Polda Kalbar perkuat perencanaan berbasis data hadapi tantangan VUCA

Indokalbar    Jumat, Desember 05, 2025    Comment   

Polda Kalbar perkuat perencanaan berbasis data hadapi tantangan VUCA

Bengkayang - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperkuat sistem perencanaan berbasis data dan teknologi sebagai langkah strategis menghadapi tantangan era VUCA (volatility, uncertainty, complexitu, ambiguity) serta perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Wakil Kepala Polda Kalbar Brigjen Pol Roma Hutajulu, menegaskan bahwa penguatan sistem perencanaan menjadi fondasi penting bagi Polri dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Tahun 2025, kata dia, merupakan awal periode penguatan fondasi organisasi Polri 2025–2029 yang dibangun di atas delapan pilar strategis.

“Perencanaan bukan sekadar administrasi, tetapi bagian mendasar dari siklus manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan akan kehilangan arah,” ujar Roma Hutajulu di Pontianak, Kamis.

Ia menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam merumuskan strategi kepolisian. Menurutnya, dinamika keamanan yang semakin kompleks mengharuskan Polri meninggalkan pendekatan konvensional.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Saya menekankan pentingnya evidence-based planning atau perencanaan berbasis data. Renstra, renja, hingga RKT harus disusun dengan ketelitian tinggi, akurasi data, dan akuntabilitas untuk mewujudkan Polri yang Presisi,” katanya.

Roma Hutajulu turut memaparkan lima sasaran strategis Polda Kalbar yang harus menjadi pedoman jajaran, yakni pemeliharaan kamtibmas yang prediktif, penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan, pengembangan SDM yang kompeten, pembangunan infrastruktur modern, serta tata kelola organisasi yang bersih dan transparan.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno menyatakan, bahwa peningkatan kualitas perencanaan merupakan bagian dari tanggung jawab institusi kepada publik.

“Kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional kami kepada masyarakat. Setiap rupiah anggaran negara harus memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Menurut Bayu, pengawasan dan perencanaan yang baik diperlukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi, sekaligus memastikan keselarasan visi antara Polda dan Polres jajaran.

“Dengan perencanaan yang solid, kami optimis dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut meningkatkan kompetensi para kasatker dan pejabat perencanaan dalam menyusun kebutuhan anggaran yang rasional dan berbasis analisis beban kerja, serta mampu mengantisipasi dinamika kamtibmas di masa mendatang.

Oleh : Narwati/ANTARA

Ancaman Bencana Hidrometeorologi Meningkat, Polres Kubu Raya Gencarkan Patroli Debit Air di Zona Rawan

Indokalbar    Jumat, Desember 05, 2025    Comment   

Ancaman Bencana Hidrometeorologi Meningkat, Polres Kubu Raya Gencarkan Patroli Debit Air di Zona Rawan

Foto: Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jumat (5/12/2025)

KUBU RAYA - Curah hujan tinggi yang terus meningkat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat sejak awal pekan membuat sejumlah wilayah masuk dalam kategori waspada. Menyikapi kondisi tersebut, Polres Kubu Raya gencara memperketat patroli debit air di sembilan kecamatan rawan banjir.

Berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi meliputi Sungai Raya, Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Terentang, Batu Ampar, Kubu, Rasau Jaya, Teluk Pakedai, dan Sungai Kakap. Kawasan-kawasan ini berada pada karakteristik geografis yang mudah terdampak genangan cepat, luapan sungai, hingga banjir luas jika hujan turun dengan intensitas tinggi dengan durasi panjang.

Polres Bergerak Cepat Sikapi Eskalasi Cuaca

Foto: Polisi pantau potensi banjir dan bencana dampak eskalasi cuaca yang buruk

Melihat perkembangan cuaca yang fluktuatif dan berpotensi ekstrem, Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika, menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan monitoring wilayah serta memastikan kesiapsiagaan personel di lapangan. Instruksi tersebut disampaikan kepada publik melalui Kasubsi Penmas, AIPTU Ade, yang menegaskan bahwa langkah pengawasan dini ini bertujuan meminimalisasi risiko dampak banjir rob dan mencegah jatuhnya korban.

“Tujuan utama dari peringatan dini ini adalah aksi proaktif untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Prinsip kami jelas: pencegahan lebih baik daripada penanggulangan. Dengan dukungan informasi cuaca dari BMKG, kami mendorong warga di daerah rawan banjir dan dataran rendah agar segera melakukan langkah mitigasi sebelum hujan mencapai puncaknya,” tegas Ade, Jumat (5/7/2025).

Patroli debit air dilakukan secara rutin sejak pagi hingga malam, menyisir kawasan pinggiran sungai, parit besar, hingga perkampungan yang sering menjadi titik genangan. Personel Polres Kubu Raya juga melakukan pengecekan langsung ke beberapa titik risikonya meningkat, memastikan aliran air berjalan dan tidak ada penyumbatan yang berpotensi memicu luapan mendadak.

Warga Diminta Tidak Abai dan Lakukan Mitigasi Mandiri

Polres Kubu Raya mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dataran rendah, atau sekitar parit besar untuk mulai membersihkan saluran air dan got di sekitar pemukiman warga. Tindakan sederhana ini dinilai mampu menekan risiko penyumbatan yang kerap menjadi pemicu banjir cepat.

“Jangan panik, tapi jangan pula abai,” ujar Ade.“Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Keselamatan warga adalah prioritas kami.”

Selain itu, warga diminta terus memantau informasi resmi dari BMKG, terutama pada periode Desember–Januari yang dikenal sebagai puncak musim hujan.

Peringatan untuk Pengendara: Jalan Licin dan Jarak Pandang Pendek

Kondisi cuaca ekstrem juga berdampak langsung pada keselamatan berkendara. Polres Kubu Raya mengingatkan pengendara untuk ekstra hati-hati, mengurangi kecepatan, dan menghindari memaksa melintasi genangan yang tidak diketahui kedalamannya.

Visibilitas rendah saat hujan lebat juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Petugas di sejumlah titik telah disiagakan untuk memberikan bantuan dan mengurai arus jika terjadi hambatan.

Koordinasi Lintas Instansi Diperkuat

Polres Kubu Raya menegaskan kesiapannya berkolaborasi dengan Pemda Kubu Raya, BPBD, dan stakeholder terkait. Tim respons cepat disiapkan untuk bergerak kapan pun dibutuhkan, termasuk evakuasi warga, pengalihan arus lalu lintas, hingga pendampingan di lokasi banjir. (Red/JM)

 

Kepala Dinas Perkimtan Kapuas Harapkan Seluruh Program Capai Target pada Akhir 2025 ini

Indokalbar    Jumat, Desember 05, 2025    Comment   

Kepala Dinas Perkimtan Kapuas Harapkan Seluruh Program Capai Target pada Akhir 2025 ini

Foto: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kapuas, Drs. Yan Hendri Ale, MT

KUALA KAPUAS - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kapuas, Drs. Yan Hendri Ale, MT, menyatakan optimisme bahwa seluruh program strategis yang dijalankan dinasnya dapat tercapai sesuai target pada akhir tahun 2025, Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, berbagai program pembangunan dan penataan kawasan permukiman terus digencarkan demi meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat Kapuas.

“Kami berharap di akhir tahun 2025 ini, program-program di Dinas Perkimtan bisa mencapai target sepenuhnya. Dengan kerja sama dan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan Kabupaten Kapuas yang lebih Bersinar,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menyukseskan program penataan permukiman, penyediaan rumah layak huni, dan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

Dinas Perkimtan Kapuas berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam memastikan penyediaan permukiman yang tertata dan lingkungan pemukiman yang lebih sehat bagi warga. (Fajar)

Kolaborasi Jamkrindo Perkuat ekosistem pidana kerja sosial

Indokalbar    Kamis, Desember 04, 2025    Comment   

Kolaborasi Jamkrindo Perkuat ekosistem pidana kerja sosial

Pontianak - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem pelatihan bagi peserta pidana kerja sosial sebagai bagian dari penerapan keadilan restoratif.

"Kolaborasi ini menekankan pemulihan hubungan sosial serta keseimbangan kepentingan korban dan pelaku, tanpa berorientasi pada pembalasan" kata Pemimpin Wilayah Jakarta Jamkrindo, Muchamad Kisworo, dalam rangkaian Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalbar serta penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Negeri se-Kalbar dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar, di Pontianak, Kamis.

Kisworo menjelaskan dukungan Jamkrindo diberikan melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta berbagai kegiatan pemberdayaan sesuai pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) serta Asta Cita pemerintah. Pelatihan tersebut bertujuan membekali peserta keadilan restoratif dengan keterampilan produktif sebagai bekal menjalani kembali kehidupan sosial dan berusaha setelah menjalani pidana kerja sosial.

"Kami berterima kasih kepada Kejaksaan Agung karena telah memberi ruang bagi Jamkrindo untuk berkontribusi melalui pelatihan bagi peserta keadilan restoratif. Sejumlah pelatihan yang telah kami lakukan bertajuk ‘Kembali Berkarya dan Berdaya’, seperti pelatihan laundry sepatu, pembuatan parfum laundry, hingga parfum Eau de Parfum," tuturnya.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah, khususnya penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan sumber daya manusia. Jamkrindo memastikan nilai sosial dan nilai ekonomi berjalan beriringan melalui kombinasi bisnis penjaminan UMKM dan program pemberdayaan masyarakat.

Selain pelatihan, Jamkrindo melalui program TJSL bersama Holding IFG telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial di Kalimantan Barat, termasuk pembagian paket perlengkapan sekolah, pemeriksaan gigi gratis bagi siswa sekolah dasar, hingga penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat membutuhkan.

Kisworo juga mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar dalam menciptakan iklim usaha yang positif dan kondusif. Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem usaha menjadi fondasi penting bagi kolaborasi lebih luas antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lain.

Jamkrindo turut mendukung penguatan sektor usaha melalui layanan penjaminan surety bond, yang memastikan proyek pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel.

"Melalui penjaminan surety bond, Jamkrindo memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan," kata Kisworo.

Direktur A pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Hari Wibowo, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata sinergi kelembagaan dalam memperkuat implementasi pidana kerja sosial secara terencana dan berkeadilan.

Ia menjelaskan pidana kerja sosial merupakan model pemidanaan alternatif berbasis keadilan restoratif, yang dilaksanakan tanpa pemaksaan maupun komersialisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pidana kerja sosial, pelaku memiliki kesempatan memperbaiki diri dan memberi kontribusi bagi masyarakat.

"Pelaku yang menjalani pidana kerja sosial diberi kesempatan berbuat baik melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Kolaborasi pemerintah daerah, kejaksaan, dan Jamkrindo ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pemulihan sosial bagi para pelaku tindak pidana serta mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kubu Raya wajibkan perangkat daerah buat satu inovasi setiap tahun

Indokalbar    Kamis, Desember 04, 2025    Comment   

Kubu Raya wajibkan perangkat daerah buat satu inovasi setiap tahun

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerbitkan surat edaran mewajibkan perangkat daerah menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

"Ketentuan ini menegaskan bahwa inovasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pimpinan perangkat daerah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam di Sungai Raya, Kamis.

Menurut Yusran, penguatan daya saing daerah pada era saat ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan inovasi yang relevan, adaptif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kita berada pada era di mana daya saing daerah tidak lagi ditentukan oleh besar-kecilnya anggaran, tetapi oleh kemampuan menciptakan inovasi," tuturnya.

Ia juga mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat, mulai dari ASN, tenaga kesehatan, pendidik, pelaku usaha, komunitas, hingga warga, untuk berperan aktif dalam Gerakan Inovasi Kubu Raya.

"Ini gerakan untuk bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih adaptif. Inovasi bukan pilihan, tetapi jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera," kata Yusran.

Lebih lanjut, Yusran menjelaskan bahwa Pemkab Kubu Raya di bawah kepemimpinan Bupati Sujiwo saat ini tengah membangun ekosistem inovasi yang komprehensif. Upaya itu mencakup pengembangan ide, pendampingan, hingga pengawalan implementasi agar inovasi benar-benar berdampak pada peningkatan layanan publik.

"Inovasi bukan aktivitas tambahan, tetapi sudah menjadi cara baru kita bekerja," katanya.

Ia memaparkan tiga pilar utama yang menjadi fondasi ekosistem inovasi daerah yaitu Pengembangan kapasitas ASN melalui berbagai program pelatihan seperti diklat dasar CPNS, diklat kepemimpinan, hingga akademi inovator, yang bertujuan menghasilkan ide aktualisasi dan proyek perubahan, kemudian Fasilitasi dan pendampingan inovasi yang dilakukan melalui inkubator inovasi yang membantu penyempurnaan konsep, penyusunan SOP, uji coba, serta kolaborasi multipihak.

"Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi berbasis digital dengan menggunakan platform SPIRIT untuk memantau perkembangan inovasi secara langsung dan memastikan keberlanjutannya," kata dia.

Yusran berharap langkah-langkah tersebut mampu melahirkan inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kubu Raya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kepala Desa di Sekadau Protes Keras PMK 81/2025 tentang Dana Desa

Indokalbar    Kamis, Desember 04, 2025    Comment   

Kepala Desa di Sekadau Protes Keras PMK 81/2025 tentang Dana Desa

Foto: Kepala Desa di Sekadau Protes Keras PMK 81/2025 tentang Dana Desa

SEKADAU - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sekadau melakukan audiensi ke Komisi I DPRD Sekadau untuk menyampaikan protes keras atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pjs. Ketua APDESI Kabupaten Sekadau, Abang Irwandi, menyatakan bahwa pemerintahan desa merasa dirugikan dengan terbitnya PMK ini karena sebelumnya tidak ada sosialisasi. Menurutnya, PMK ini menyebabkan dana desa non earmark yang diusulkan pemerintah desa tidak bisa disalurkan, sementara dana desa earmark yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah malah cair.

"Dengan tidak disalurkannya DD tahap II non-earmark berdampak kepada kegiatan dan pembangunan desa tidak bisa berjalan, bahkan ada kegiatan yang telah dilaksanakan dengan komitmen pembayaran setelah DD tahap II cair," katanya.

Irwandi juga mengungkapkan bahwa ada desa yang sudah 100% memenuhi syarat dan mengajukan pencairan pada bulan Agustus 2025, namun DD tahap II tidak disalurkan. "Malah DD tahap II tidak disalurkan, sementara PMK 81 deadline 17 September, ini ada apa?," tanya Irwandi.

Menurutnya, PMK ini sangat merugikan pemerintah desa karena sejumlah pembangunan terancam mangkrak dan bisa menimbulkan permasalahan. "Alangkah baiknya PMK 81/2025 diberlakukan tahun 2026," tandas Irwandi.

Sementara itu, Yosef, Ketua APEDNAS Kabupaten Sekadau, menambahkan bahwa terbitnya PMK 81/2025 juga berdampak pada lembaga kemasyarakatan desa, seperti tidak dibayarnya insentif guru PAUD, Kader Posyandu, Guru, LPM, dan beberapa kader penggerak pembangunan di desa.

Berikut tuntutan kepala desa Kabupaten Sekadau terkait PMK 81/2025:

1. Pencabutan PMK Nomor 81/2025 karena merugikan desa.

2. Penundaan pemberlakuan hingga tahun 2026.

3. Pembuatan insentif pekerja desa yang tertunda karena PMK 81.

4. Revisi aturan pencairan DD untuk penyesuaian ulang waktu penyerahan berkas pencairan. (**)

Bengkayang tegaskan komitmen pemerataan pendidikan di Perbatasan

Indokalbar    Rabu, Desember 03, 2025    Comment   

Bengkayang tegaskan komitmen pemerataan pendidikan di Perbatasan

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalbar menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan di wilayah perbatasan.

"Perhatian pemerintah terhadap pendidikan tidak berhenti di wilayah perkotaan, tetapi menyentuh langsung daerah 3T," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono di Bengkayang, Rabu.

Heru mengatakan, kualitas pendidikan harus dibangun dari batas negeri. Menurutnya, guru-guru di perbatasan selama ini tetap menunjukkan dedikasi tinggi meski bekerja dengan sarana terbatas dan akses yang tidak selalu mudah.

Heru menegaskan bahwa disparitas pendidikan masih menjadi tantangan besar di Bengkayang, terutama pada aspek ketersediaan fasilitas belajar, akses teknologi, dan distribusi guru. Karena itu, perhatian pemerintah pusat dinilai sangat dibutuhkan agar percepatan pembangunan pendidikan tidak hanya terjadi di wilayah pusat kabupaten.

“Anak-anak di perbatasan juga layak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju, adaptif, dan berdaya saing. Mereka membutuhkan dukungan agar tidak tertinggal dari wilayah lain,” ujarnya.

Ia menyebut, dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Heru menambahkan, komitmen guru di wilayah perbatasan menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengurai kesenjangan. Dedikasi mereka menunjukkan bahwa keterbatasan geografis tidak menghalangi peran strategis guru dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, lanjutnya, terus mengupayakan pemerataan mutu pendidikan melalui sejumlah langkah, seperti pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pemerataan distribusi sarana pembelajaran, dan penguatan transformasi digital di sekolah yang berada jauh dari pusat layanan.

"Kita ingin memastikan seluruh wilayah, termasuk yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mendapatkan perhatian dan dukungan dalam peningkatan kualitas belajar," ujarnya.

Kemudian katanya, sejalan dengan prioritas Pemkab Bengkayang yang tengah mengakselerasi peningkatan kapasitas guru dan penguatan organisasi profesi demi mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memperjuangkan pemerataan layanan pendidikan agar seluruh anak di Bengkayang, termasuk di wilayah perbatasan, memperoleh hak yang sama untuk berkembang dan mencapai masa depan yang lebih baik.

Oleh : Narwati/ANTARA

Wabup Kapuas Hadiri Perayaan Natal Resort GKE Kapuas Seberang di Gereja Maranatha Dahirang

Indokalbar    Rabu, Desember 03, 2025    Comment   

Wabup Kapuas Hadiri Perayaan Natal Resort GKE Kapuas Seberang di Gereja Maranatha Dahirang

Foto: Wabup Kapuas didampingi Istri Hadiri Perayaan Natal Resort GKE Kapuas Seberang di Gereja Maranatha Dahirang

KUALA KAPUAS - Wakil Bupati Kapuas, Dodo, S.P, menghadiri Ibadah dan Perayaan Natal Resort GKE Kapuas Seberang yang berlangsung di Gereja Maranatha Jemaat GKE Dahirang, Selasa (2/12/2025). Kehadirannya turut didampingi sang istri yang juga Ketua GOW Kapuas, Hertitati Dodo.

Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” dengan subtema “Kehadiran Yesus Meneguhkan Kasih, Iman, dan Penghargaan dalam Keluarga.” Ibadah berjalan khidmat dan penuh sukacita, diikuti jemaat dari berbagai wilayah Resort GKE Kapuas Seberang.

Ibadah dipimpin oleh Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE, Pdt. Gunedi, yang sekaligus menyampaikan khotbah Natal. Hadir pula Ketua Majelis Resort GKE Kapuas Seberang Pdt. Oktapianti, jajaran Majelis Pertimbangan, MPH Resort, MPH Jemaat, Ketua Kategorial, serta para pendeta dan pantar/diaken.

Dalam sambutannya, Wabup Dodo menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani di Kabupaten Kapuas. Ia menilai tema Natal tahun ini selaras dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kerukunan dan keharmonisan masyarakat.

“Natal bukan sekadar perayaan, tetapi momentum memperkuat kasih, menjaga keharmonisan, dan membangun penghargaan di tengah keluarga serta lingkungan,” ujarnya.

Dodo juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membina generasi muda. Ia mengingatkan para pemuda gereja untuk menjauhi narkoba dan hal-hal yang dapat merusak masa depan.

“Saya berharap para pemuda kuat dalam iman dan menjauhi hal-hal yang merusak diri, terutama narkoba. Generasi muda harus menjadi teladan, membangun keluarga yang sehat, dan menjadi harapan gereja serta daerah,” tegasnya.

Menurutnya, tema Natal tahun ini sangat relevan dengan kondisi generasi masa kini, di mana keluarga menjadi benteng utama dalam menanamkan nilai moral dan iman.

Rangkaian perayaan ditutup dengan liturgi, puji-pujian kategorial, renungan, serta penyalaan lilin yang menghadirkan suasana damai dan penuh syukur. Jemaat mengikuti seluruh prosesi ibadah dengan khidmat. (Fajar)

Disdukcapil Kapuas Usung Visi “Bersinar Prima” untuk Layanan 2025–2029

Indokalbar    Rabu, Desember 03, 2025    Comment   

Disdukcapil Kapuas Usung Visi “Bersinar Prima” untuk Layanan 2025–2029

Foto: Disdukcapil Kabupaten Kapuas menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Aula Disdukcapil Kapuas

KUALA KAPUAS - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Aula Disdukcapil Kapuas, Selasa (2/12/2025) pagi.

Asisten I Setda Kapuas, Romulus, hadir mewakili Sekda sekaligus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi peningkatan kualitas layanan publik.

“Forum ini menjadi ruang menyusun solusi bersama serta menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan penyelenggara layanan. Harapannya, menjadi pedoman merumuskan kebijakan pelayanan kependudukan yang lebih baik,” ujarnya.

Kepala Disdukcapil Kapuas, Yanmarto, dalam paparannya memperkenalkan arah kebijakan pelayanan kependudukan 2025–2029 melalui visi ‘Disdukcapil Bersinar Prima’.

Ia menekankan beberapa fokus transformasi, di antaranya digitalisasi layanan, peningkatan kualitas dan keamanan data, perluasan akses, hingga penguatan peran masyarakat.

“Disdukcapil menyiapkan pengembangan aplikasi e-Dukcapil, pembentukan tim respons cepat TIM KITA, serta penyempurnaan 24 inovasi pelayanan seperti GEBER KIA TAKEL, Hadiah Perkawinan, dan Hadiah Kelahiran,” jelasnya.

Tak hanya itu, Disdukcapil juga memperkuat validasi data antar instansi, meningkatkan keamanan data, serta memperluas layanan keliling berbasis teknologi. Termasuk penggunaan jaringan internet satelit (Starlink) untuk menjangkau wilayah yang masih kesulitan sinyal.

“Seluruh program ini dirancang agar layanan kependudukan makin cepat, tepat, transparan, dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat,” tambah Yanmarto.

Forum Konsultasi Publik ini diikuti peserta dari perangkat daerah, perguruan tinggi, kecamatan, desa dan kelurahan, Kementerian Agama, Damang, serta organisasi keagamaan. (Fajar)

Pemda se-Kalbar berkomitmen implementasikan manajemen talenta ASN

Indokalbar    Selasa, Desember 02, 2025    Comment   

Pemda se-Kalbar berkomitmen implementasikan manajemen talenta ASN

Pontianak - Pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola aparatur sipil negara (ASN) melalui implementasi Manajemen Talenta ASN yang diterapkan secara menyeluruh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Manajemen Talenta antara Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) se-Kalimantan Barat dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang di saksikan langsung oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh beserta jajaran," kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Pontianak, Selasa.

Ria Norsan menegaskan penguatan Manajemen Talenta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, sekaligus kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan pelayanan publik di Kalbar yang luas dan beragam.

"Manajemen talenta menjadi instrumen kunci. Sistem ini memastikan talenta terbaik tidak hanya ditemukan, tetapi juga dipetakan, dikembangkan, dan diberi ruang untuk berkiprah secara maksimal," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa prinsip the right man on the right place harus menjadi budaya birokrasi berbasis kompetensi, kinerja, dan integritas.

Ia menyebut penandatanganan komitmen tersebut sebagai “janji moral dan konstitusional” untuk membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan kompetitif.

Ria Norsan juga menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memastikan BKD/BKPSDM melakukan pemutakhiran data profil ASN secara berkala agar kebijakan strategis tidak didasarkan pada data yang kedaluwarsa.

"Momentum ini merupakan bagian penting dari upaya Kalimantan Barat mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045 serta memperkuat posisi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa Manajemen Talenta merupakan alat tata kelola ASN paling mutakhir dan menjadi sistem nasional mulai 2025

Ia menggambarkan perkembangan tata kelola ASN sebelum 2016 dilakukan dengan pola rapat Baperjakat, kemudian pada tahun 2016–2024 dilakukan dengan sistem merit dan mulai 2025 diterapkan manajemen talenta nasional.

Prof. Zudan juga memperkenalkan konsep "rising star" yaitu ASN berpotensi tinggi yang dapat ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi.

Ia menyoroti bahwa dari total 5,58 juta ASN, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang paling siap mendukung target nasional, sementara sektor teknis masih memerlukan penguatan.

Ia meminta seluruh ASN meningkatkan target kinerja secara realistis dan terukur.

"Jangan menetapkan target rendah agar terlihat berhasil. Kita harus jujur pada diri sendiri dan harus terukur," katanya.

Ia menganalogikan ASN sebagai teh dan kopi yang kualitasnya muncul saat diberi "air panas", yaitu tekanan dan tantangan.

Zudan menyebut skor KASN pada periode 2016–2024 yang berada pada angka 42 dapat melonjak menjadi 95 jika Manajemen Talenta diterapkan secara optimal.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional V BKN, Myrna Amir menjelaskan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan Astacita ke-7 Presiden.

Penandatanganan komitmen antara kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian dengan Kepala BKN, kata dia, menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan Manajemen Talenta di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Saat ini, BKN tengah melakukan pemprofilan ASN untuk memastikan pengembangan, penempatan jabatan, serta jalur karier berbasis data akurat.

"Sebagai contoh keberhasilan, Kabupaten Ketapang telah berhasil menerapkan manajemen talenta dan telah disetujui oleh BKN," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA