Indokalbar.com: Nota Kesepahaman Bersama

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

Tampilkan postingan dengan label Nota Kesepahaman Bersama. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nota Kesepahaman Bersama. Tampilkan semua postingan

19 Mei 2026

Edi Kamtono: PKK Mitra Strategis Wujudkan Keluarga Sejahtera dan Kota Pontianak Maju

Wali Kota Pontianakdan Ketua TP PKK Pontianak menandatangani Nota Kesepahaman Bersama untuk menunjang kolaborasi dan selaraskan program kedua belah pihak.

Pontianak – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga di Kota Pontianak.

Menurut Edi, keberadaan PKK tidak hanya sebagai organisasi pendamping pemerintah, tetapi menjadi bagian penting dalam kerja nyata pembangunan karena mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga dan dasawisma.

“PKK adalah mitra strategis pemerintah kota. Kerja nyata, kerja ikhlas, dan kerja rasa, itulah PKK. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini tugas yang sangat mulia,” ujarnya saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Sosialisasi Program Kerja TP PKK Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (19/5/2026).

Edi menjelaskan, pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari sisi ekonomi semata, tetapi juga mencakup kesehatan, kecerdasan, kebahagiaan, hingga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Kalau kita bicara kesejahteraan, ini luas. Kita harus melihat warga kita sehat atau tidak, cerdas atau tidak, bahagia atau tidak. Kalau sehat dan cerdas tapi tidak bahagia, itu juga masalah,” katanya.

Ia menilai berbagai target pembangunan seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, hingga peningkatan daya saing masyarakat hanya dapat dicapai melalui kolaborasi bersama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk PKK.

Karena itu, Edi meminta agar program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) diselaraskan dan disinergikan dengan program PKK sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

“Semua tugas dan fungsi OPD muaranya adalah memajukan kota dan menyejahterakan masyarakat. PKK harus diajak untuk mencapai target yang menjadi visi dan misi dalam RPJMD,” jelasnya.

Ia juga menyinggung keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Pontianak yang belum sebanding dengan jumlah penduduk. Kondisi tersebut membuat peran PKK menjadi semakin penting karena memiliki jaringan luas hingga tingkat masyarakat bawah.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan tantangan pembangunan keluarga saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan langkah bersama yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menurutnya, program kerja TP PKK Kota Pontianak tahun 2026 difokuskan pada penguatan berbagai pilar pembangunan keluarga, mulai dari kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, edukasi sanitasi, perencanaan sehat, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu.

“Pada pilar kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat, kami akan terus hadir dalam edukasi lingkungan, pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu, serta edukasi sanitasi lingkungan yang layak di setiap keluarga,” ujarnya.

Yanieta juga menekankan pentingnya literasi digital dan pemanfaatan teknologi bagi kader PKK agar semakin adaptif dalam menyebarkan informasi positif dan edukatif kepada masyarakat.

Ia berharap seluruh program PKK, mulai dari tingkat dasawisma hingga kecamatan, dapat berjalan searah dengan program Pemerintah Kota Pontianak sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya percaya ketika pemerintah, Tim Penggerak PKK, dan seluruh elemen masyarakat berjalan beriringan, maka tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya. (*)