan hanya milik masa lalu. Ia harus hadir dalam cara kita bekerja hari ini, dalam cara kita membangun kota, menjaga anak-anak, memperkuat persatuan, dan memastikan pembangunan memberi manfaat bagi semua,” pungkasnya. (*)
19 Mei 2026
Pemkab Kubu Raya Terbitkan Dispensasi Solar untuk Atasi Kelangkaan BBM Transportasi Sungai
 |
| Foto: Bupati Kubu Raya Bersama Ketua Gapasdap Usai Rapat Koordinasi Terkait Kelangkaan BBM Bersubsidi Jenis Solar |
KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bergerak cepat menyikapi kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar yang berdampak pada terganggunya operasional transportasi sungai di sejumlah wilayah pesisir dan terpencil.
Permasalahan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terkait Kelangkaan BBM Bersubsidi Jenis Solar yang digelar di lingkungan Setda Kabupaten Kubu Raya, Senin (18/5). Rapat dihadiri langsung Bupati Kubu Raya H. Sujiwo, Wakil Bupati Kubu Raya H. Sukiryanto, Sekda Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam, pihak Pertamina, Ketua Gapasdap Agus Tianto, tokoh masyarakat, Camat Batu Ampar, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Rapat digelar menyusul aksi mogok sebagian angkutan sungai akibat sulitnya mendapatkan BBM solar serta tingginya harga BBM industri yang dinilai memberatkan para operator kapal tradisional.
Ketua Gapasdap Agus Tianto mengatakan, transportasi sungai merupakan akses utama masyarakat di tujuh kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, terutama wilayah pesisir dan perairan yang sangat bergantung pada jalur sungai.
“Kami sudah berupaya sejak April melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan dan Pertamina terkait kebutuhan BBM. Kalau transportasi sungai berhenti total, dampaknya sangat besar bagi masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan hingga distribusi kebutuhan pokok,” ujarnya.
Menurut Agus Tianto, selama ini transportasi sungai belum mendapatkan perhatian maksimal, padahal ribuan masyarakat setiap hari menggunakan jalur air sebagai sarana utama mobilitas dan pengangkutan barang. Ia juga menyoroti minimnya fasilitas pengisian BBM khusus kapal di wilayah Kubu Raya. Saat ini, keberadaan SPBUN dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan operasional angkutan sungai.
“Kalau kapal berhenti, masyarakat di daerah terpencil otomatis lumpuh. Karena di sana transportasi air adalah urat nadi kehidupan masyarakat,” katanya.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Kubu Raya H. Sujiwo menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret guna mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, efek dominonya akan berdampak ke banyak sektor. Maka demi kepentingan masyarakat dan pelayanan publik, pemerintah daerah akan menerbitkan surat dispensasi pengambilan solar untuk transportasi sungai,” kata Sujiwo saat wawancara usai rapat.
Menurut Sujiwo, kebijakan dispensasi tersebut bersifat sementara sambil menunggu regulasi dan rekomendasi resmi dari pihak terkait, termasuk BP Migas.
Ia juga meminta Pertamina meningkatkan pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penimbunan oleh oknum tertentu.
“Saya minta pengawasan distribusi BBM diperketat supaya masyarakat kecil tidak menjadi korban,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap langkah tersebut dapat membuat operasional transportasi sungai kembali normal sehingga aktivitas masyarakat di wilayah pesisir dan perairan tetap berjalan lancar. (Jm)
Edi Kamtono: PKK Mitra Strategis Wujudkan Keluarga Sejahtera dan Kota Pontianak Maju
 |
| Wali Kota Pontianakdan Ketua TP PKK Pontianak menandatangani Nota Kesepahaman Bersama untuk menunjang kolaborasi dan selaraskan program kedua belah pihak. |
Pontianak – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga di Kota Pontianak.
Menurut Edi, keberadaan PKK tidak hanya sebagai organisasi pendamping pemerintah, tetapi menjadi bagian penting dalam kerja nyata pembangunan karena mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga dan dasawisma.
“PKK adalah mitra strategis pemerintah kota. Kerja nyata, kerja ikhlas, dan kerja rasa, itulah PKK. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini tugas yang sangat mulia,” ujarnya saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Sosialisasi Program Kerja TP PKK Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (19/5/2026).
Edi menjelaskan, pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari sisi ekonomi semata, tetapi juga mencakup kesehatan, kecerdasan, kebahagiaan, hingga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Kalau kita bicara kesejahteraan, ini luas. Kita harus melihat warga kita sehat atau tidak, cerdas atau tidak, bahagia atau tidak. Kalau sehat dan cerdas tapi tidak bahagia, itu juga masalah,” katanya.
Ia menilai berbagai target pembangunan seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, hingga peningkatan daya saing masyarakat hanya dapat dicapai melalui kolaborasi bersama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk PKK.
Karena itu, Edi meminta agar program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) diselaraskan dan disinergikan dengan program PKK sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semua tugas dan fungsi OPD muaranya adalah memajukan kota dan menyejahterakan masyarakat. PKK harus diajak untuk mencapai target yang menjadi visi dan misi dalam RPJMD,” jelasnya.
Ia juga menyinggung keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Pontianak yang belum sebanding dengan jumlah penduduk. Kondisi tersebut membuat peran PKK menjadi semakin penting karena memiliki jaringan luas hingga tingkat masyarakat bawah.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan tantangan pembangunan keluarga saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan langkah bersama yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, program kerja TP PKK Kota Pontianak tahun 2026 difokuskan pada penguatan berbagai pilar pembangunan keluarga, mulai dari kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, edukasi sanitasi, perencanaan sehat, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu.
“Pada pilar kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat, kami akan terus hadir dalam edukasi lingkungan, pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu, serta edukasi sanitasi lingkungan yang layak di setiap keluarga,” ujarnya.
Yanieta juga menekankan pentingnya literasi digital dan pemanfaatan teknologi bagi kader PKK agar semakin adaptif dalam menyebarkan informasi positif dan edukatif kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh program PKK, mulai dari tingkat dasawisma hingga kecamatan, dapat berjalan searah dengan program Pemerintah Kota Pontianak sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya percaya ketika pemerintah, Tim Penggerak PKK, dan seluruh elemen masyarakat berjalan beriringan, maka tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya. (*)